Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tutup Jalan Provokator di Aksi Damai

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Akan ada aksi damai lagi. Gencar diberitakan adanya rencana aksi damai pada 2 Desember 2016. Itu merupakan aksi lanjutan setelah aksi yang sama berlangsung pada 4 November 2016 lalu di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia.

Rencana aksi di ibukota itu disikapi serius oleh pihak keamanan. Terutama kepolisian. Wajar. Sebab jumlah massa yang kemungkinan hadir tidak sedikit. Puluhan ribu, bahkan bisa saja ratusan ribu. Pengamanan massa yang begitu banyak tidak gampang. Perlu cara dan strategi yang tepat. Salah penanganan akan berdampak tidak baik. Bahkan bisa berakibat buruk.

Kepolisian melalui Polda Metrojaya terlihat sedikit khawatir. Sampai-sampai harus pakai helikopter untuk menyebarkan selebaran maklumat. Lewat seleberan itu, kepolisian mengimbau warga yang akan mengikuti aksi damai untuk mematuhi aturan yang ada.

Seleberan yang memuat empat poin ditandatangani Kapolda Metrojaya Irjen Pol Mochamad Iriawan. Pada poin d atau keempat menegaskan, dalam menyampaikan pendapat dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Kita berharap maklumat itu hanya untuk mengingatkan kepada peserta aksi pentingnya menjaga kedamaian dalam aksi damai. Sehingga aksi yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama benar-benar damai.

 Tidak perlu panik. Yang perlu dilakukan mengawal aksi agar tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak bertangungjawab. Bukan hanya tugas keamanan, massa aksi juga harus menjaga. Jangan sampai ada orang ‘’asing’’ yang menyusup. Melakukan provokasi untuk mengacaukan aksi. Membenturkan masyarakat dengan aparat. Kerja sama massa dengan keamanan akan menutup pergerakan provokator.

Para tokoh yang akan turun ke jalan sudah menegaskan aksi akan berlansung superdamai. Tidak ada kerusuhan. Setidaknya sudah terbukti pada aksi pertama pada 4 November lalu. Meski ada insiden di penghujung aksi, tapi secara keseluruhan bisa dikatakan damai.

Tidak ada tujuan lain. Hanya menuntut penegakan hukum terhadap orang yang diduga melakukan penistaan agama. Tuntutan itu juga wajar. Sebab sudah ada beberapa contoh kasus.

Pelaku penista agama harus mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya di hadapan hukum. Seluruh warga Indonesia harus sama di mata hukum.

Pemeriksaan pertama Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka, Selasa (22/11), merupakan salah satu bukti upaya penegakan hukum. Polisi sedang bekerja untuk melakukan penegakan hukum. Beri kesempatan bekerja secara profesional. Tidak bekerja karena tekanan. Tidak juga bertindak karena pesanan. Memutuskan dan menetapkan berdasarkan bukti-bukti.

Memberi kepercayaan kepada kepolisian untuk menuntaskan kasus ini merupakan langkah bijak. Semoga korps Bhayangkara benar-benar bisa menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional.

 Jika itu bisa dijalankan kepolisian, bukan tidak mungkin rencana aksi damai 2 Desember 2016 urung digelar. Sebab masyarakat sudah melihat langkah nyata kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang menyita perhatian ini. Sekali lagi kita berharap kepolisian benar-benar bertindak profesional. Semoga polisi bekerja sesuai dengan semboyan Rastra Sewakottama, yang berarti Abdi Utama Rakyat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer