Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setelah Penetapan Tersangka Penistaan Agama

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memasuki babak baru. Basuki ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dan dicekal ke luar negeri. Basuki sendiri “terlihat” santai atas penetapan tersangkanya itu. Bahkan ada gestur perlawanan yang ditunjukkan, kendati dia tetap dapat tertawa-tawa.

Dalam konferensi persnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, aroma perlawanan itu muncul. Basuki dan timnya bahkan sesumbar, apa yang terjadi hari itu akan menjadikan pemilihnya makin solid dan kuat. Dia meyakinkan pemilihnya untuk tak goyah. Basuki bahkan sempat “berkampanye” di depan media. Dia yakin akan memenangkan Pilkada DKI Jakarta satu putaran saja.

Pada kesempatan lain, Basuki memperlihatkan perlawanan itu dengan berniat akan melakukan upaya hukum praperadilan. Upaya praperadilan memang dimungkinkan kini, dan banyak juga orang-orang yang sudah tersangka akhirnya memilih upaya ini. Beberapa di antaranya dibebaskan dari status tersangka. Yang paling menghebohkan adalah kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Lewat upaya hukum praperadilan, BG akhirnya bebas dari jerat KPK. Belakangan, tim hukum Basuki memutuskan untuk tidak jadi melakukan upaya hukum praperadilan. Alasannya, agar Basuki tak terjebak pada proses hukum yang berkepanjangan dan akhirnya sulit melakukan kampanye di tengah masyarakat.

Secara hukum, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, Basuki memang masih bisa melanjutkan proses pilkadanya. Dalam pilkada serentak tahun lalu, beberapa tersangka bahkan bisa memenangkan pilkada mereka, termasuk di Riau. Tapi baru sebulan dilantik, yang bersangkutan langsung  ditahan hingga saat ini. Pada pilkada serentak tahun ini pun, ada beberapa tersangka yang mengikuti pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu tak bisa membatalkan pencalonan yang bersangkutan karena tak ada aturan yang mengatur itu. KPU baru bisa membatalkan ketika tersangkanya berkaitan langsung dengan UU Pilkada. Ini tentu berbeda secara moral, karena status tersangka sebenarnya merupakan “beban moral” bagi seorang kandidat di hadapan calon pemilihnya. Lebih bermartabat jika tersangka mundur. Apapun kasusnya.

Di sisi lain, penetapan tersangka ini sedikit meredam kecurigaan umat Islam terhadap sikap pemerintah, termasuk Polri, yang diduga akan mempetieskan kasus ini. Ketidakpercayaan publik kepada Presiden dan Polri sudah berada pada titik nadir, sehingga muncul wacana aksi ketiga pada 25 November 2016 mendatang. Ketidakpercayaan itu terjadi karena banyak ekses yang terjadi setelah aksi demo Bela Islam 4 November, tapi pangkal penyebab utamanya seakan tak tersentuh. Pernah juga ada peristiwa, Basuki diperiksa Bareskrim Mabes Polri, tapi mampir dulu ke Istana, menjumpai Presiden. Beberapa tersangka sudah ditetapkan berkaitan dengan aksi demo Bela Islam, beberapa waktu lalu. Tapi tersangkanya bukan pemicu demo, yakni yang diduga menista agama, melainkan aktivis yang diduga membuat onar. Penetapan tersangka atas Basuki tentunya sedikit meredam kegeraman sebagian besar umat Islam atas dugaan penistaan agama itu.

Kita berharap, semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tak proporsional setelah penetapan tersangka ini. Proses hukum masih sangat panjang. Jika Basuki memilih tak melakukan praperadilan, maka akan segera ada sidang. Dalam sidang, semua kemungkinan bisa terjadi. Tentu kita semua berharap, keadilanlah yang akan muncul di dalam proses hukum selanjutnya nanti.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer