Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aksi Damai untuk Damaikan Jiwa

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur hal itu. ‘’Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku’’.  Itulah bunyi bab I pasal 1 undang-undang yang dilahirkan 26 Oktober 1998 masa Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Umat muslim ingin menggunakan haknya sebagai warga negara. Melakukan aksi damai ke Istana Presiden. Aksi yang rencananya diikuti ratusan ribu orang pada 4 November 2016 lusa ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan warga dan negara.

Tidak tanggung-tanggung. Untuk pengamanan aksi polisi mengerahkan 16 ribu personel. Didominasi anggota polisi, 16 ribu, didukung 2 ribu dari pasukan TNI. Jumlah yang tidak sedikit. Personel yang ada di Jakarta tidak cukup. Harus dikerahkan dari satuan brigade mobil (brimob) yang ada daerah. Ini menunjukkan keseriusan dan ada kekhawatiran pihak keamanan terhadap kemungkinan adanya aksi yang menyusup. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian mengingatkan agar massa tetap pada prinsip awal menyampaikan aspirasi secara damai. 

Sebesar itukah kekhawatiran Kapolri? Mudah-mudahan ini hanya antisipasi. Kalau-kalau ada pihak yang punya kepentingan, tapi tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini. Inilah yang harus diwaspadi bersama. Bukan hanya tugas pihak keamanan. Massa dan masyarakat juga bertanggung jawab. Menghentikan upaya pihak yang ingin mengacau dan membuat negara yang kita cintai ini pecah belah.

Menyimak pernyataan petinggi Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, sebenarnya peluang provokator masuk sangat kecil. Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Syuro Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta, Habib Novel Bamukmin, mengatakan bahwa aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini satu komando. Itu artinya tidak ada penumpang gelap. Gerakannya, murni menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Massa mendesak penegak hukum, khususnya kepolisian segera memproses Ahok yang diduga melakukan penistaan terhadap ayat suci Alquran. Ini isu sangat sensitif. Menyangkut pedoman hidup umat muslim. Kitab yang paling agung bagi kaum muslimin. Membacanya saja harus dalam keadaan suci.

Andaikan kepolisian bertindak cepat, bisa jadi tidak ada aksi massa. Menguras pikiran dan menghabiskan biaya. Rakyat perlu kepastian. Mudah-mudahan penyataan Kapolri sedikit membuat reda dan tenang. Kapolri telah menegaskan bahwa kasus Basuki Tjahaja Purnama sedang diproses. Pihak kepolisian sudah memeriksa sekitar 15 saksi. Mulai dari pelapor, saksi ahli, termasuk dari Front Pembela Islam. Ahok juga telah diperiksa. Kapolri juga sudah menyatakan penanganan kasus Ahok sama dengan kasus lain. Semua sama di mata hukum.

Penanganan cepat dan transparan akan membuat masyarakat merasa mendapatkan perlindungan hukum. Hukum di negeri yang sama-sama kita cintai ini ada dan berlaku sama bagi setiap warga negara Indonesia. Semoga aksi damai pada 4 November nanti berlangsung damai, dan melahirkan kedamaian di hati masyarakatnya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer