Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Catatan Peringatan Hari AIDS Sedunia 2016)
R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Epidemi HIV dan AIDS hingga saat ini masih menjadi perhatian banyak pihak. Tidak hanya pemerintah sebagai pengambil kebijakan tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat. Situasi ini tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan puluhan tahun sejak pertama kali virus ini ditemukan. Pertanyaannya kenapa epidemi virus HIV tetap menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan sudah puluhan tahun pembiayaan upaya penanggulangan ini didukung oleh berbagai lembaga terutama lembaga donor luar negeri.
Menjawab pertanyaan tersebut akan lebih akurat jika mengamati data kasus epidemi virus ini. Kasus HIV berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sampai dengan tahun 2005 mencapai 859 kasus dan 5.239 kasus. Pada rentang waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya yaitu pada 2015 kasus HIV mencapai 30.935 kasus dan 7.185 kasus AIDS. Tahun 2016, hingga Juni 2016 tercatat 17.847 kasus HIV dan 3.267 kasus AIDS. Sebagian besar kasus tersebut ditemukan pada usia produktif yaitu usia 25–49 tahun yang rata-rata berada kisaran 70 %. Bahkan temuan kasus HIV pada usia di bawah 4 tahun rata-rata 2 %. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, temuan kasus HIV selama periode April-Juni 2016, sebagian besar ditemukan pada laki-laki yaitu 62 % dan perempuan yang mencapai 38 %.
Jika dilihat berdasarkan provinsi, temuan kasus HIV selama periode April – Juni 2016. Provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat. Provinsi Riau berada pada urutan ke-10 (sepuluh) setelah Kalimantan Timur. Jika dilihat berdasarkan pekerjaan atau status, temuan kasus AIDS mayoritas ditemukan pada wiraswata/usaha sendiri 600 kasus, tenaga nonprofesional (karyawan) 574 kasus dan ibu rumah tangga 483 kasus. Bahkan terdapat di antaranya tenaga profesional medis yang mencapai 49 kasus. Data tersebut angka nasional yang diperoleh secara berjenjang dari fasilitas layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Oleh karena situasi tersebut merupakan gambaran yang diperoleh dari daerah, maka situasi yang sama juga terjadi di daerah termasuk Kota Pekanbaru. Kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hingga Oktober 2016 mencapai 201 kasus HIV dan 156 kasus AIDS. Angka ini hampir mendekati temuan tahun 2015 di mana ditemukan 241 kasus HIV dan 168 kasus AIDS. Sebagian besar juga ditemukan pada laki-laki dan usia produktif 25–49 tahun. Khusus kasus HIV, jika dilihat berdasarkan pekerjaan banyak ditemukan pada tenaga nonprofesional 367 kasus, wiraswasta 152 kasus, penjaja seks 181 kasus dan ibu rumah tangga 115 kasus.
Gambaran data tersebut sudah cukup alasan kenapa isu HIV dan AIDS masih mendapat perhatian banyak pihak. Namun pertanyaannya apakah hanya menjadi perhatian saja atau sudah disikapi dengan serius melalui berbagai kebijakan termasuk kebijakan anggaran. Karena sejatinya gambaran kasus tersebut disikapi dengan serius khususnya oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan. Melalui kebijakan yang jelas, diharapkan upaya penanggulangan AIDS semakin jelas.
Oleh sebab itu, perlu upaya yang serius yang tentu saja perlu sistematis dan massif dengan dukungan berbagai pihak. Pihak tersebut tentu saja yang paling utama adalah pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Ukuran keseriusan pemerintah adalah apakah ada kebijakan untuk itu dan apakah ada program dan kegiatan penanggulangan AIDS yang tentu saja didukung dengan anggaran.
Sementara, sejak tahun 90-an, upaya penanggulangan AIDS masih didominasi oleh dukungan dari lembaga donor. Berbagai macam lembaga donor masuk dalam sistem penanggulangan AIDS. Lembaga donor terakhir yang fokus pada penanggulangan AIDS adalah Global Fund. Lembaga donor ini juga mendukung epidemi tuberculosis (TB) dan malaria. Oleh sebab itu skema pendanaan lembaga ini dikemas dengan GF ATM (Global Fund AIDS, TB dan Malaria). Dukungan pendanaan ini digulirkan di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia sejak 2004.
Sebelum dukungan GF ATM, beberapa lembaga donor turut berkontribusi dalam penanggulangan AIDS. Beberapa lembaga tersebut antara lain USAID, Ausaid, UNDP, WHO dan beberapa lembaga lain. Penyaluran dana ini pada awalnya lebih banyak diberikan kepada organisasi nonpemerintah dengan menggunakan skema hibah. Fokusnya lebih pada pencegahan berupa pemberian informasi kepada kelompok yang beresiko terinfeksi HIV dan AIDS. Pemberian informasi dimaksud dalam rangka perubahan perilaku dari kelompok beresiko tinggi.
Dalam perkembanganya, dukungan lembaga donor termasuk Global Fund, tidak hanya pada perubahan perilaku kelompok resiko tinggi. Global Fund juga turut mendukung untuk pengobatan pada pengidap HIV dan AIDS. Padahal dukungan pengobatan untuk HIV dan AIDS tidak sedikit. Penerima dukungan donor Global Fund juga diperluas tidak hanya organisasi nonpemerintah tetapi juga ke Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Namun, sudah lazim jika suatu saat dukungan tersebut akan berakhir atau berkurang. Begitu juga dengan Global Fund, yang mulai mengurangi dukunganya dan akan berakhir pada akhir tahun 2017. Padahal saat ini upaya penanggulangan AIDS lebih dari 50 % masih didukung oleh lembaga donor termasuk Global Fund. Pertanyaannya jika dukungan lembaga donor berakhir, apakah segenap elemen bangsa ini siap untuk melakukan upaya penanggulangan AIDS?
Jawaban pertanyaan itu seharusnya harus siap. Tetapi apakah kesiapan itu sudah bisa dilihat dari sekarang, karena tahun 2017 sudah diambang mata. Kesiapan utama yang diharapkan dari situasi ini adalah tentu kesiapan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah dimaksud tentu saja eksekutif dan legislatif, dari mulai pusat hingga daerah. Sekali membaca kesiapan itu adalah dengan mengamati kebijakannya khususnya kebijakan anggaran penanggulangan AIDS.
Sebenarnya secara regulasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bisa menjadi dasar upaya penanggulangan. Mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri hingga ke peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Namun dalam pelaksanaanya belum terlalu efektif untuk mendorong pelaksanaan upaya penanggulangan. Karena persoalan utama bukan regualasinya saja tetapi political will dari pengambil kebijakan itu.
Oleh sebab itu perlu dukungan banyak pihak termasuk dunia usaha dan masyarakat umum. Temuan kasus yang sudah menyebar hingga ke rumah tangga (ibu rumah tangga dan anak) bisa menjadi dasar perlunya dukungan tersebut. Karena kita tidak bisa menunggu sampai kasus ini menjadi tidak terkendali seperti bola salju. Tantangan epidemi ke depan semakin kompleks, salah satunya adalah dukungan teknologi digital. Modus perilaku berisiko semakin beragam termasuk melalui online.
Upaya penanggulangan yang memerlukan dukungan semua pihak harus diwujudkan dengan semangat gerakan. Karena dengan semangat gerakan maka upaya penanggulangan dapat sinergis dan melibatkan banyak pihak. Tentu gerakan dimaksud tidak sekadar slogan dan jargon. Gerakan yang dimaksud juga tidak hanya bersifat seremonial yang tidak berkelanjutan. Gerakan harus menjadi suatu semangat dan keyakinan.
Melalui upaya gerakan diharapkan upaya penanggulangan dapat menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat umum. Namun tetap saja penggerak utamanya adalah pemerintah sebagai pengambil keputusan. Karena di samping pengambil keputusan, pemerintah dengan kewenangannya juga dapat menggerakkan elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Pelibatan dunia usaha misalnya, pemerintah dapat mendorong melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) atau biasa juga dikenal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan.
Berkenaan dengan tema peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2016 yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tentu relevan dengan tantangan epidemi. Tetapi sekali lagi gerakan dimaksud tentu harus jelas dan terukur. Karena kalau masih sebatas slogan dan sifatnya hanya seremonial, epidemi AIDS akan sulit dikendalikan. Akibatnya beberapa tahun ke depan akan ditemukan kasus HIV dan AIDS baik kasus baru maupun kasus kematian karena AIDS.
Namun sikap optimis tetap harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Bahwa dengan pergerakan bersama melibatkan semua pihak, diharapkan epidemi HIV dan AIDS dapat dikendalikan. Dan semangat untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera dapat terwujud. Semoga.***
Menjawab pertanyaan tersebut akan lebih akurat jika mengamati data kasus epidemi virus ini. Kasus HIV berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sampai dengan tahun 2005 mencapai 859 kasus dan 5.239 kasus. Pada rentang waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya yaitu pada 2015 kasus HIV mencapai 30.935 kasus dan 7.185 kasus AIDS. Tahun 2016, hingga Juni 2016 tercatat 17.847 kasus HIV dan 3.267 kasus AIDS. Sebagian besar kasus tersebut ditemukan pada usia produktif yaitu usia 25–49 tahun yang rata-rata berada kisaran 70 %. Bahkan temuan kasus HIV pada usia di bawah 4 tahun rata-rata 2 %. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, temuan kasus HIV selama periode April-Juni 2016, sebagian besar ditemukan pada laki-laki yaitu 62 % dan perempuan yang mencapai 38 %.
Jika dilihat berdasarkan provinsi, temuan kasus HIV selama periode April – Juni 2016. Provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat. Provinsi Riau berada pada urutan ke-10 (sepuluh) setelah Kalimantan Timur. Jika dilihat berdasarkan pekerjaan atau status, temuan kasus AIDS mayoritas ditemukan pada wiraswata/usaha sendiri 600 kasus, tenaga nonprofesional (karyawan) 574 kasus dan ibu rumah tangga 483 kasus. Bahkan terdapat di antaranya tenaga profesional medis yang mencapai 49 kasus. Data tersebut angka nasional yang diperoleh secara berjenjang dari fasilitas layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Oleh karena situasi tersebut merupakan gambaran yang diperoleh dari daerah, maka situasi yang sama juga terjadi di daerah termasuk Kota Pekanbaru. Kasus HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hingga Oktober 2016 mencapai 201 kasus HIV dan 156 kasus AIDS. Angka ini hampir mendekati temuan tahun 2015 di mana ditemukan 241 kasus HIV dan 168 kasus AIDS. Sebagian besar juga ditemukan pada laki-laki dan usia produktif 25–49 tahun. Khusus kasus HIV, jika dilihat berdasarkan pekerjaan banyak ditemukan pada tenaga nonprofesional 367 kasus, wiraswasta 152 kasus, penjaja seks 181 kasus dan ibu rumah tangga 115 kasus.
Gambaran data tersebut sudah cukup alasan kenapa isu HIV dan AIDS masih mendapat perhatian banyak pihak. Namun pertanyaannya apakah hanya menjadi perhatian saja atau sudah disikapi dengan serius melalui berbagai kebijakan termasuk kebijakan anggaran. Karena sejatinya gambaran kasus tersebut disikapi dengan serius khususnya oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan. Melalui kebijakan yang jelas, diharapkan upaya penanggulangan AIDS semakin jelas.
Oleh sebab itu, perlu upaya yang serius yang tentu saja perlu sistematis dan massif dengan dukungan berbagai pihak. Pihak tersebut tentu saja yang paling utama adalah pemerintah baik eksekutif dan legislatif. Ukuran keseriusan pemerintah adalah apakah ada kebijakan untuk itu dan apakah ada program dan kegiatan penanggulangan AIDS yang tentu saja didukung dengan anggaran.
Sementara, sejak tahun 90-an, upaya penanggulangan AIDS masih didominasi oleh dukungan dari lembaga donor. Berbagai macam lembaga donor masuk dalam sistem penanggulangan AIDS. Lembaga donor terakhir yang fokus pada penanggulangan AIDS adalah Global Fund. Lembaga donor ini juga mendukung epidemi tuberculosis (TB) dan malaria. Oleh sebab itu skema pendanaan lembaga ini dikemas dengan GF ATM (Global Fund AIDS, TB dan Malaria). Dukungan pendanaan ini digulirkan di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia sejak 2004.
Sebelum dukungan GF ATM, beberapa lembaga donor turut berkontribusi dalam penanggulangan AIDS. Beberapa lembaga tersebut antara lain USAID, Ausaid, UNDP, WHO dan beberapa lembaga lain. Penyaluran dana ini pada awalnya lebih banyak diberikan kepada organisasi nonpemerintah dengan menggunakan skema hibah. Fokusnya lebih pada pencegahan berupa pemberian informasi kepada kelompok yang beresiko terinfeksi HIV dan AIDS. Pemberian informasi dimaksud dalam rangka perubahan perilaku dari kelompok beresiko tinggi.
Dalam perkembanganya, dukungan lembaga donor termasuk Global Fund, tidak hanya pada perubahan perilaku kelompok resiko tinggi. Global Fund juga turut mendukung untuk pengobatan pada pengidap HIV dan AIDS. Padahal dukungan pengobatan untuk HIV dan AIDS tidak sedikit. Penerima dukungan donor Global Fund juga diperluas tidak hanya organisasi nonpemerintah tetapi juga ke Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Namun, sudah lazim jika suatu saat dukungan tersebut akan berakhir atau berkurang. Begitu juga dengan Global Fund, yang mulai mengurangi dukunganya dan akan berakhir pada akhir tahun 2017. Padahal saat ini upaya penanggulangan AIDS lebih dari 50 % masih didukung oleh lembaga donor termasuk Global Fund. Pertanyaannya jika dukungan lembaga donor berakhir, apakah segenap elemen bangsa ini siap untuk melakukan upaya penanggulangan AIDS?
Jawaban pertanyaan itu seharusnya harus siap. Tetapi apakah kesiapan itu sudah bisa dilihat dari sekarang, karena tahun 2017 sudah diambang mata. Kesiapan utama yang diharapkan dari situasi ini adalah tentu kesiapan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah dimaksud tentu saja eksekutif dan legislatif, dari mulai pusat hingga daerah. Sekali membaca kesiapan itu adalah dengan mengamati kebijakannya khususnya kebijakan anggaran penanggulangan AIDS.
Sebenarnya secara regulasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bisa menjadi dasar upaya penanggulangan. Mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri hingga ke peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Namun dalam pelaksanaanya belum terlalu efektif untuk mendorong pelaksanaan upaya penanggulangan. Karena persoalan utama bukan regualasinya saja tetapi political will dari pengambil kebijakan itu.
Oleh sebab itu perlu dukungan banyak pihak termasuk dunia usaha dan masyarakat umum. Temuan kasus yang sudah menyebar hingga ke rumah tangga (ibu rumah tangga dan anak) bisa menjadi dasar perlunya dukungan tersebut. Karena kita tidak bisa menunggu sampai kasus ini menjadi tidak terkendali seperti bola salju. Tantangan epidemi ke depan semakin kompleks, salah satunya adalah dukungan teknologi digital. Modus perilaku berisiko semakin beragam termasuk melalui online.
Upaya penanggulangan yang memerlukan dukungan semua pihak harus diwujudkan dengan semangat gerakan. Karena dengan semangat gerakan maka upaya penanggulangan dapat sinergis dan melibatkan banyak pihak. Tentu gerakan dimaksud tidak sekadar slogan dan jargon. Gerakan yang dimaksud juga tidak hanya bersifat seremonial yang tidak berkelanjutan. Gerakan harus menjadi suatu semangat dan keyakinan.
Melalui upaya gerakan diharapkan upaya penanggulangan dapat menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat umum. Namun tetap saja penggerak utamanya adalah pemerintah sebagai pengambil keputusan. Karena di samping pengambil keputusan, pemerintah dengan kewenangannya juga dapat menggerakkan elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Pelibatan dunia usaha misalnya, pemerintah dapat mendorong melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) atau biasa juga dikenal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan.
Berkenaan dengan tema peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2016 yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tentu relevan dengan tantangan epidemi. Tetapi sekali lagi gerakan dimaksud tentu harus jelas dan terukur. Karena kalau masih sebatas slogan dan sifatnya hanya seremonial, epidemi AIDS akan sulit dikendalikan. Akibatnya beberapa tahun ke depan akan ditemukan kasus HIV dan AIDS baik kasus baru maupun kasus kematian karena AIDS.
Namun sikap optimis tetap harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Bahwa dengan pergerakan bersama melibatkan semua pihak, diharapkan epidemi HIV dan AIDS dapat dikendalikan. Dan semangat untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera dapat terwujud. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

