Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Karhutla dan Dua ”Siti”

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Sewaktu berbincang soal gambut di tanah Meranti, saya tiba-tiba teringat heboh kebakaran lahan tahun lalu. Kebakaran yang merugikan lahir batin bangsa, khususnya masyarakat Riau, kata orang orang terkait pula dengan RTRW Riau yang tak kunjung berujung. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, sejak berpisah dengan Sumatera Tengah puluhan tahun silam, entah atas motif apa tak pernah klir-klir. Tahu- tahu hutan Riau yang rimbun, tempat anak negeri merangkai pantun, lenyap tumbang beruntun-runtun. Tinggallah “padang bola gajah” yang mengeruk segala khazanah biota dan makhluk hidup di belantara, dibelasah kanal raksasa para perusahan kapitalis berkedok devisa negara.

Terdengarlah pekik perlawanan dari Jikalahari, Walhi, Andreas Kahuripan dan sederet aktivis pencinta lingkungan. Dan di sela gemuruh deforestasi, penggundulan hutan, peluluh-lantakan ekosistem Riau dan seantero nusantara yang sistematis dan sadis, muncullah di ufuk nun jauh seorang menteri bernama Siti Nurbaya. Selama  empat hari edisi Tajuk Rencana Harian Riau Pos mengulas dan menguja keseriusan Bunda Siti Nurbaya memberantas asap dan kebakaran lahan. Kapolri Tito Karnavian pun terpaksa merapat ke Manggala, bersatu sikap dan persepsi menangani perkara hukum Karhutla yang kain tak menentu. Siti Nurbaya, seolah terlahir dari kepengapan dan hawa panas gambut yang “muak” dengan segala sandiwara pembakar hutan (sejati) yang pandai bersembunyi di balik aktor negara bertangan besi. Sebelum sebelumnya, penghuni kursi “Siti Nurbaya” tidak terasa punya komitmen apa-apa, untuk menghentikan penghancuran hutan dan ekosistem, malah berada di shaf terdepan dalam merampas ekosistem —sambil menghancurkannya— di Riau dan luar Jawa. Kebijakan di antara “dua kursi Siti”, yaitu Siti sekarang dan “Siti” sebelumnya sangat kontras, bak siang dan malam, setidaknya sampai penghujung 2016 ini.

Tapi Riau telah terlanjur menjadi negeri calar. Negeri yang sedang meluncur jadi gurun sahara, dengan asap dan Karhutla yang hanya diurusi dengan cara-cara sandiwara. Ada sandiwara canal blocking yang hilang pamor dan tak manjur, ada sandiwara sumur artesis yang tak terdengar lagi berdesis, dan ada Badan Restorasi Gambut yang dicegat penjaga kapitalis. Beberapa anggota dewan budak Melayu, terheran-heran mengapa Siti Nurbaya yang semula dibangga, tapi tak mau melepas 1 juta hektare kawasan hutan (dari 2,7 juta) yang masih terlunta. Mereka para legislator dan bupati/wali kota se-Riau mungkin tak tahu ke mana bertanya, mengapa tata ruang yang didamba, berbuah bala bencana, sehingga negeri bak diamuk burung garuda.

Tidakkah mereka melihat, telah 82,8 persen, tanah gambut dan hutan Riau ”diperkosa” siang malam oleh cukong penjajah dibeking neo-imperalis pemerintah pusat dan pemegang senjata. Mengusir canda tawa beruk yang tak tahu lagi ke mana menggelayutkan badan yang makin hari makin kepanasan. Membatasi gerak cacing yang tak bisa lagi bebas bergoyang mencari rezeki di tanah yang tertimbun limbah mematikan. Menggusur “markaz” dan “jalan raya” gajah, harimau, pelanduk, ular, buaya, ulat bulu, ulat pisang, ulat mato, tupai, mengkarong, tembakol, lipan, senepak, jengking, tungau, langau, yang akhirnya ditemukan gosong-berjamaah akibat Karhutla.

Peruntukan tata ruang wilayah Riau rupa-rupanya, secara faktual hanya dialokasikan untuk kegiatan ekonomi kaum kapitalis dan “konspirasi kemakmuran” bersama rezim pecandu kursi sebelum ditempati Menteri Siti. Tidak ada zona penyangga, kawasan tangkapan air, alur hidrologi dan kubah gambut, kawasan konservasi, kawasan lindung, orang Rimba, tanah kuburan tua, tanah ulayat, pohon puaka, rimba sialang orang Petalangan atau zona non budidaya sejengkal pun. Semua yang ada di hutan dan di tanah air indonesia adalah kawasan produksi sampai mati, itu harga mati..! Karena itu wajib dieksplotasi sampai asap bin Karhula menjadi jadi. Tak peduli biotik-abiotik, reptelia-mamalia, unggas-ruminansia, amoeba- bakteria (kecuali tungau), avertebrata-alga, satwa-serangga, semua yang melata dan rumput yang bergoyang di kala senja adalah rupiah, rupiah dan rupiah. Dua seringgit, kata Mail dalam episode Upin-Upin yang populer itu. Mungkin kalau pun ada jembalang dan “penunggu” hutan yang mencoba tuk bertahan, melihat ekskavator bergerak membongkar gambut di Pelalawan dan Meranti, jembalang pun ikut lari. Sambil tancap gas, mungkin dalam hati para Jembalang dan puaka itu berkata..” kalau gini besar pohon yang tumbang, tertimpa mati juga aku ni..maaaak....!!

Emil Salim, dan ilmuan eks mafia Barkeley yang sekarang mendapat tempat kembali di era Jokowi-JK, yang tetap mengusung cinta segitiga ekonomi-daya dukung (carrying cappacity) lingkungan-sosial budaya, seolah memejamkan mata terhadap ketidaksanggupan alam menahan beban pembangunan dan nafsu manusia. Bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan dengan ide pembangunan berkelanjutan (sustainability development) yang congok itu. Gambut dan seluruh sumberdaya alam dan lingkungan kita, sudah tidak mampu lagi menjalankan lagu sumbang-serakah pembangunan berkelanjutan yang ingin menghabisi sumber daya alam yang tersisa dan anti moratorium hutan. Ilmuan yang datang dengan memaksakan agroteknologi, rekayasa ekohidrologi, rekayasa bioteknologi dalam situasi di mana ekosistem alam sudah menjerit begini, dan telah nyata kerusakan di darat dan lautan, polusi asap dan nyawa melayang,  sesungguhnya memperlihatkan wajah ilmuan yang suka melacur diri. Ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak menghasilkan pencerahan jiwa, malah menimbulkan angkara murka dan membuat kerusakan dimuka bumi lebih gila. Walau pun segerobak para  “ilmuan  ber-argo” itu —di antara mereka bergelar guru besar (Prof Dr MSc) tamatan universitas top luar negeri, terus berdatangan seraya menjilat kaum kapitalis bin cukong minta diundang ke markaz perusahaan besar penghancur peradaban di Riau, kami para anak negeri Melayu tetap akan berjuang di garda depan sampai ke tetes darah penghabisan. Lebih baik mati berkalang tanah, daripada sisa hutan kami punah ranah. Biar berputih tulang, jangan berputih mata. 

Kawasan lindung dan masa depan anak cucu kami  harus kami perjuang dengan kesetiaan pada nurani, dengan mempertahankan martabat dan marwah diri. Karhutla bin canal blocking harus kami atasi sendiri dengan kearifan lokal, nilai nilai asas budaya Melayu bin almarhum Tenas Effendy, Keteguhan menggali dan menuliskan dunia Melayu ala UU Hamidy, keberanian Prof Tabrani, kengkekan jati Yusmar Yusuf-i, kedegilan Jonny Mundung Direktur Walhi, kejernihan lubuk larangan dan tanah ulayat bung Efry Ketua AMAN satu kali, kerimbunan rimbo larangan binaan sepenuh hati Bung Masriadi sang Direktur Yayasan Pelopor Sehati yang mendapat hadiah Kalpataru sampai menemani saya diundang Menteri Siti.

Nasib Sungai Tapung yang kering dan ribuan ikan terapung, hulu PLTA Kota Panjang yang botak licin, Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar, Siak, Rokan, dan Indragiri yang dangkal dan tercemari, satwa langka yang dikhianati, Sungai Tohor kampung Jokowi, dan Pulau Padang  dan Pulau Rangsang yang akan jadi padang sahara dan ditenggelami, harus kami perjuang kan sendiri bersama Yang Mulia Hang Jebat from Meranti bin Elviriadi al Simpang Kualui. Kemuliaan hanya ada di dalam perjuangan, duduk menjaga tuah tegak memelihara amanah.

Dua Siti
Apakah potret Siti Nurbaya klasik yang terbelenggu superioritas maskulin  Datuk Maringgih, yang dihuni para pejabat aji mumpung pakar konspirasi kemakmuran yang kelak jadi filosofi juang publik Riau atasi Karhutla? Kalau itu pilihannya, biarlah SP3 terhadap 15 perusahaan tetap menganga. Biarlah Datuk Maringgih bin cukong kapitalis terus merangkul pemegang senjata agar aman dari delik hukum perdata-pidana. Biarlah seluruh tanah tumpah darah Indonesia diserahkan kepada asing dan aseng. Lalu saksikan UUD 45 pasal 33, UU Pangan, UU Minerba, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup dikalahkan secara telak oleh UU Persogokan, UU Percukongan, UU Perkonspirasi-Kemakmuran-an,  UU Penjualan Asset dan Sumberdaya Alam-an, UU Ilmuan Ber-argo-an, Undang-Undang Penggurun-Sahara-an serta Undang-Undang Penenggelam Pulau-an. Tapi kalau pilihannya, adalah Siti Nurbaya modern yang melawan penyanderaan anak buah di culik Prekong (preman-cukong) Rokan Hulu demi membela martabat negara, maka jalan juang akan semarak.

Tumbuhkan putik juangmu dengan merangkul Komisi Ombudsmen agar menverifikasi berkas perizinan perusahaaan pengggasak ekosistem  penyebab Karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Komisi Ombudsmen sebagai lembaga pemantapan good governance berwenang memeriksa validatas dan daluarsa dokumen Amdal, bukti pelepasan kawasan hutan, berita acara persetujuan para pihak, FPIC (Free, Prior, Informed, Consent), surat pengukuhan kawasan hutan yang ditandatangani Menteri Siti klasik atau Siti Modern, peta tata batas, bukti mediasi bila pernah ada sengketa dengan masyarakat lokal, dan mengkritisi prilaku menyimpang hoby selingkuh lembaga negara dengan swasta. Perkuat  Komisi Informasi Publik (KIP) yang sedang dikompetisikan siapa komisionernya bulan November nanti, rangkul Jambi Palembang dan Kalimantan untuk bersatu melawan gerakan penggasak gambut nusantara.

Para pemberani, panglima, ksatria, dubalang, dan budak-budak berdarah “jebat” masih tersimpan rapi dalam barisan pemuda Riau yang siap keluar gelanggang. Membongkar dan menuntut Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan  (SP3) yang tak lain adalah kotak pandora bagi peta dan konstelasi penanganan Karhutla sesungguhnya. Kalau ini menguap, lenyap ditelan bumi, maka alamat tenggelamlah Lancang Kuning bernama Gambut Riau berlayar karam. Seorang kawan bermadah dengan suara parau, ”lalu kota minyak yang kurus itu, kampung sialang yang pupus, dusun hutan yang hangus, pulau ikan yang mampus, atau pelosok tanah air yang diberangus, apakah mungkin ditumpuk dalam kardus dan dihanyutkan ke seberang tempat dulu kita pernah dikhianati?

Saya kira, ide Riau Merdeka atau perlawanan sekecil apa pun dari ketidak-adilan sistemik di muka bumi berawal dari cerita duka yang terpendam bak bara dalam sekam yang tak pernah padam. Sebagaimana gambut yang sudah porak poranda hendak dipadamkan dari water boombing dan sekompi pasukan elite yang dieksploitir penguasa untuk memelihara citra, Allah lebih berkuasa membuat dan membuka segala makar hamba-Nya. Agaknya Marhalim sang sastarawan penerima anugerah Sagang telah lama menduga akan begini kita akhirnya,  “Mungkin air merah dari akar gambut yang memandikan ingatan kita, tentang Sakai yang telanjang di sesai suku kota, tentang Duano yang memancing biota di antara arus angin yang bersilangan di laut jiwa, atau tentang kita, para peragu yang kehilangan muara, tersesat di dunia sisa, jadi perlambang bagi pabrik benda-benda. Ataukah Datuk Maringgih alias Cukong Tanah Melayu jua, menjadikan Riau dan Riau lainnya sebagai korban pingit ala “Siti Nurbaya tempo doeloe” untuk patuh setia pada takdir abadi Karhutla.
Sekujur tubuh kami penuh rajah peta luka.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer