Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Memahami Kearsipan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Arsip menurut Pasal 1 butir 2 UU No43/2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan kearsipan di provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi  dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi yaitu Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin terciptanya arsip, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang syah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang undangan, menjamin perlindungan kepentingan negara dan keperdataan rakyat melakui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjamin keselamatan aset  dalam bidang ekonomi,sosial,politik, budaya dan pertahanan serta keamanan sebagai identitias  dan jati diri bangsa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalm pengelolaan dan pemanfaat arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.

Pembinaan kearsipan Provinsi Riau dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau terhadap pencipta arsip  di lingkungan SKPD Provinsi Riau dan lembaga kearsipan di kabupaten/kota.

Pencipta arsip merupakan pihak yang mempunyai kemandirian  dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Di dalam penciptakan arsip harus dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagai mana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya. Penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi, Di dalam menciptakan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi dan konteks arsip. Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang berhak, pencipta arsip membuat daftar arsip dinamis berdasarkan  arsip terjaga (arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, keamanan dan keselamatannya dan arsip umum (arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga ). Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga.

Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, arsip dinamis meliputi arsip vital (arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang), arsip aktif ( arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus) dan arsip inaktif (arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.  Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan,  telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional dan lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sementara pengelolaan arsip  statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Yang termasuk ke dalam lembaga kearsipan adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota dan arsip perguruan tinggi.

Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip berpedoman kepada Peraturan Gubernur No39/2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Klasifikasi Arsip berpedoman kepada Keputusan Gubernur Riau No4/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jadwal Retensi Arsip/JRA  (Merupakan suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip, serta  sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Di dalam melakukan penyusutan arsip berpedoman kepada JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara.

Unit kearsipan pada pencipta arsip memiliki fungsi mengelola arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya, pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, melakukan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya, menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan dan melakukan pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.  Pencipta arsip harus melakukan pemeliharaan  arsip dinamis untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip dan dalam melakukan pemeliharaan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip.

Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi, lembaga negara di provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengelolaan arsip statis meliputi; Akuisisi arsip statis (Proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan  arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan), pengolahan arsip statis (dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli), preservasi arsip statis (untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis dan dilakukan secara Preventif dan Kuratif ) dan akses arsip statis (untuk kepentingan  pemanfaatan  pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip).

Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan HAKI & Usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan rahasia atau data pribadi dan mengungkapkan memorandum atau surat surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pada pasal 70 Ayat 1 bahwa arsiparis dapat membentuk organisasi profesi Asosiasi Arsiparis Indonesia di singkat AAI yang merupakan suatu organisasi profesi arsiparis yang mewadahi komunitas profesional kearsipan yang beranggotakan para arsiparis dan tenaga kearsipan yang bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan lembaga swasta, para pejabat struktural di bidang pembinaan kearsipan, masyarakat pencinta arsip, pemerhati arsip dan kaum professional kearsipan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan dengan cara menggalang dan menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan, melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan dan menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penye­lamatan arsip,  pemerintah  dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan  perlindungan dan penyelamatan arsip dan memberikan imbalan  kepada masyarakat yang  berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam  kategori DPA ( daftar pencarian arsip).

Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan menyerahkan arsip statis dari kegiatan yang didanai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri kepada lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.

Sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melakukan pengelolaan arsip statis, tidak memiliki JRA, tidak membuat DPA dikenai sanksi berupa teguran tertulis tetapi apabila selama  enam  bulan tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dan apabila enam  bulan  berikutnya tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi penundaan kenaikan pang­kat paling lama satu tahun.

Sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melakukan pembuatan program arsip vital  dikenai sanksi berupa teguran tertulis tetapi apabila selama  enam bulan tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dan apabila enam bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat paling lama  satu tahun.

Sanksi administratif bagi pejabat yang tidak membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dan pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya dan masalah pemerintahan yang strategi wajib memberkaskan dan tidak melaporkan ke ANRI dikenai sanksi berupa teguran tertulis tetapi apabila selama enam bulan tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi penurunan pangkat paling lama satu tahun dan apabila enam   bulan  berikutnya tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi pembebasan dari jabatan.

Sanksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip tidak mengikuti prosedur, memperjual belikan arsip dan menyerahkan arsip yg mempunyai  nilai guna kepada orang yang tidak berhak maka  dipidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak 500.000.000.

Sanksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan dan pihak ke-3 tidak menyerahkan arsip yang dibiayai dengan anggaran negara, maka  dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000.

Sanksi pidana kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuha, kemanan, keselamatan arsip terjaga, maka  dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000.

Arsip yang tercipta dari kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip negara. Apabila terjadi penggabungan dan atau pembubaran satuan kerja perangkat daerah maka Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau  mengambil tindakan untuk menyelamatkan arsip dari satuan kerja perangkat daerah tersebut sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas.

Badan Perpustakaan Kearsipan Provinsi Riau sebagai lembaga kearsipan mengadakan sosialisasi kearsipan untuk mewujudkan sadar arsip. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan ataupun melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi. Sosialisasi kearsipan ditujukan kepada lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan dan perorangan.

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah ( APBD ).  Pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsiip akibat bencana yang bersklala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan pendanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang terjadi di daerah yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional  menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing masing.

Selaku aparatur  yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggaraan roda pemerintahan diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman dan wasanan terhadap UU No43/2009 tentang Kearsipan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer