Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di Balik Rencana Pendirian IPPR

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Luar biasa peran aktif perangkat adat Kenegerian Lipatkain dalam pembangunan negeri. Sejarahnya, Kenegerian Lipatkain salah satu dari enam negeri tua di wilayah Rantau Kampar Kiri Kabupaten Kampar, daerah ini sudah berdiri semenjak Kerajaan Gunung Sahilan berkuasa di Rantau Kamparkiri dari abad ke-16 sampai runtuhnya pada 1946. Setelah Indonesia merdeka Kenegerian Lipatkain merupakan ibu kota dari Kewedanaan Kamparkiri, pada 1981 Kenegerian Lipatkain berubah status menjadi Desa Lipatkain dan menjadi ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Satu tahun kemudian, 1982, Desa Lipatkain berubah status menjadi Kelurahan Lipatkain. Pada 1999 Kecamatan Kampar Kiri dimekarkan menjadi tiga kecamatan, Kecamatan Kamparkiri, Kamparkiri Hulu dan Kecamatan Kamparkiri Hilir. Kemudian pada 2004 Kecamatan Kamparkiri sebagai Kecamatan Induk kembali dimekarkan jadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar kiri, Gunung Sahilan, dan Kamparkiri Tengah.

Kenegerian  Lipatkain merupakan suatu komunitas hukum adat yang terdapat di Kecamatan Kamparkiri Kabupaten Kampar. Pada wilayah hukum adat Kenegerian Lipatkain hari ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari lima desa: Desa Lipatkain Selatan, Desa Lipatkain Utara, Kelurahan Lipatkain, Desa Sungai Paku, Desa Sungai Geringing.

Secara adat-istiadat penduduk Kenegerian Lipatkain terdiri dari sembilan suku/pesukuan yaitu: Suku Melayu Datuk Marajo dengan Kepala Suku Datuk Marajo. Suku Pitopang Basa dengan Kepala Suku Datuk  Jalelo. Suku Pitopang Tonga dengan kepala suku Datuk Godang. Suku Melayu Palokoto dengan Kepala Suku Datuk Paduko Majo. Suku Mandailing/Maliling dengan kepala suku Datuk Sinaro. Suku Melayu Bendang dengan Kepala Suku Datuk Tanaro. Suku Piliang dengan Kepala Suku Datuk Tumenggung. Suku Domo dengan Kepala Suku Datuk Paduko Tuan. Suku Melayu Nan Ompek Kepala Suku Datuk Mahudum.

Satu suku/pesukuan disebut juga satu kampung, satu kampung terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubung kekerabatan dari pihak ibu. Satu suku di perintah oleh ninik mamak disebut “ Baompek Dalam Kampuong Balimo Jo Ughang Tuo”, yaitu Mamak Godang Ka Naghonghi (Kepala Suku). Mamak Godang Ka Kampuong (kepala staf). Malin (Alim Ulama). Dubalang (pertahanan dan keamanan). Ughang Tuo (Penasehat).

Pembagian kekuasaan di antara datuk-datuk tersebut di mana Datuk Jalelo Pemilik Rantau, Datuk Godang Pemilik tanah ulayat dan Datuk Marajo pemilik negeri, sehingga ketiga datuk adalah penguasa di Negeri Lipatkain dengan sebutan (Datuk Batigo). Dari kesembilan suku tersebut dibagi dalam 3 kelompok (kancah) di mana Datuk Batigo sebagai pimpinan masing-masing kancah. Sedangkan Penghulu (raja) dari kesembilan suku tersebut adalah Datuk Singo.

Balai Adat Kenegerian Lipatkain bersebelahan dengan Masjid Besar Al-Mizan yang dibangun sebagian besar dananya berasal dari Yayasan Ninik Mamak Kelurahan Lipatkain.

Tanah Ulayat
Hak Ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar, demikian laporan penelitian integrasi hak ulayat ke dalam yurisdiksi UUPA, Depdagri,  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,1978.

Perangkat adat Kenegerian Lipatkain dalam struktur adatnya memiliki hak kepunyaan bersama para anggota warganya serta memiliki tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin pengusaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang dalam tupoksinya dikelola Datuk Godang, saat ini terdapat ribuan hektare tanah ulayat yang menjadi penguasaan Perangkat Adat Kenegerian Lipatkain.

Untuk mendapat manfaat dari kepemilikan  tanah ulayat tersebut sejalan dengan maraknya perkebunan sawit pada akhir 1998, sebagian tanah ulayat tersebut dimanfaatkan untuk perkebunan sawit dengan pola perkebunan inti rakyat, karena masyarakat dan perangkat adat pada saat masih awam dalam pengelolaan sawit, kebun yang direncanakan untuk rakyat diserahkan kepada investor dengan sistem ganti rugi sekitar Rp300 juta, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Kemudian dengan kegigihan perjuangan masyarakat dan perangkat adat Kenegerian Lipatkain akhirnya di samping ganti rugi lahan, perangkat Adat Lipatkain mendapat kebun sawit  sebesar 200 Ha yang hasilnya diserahkan kepada perangkat adat Kenegerian Lipatkain.

Yayasan Perangkat Adat Kenegerian Lipatkain
Salah satu upaya untuk mencapai efekitivitas dan efesiensi tersedianya kebun sawit tersebut sebagai lembaga pengerak, komunikator dan motivator bagi masyarakat adat dengan para investor,  perangkat adat Kenegerian Lipatkain menekankan bahwa investor harus menempatkan dan memposisikan masyarakat adat sebagai mitra wajib perusahaan, bukan sebagai sapi perah yang ditindas. Dengan demikian, keseluruhan inisiatif, proses, pembiayaan, pengawasan dan penilaian atas operasional perusahaan dilakukan antar investor dan masyarakat adat itu sendiri sehingga negara terbebas dari beban yang tidak perlu, sementara masyarakat adat dididik untuk mandiri dan terbebas dari kepentingan politik negara dan perangkatnya sebagai omnicompetent institusion. Sistem yang menganut pola kemitraan, diyakini memberikan hasil yang sangat luar biasa baik. Selain menguntungkan pihak perusahaan dan bertambahnya kas daerah, juga terutama ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

Untuk mengelola dana hasil kebun sawit tersebut, perangkat adat Lipatkain bersepakat untuk membentuk yayayan yang diberi nama Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipatkain.

Kontribusi Yayasan Perangkat Adat
Dari hasil kebun sawit yang diterima pengurus yayasan menempatkan dana yang diterima di bank milik pemerintah yang ada di Kenegerian Lipatkain, mekanisme pengeluaran yayasan mengadopsi sistem sistem tata kelola pengolaan anggaran yaitu ada mekenisme persetujuan dari pengurus yayasan. Dari dana yang terhimpun yayasan mengambil kebijakan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum, sosial kemasyarakatan dan pendidikan antara lain sumbangan pembangunan Masjid Besar Al-Mizan Lipatkain sekitar Rp7 miliar. Pembangunan Balai Adat Kenegerian Lipatkain sekitar Rp1 miliar. Honor bulanan untuk guru ngaji dan MDA se-Kenegerian Lipatkain 130 orang dibayarkan secara triwulan.

Tunjangan hari raya untuk seluruh KK se-Kenegerian Lipatkain Rp300 ribu per KK, untuk 2016 sebanyak 2.800 KK dan tahun depan 3.300 KK. Pengadaan ambulans terutama untuk warga Lipatkain yang memerlukan perawatan rujukan ke Pekanbaru atau penjemputan jenazah. Honor petugas ambulans. Direncanakan 2017 yayasan akan membangun stadion olahraga untuk masyarakat Lipatkain sebagai pengganti lapangan sepakbola yang saat ini dijadikan lokasi Masjid Besar Al-Mizan dan balai adat. Diperkirakan untuk pembangunan stadion dimaksud yayasan akan menggelontorkan sekitar Rp1 miliar ditambah dengan tanah sekitar 2 Ha.

Rencana Pendirian IPPR
Tidak semua keluarga mampu melanjutkan pendidikannya karena kemampuan ekonomi, sehingga bisa melahirkan pengangguran setelah tamat tingkatan pendidikan lanjutan atas karena tidak terserap di dunia kerja, salah-salah mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ada yang terjebak dalam kenakalan remaja dan narkoba, inilah yang harus ditangani sejak awal oleh pemerintah dan kita semua. Di sisi lain kebanyakan perguruan tinggi hanya dapat mencetak lulusan, tidak mencetak tenaga kerja dan kewirausahaan.

Atas dasar pemikiran inilah, bersama tokoh masyarakat Lipatkain baik yang di perantauan dan yang bermukim di Lipatkain maka perangkat adat Kenegerian Lipatkain bermaksud mendirikan Insititut Pertanian dan Perkebunan Riau (IPPR) di Lipatkain. Insititut direncanakan akan mengadopsi pola Insititut Pertanian Bogor namun memiliki kelebihan untuk mencetak tenaga kerja dan melahirkan entrepreneur, ada beberapa bidang yang akan dibuka antara lain fakultas pertanian dan teknologi pertanian, fakultas perkebunan, fakultas peternakan, fakultas perikanan, fakultas kehutanan dan fakultas kedokteran hewan.

Strategi lain yang digunakan adalah menyesuaikan kurikulum dengan keperluan dunia kerja serta bekerja sama dengan perusahaan sejenis melalui program community development dan talent pool yang dimiliki perusahaan dimaksud sehingga lulusan IPPR sebagian dapat diserap di perusahaan dimaksud dan sebagian lagi akan diarahkan untuk berwirausaha. IPPR direncanakan akan memberikan fasiltas gratis uang pembangunan bagi lulusan 5 terbaik dari setiap sekolah lanjutan atas, bagi siswa yang tidak mampu “penduduk kenegerian Lipatkain” Insya Allah IPPR akan memberikan juga gratis uang pembangunan.

Pemikiran pendirian IPPR di Lipatkain dengan pertimbangan kondisi SDA yang dimiliki Kenegerian Lipatkain, Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipatkain akan menjadi sponsor utama pendirian IPPR dan tahap awal akan memberikan hibah tanah seluas 10 Ha serta dana operasional awal, untuk mengelola IPPR  Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipatkain akan membentuk yayasan khusus yang diberi nama “ Yayasan Pendidikan Kenegerian Lipatkain”.

Selanjutnya diharapkan IPPR akan menjadi perguruan tinggi negeri milik pemerintah dan lokasi yang dipersiapkan seluas 40 Ha. Semoga Allah SWT dapat meridhoi dan memberikan kemudahan untuk mencapai niat baik kita semua. Setidaknya apa yang diperbuat perangkat adat Kenegerian Lipatkain bisa menjadi contoh bahwa perangkat adat tidak hanya sebagai simbol tapi memberikan peran untuk mendorong pembangunan fisik dan mental masyarakat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer