Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wacana Penghapusan UN

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Setelah menawarkan wacana pelaksanaan pendidikan full day, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy kembali mewacanakan penghapusan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Meski baru sebatas wacana dan belum final, namun tawaran tersebut menuai pro dan kontra, baik pelaku pendidikan maupun masyarakat umum. Mungkin wacana tersebut sangat baik, namun belum tepat dilakukan pada saat ini dikaji secara komprehensif sebelum wacana ini diapungkan. Untuk itu, wacana yang ditawarkan perlu dikaji ulang dan dipikirkan secara hati-hati melalui proses yang panjang. Sebab, bergulirnya wacana penghapusan UN memiliki kosekuensi yang sangat luas dan perlu pemikiran yang matang, antara lain:

Pertama, alasan penghapusan UN perlu lebih ilmiah dengan dukungan data yang valid.

 Apakah telah dilakukan penelitian atas kelemahan pelaksanaan UN selama ini, sehingga wajar bila UN dihapuskan. Apakah kelemahan UN pada sistem, proses pelaksanaan, pembengkakan anggaran yang demikian besar, atau substansi UN yang dinilai tidak memberikan manfaat. Bila kesemua aspek pelaksanaan UN diteliti lewat mekanisme ilmiah yang valid dan obyektif, maka disusun rencana meminimalkan kelemahan pelaksanaan UN yang lebih efektif dan efisien. Jangan terkesan terburu-buru disebabkan kelemahan hanya pada satu aspek dengan menelantarkan banyak aspek yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Jangan sampai bagai pepatah orang tua “jangan karena marah dengan nyamuk, kelambu dibakar”. Sebuah pesan bijak yang ditanamkan dan diajarkan oleh leluhur bangsa untuk anak cucu dan generasi penerus bangsa ini.

Memang disadari, bahwa pelaksanaan UN setiap tahunnya masih menyisakan persoalan, antara lain: (1) Lambatnya pendistribusian soal dan rusaknya sebagian soal. Kondisi ini dapat diminimalkan dengan memperbanyak unit percetakan di masing-masing daerah, sekaligus memutuskan kendala pendistribusian soal ke sekolah-sekolah, khususnya di daerah terpencil. Pendekatan ini dilakukan bagi pemerataan kesempatan kerja bagi mempersiapkan soal UN yang akan dilaksanakan. (2) Bila dilihat pada SDM tenaga pendidik, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas profesional tenaga pendidik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan profesi. Sementara bagi tenaga pendidik yang baru diangkat, diperlukan mekanisme yang terukur bagi melihat kemampuannya sebagai seorang pendidik. Kondisi ini seirama dengan meningkatnya kewajiban negara untuk menyiapkan anggaran bagi tersedianya sarana prasarana pendidikan yang menunjang program yang digulirkan. 

Kedua, wacana penghapusan UN berdampak pada tidak adanya standard pendidikan yang baku secara nasional. Bila hal ini dilakukan, maka perlu ada instrumen lain yang dijadikan alat ukur standar pendidikan nasional. Bila standar UN diserahkan pada masing-masing daerah (provinsi/kabupaten/kota), maka akan memberikan beberapa konsekuensi, yaitu: (1) berbedanya standar pendidikan yang ditetapkan masing-masing daerah, tergantung dengan kondisi SDM dan fasilitas pendidikan yang dimiliki suatu daerah. Hal ini sebagaimana penetapan Upah Minimum Regional (UMR) masing-masing daerah. Namun, persoalan ini tidak sesederhana yang diperkirakan sebagaimana UMR. Sebab, standar UN yang ditetapkan daerah akan berakibat akan sulitnya lulusan suatu daerah untuk me­lanjutkan pendidikan ke daerah lain yang memiliki standar yang lebih tinggi. Kondisi ini akan mempersempit kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri di lembaga pendidikan di luar daerahnya. (2) Tertanamnya rasa kedaerahan yang mengkristal dan merenggangkan rasa nasionalisme peserta didik. Kondisi ini sangat merugikan bagi penanaman kebangsaan generasi negeri ini.

Ketiga, wacana penghapusan UN menjadikan hilangnya alat ukur bagi persyaratan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Katakanlah nilai UN yang selama ini menjadi standar nilai untuk lulusan SD/MI melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs dan lulusan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK. Dalam konteks ini, eksistensi UN sangat bermanfaat untuk melihat kemampuan peserta didik dan sekaligus memang digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bila memang UN perlu dihapuskan, maka yang sangat memungkinkan adalah pelaksanaan UN pada tingkat SMA/MA/SMK. Sebab, eksistensi UN pada jenjang pendidikan ini tidak memberikan manfaat apa-apa dan tidak menjadi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Artinya, memang UN pada tingkat SMA/MA/SMK  menjadi tak bermanfaat dan terkesan tak berkorelasi dengan jenjang pendidikan PTN/PTS, sehingga pelaksanaannya yang menghabiskan anggaran yang sangat besar dan menguras energi seakan sia-sia dan mubazir. Andai penghapusan UN pada tingkat ini, maka kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mungkin bisa dimaklumi.

Agaknya, apa yang diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjadi pelajaran berharga. Sebab, setiap wacana yang digulirkan perlu dipikirkan secara matang dengan dukungan data yang akurat. Sebab, wacana yang dimunculkan tergesa-gesa acapkali menimbulkan penilaian pro dan kontra yang kurang menguntungkan bagi penataan pendidikan di negeri ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya, masih banyak persoalan dunia pendidikan yang perlu dipikirkan secara serius, dibanding sekadar mewacanakan penghapusan UN, terutama di bidang pendidikan, antara lain: Pertama, konsisten dengan amanah UU untuk mengalokasikan 25 persen anggaran negara untuk memajukan dunia pendidikan yang masih sangat memprihatinkan. Konsistensi atas UU terhadap pendidikan saat ini masih banyak diabaikan. Bahkan, kebijakan pemangkasan akibat kondisi keuangan negara yang memprihatinkan saat ini juga menimpa dunia pendidikan.

Padahal, eksistensi pendidikan sangat urgen untuk diperhatikan. Sebab, indikator kemajuan suatu negara terletak pada kemajuan pendidikan yang dilaksanakan. Di tengah semangat amanah UU tentang pendidikan dan pemerintah belum mampu memenuhi amanah tersebut, terjadi kebijakan pemangkasan (efisiensi) anggaran yang juga menimpa dunia pendidikan negeri ini.

Kedua, membangun wacana pendidikan berkualitas dengan lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidik, meningkatkan sarana prasarana, dan membuka kesempatan pendidikan yang luas terhadap peserta didik yang kurang beruntung secara aspek ekonominya. Ketiga, membangun konsep kesesuaian pengembangan pendidikan yang signifikan terhadap kebutuhan lapangan kerja, sehingga lembaga pendidikan mampu menjadi mesin peradaban, sekaligus lembaga yang mampu menyiapkan tenaga kerja yang andal. Bila hal ini dilakukan, maka eksistensi lembaga pendidikan akan berfungsi menekan angka pengangguran di negeri ini.

Keempat, melakukan penelitian atas kebijakan pendidikan di negara-negara maju, sebagaimana Swiss, Singapura, atau mungkin Timur Tengah. Pendekatan kebijakan apa saja yang dilakukan untuk terbangunnya lembaga pendidikan yang berkualitas di negeri ini. Kelima, menemukan model pendidikan yang mampu menjadi obat atas berbagai persoalan yang sedang melanda negeri ini. Keenam, menjawab kekurangan tenaga pendidik pada hampir semua daerah dan sekaligus mengevaluasi tenaga pendidik yang menumpuk pada satu institusi. Dalam konteks ini, diperlukan pemetaan wilayah dan lembaga pendidikan secara akurat dan terkini yang senantiasa up to date. Ketujuh, mengevaluasi kurikulum pendidikan yang ditawarkan, terutama dilihat dari prinsip-prinsip kurikulum yang harus terpenuhi.

Sebab, kurikulum yang ada saat ini belum mengacu pada prinsip-prinsip kurikulum yang ideal.

Banyak hal bisa dilakukan untuk mempopulerkan diri. Namun, perlu dipilih secara bijak model pendekatan yang elegan untuk menjadi populer. Sebab, bila keliru dalam memilih model untuk memperoleh popularitas, sangat tidak mustahil justru akan memperlihatkan ketidakmampuan diri akibat wacana yang diapungkan. Apatahlagi bila wacana tersebut berangkat dari ketergesa-gesaan dengan bungkus yang akan menyakitkan banyak pihak.

Padahal, eksistensi UN masih sangat diperlukan sebagai persyaratan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sudah saatnya pemegang amanah negeri ini serius dan profesional dalam menangani lembaga pendidikan. Sudah saatnya tidak memunculkan wacana yang terkesan tergesa-gesa dan tidak berangkat dari analisa yang komprehensif. Sebab, kesalahan dalam menetapkan kebijakan lembaga pendidikan akan berakibat pada rusaknya tatanan kepribadian generasi negeri ini. Untuk memperbaiki akibat kesalahan tersebut, membutuhkan materi yang tak sedikit dan waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya, bahkan mungkin sangat sulit disembuhkan. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer