Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - DEMAM Saber pungli sampai ke Riau. Kapolda dan jajaran pemerintah daerah sudah mengambil langkah sama yaitu mencuatkan beberapa kasus Pungli ke publik. Polda Riau menangkap pelaku Pungli di jajarannya. Satu dari 14 anggota Polda Riau itu di antaranya menjabat Kapolsek. Sementara Pemko Pekanbaru menyeriuskan kembali menyelesaikan kasus pelaku pungli yang sudah terungkap beberapa waktu lalu. Di antaranya pungli oknum ASN yang mengaku bisa memuluskan jalan untuk menjadi tenaga honorer dengan imbalan uang. Juga ASN di Dinas Pemadam Kebakaran yang memungut sejumlah uang kepada pemilik tempat usaha dengan alasan uang racun api. Pungli di Pemko ini nilainya miliaran rupiah.
Komitmen Presiden RI Joko Widodo, ia akan menindak sekecil apapun bentuk pungli. Sepuluh Ribu Rupiahpun akan ditindaknya. Jokowi tidak tahan dengan aduan masyarakat soal pungli yang mencapai ratusan ribu laporan. Pemda diintruksikannya untuk mengambil langkah kongkret. Pelaku pungli bisa diancam dengan UU Tipikor. Kemendagri sedang merancang mengubah garis koordinasi Inspektorat yang selama ini di bawah kendali pemerintah daerah menjadi dibawah BPK. Tujuannya supaya lebih garang.
Gerakan ini memang harapan semua rakyat Indonesia. Di mana pun berada. Tak terkecuali di Provinsi Riau yang dikategorikan daerah kaya secara kekayaan alam tapi belum sebanding dengan SDM dan infrastrukturnya. Pungli atau kata jamak dari tindakan korupsi dari yang terkecil hingga besar sudah mendarah daging. Uang pelicin, uang jalan, uang rokok, uang bensin, uang tilang di tempat, uang administrasi, atau apalah namanya, dilegalkan oleh banyak aparatur negara, sipil, polisi maupun militer. Terjadi di depan hidung kita atau kita semua sudah melakoninya, sadar atau tidak sadar. Sebagian besarnya karena tidak ada pilihan lain.
Adanya gerakan ini, sekali lagi, ada harapan. Setidaknya harapan dalam hati. Walau mimik muka tidak langsung menyambut senang. Jika gerakan ini sukses, setidaknya pada semua pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, TNI/Polri, maka perlahan tapi pasti akan memperbaiki kondisi negeri ini. Semua lini akan bekerja pada garisnya. Tidak ada lagi proyek yang di-mark up karena ongkos kontraktor yang selama ini banyak keluar untuk mendapatkan kegiatan. Harga barang bisa stabil karena jalur transportasi tidak lagi diminta-mintai di tiap wilayah kekuasaan. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan tidak punya biaya. Hak mendapatkan kesehatan dengan layak akan lebih mudah diakses oleh warga negara. Dan banyak lagi dampak positif jika gerakan ini sukses.
Tapi jika sukses. Jika tidak hanya lips service. Tidak hanya model pengalih isu. Misalnya, mengalihkan isu umat Islam yang berang luar biasa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Ahok saat menyebutkan ‘’Dibohongi Al Maidah 51’’. Atau pengalihan isu atas program dan kebijakan pemerintah yang belum benar-benar berhasil. Tax Amnesty contohnya. Atau berbagai program pembangunan infrastruktur yang tersendat karena anggaran negara lagi cekak. Atau pula, masih belum berhasilnya pemerintah mendongkrak perekonomian nasional. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan benar-benar tulus. Ada indikator pencapaiannya. Kalau benar hanya pengalihan isu, siap-siap rakyat semakin skeptis. Malah sampai marah. Apapun kebijakan nantinya, akan dicibir. Dipunggungi. Stigma pemerintahan saat ini hanya jago pencitraan akan semakin meluas dan sulit dibantah. Maka tidak ada langkah lain, Saber Pungli sudah diluncurkan, maka pertaruhkanlah untuk menyukseskannya. Kalau perlu dengan jabatan presiden.
Untuk Riau, pemerintah, TNI/Polri jangan lagi memakai ilmu lama. Namanya ABS. Asal Bapak Senang. Saat ditanya Presiden bagaimana mereka menjalankan Saber Pungli, dijejerlah beberapa kasus yang diungkap. Kasus yang dikejar bersamaan saat Presiden menyatakan serius memberantas pungli. Setelah Presiden angguk-angguk, sang kepala daerah atau unsur muspida bernapas lega. Menganggap sudah berhasil. Dan punglipun tetap terjadi seperti biasanya. Jika tidak mau dibilang begitu, siapkan sistem yang ketat, tegas, tanpa ampun. Tidak pandang bulu. Bisakah? Entahlah.***
Komitmen Presiden RI Joko Widodo, ia akan menindak sekecil apapun bentuk pungli. Sepuluh Ribu Rupiahpun akan ditindaknya. Jokowi tidak tahan dengan aduan masyarakat soal pungli yang mencapai ratusan ribu laporan. Pemda diintruksikannya untuk mengambil langkah kongkret. Pelaku pungli bisa diancam dengan UU Tipikor. Kemendagri sedang merancang mengubah garis koordinasi Inspektorat yang selama ini di bawah kendali pemerintah daerah menjadi dibawah BPK. Tujuannya supaya lebih garang.
Gerakan ini memang harapan semua rakyat Indonesia. Di mana pun berada. Tak terkecuali di Provinsi Riau yang dikategorikan daerah kaya secara kekayaan alam tapi belum sebanding dengan SDM dan infrastrukturnya. Pungli atau kata jamak dari tindakan korupsi dari yang terkecil hingga besar sudah mendarah daging. Uang pelicin, uang jalan, uang rokok, uang bensin, uang tilang di tempat, uang administrasi, atau apalah namanya, dilegalkan oleh banyak aparatur negara, sipil, polisi maupun militer. Terjadi di depan hidung kita atau kita semua sudah melakoninya, sadar atau tidak sadar. Sebagian besarnya karena tidak ada pilihan lain.
Adanya gerakan ini, sekali lagi, ada harapan. Setidaknya harapan dalam hati. Walau mimik muka tidak langsung menyambut senang. Jika gerakan ini sukses, setidaknya pada semua pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, TNI/Polri, maka perlahan tapi pasti akan memperbaiki kondisi negeri ini. Semua lini akan bekerja pada garisnya. Tidak ada lagi proyek yang di-mark up karena ongkos kontraktor yang selama ini banyak keluar untuk mendapatkan kegiatan. Harga barang bisa stabil karena jalur transportasi tidak lagi diminta-mintai di tiap wilayah kekuasaan. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan tidak punya biaya. Hak mendapatkan kesehatan dengan layak akan lebih mudah diakses oleh warga negara. Dan banyak lagi dampak positif jika gerakan ini sukses.
Tapi jika sukses. Jika tidak hanya lips service. Tidak hanya model pengalih isu. Misalnya, mengalihkan isu umat Islam yang berang luar biasa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Ahok saat menyebutkan ‘’Dibohongi Al Maidah 51’’. Atau pengalihan isu atas program dan kebijakan pemerintah yang belum benar-benar berhasil. Tax Amnesty contohnya. Atau berbagai program pembangunan infrastruktur yang tersendat karena anggaran negara lagi cekak. Atau pula, masih belum berhasilnya pemerintah mendongkrak perekonomian nasional. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan benar-benar tulus. Ada indikator pencapaiannya. Kalau benar hanya pengalihan isu, siap-siap rakyat semakin skeptis. Malah sampai marah. Apapun kebijakan nantinya, akan dicibir. Dipunggungi. Stigma pemerintahan saat ini hanya jago pencitraan akan semakin meluas dan sulit dibantah. Maka tidak ada langkah lain, Saber Pungli sudah diluncurkan, maka pertaruhkanlah untuk menyukseskannya. Kalau perlu dengan jabatan presiden.
Untuk Riau, pemerintah, TNI/Polri jangan lagi memakai ilmu lama. Namanya ABS. Asal Bapak Senang. Saat ditanya Presiden bagaimana mereka menjalankan Saber Pungli, dijejerlah beberapa kasus yang diungkap. Kasus yang dikejar bersamaan saat Presiden menyatakan serius memberantas pungli. Setelah Presiden angguk-angguk, sang kepala daerah atau unsur muspida bernapas lega. Menganggap sudah berhasil. Dan punglipun tetap terjadi seperti biasanya. Jika tidak mau dibilang begitu, siapkan sistem yang ketat, tegas, tanpa ampun. Tidak pandang bulu. Bisakah? Entahlah.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

