Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Kepolisian Republik Indonesia berusaha menepati janji. Tepat 10 hari setelah aksi puluhan ribu massa di depan Istana Kepresidenan (4 November 2016), pihak kepolisian menggelar ekspos perkara, dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta nonaktif. Polisi memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia HM Jusuf Kalla.
Saat menerima perwakilan massa aksi damai 4 November lalu, Wapres memang minta kepada Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memproses kasus sensitif ini dalam waktu dua pekan. Polisi bekerja keras. Mengumpulkan alat bukti. Meminta keterangan dari berbagai pihak. Pelapor, terlapor, dan ahli didatangkan ke markas besar kepolisian. Jumlahnya tidak sedikit. Puluhan orang. Hingga akhirnya menggelar perkara, Selasa (15/11). Gelar perkara merupakan bagian proses dan sistem peradilan pidana terpadu. Langkah ini untuk menetapkan pasal yang dituduhkan pada seseorang.
Publik menunggu apa yang menjadi kesimpulan gelar perkara tersebut. Ternyata harus bersabar. Gelar perkara yang sudah digembar-gemborkan berlangsung terbuka dan transparan, siaran langsung ternyata tidak. Media massa yang menjadi penyambung masyarakat hanya diberi waktu beberapa menit untuk mengambil gambar sebelum acara dimulai.
Bersabar dan bersabar. Gelar perkara yang sudah dinanti-nantikan ternyata juga bukan dalam bentuk kesimpulan. Penyidik hanya memaparkan dan mendengarkan keterangan dari pelapor, terlapor, dan para ahli. Kesimpulannya baru akan ditetapkan penyidik pada kesempatan berikutnya. Berdasarkan pernyataan Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar setelah ekspos, pimpinan gelar perkara hanya menyampaikan kesimpulan sementara. Kesimpulan akhir baru diputuskan hari ini.
Satu langkah sudah dilewati. Penyidik tinggal mengambil putusan. Apakah Basuki Tjahaja Purnama memenuhi unsur penistaan atau tidak. Sebagai warga negara, lagi-lagi kita harus bersabar menunggu. Semoga kepolisian tidak menunda-nunda. Segera mengambil putusan.
Kepolisian dituntut berlari lebih kencang. Segera menyelesaikan kasus yang mengusik perasaan seluruh umat muslim Indonesia, bahkan dunia dengan tepat. Alquran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup kaum muslim, mayoritas penduduk yang mendiami bumi nusantara. Polisi harus berdiri di tengah-tengah. Menggunakan hati nurani. Memutuskan yang salah adalah salah. Yang benar adalah benar.
Bukan hanya terhadap hasil putusan. Prosesnya juga tidak boleh mengambil langkah yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan publik. Langkah yang tepat sedikit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang sempat turun. Disadari atau tidak, aksi damai puluhan ribu bahkan mungkin ratusan umat muslim di seluruh tanah air pada 4 November merupakan gambaran adanya keraguan terhadap kinerja polisi. Warga tidak puas dengan penanganan terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Semoga kepolisian bisa bekerja profesional. Menghilangkan keraguan masyarakat. Sehingga apapun putusan penyidik bisa diterima dengan lapang dada. Masyarakat, khususnya umat muslim tidak menuntut lebih. Hanya minta hukum berlaku pada semua warga negara Indonesia. Tidak ada warga negara yang kebal hukum.***
Saat menerima perwakilan massa aksi damai 4 November lalu, Wapres memang minta kepada Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memproses kasus sensitif ini dalam waktu dua pekan. Polisi bekerja keras. Mengumpulkan alat bukti. Meminta keterangan dari berbagai pihak. Pelapor, terlapor, dan ahli didatangkan ke markas besar kepolisian. Jumlahnya tidak sedikit. Puluhan orang. Hingga akhirnya menggelar perkara, Selasa (15/11). Gelar perkara merupakan bagian proses dan sistem peradilan pidana terpadu. Langkah ini untuk menetapkan pasal yang dituduhkan pada seseorang.
Publik menunggu apa yang menjadi kesimpulan gelar perkara tersebut. Ternyata harus bersabar. Gelar perkara yang sudah digembar-gemborkan berlangsung terbuka dan transparan, siaran langsung ternyata tidak. Media massa yang menjadi penyambung masyarakat hanya diberi waktu beberapa menit untuk mengambil gambar sebelum acara dimulai.
Bersabar dan bersabar. Gelar perkara yang sudah dinanti-nantikan ternyata juga bukan dalam bentuk kesimpulan. Penyidik hanya memaparkan dan mendengarkan keterangan dari pelapor, terlapor, dan para ahli. Kesimpulannya baru akan ditetapkan penyidik pada kesempatan berikutnya. Berdasarkan pernyataan Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar setelah ekspos, pimpinan gelar perkara hanya menyampaikan kesimpulan sementara. Kesimpulan akhir baru diputuskan hari ini.
Satu langkah sudah dilewati. Penyidik tinggal mengambil putusan. Apakah Basuki Tjahaja Purnama memenuhi unsur penistaan atau tidak. Sebagai warga negara, lagi-lagi kita harus bersabar menunggu. Semoga kepolisian tidak menunda-nunda. Segera mengambil putusan.
Kepolisian dituntut berlari lebih kencang. Segera menyelesaikan kasus yang mengusik perasaan seluruh umat muslim Indonesia, bahkan dunia dengan tepat. Alquran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup kaum muslim, mayoritas penduduk yang mendiami bumi nusantara. Polisi harus berdiri di tengah-tengah. Menggunakan hati nurani. Memutuskan yang salah adalah salah. Yang benar adalah benar.
Bukan hanya terhadap hasil putusan. Prosesnya juga tidak boleh mengambil langkah yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan publik. Langkah yang tepat sedikit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang sempat turun. Disadari atau tidak, aksi damai puluhan ribu bahkan mungkin ratusan umat muslim di seluruh tanah air pada 4 November merupakan gambaran adanya keraguan terhadap kinerja polisi. Warga tidak puas dengan penanganan terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Semoga kepolisian bisa bekerja profesional. Menghilangkan keraguan masyarakat. Sehingga apapun putusan penyidik bisa diterima dengan lapang dada. Masyarakat, khususnya umat muslim tidak menuntut lebih. Hanya minta hukum berlaku pada semua warga negara Indonesia. Tidak ada warga negara yang kebal hukum.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

