Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memaknai Putusan KPU Pekanbaru

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Tulisan ini tidak bermaksud untuk melakukan keberpihakan terhadap pasangan IDE-SUA. Apalagi pada saat sengketa di Panwas yang lalu saya termasuk salah seorang ahli yang diajukan oleh pemohon. Oleh karenanya saya berkeyakinan akan muncul persepsi terkait dengan subyektivitas saya dalam tulisan ini apalagi dalam konteks prosedural justice (keadilan prosedur) posisi ahli pada titik tertentu dikesankan masuk pada kepentingan para pihak. Namun sekali lagi saya tidak berada pada wilayah memosisikan diri masuk dalam kepentingan para pihak, namun saya berkeyakinan tidak sedikit juga yang berkeyakinan bahwa saya berada pada posisi yang tidak netral. Tapi biarlah hal tersebut menjadi perdebatan akademis karena sejatinya pengetahuan itu terbatas dan ketidaktahuan itu tidak terbatas.

Senin 7 November 2016 akhirnya KPU Kota Pekanbaru mengeluarkan Beschikking (Keputusan) yang menyatakan pasangan Drs H Dastrayani Bibra MSi dan H Said Usman Abdullah (IDE-SUA) bisa maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru yang Insya Allah akan dihelat tahun 2017 yang akan datang. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Pekanbaru merupakan upaya eksekusi atas gugatan sengketa pilkada  yang diajukan oleh pasangan IDE-SUA atas KPU Pekanbaru sebagai pihak termohon dalam sengketa pemilihan kepala daerah. Secara normatif berdasarkan  Pasal 144 (1)  UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No1/ 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Norma Pasal 144 ayat (1) UU No8/2015 ini direvisi melalui UU No10/2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No1/2015  yang menyatakan bahwa “Putusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan mengikat”.

Berdasarkan norma dalam ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No10/2016 tersebut  ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru karena keputusan bersifat mengikat dan tidak final maka, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yakni mengeksekusi apa yang menjadi Keputusan Panwas Pekanbaru atau melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Ternyata KPU Kota Pekanbaru pada akhirnya mengambil langkah melakukan eksekusi atas apa yang diputuskan oleh Panwas Kota Pekanbaru. Pada titik ini apa yang diputuskan oleh KPU Pekanbaru menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Keputusan KPU ini secara otomatis menempatkan pasangan IDE-SUA sebagai pasangan calon  nomor urut lima  yang akan “berlaga” di Pilwako Pekanbaru bersama empat pasangan lainnya yang sudah duluan ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru.

Membantah Kecurigaan Publik
Keluarnya keputusan KPU Kota Pekanbaru yang mengikutsertakan pasangan IDE-SUA sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, sekaligus membantah persepsi publik  sebelumnya yang mensinyalir bahwa keputusan KPU Kota Pekanbaru yang mendiskualifikasi pasangan IDE-SUA dengan dasar tidak memenuhi syarat kesehatan syarat dengan kepentingan politik  terbantahkan dengan keluarnya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan IDE-SUA sebagai calon Wali Kota dan Wakil Kota Pekanbaru. Karena seandainya KPU Kota Pekanbaru memiliki kepentingan sebetulnya masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru dengan melakukan upaya hukum ke PTTUN, karena konstruksi yang dibangun dalam Pasal 144 ayat (1) UU No 10/2016 putusan Panwas bersifat mengikat. Namun pilihan banding tak dilakukan KPU Pekanbaru. Pada titik inilah keputusan KPU Pekanbaru yang tidak melakukan upaya hukum banding sesuatu yang patut diapresiasi dilihat dari aspek hukum administrasi negara. Karena sejatinya kalau KPU Kota Pekanbaru melakukan upaya hukum banding, maka akan memunculkan pertanyaan kepentingan siapa yang ingin diperjuangkan oleh KPU Pekanbaru sehingga melakukan upaya hukum banding? Bukankah secara de facto dan de jure SUA belum masuk dalam kualifikasi berhalangan tetap? Dan kalau KPU Pekanbaru meloloskan pasangan SUA-IDE tidak menciptakan ketidakadilan pada pasangan yang lain karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim dokter bersifat prediksi/kemungkinan yang secara yuridis belum ada fakta hukum yang tercipta, dan pendapat ini saya utarakan pada saat memberikan keterangan ahli pada permusyawaratan di Panwas dan menjadi salah satu pertimbangan Panwas untuk meloloskan pasangan IDE-SUA.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam fatwanya No 115/Tuaka. TUN/V/2015 menyebutkan keputusan pengawas pilkada memiliki kekuatan eksekutorial dan hanya keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota yang merugikan paslon dalam pilkada yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. dalam fatwa No 115/Tuaka. TUN/V/2015 MA juga menekankan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak bisa mengajukan sengketa TUN pemilihan ke PTTUN, artinya, hanya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bisa banding atas keputusan penyelesaian sengketa oleh pengawas pilkada, sebaliknya, KPU dan jajaran tidak bisa menempuh upaya hukum banding atas keputusan yang dikeluarkan pengawas.   

Adapun  dasar filosofis dari Fatwa No 115/Tuaka. TUN/V/2015 tersebut berpijak pada paradigma negara kesejahteraan dimana posisi warga negara berada pada posisi yang lemah dan harus dilindungi oleh negara, oleh karena itu dalam konteks sengketa Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi seperti dalam perkara perdata  karena posisi warga negara berada pada posisi yang harus dilindungi. Konstruksi hukum  yang dibangun dalam penyelesaian sengketa Pilkada, mirip dengan konstruksi hukum yang ada dalam sengketa Kepegawaian yang ada dalam Sengketa Tata Usaha Negara di mana ada upaya administratif dan upaya hukum melalui sengketa TUN ke PTUN.

Dalam konteks sengketa Pilkada upaya administratif itu melakat pada Panwas dan penyelesaian melalui peradilan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Oleh karena itu Keputusan KPU Pekanbaru yang mengeksekusi Keputusan Panwas sekali lagi merupakan keputusan yang patut diapresiasi dan sekaligus membuktikan bahwa KPU Pekanbaru menjunjung tinggi prinsip independensi selaku penyelenggara pilkada dan menjawab sinyalemen publik terkait ketidaknetralan KPU Pekanbaru. Bravo KPU Pekanbaru.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer