Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Problematika Kesehatan Anak Jalanan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Anak jalanan secara sederhana dapat diartikan anak-anak yang aktivitasnya banyak di jalanan. Anak jalanan diidentifikasi sebagai seseorang yang berumur  di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya. Jalanan di sini bukan hanya jalanan seperti di sudut-sudut jalan tetapi juga di tempat-tempat umum tempat orang berlalu lalang seperti pasar, emperan pertokoan, terminal, stasiun, dan lain sebagainya.

Saat ini tidak sedikit anak-anak yang berkeliaran di jalan terutama di persimpangan lampu merah. Mereka menjadikan jalanan sebagai tempat hidup dan menghabiskan hari-hari mereka di jalanan. Mengemis, mengamen, memulung, dan menjual koran adalah salah satu pilihan yang dilakukan oleh anak jalanan, bahkan ada yang sampai melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sampai saat ini istilah “anak jalanan” belum tercantum dalam undang-undang apapun. Akan tetapi kita dapat mengkaji hal tersebut melalui beberapa Undang-undang yang menyangkut tentang anak-anak terlantar. Dalam UUD 1945 pasal 34 menyebutkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam hal ini perlu kita kaji siapa sebenarnya anak terlantar ini? Dan bagaimana cara negara memeliharanya?

Anak jalanan merupakan salah satu anak terlantar yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Makna dipelihara berarti anak jalanan itu harus diberikan fasilitas yang memungkinkan mereka mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai anak serta memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang secara sehat serta mendapatkan asupan gizi yang layak. Di pihak lain negara juga melindungi anak jalanan ini dari segala bentuk tindak kekerasan, penindasan, eksploitasi, maupun perlakuan-perlakuan yang kurang manusiawi.

Menurut data Kementerian Sosial (Kemensos), saat ini ada 4,1 juta anak jalanan yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sebagian dari mereka tersebar di wilayah Jakarta, dan sisanya tersebar di kota-kota besar lainnya.

Salah satu upaya mengatasi anak jalanan ini oleh Kemensos adalah mengembalikan anak untuk kembali ke bangku sekolah dengan memberikan kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran anak. Karena anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran akan mengalami kendala saat harus masuk ke dunia pendidikan.

Itu salah satu upaya dalam aspek pendidikan. Bagaimana dengan aspek kesehatannya? Sudahkah anak-anak jalanan ini mendapatkan makanan yang bergizi untuk tumbuh kembangnya? Ataupun mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai?

Kebanyakan anak jalanan memiliki pola makan yang tidak teratur dan jauh dari kecukupan gizi seimbang. Bahkan mungkin juga ada yang tidak bisa makan dalam seharinya sehingga harus menahan lapar. Jika kita perhatikan di jalanan, anak jalanan banyak yang seperti kekurangan gizi. Ini mungkin karena mereka hidup di jalanan dan tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang bergizi. Kalaupun mereka memiliki uang, kadang pilihan makanan yang dipilih juga bukan makanan yang sehat. Kebanyakan dari mereka juga memilih makanan cepat saji. Padahal ini bisa menyebabkan mereka melanjutkan risiko kurang gizi. Padahal mereka juga berhak mendapatkan makanan yang bergizi.

Selain masalah gizi, anak jalanan juga rentan terkena penyakit infeksi, seperti ISPA, diare, tifus, hepatitis, dan kulit maupun masalah kesehatan lainnya. Mereka juga rawan terhadap perilaku berisiko di antara anak jalanan yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual, seperti GO, sifilis, dan HIV/AIDS sebagai akibat perilaku seks bebas maupun sebagai akibat dari kasus perkosaan, sodomi, dan pelecehan seksual lain. Pengaruh dan tekanan kelompok yang mengakibatkan anak jalanan minum alkohol, merokok, dan menyalahgunakan narkoba terutama dari lem yang berdampak bagi kesehatan. Akibat stres, anak jalanan mudah berperilaku antisosial, seperti  berkelahi, mencuri, merampas, dan memeras.

Dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, mereka juga sulit memperoleh akses layanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal anak jalanan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kartu jaminan kesehatan buat mereka. Padahal sekarang masyarakat sudah dipermudah dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Melalui program JKN ini, pemerintah telah membantu masyarakat kurang mampu menjadi peserta melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga dengan kepemilikan kartu JKN ini, masyarakat kurang mampu bisa mengakses seluruh layanan kesehatan secara gratis mulai dari tingkat pertama maupun tingkat rujukannya. Akan tetapi terkendala lagi karena tidak semua masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis ini disebabkan mereka tidak terdata sebagai penduduk miskin atau mereka memang tidak memiliki kartu keluarga (KK) ataupun KTP. Padahal salah satu syarat keikutsertaan jaminan ini adalah memiliki KK dan KTP. 

Bagaimana dengan anak jalanan yang tidak ter-cover dalam kepesertaan PBI dikarenakan tidak adanya KK ataupun KTP? Terpaksa mereka membayar sendiri biaya kesehatannya jika memanfaatkan layanan kesehatan. Pertanyaannya , bagaimana mereka membayar? Untuk  biaya makan saja sulit, mana sempat mereka berpikir untuk ikut asuransi (BPJS) untuk berjaga-jaga manakala mereka sakit di kemudian hari.

Pada kasus di mana mereka memmerlukan uang banyak untuk berobat, biasanya mereka akan meminta bantuan rekan-rekan remaja jalanan lainnya untuk memberikan sumbangan. Anak jalanan juga minim terhadap informasi kesehatan. Umumnya informasi tentang kesehatan diketahui dari mulut ke mulut, atau ketika mengantar teman ke dokter di saat itu mereka bisa bertanya.

Salah satu bentuk penanganan anak jalanan adalah melalui pembentukan rumah singgah. Di mana rumah singgah adalah sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif pemenuhan kebutuhan hidupnya, membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun kebanyakan anak jalanan enggan untuk menempati rumah singgah dengan alasan pelayanan yang diberikan tidak manusiawi.

Anak jalanan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah singgah, Panti sosial asuhan anak (PSAA), Puskesmas, Rumah sakit tetapi kenyataannya mereka masih enggan ke pelayanan kesehatan karena mereka takut ditangkap aparat keamanan, tidak memiliki kartu jaminan kesehatan dan tidak terdaftar sebagai pengguna rumah singgah.

Apa yang harus dilakukan untuk memenuhi gizi maupun akses layanan kesehatan bagi anak jalanan ini? Pemerintah mungkin perlu membuka pos-pos untuk penyaluran bantuan makanan tambahan bagi anak jalanan seperti susu ataupun makanan bergizi lainnya serta menggiatkan puskesmas keliling dalam memberikan pelayanan gratis bagi anak jalanan ini.

Diharapkan dengan adanya puskesmas kelililing yang bisa menjangkau mereka maka kesehatan anak jalanan bisa terperhatikan. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada anak jalanan. Pemerintah juga perlu mengupayakan agar anak jalanan yang terdaftar di rumah singgah bisa mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta JKN dari PBI.

Penanganan masalah anak jalanan juga harus menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah tetapi juga LSM, akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan. Saling terintegrasinya semua pihak maka amandemen UUD 1945 Pasal 34 bisa terealisasi khususnya untuk anak jalanan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer