Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Uang Korupsi untuk Bangun Jalan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - SKALA prioritas pembangunan infrastruktur di Riau terkadang bias. Bahkan, pada kasus tertentu, pembiaran dengan alasan efisiensi anggaran malah menyebabkan kerugian yang lebih besar. Contoh kasus itu adalah pembiaran jalan yang rusak tengah kota atau antar desa-kota yang tak dibangun-bangun. Masyarakat sudah teriak-teriak karena rusaknya jalan yang cukup parah dan memakan korban. Pemerintah tetap bergeming. Tidak adanya anggaran atau kewenangan antara daerah dan pusat selalu jadi kambing hitam. Kalaulah kerusakan di depan mata (kota) yang semestinya bisa digunakan dana taktis karena mendesak untuk kepentingan masyarakat diabaikan, maka bagaimana dengan jalan-jalan di kampung-kampung pelosok Riau.

Kenapa pembiaran bisa sebabkan kerugian besar? Salah satu kasus terdekat adalah jalan outer ring road Jalan Kubang Raya, Garuda Sakti, Air Hitam sampai Jalan menuju Jembatan Siak II Kota Pekanbaru. Lubang-lubang menganga sudah banyak sebabkan truk tonase patah as roda. Tumbang, isi angkutan berserakan. Pesepeda motor pun terlalu sering terjungkal.

Terlebih di saat hujan. Air menutupi lubang, tak tahu lagi dalam dangkalnya sehingga saat dilalui, brakk. Rusaknya jalan tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, truk bertonase besar memakai alasan untuk melewati Jalan HR Soebrantas. Maka, jalan tersebut yang dibangun hanya mampu menahan beban maksimal 5 ton, perlahan-lahan mengalami kerusakan.

Bergelombang hingga berlubang pula akibatnya. Jalan yang rusak outer ring road belum diperbaiki, ditambah lagi jalan yang lain rusak pula. Maka efisiensi yang dimaksud berimplikasi pemborosan anggaran di kemudian hari.

Pembiaran jalan di desa menuju kota juga banyak terjadi. Bukan hanya masyarakat setempat disulitkan, apalagi musim hujan, tapi efek kerugian bagi negara juga terjadi. Berapa banyak ekonomi desa yang seharusnya bangkit terkendala hanya karena akses jalan. Berapa banyak BBM solar yang menguap begitu saja karena kendaraan harus memutar menuju tempat keekonomian yang ingin dituju. Anggaran minim dan dibangun berangsur-angsur, benar.

Banyak jalan yang mesti dibangun, juga benar. Tapi, yang perlu diakui, kadang, prioritas yang mana didahulukan acapkali bias. Kewenangan daerah dan pusat atas jalan seringkali pula menimbulkan arogansi. Mana yang perlu diperbaiki segera, tidak ada standar ukur. Recana jalan tol, entah kapan kongkrit selesai.

Tentu saja kita tidak skeptis begitu saja. Infrastruktur jalan sebagai sarana penting membangkitkan ekonomi harus jadi kesepakatan bersama. Setelah mendudukkan skala prioritas secara objektif, maka salah satu yang dicarikan solusi adalah anggarannya. Dari mana anggarannya? Jalan rusak atau belum dibangun begitu banyak jumlahnya. Negara sedang defisit anggaran. Maka salah satu cara yang ekstrem dan diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat arti pentingnya menjaga jalan adalah menggunakan dana yang bersumber dari penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi. Jika selama ini hanya diekspos, maka tak ada salahnya diumumkan dialokasikan langsung untuk membangun jalan rakyat. Tetap dikembalikan ke kas negara untuk dicatat, tapi kemudian dianggarkan full untuk membenahi infrastruktur jalan. Buat papan pengumuman, Jalan Ini Dibangun atas Dana yang Diselamatkan Negara dari Kasus Korupsi. Ini cara ekstrem dan terkesan pencitraan.

Tapi, tak ada salahnya dibuat. Daripada menyerah kepada kalimat, tidak ada anggaran. Pasif dan skeptis.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer