Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Depolitisasi di Balik Penahanan Dahlan Iskan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - “Saya tidak kaget dengan penetapan tersangka ini dan juga ditahan”.
sepenggal kalimat yang dilontarkan Dahlan Iskan pada awak media sebelum memasuki mobil tahanan Kejati Jawa Timur, Kamis (27/10) lalu. Negeri ini seolah sedang memasuki hukum rimba. Satu per satu kasus hukum muncul lalu memangsa yang lain hingga lenyap. Para penegak hukum pun berakrobat memamerkan kepiawaian merekayasa perkara. Penguasa tetaplah pemenangnya.

Sungguh publik dibuat tercengang dan kagum. Penegak hukum dengan mudah menciptakan pasar lelang perkara. Penyelesaian kasus sesuai selera dan argo bayaran yang menggembungkan rekening penegak hukum. Proses hukum sebuah kasus hanya diketahui segelintir orang di balik ruang tertutup. Publik dianggap tidak patut mengetahui dengan dalih memasuki materi hukum. Padahal penegak hukum sedang mengalami erosi kepercayaan publik yang sungguh nyata.

Publik pun dengan leluasa menyaksikan pameran egoisme lembaga negara. Kita pun terkesima menyaksikan jaksa menggiring para pejabat, mantan pejabat pada kursi pesakitan, entah karena mereka korupsi atau semata-mata hanya depolitisasi sang penguasa, entahlah. Kita menyaksikan pemandangan yang kontras betapa dewi keadilan dengan enteng menebas hak-hak kaum jelata. Kira-kira seperti itulah kasus yang menimpa Dahlan Iskan. Mantan Menteri BUMN era Presiden SBY ini ditahan lantaran diduga terkait kasus korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PWU), di mana pada tahun 2000-2010 Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama.

Dalam kasus Dahlan Iskan tersebut banyak dijumpai keanehan dan keganjilan, seolah-olah ada kepentingan di balik penangkapannya. Ada penguasa yang sedang mengintervensi hukum untuk menjerat Dahlan ke penjara. Detik News (27/10/16) melansir “Kerugian negara kasus yang jerat Dahlan Iskan masih dihitung BPK”, sangat kontras dengan berita yang satu ini “BPK: Sumber Waras Rugikan Negara Rp191,33 Miliar”. Sungguh prihatin hidup di sebuah negara yang mengagungkan hukum, tetapi tidak memiliki hukum yang jelas. Hukum dibiarkan berkembang liar dan mencari jalannya sendiri. Penegak hukum leluasa mendagangkan perkara dan melelang pasal-pasal. Makelar dan mafia hukum pun berjaya.

Kita tidak tahu entah ke mana negara yang katanya negara hukum ini hendak dibawa. Sejujurnya kita khawatir dengan pernyataan ”tidak mau mengintervensi proses hukum”. Pernyataan yang arif bijaksana, tetapi juga merupakan tempat berlindung atas ketidakberdayaan mengatasi masalah mafia hukum yang sudah berkarat. Pernyataan ‘tidak mau mengintervensi proses hukum’ justru merupakan lahan persemaian yang subur bagi mafia perkara.

Pribumi yang Sukses
Dahlah Iskan adalah salah satu pribumi terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, berjuang dari dasar namun berhasil menjadi pengusaha sukses nan fantastis. Lahir dari keluarga yang sederhana, menjadikan beliau sebagai pribadi yang tangguh. Kemiskinan bukan berarti harus meminta-minta untuk dikasihani melainkan harus dihadapi dengan bekerja dan berusaha. Mengutip biografi beliau Ayah Dahlan pernah berkata “Kemiskinan yang dijalani dengan tepat akan mematangkan jiwa” itu adalah prinsip yang masih dipegang Dahlan sampai kini.
Karir Dahlan dalam dunia jurnalistik sudah dilakoninya semenjak menjadi mahasiswa, aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan lebih sering menulis majalah mahasiswa ketimbang mengikuti kuliah. Pernah tinggal di Samarinda dan menjadi reporter surat kabar, masyarakat pun kemudian banyak yang menyukai tulisan Dahlan.

Tahun 1976 Dahlan kembali ke Surabaya dan bekerja sebagai wartawan majalah Tempo, selanjutnya Dahlan mengambil alih Jawa Pos yang hampir bangkrut karena kalah bersaing oleh Surabaya Post dan Kompas. Namun Dahlan tidak berputus asa dan kemudian menyelamatkan Jawa Pos, mendirikan Jawa Pos News Network (JPNN). Dahlan membangun gedung pencangkar langit di Surabaya, Jakarta, mendirikan stasiun TV lokal hingga mencapai 34 stasiun televisi lokal.

Karirnya semakin melesat, menjadi Direktur Utama PLN 2009, hingga kemudian tahun 2011 diangkat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2014 mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Tahun berikutnya Dahlan sudah mulai digoyang, pernah ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya sampai di situ kasus terakhir menjadikan Dahlan di tahan “saya sudah lama diincar oleh ‘penguasa” ujar Dahlan.

Antara Hukum dan Politik
Persoalan Dahlan kalau boleh kita menganalisa, agaknya terlalu prematur dalam penetapan Dahlan sebagai tersangka, sebab, bukti yang mengarah kepada tindak pidana korupsi belum ditemukan. Rasa keadilan mesti ditegakkan, karena hukum tidak boleh mamandang siapapun dan status apapun yang disandang oleh seseorang. Hukum harus berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari luar.

Panggung pengadilan yang digelar oleh pemerintahan kita menyisakan tontonan yang memalukan, dengan deretan jaksa, hakim, serta jajaran pakar hukum yang amat naif. Mereka membisu, seraya tidak mempunyai kuasa untuk berbuat sesuatu. Walaupun mereka paham kalau terdakwa terbukti tidak bersalah. Sebab, kalau kasus ini dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti walaupun mencederai hukum itu sendiri, maka tidak ayal akan terjadi perpecahan di tengah masyarakat dan pemerintah. Melihat fenomena di atas, mungkin kita terlanjur mengira, bahwa hukum masih akan menjalankan fungsinya untuk memagari kekuasaan, bukan untuk menjalankan keadilan.

Dilema antara kewajiban pemerintah untuk menjalankan hukum demi mencapai keadilan bagi rakyat dan kepentingan stabilitas politik, memang melahirkan drama moral, politik dan filosofis besar pada abad 20 ini. Walaupun realitanya seperti demikian, ada beberapa hal yang gamblang. Ketika pemerintah masih memiliki hubungan politik dengan para petinggi rezim sebelumnya, politik balas budi jelas lebih berperan. Politik seperti itulah yang membuat para penegak keadilan dihadapkan kepada situasi yang dilematis, antara balas budi dengan menegakkan keadilan.

Sekarang ini, harus kita catat bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum demi mencapai keadilan, tidak akan dapat dilaksanakan kalau dalam proses hukum tersebut masih banyak mengandung muatan politisnya. Sudah seharusnya kita memisahkan antara urusan hukum dengan urusan politik. Sebab, kalau urusan hukum telah dicampuradukkan dengan politik maka keadilan yang diharapkan semakin terasa jauh. Karena,  semua permasalahan akan dipolitisasi sedemikian rupa.

Kesewenang-wenangan hukum dan lumpuhnya institusi-institusi penegakan hukum akan terus berlanjut. Karena sudah tidak ada lagi kehendak jujur untuk mengungkap kebenaran, hati nurani para penegak hukum seolah-olah sudah digadaikan. Seluruh institusi penegakan hukum terjebak dalam alasan prosedural hukum, politik birokrasi, dan kentalnya aksi saling lempar tanggung jawab. Pengadilan sebagai tumpuan terakhir harapan akan keadilan justru malah menempatkan dirinya kembali menjadi bagian dari kejahatan itu. Seperti yang marak sekarang ini munculnya mafia-mafia peradilan di tengah perekonomian bangsa yang sedang kucar-kacir.

Di tangan para penguasa kita, hukum telah menjadi institusi yang berdiri sendiri, yang bisa mereka mainkan sesuai dengan rasionalitas dan nafsu kekuasaan. Sebenarnya hukum bukanlah sebuah institusi otonom yang boleh dipisahkan dari moral dan dan rasa keadilan. Moral yang hampir selalu memihak kepada keadilan seharusnya selalu menjadi dasar bagi hukum.

Dalam kasus Dahlan Iskan ini sudah seharusnya aparatur negara tidak mengintervensi hukum, jangan hanya karena kepentingan individu dan golongan hati nurani keadilan tergadaikan. Hukum jangan dijadikan sebagai pelampiasan emosi segelintir orang terhadap orang lain “lawan politik”. Mari kita kawal kasus Dahlan Iskan sampai ke mana ujungnya, siapa yang berkepentingan di balik penangkapan Dahlan akan bisa kita lihat dalam drama penangkapan Dahlan Iskan ini.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer