Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuduhan Makar dan Taruhan Kredibilitas

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Tuduhan makar tentu merupakan tuduhan serius. Orang yang melakukan makar, —yang bisa menyebabkan negara tak berjalan karena ada kepala negara yang digulingkan, dibunuh, disandera— tentu berbahaya. Negara bisa dalam kondisi darurat dan status quo saat itu.

Mereka yang makar seharusnya benar-benar ditangkap dan tidak dibiarkan berkeliaran.

Tapi tudingan makar yang dialamatkan kepada sebelas anak bangsa Indonesia kali ini kelihatan berbeda. Mereka hanya diperiksa beberapa jam, lalu dibiarkan lepas. Alasannya,  sebagian mereka sudah berumur lanjut, sakit, dan sebagainya. Ada juga alasan mereka yang disangkakan akan melakukan makar ini bersikap kooperatif.

Tentu ini sesuatu yang agak aneh. Benarkah kooperatif bisa menghilangkan “definisi” makar? Atau memang makar telah berubah makna dari makna awalnya? Makar telah berubah menjadi lebih elastis dan oleh karenanya, semua tindakan yang agak mengarah kepada upaya mengkritik kepala negara bisa dikategorikan makar.

Makar sendiri berasal dari bahasa Arab al-makr, yang artinya tipu daya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Istilah yang agak populer adalah kudeta. Biasanya kudeta dilakukan secara berdarah. Tapi jika melalui mekanisme kenegaraan dan hukum tata negara yang sah, maka ia bukan lagi disebut kudeta.

Di negeri ini, pernah terjadi penggantian kepala negara di tengah jalan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi ini bukan makar, karena Abdurrahman Wahid memang diturunkan oleh MPR, lembaga tertinggi negara ketika itu. Terjadi Sidang Istimewa MPR setelah melalui beberapa proses panjang, sehingga Abdurrahman Wahid dimakzulkan. Dalam hukum tata negara ketika itu, pemakzulan oleh MPR adalah sah, bukan sebuah tindakan inkonstitusional. Tapi bagi Abdurrahman Wahid, itu dimaknai sebagai makar.

Istilah makar juga sempat mengemuka ketika ekonom senior Rizal Ramli (RR) melakukan demo yang mengarah anarkis saat kenaikan BBM tahun 2012. Demo itu mengarah juga pada upaya untuk menuntut pencopotan Presiden SBY sebagai presiden. Gerakan yang digalang RR sangat dahsyat. Banyak rapat-rapat tersembunyi, penggalangan kekuatan di parlemen, dan sebagainya. Tapi hingga akhir Pemerintahan SBY, RR tidak pernah ditangkap karena makar. Hanya ada somasi atau sejenis itu.

Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang. Dengan pasal-pasal di KUHP yang sama, eskalasi massa yang tak jauh beda, rapat dan diskusi yang juga tak beda, aparat berani menuding sebelas aktivis ini akan melakukan aksi makar. Apakah mereka benar-benar akan menjatuhkan pemerintah? Apakah kini MPR bisa melakukan sidang istimewa penjatuhan presiden, walaupun didesak massa?

Ternyata tidak semudah itu menjatuhkan presiden saat ini. Berdasarkan UUD 1945 yang diamandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jika pun massa berhasil menduduki gedung MPR, dan memaksakan Sidang Istimewa, Presiden tidak otomatis akan copot dari jabatannya seperti saat MPR bisa memakzulkan Abdurrahman Wahid. Akan ada sidang di MK terlebih dahulu untuk menguji apakah presiden melanggar Undang-undang atau tidak, sidang di DPR, dan sejumlah prosedur lainnya yang tak mudah. Tidak bisa lagi sekonyong-konyong SI MPR, lalu Presiden jatuh.

Apakah aparat yang menangkap sebelas aktivis memahami hal ini? Jika iya, atas dasar apa mereka menetapkan sebagai tersangka? Rakyat tentu bertanya-tanya. Jika aparat tak bisa membuktikan tuduhan makar kelak, maka kredibilitasnya tentu dipertanyakan. Kita tentu tak ingin bangsa ini kembali mundur ke arah masa lalu, di mana kebebasan berpendapat, berkumpul, berdiskusi, termasuk mengkritik dibungkam. Semoga negeri ini tidak sedang mengarah ke sana.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer