Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menelisik Perubahan Iklim di Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Tahun lalu, sebuah Panel Ahli Antar-Pemerintah untuk perubahan iklim (IPCC) mengungkapkan bahwa dunia perlu mengurangi gas rumah kaca (GRK), penyebab perubahan iklim, sebesar 40-70 persen pada 2050. Jika tidak, perubahan iklim akan membahayakan seluruh kawasan di lima benua termasuk di Indonesia. Tanpa menunggu 2050, sebenarnya perubahan iklim sudah mulai terjadi saat ini. Hal itu ditandai dengan munculnya cuaca ekstrem di berbagai daerah. Dalam paparan dari World Meteorological Organization (WMO), disampaikan bahwa kondisi perubahan iklim untuk kenaikan suhu permukaan telah mencapai nilai diatas 1,2 derajat celcius di atas suhu era pra-industrial, cukup dekat dengan kesepakatan ambang batas kenaikan suhu permukaan 1,5 derajat celcius yang disepakati pada COP21 Paris 2015. Tahun 2016 berpeluang sangat signifikan untuk menjadi tahun dengan suhu permukaan terpanas yang pernah tercatat. Demikian pula untuk konsentrasi gas rumah kaca terus naik dan memecahkan rekor dengan nilai konsentrasi CO2 diatas 400 ppm (parts per million).

Akhir-akhir ini kondisi cuaca memang sukar diprediksi. Tahun lalu misalnya, telah terjadi pergeseran musim kemarau yang panjang karena terkena dampak yang cukup signifikan oleh kejadian El-Nino. Pada kondisi tahun ini, banyak yang mengira Agustus puncak musim kemarau. Tetapi sebagian wilayah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Ini membuktikan biasanya kita sudah memasuki musim kemarau tapi hujan masih turun di berbagai daerah dengan derasnya. Bahkan beberapa daerah di Indonesia justru mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Kini kita sulit memprediksi kapan awal musim kemarau dan hujan akan datang dengan pasti. Segala pengetahuan tradisional kita tentang musim seperti tidak ada gunanya.

Cuaca ekstrem yang ditandai dengan gelombang tinggi di lautan dan perubahan pola musim itu adalah pertanda bahwa perubahan iklim sudah benar-benar terjadi. Isu mengenai perubahan iklim sudah sekian kali dibahas di forum pemerintah dan internasional. Namun hasilnya dari pertemuan mereka tidak ada langkah konkret yang jelas mengenai alih tugasnya. Kepentingan sektor industri lebih diutamakan daripada kepentingan untuk membuka lahan hijau. Bencana ekologi global itu kini bukan sekedar wacana. Tanda-tandanya sudah ada di depan mata kita. Ancaman kekeringan, banjir besar, longsor di area luas, munculnya berbagai penyakit dan krisis pangan yang diakibatkan perubahan iklim global sangat menakutkan.

Perubahan iklim memang bukan persoalan yang hanya dihadapi oleh Indonesia. Perubahan iklim adalah persoalan global. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia bisa jadi akan mengalami dampak terburuk dari perubahan iklim ini dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

Bukan hanya masyarakat pesisir yang terancam oleh perubahan iklim. Petani di negeri ini pun juga akan terkena dampak buruk dari perubahan iklim ini. Perubahan cuaca yang signifikan dan membuat tanaman yang ditanam petani menjadi rusak. Jika sudah demikian para petani kita akan semakin berada dalam kondisi yang sulit.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ikut berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri pernah berkomitmen bahwa Indonesia akan menurunkan 26 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) penyebab perubahan iklim. Sebuah komitmen yang mencengangkan dunia di tengah keengganan Negara-negara maju menurunkan emisi GRK-nya. Padahal negara-negara maju inilah penyumbang terbesar emisi GRK seperti Cina dan Amerika Serikat.

Pemahaman sains yang semakin mendalam telah menarik perhatian dunia terhadap perubahan iklim dan dampaknya kepada masyarakat lebih besar dari masa sebelumnya. Sedikit banyak hal ini mempengaruhi rancangan pembangunan dan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan pembentukan IPCC dan kesepakatan UNFCCC pada tahun 1992, institusi dan organisasi nasional serta internasional mencoba mulai menjawab isu perubahan iklim melalui berbagai mekanisme dan protokol. Perjalanan panjang dimulai dengan langkah kecil yang pasti.

 Protokol Kyoto memulai langkah pemenuhan komitmen penurunan emisi dan target pengurangan gas GRK sesuai dengan yang disetujui di Konvensi Perubahan Iklim. Sepuluh tahun kemudian dunia berhasil menyusun visi bersama penanganan masalah perubahan iklim di Bali. Di sini aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan menjadi salah satu strategi mitigasi perubahan iklim.

Pada perkembangan selanjutnya, disadari pentingnya untuk memulai suatu mekanisme pemberian insentif positif untuk kegiatan yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang berlaku global dan juga terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional para pihak.

 Pada negoisasi iklim COP UNFCCC ke-16 di Cancun dicapai kesepakatan upaya pengurangan emisi terkomprehensif. REDD+ disetujui sebagai suatu mekanisme global untuk menciptakan suatu insentif bagi negara-negara berkembang untuk melindungi dan mengelola sumber daya hutannya dengan lebih baik dan bijaksana, dan memberikan kontribusi terhadap perjuangan global melawan perubahan iklim. REDD+ masih terus menjadi agenda pembicaraan di negoisasi iklim selanjutnya, hal ini menunjukkan dukungan dunia untuk membawa REDD+ tidak hanya matang di atas kertas namun juga dapat untuk diteruskan.

Dinamika Hutan di Riau
Pembangunan kehutanan pada hakikatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

Penetapan berbagai kelompok hutan dan peningkatan lahan-lahan hijau di Riau memang sangat diperlukan untuk mengurangi dampak daripada pemanasan suhu yang ada. Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga) hektare merupakan penggambaran data bahwa areal tersebut sudah masuk dalam jajaran daftar hutan yang ada. Di sisi lain masih banyak potret deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini memicu keadaan hutan yang awalnya menjadi surplus oksigen menjadi defisit oksigen.

Proses deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektare. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78 persen (6.415.655 hektare) dari luas daratan Provinsi Riau 8.225.199 hektare (8.265.556,15 hektare setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005  hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 hektare (33 persen dari luasan daratan Riau). Dalam kurun  waktu tersebut Provinsi Riau rata-rata setiap tahun  kehilangan hutan alamnya seluas 160.000 hektare per tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektare.

Dilihat dari statistika dan secara  klimatologisnya, daerah riau salah satu penyumbang emisi dalam segi kebakaran hutan dan merupakan daerah yang menjadi perhitungan dalam hal keaktifan penyumbang emisi di Indonesia jika di Indonesia terkena dampak El-Nino.

Adaptasi dan Mitigasi
Sudah saatnya Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui green economy yang kuat baik di level pusat maupun daerah, di mana warga negara terlibat dan terberdayakan, melindungi hutan serta sumber daya alam. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan menyediakan model bagi negara-negara berkembang lainnya untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang menguntungkan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Riau mempunyai aset yang cukup besar dalam segi lingkungan di mana lahan perkebunan kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1.34 juta hektare.

Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi coconut palm oil (CPO) 3.386.800 ton per tahun. Hal ini membuktikan kolaborasi antara lingkungan dan perkebunan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih dengan tetap memperhatikan dampak perubahan iklim.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer