Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Mengapa banyak orang memburu kekuasaan? Karena dengan memiliki kekuasaan yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Dengan memegang kekuasaan maka secara otomatis yang bersangkutan mempunyai pengaruh, dan hal inilah yang diimpikan oleh setiap orang yang memburu kekuasaan yakni dirinya mempunyai pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki. Ia punya hak memerintah, hak untuk mengatur dan hak untuk mengambil keputusan. Jika ketiga hak tersebut sudah melekat pada diri Anda, maka Anda sudah termasuk dalam katagori orang sukses dalam karir dan pekerjaan. Hal inilah yang diburu dan dicita-citakan oleh banyak orang dalam dunia kerja. Meskipun akhirnya jika tidak berhati-hati pemegang kekuasaan akan terlena dan masuk dalam jurang panas penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kekuasaan
Meski telah berulang kali pejabat negara tertangkap tangan dan dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, suap, ataupun pemerasan, namun masih banyak pejabat dan penyelenggara negara lainnya tidak takut dan juga tidak jera. Jumlah pejabat negara mulai dari menteri, anggota dewan, gubernur, bupati sampai dengan pejabat yang lebih rendah dari berbagai jenjang dan tingkatan yang tersandung kasus penyalahgunaan kekuasaan. Jumlahnya bukan semakin berkurang, malahan justru semakin merajalela meluluhlantakkan sistem administrasi tata negara. Mengapa demikian? Ada beberapa argumentasi mengapa mereka tidak jera. Pertama, bahwa punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih ringan dibanding dengan manfaat yang dirasakannya. Misalnya, akibat dari penyalahgunaan wewenang (kalau terbukti ketahuan) risikonya sudah diperhitungkan yakni dipenjara, dan setelah dikalkulasi selama masa tahanan/ masa hukuman yang bersangkutan masih menghitung ada keuntungan secara materil dari hasil penyalahgunaan kekuasaan.
Argumentasi kedua, penyalahgunaan kekuasaan bisa diakali dan direkayasa dalam bentuk wujud fisik pertanggungjawaban.Walaupun suatu kegiatan sebenarnya fiktif atau ada rekayasa lain mark up harga dan model lainnya, namun banyak penguasa yang bisa mengatur sistem pertanggungjawaban sehingga pada saat ada pemeriksaan tidak ada temuan karena didukung dengan tertib administrasi yang professional. Selamatlah mereka meskipun telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Argumentasi ketiga, untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan modal materi yang cukup besar, sehingga begitu kekuasaan melakat pada dirinya tentu yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan modal awal plus keuntungan yang besar. Argumentasi keempat, mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi dimana-mana, karena ada anggapan aparatur pemeriksa bisa diatur dengan berbagai cara dan pendekatan. Petugas pemeriksa adalah manusia biasa, yang bisa dibujuk rayu untuk diajak kompromi terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan. Artinya, rekomendasi dari para pemeriksa bisa diperjualbelikan.
Kasus Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
Kekuasaan (power) menunjukkan kemampuan/capability yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu, atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kekuasaan/power merupakan kapasitas/capacity mengubah sikap atau perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkan. Sayangnya banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, ia memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya yang mengarah pada upaya memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk mengelabuhi orang lain. Kekuasaan yang tanpa kendali cenderung korup, demikian juga kekuasaan mutlak tanpa ada hirarki dipastikan akan korup. Namun, riset psikologi membuktikan, kondisi itu hanya berlaku bagi pemegang kuasa yang mementingkan ego pribadi. Baru-baru ini ada pejabat negara yang merepresentasikan wakil rakyat justru tertangkap tangan oleh KPK, dan penyebabnya karena ingin memperkaya diri dan karena ego pribadi.
Mengutip riset Serena Chen yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology, tentang hubungan antara kuasa dan tanggung jawab sosial, bahwa individu pemegang kuasa yang mementingkan egonya tak akan membantu rekannya meski telah ditugasi membantu. Sebaliknya, mereka yang melepaskan egonya atas kekuasaan, tetap membantu temannya. Itu berarti, kekuasaan tak selalu mendorong orang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bergantung pada motif dan ego setiap individunya saja.
Selanjutnya penelitian psikolog Philip G Zimbardo tentang Stanford Prison Experiment menunjukkan, seseorang yang diberi kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasannya.
Kondisi itu sesuai dengan pernyatan berikut bahwa: â€Hampir semua orang bisa tahan terhadap kesengsaraan. Namun, jika kamu ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaanâ€. Bagaimana kondisi dan situasi kehidupannya setelah yang bersangkutan diberikan kekuasaan. Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bergantung pada karakter pemegang kekuasaan juga diungkapkan ahli psikologi politik Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Bagus Riyono, â€Terjadi korupsi atau tidak itu tergantung ada peluang dan pandangan setiap individu tentang untung-rugiâ€.
Jabatan dianggap sebagai peluang memperkaya diri. Itu membuat sumpah jabatan, dosa, dan Tuhan tak lagi jadi penjaga mereka untuk melaksanakan amanat. Materi pun jadi pandangan hidup. Cara berpikir mereka pun jadi pendek dan nurani tumpul. Untung-rugi adalah pertimbangan utama dalam melakukan setiap tindakan, termasuk menghitung berapa uang yang bisa didapat dari korupsi dibandingkan besarnya hukuman penjara dan denda yang kadang tak seberapa. Belum lagi kemungkinan bisa membeli fasilitas di penjara, ada potongan hukuman, hingga peluang minta pembebasan bersyarat seusai menjalani 2/3 masa hukuman.
Bukan Budaya Kita
Penyalahgunaan kekuasaan dan pandangan hidup materialis bukan budaya bangsa kita. Namun mengapa penyalahgunaan kekuasaan terjadi di mana-mana dan banyak pejabat kita yang mudah terbuai di saat memegang kekuasaan. Karakter itu jadi menonjol di Indonesia karena hukum belum kuat. Ketika muncul peluang, terlebih saat ada tekanan, mereka yang tak punya sistem kendali diri yang memadai dan mudah terjatuh dalam penyelewengan kekuasaan.
Buruknya sistem kendali diri juga membuat koruptor terjebak dalam keserakahan. Mereka terus menuruti pikiran bawah sadar yang menuntut meraih semua peluang dan menimbun segala sumber daya yang bisa diraih dari peluang itu meski sudah berlebih memilikinya.
Lebih tamak lagi jika keserakahan dan penimbunan sumber daya itu disuburkan oleh lingkungannya mulai dari pimpinan, anak buah, orangtua, penegak hukum, hingga tokoh masyarakat dan penasihat spiritual penyelenggara negara pun menimbun sumber daya hingga terjadi penimbunan kolegial karena adanya rangsangan dari lingkungan. Karena itu, rekayasa sosial untuk mematangkan sistem kendali diri harus dilakukan. Mengapa banyak orang memburu kekuasaan dan selalu ingin mempertahankan kekuasaan? Karena dengan kekuasaan, yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Saking enaknya menjadi penguasa, jika dibolehkan mereka akan mempertahankan kekuasaannya seumur hidup atau mewariskan kekuasaannya kepada keluarga terdekatnya.
Namun sayangnya banyak pemimpin yang kurang memahami makna kekuasaan, sehingga kekuasaan yang diraihnya sering menimbulkan perrmasalahan. Rasa hormat dan rasa segan hanya melekat pada saat mereka memegang jabatan. Setelah turun dari tahta kekuasaan ia tidak memiliki pengikut dan tidak memiliki wibawa lagi dihadapan para pengikutnya. Fakta ini terjadi pada kebanyakan pemimpin di negeri kita, di mana pada saat duduk sebagai penguasa, banyak pengikut yang setia menemani kemanapun sang pemimpin pergi. Namun setelah turun tahta, dirinya ditinggal pergi oleh pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya yang bersangkutan telah gagal memaknai arti sebuah kekuasaan.
Jika Anda memegang kendali kekuasaan sebagai seorang pemimpin apapun levelnya, maka berhati-hatilah terhadap hal yang kecil-kecil, dan waspadalah bahwa yang kecil (diibaratkan sebagai semut) mudah digilas dan dimatikan. Namun perlu diingat bahwa yang kecil itu tidak selamanya lemah, meskipun semut itu kecil namun ia mempunyai kekuatan pengganggu yang sangat dahsyat. Dalam bidang manajemen, seorang pemimpin yang hebat harus memperhatikan hal-hal yang sekecil apapun. Sebut saja misalnya, ketika operator telepon di kantor Anda membiarkan telepon berdering karena sedang asyik ngobrol dengan karyawan lain. Atau ketika karyawan anda datang terlambat namun selalu dilindungi karena ia karyawan kesayangan Anda. Demikian juga ketika pemburu berita (wartawan) datang baik-baik ingin mencari berita terkini. dan masih banyak kasus-kasus lain yang menurut pemikiran pimpinan dianggap kecil, namun tidak boleh diabaikan. Karena permasalahan yang dianggap kecil itu justru bisa memicu timbulnya masalah besar jika tidak ditanggapi dengan santun.
Artinya seorang pemimpin jangan membiarkan semut itu menjadi gajah. Permasalahan besar justru terjadi ketika seorang pemimpin tidak mampu menangani permasalahan yang dinilainya sebagai permasalahan kecil. Semoga Anda yang saat ini menjadi penguasa mampu menjalankan amanah bahwa sejatinya kerja adalah ibadah, kerja adalah kewajiban, kerja adalah rahmat.***
Kekuasaan
Meski telah berulang kali pejabat negara tertangkap tangan dan dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, suap, ataupun pemerasan, namun masih banyak pejabat dan penyelenggara negara lainnya tidak takut dan juga tidak jera. Jumlah pejabat negara mulai dari menteri, anggota dewan, gubernur, bupati sampai dengan pejabat yang lebih rendah dari berbagai jenjang dan tingkatan yang tersandung kasus penyalahgunaan kekuasaan. Jumlahnya bukan semakin berkurang, malahan justru semakin merajalela meluluhlantakkan sistem administrasi tata negara. Mengapa demikian? Ada beberapa argumentasi mengapa mereka tidak jera. Pertama, bahwa punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih ringan dibanding dengan manfaat yang dirasakannya. Misalnya, akibat dari penyalahgunaan wewenang (kalau terbukti ketahuan) risikonya sudah diperhitungkan yakni dipenjara, dan setelah dikalkulasi selama masa tahanan/ masa hukuman yang bersangkutan masih menghitung ada keuntungan secara materil dari hasil penyalahgunaan kekuasaan.
Argumentasi kedua, penyalahgunaan kekuasaan bisa diakali dan direkayasa dalam bentuk wujud fisik pertanggungjawaban.Walaupun suatu kegiatan sebenarnya fiktif atau ada rekayasa lain mark up harga dan model lainnya, namun banyak penguasa yang bisa mengatur sistem pertanggungjawaban sehingga pada saat ada pemeriksaan tidak ada temuan karena didukung dengan tertib administrasi yang professional. Selamatlah mereka meskipun telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Argumentasi ketiga, untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan modal materi yang cukup besar, sehingga begitu kekuasaan melakat pada dirinya tentu yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan modal awal plus keuntungan yang besar. Argumentasi keempat, mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi dimana-mana, karena ada anggapan aparatur pemeriksa bisa diatur dengan berbagai cara dan pendekatan. Petugas pemeriksa adalah manusia biasa, yang bisa dibujuk rayu untuk diajak kompromi terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan. Artinya, rekomendasi dari para pemeriksa bisa diperjualbelikan.
Kasus Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
Kekuasaan (power) menunjukkan kemampuan/capability yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu, atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kekuasaan/power merupakan kapasitas/capacity mengubah sikap atau perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkan. Sayangnya banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, ia memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya yang mengarah pada upaya memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk mengelabuhi orang lain. Kekuasaan yang tanpa kendali cenderung korup, demikian juga kekuasaan mutlak tanpa ada hirarki dipastikan akan korup. Namun, riset psikologi membuktikan, kondisi itu hanya berlaku bagi pemegang kuasa yang mementingkan ego pribadi. Baru-baru ini ada pejabat negara yang merepresentasikan wakil rakyat justru tertangkap tangan oleh KPK, dan penyebabnya karena ingin memperkaya diri dan karena ego pribadi.
Mengutip riset Serena Chen yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology, tentang hubungan antara kuasa dan tanggung jawab sosial, bahwa individu pemegang kuasa yang mementingkan egonya tak akan membantu rekannya meski telah ditugasi membantu. Sebaliknya, mereka yang melepaskan egonya atas kekuasaan, tetap membantu temannya. Itu berarti, kekuasaan tak selalu mendorong orang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bergantung pada motif dan ego setiap individunya saja.
Selanjutnya penelitian psikolog Philip G Zimbardo tentang Stanford Prison Experiment menunjukkan, seseorang yang diberi kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasannya.
Kondisi itu sesuai dengan pernyatan berikut bahwa: â€Hampir semua orang bisa tahan terhadap kesengsaraan. Namun, jika kamu ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaanâ€. Bagaimana kondisi dan situasi kehidupannya setelah yang bersangkutan diberikan kekuasaan. Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bergantung pada karakter pemegang kekuasaan juga diungkapkan ahli psikologi politik Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Bagus Riyono, â€Terjadi korupsi atau tidak itu tergantung ada peluang dan pandangan setiap individu tentang untung-rugiâ€.
Jabatan dianggap sebagai peluang memperkaya diri. Itu membuat sumpah jabatan, dosa, dan Tuhan tak lagi jadi penjaga mereka untuk melaksanakan amanat. Materi pun jadi pandangan hidup. Cara berpikir mereka pun jadi pendek dan nurani tumpul. Untung-rugi adalah pertimbangan utama dalam melakukan setiap tindakan, termasuk menghitung berapa uang yang bisa didapat dari korupsi dibandingkan besarnya hukuman penjara dan denda yang kadang tak seberapa. Belum lagi kemungkinan bisa membeli fasilitas di penjara, ada potongan hukuman, hingga peluang minta pembebasan bersyarat seusai menjalani 2/3 masa hukuman.
Bukan Budaya Kita
Penyalahgunaan kekuasaan dan pandangan hidup materialis bukan budaya bangsa kita. Namun mengapa penyalahgunaan kekuasaan terjadi di mana-mana dan banyak pejabat kita yang mudah terbuai di saat memegang kekuasaan. Karakter itu jadi menonjol di Indonesia karena hukum belum kuat. Ketika muncul peluang, terlebih saat ada tekanan, mereka yang tak punya sistem kendali diri yang memadai dan mudah terjatuh dalam penyelewengan kekuasaan.
Buruknya sistem kendali diri juga membuat koruptor terjebak dalam keserakahan. Mereka terus menuruti pikiran bawah sadar yang menuntut meraih semua peluang dan menimbun segala sumber daya yang bisa diraih dari peluang itu meski sudah berlebih memilikinya.
Lebih tamak lagi jika keserakahan dan penimbunan sumber daya itu disuburkan oleh lingkungannya mulai dari pimpinan, anak buah, orangtua, penegak hukum, hingga tokoh masyarakat dan penasihat spiritual penyelenggara negara pun menimbun sumber daya hingga terjadi penimbunan kolegial karena adanya rangsangan dari lingkungan. Karena itu, rekayasa sosial untuk mematangkan sistem kendali diri harus dilakukan. Mengapa banyak orang memburu kekuasaan dan selalu ingin mempertahankan kekuasaan? Karena dengan kekuasaan, yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Saking enaknya menjadi penguasa, jika dibolehkan mereka akan mempertahankan kekuasaannya seumur hidup atau mewariskan kekuasaannya kepada keluarga terdekatnya.
Namun sayangnya banyak pemimpin yang kurang memahami makna kekuasaan, sehingga kekuasaan yang diraihnya sering menimbulkan perrmasalahan. Rasa hormat dan rasa segan hanya melekat pada saat mereka memegang jabatan. Setelah turun dari tahta kekuasaan ia tidak memiliki pengikut dan tidak memiliki wibawa lagi dihadapan para pengikutnya. Fakta ini terjadi pada kebanyakan pemimpin di negeri kita, di mana pada saat duduk sebagai penguasa, banyak pengikut yang setia menemani kemanapun sang pemimpin pergi. Namun setelah turun tahta, dirinya ditinggal pergi oleh pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya yang bersangkutan telah gagal memaknai arti sebuah kekuasaan.
Jika Anda memegang kendali kekuasaan sebagai seorang pemimpin apapun levelnya, maka berhati-hatilah terhadap hal yang kecil-kecil, dan waspadalah bahwa yang kecil (diibaratkan sebagai semut) mudah digilas dan dimatikan. Namun perlu diingat bahwa yang kecil itu tidak selamanya lemah, meskipun semut itu kecil namun ia mempunyai kekuatan pengganggu yang sangat dahsyat. Dalam bidang manajemen, seorang pemimpin yang hebat harus memperhatikan hal-hal yang sekecil apapun. Sebut saja misalnya, ketika operator telepon di kantor Anda membiarkan telepon berdering karena sedang asyik ngobrol dengan karyawan lain. Atau ketika karyawan anda datang terlambat namun selalu dilindungi karena ia karyawan kesayangan Anda. Demikian juga ketika pemburu berita (wartawan) datang baik-baik ingin mencari berita terkini. dan masih banyak kasus-kasus lain yang menurut pemikiran pimpinan dianggap kecil, namun tidak boleh diabaikan. Karena permasalahan yang dianggap kecil itu justru bisa memicu timbulnya masalah besar jika tidak ditanggapi dengan santun.
Artinya seorang pemimpin jangan membiarkan semut itu menjadi gajah. Permasalahan besar justru terjadi ketika seorang pemimpin tidak mampu menangani permasalahan yang dinilainya sebagai permasalahan kecil. Semoga Anda yang saat ini menjadi penguasa mampu menjalankan amanah bahwa sejatinya kerja adalah ibadah, kerja adalah kewajiban, kerja adalah rahmat.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

