Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Apa tanda Melayu jati
Lurus dan jujur sampai ke hati
(Tenas Effendy, 2006)
For too long, the culture of corruption has undercut development and good governance and bred criminality and mistrust around the world.
(George W Bush)
Peringatan Hari Antikorupsi Internasional tahun 2016 di Indonesia dipusatkan pelaksanaanya di Provinsi Riau. Bagian paling esensial dari peringatan ini adalah pemaknaannya daripada sekadar kegiatan seremonialnya. Berbagai acara telah dirancang untuk memperingatinya seperti seminar, pertunjukan seni, pemutaran film, lomba-lomba, pembacaan puisi, permainan rakyat dan peresmian monumen integritas. Provinsi Riau sangat antusias menyambut peringatan hari antikorupsi.
Perlunya peringatan hari antikorupsi secara internasional menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat berbahaya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Kejahatan korupsi telah merugikan negara dan memberikan dampak buruk terhadap warga negaranya. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Berdasarkan data United Nation, sekitar 1 triliun dolar dihabiskan untuk melakukan bribary atau sogok dan diperkirakan 2,6 triliun dolar dikorupsi setiap tahun. Betapa dahsyatnya kerugian yang disebabkan oleh korupsi.
Peringatan International Anti-Corruption Day dilaksanakan setiap tanggal 9 Desember.
Peringatan ini didasari atas piagam kesepakatan dunia internasional, yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Lahirnya piagam ini merupakan reaksi dari semakin dahsyatnya aksi korupsi di dunia sehingga diperlukan gerakan lintas negara untuk melawan korupsi. Sampai tahun 2016 sudah 194 negara yang ikut menandatangani konvensi ini. Masyarakat dunia sangat cemas dengan semakin masifnya dampak tindakan korupsi. Bila kejahatan korupsi ini tidak dihentikan maka akan menyebabkan kerugian luar biasa bagi negara dan masyarakat. Lembaga Transparency Internasional menyatakan bahwa korupsi telah menyebabkan kemiskinan di suatu negara karena uang yang seharusnya dilokasikan untuk pembangunan masyarakat, ternyata dicuri oleh para koruptor. Korupsi juga telah menyebabkan kerusakan dalam sistem ekonomi, seperti yang dinyatakan The World Bank bahwa korupsi telah menjadi penghambat terbesar dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat.
Tema perayaan hari antikorupsi tahun 2016 adalah United Againts Corruption for developmen, peace and security. Tema ini sangat relevan dengan kondisi berbagai persoalan yang dihadapi di dunia saat ini. Semangat tema tersebut adalah perlunya kerjasama dari semua pihak dalam melawan korupsi untuk pembangunan, perdamaian dan keselamatan. Perlawanan melawan korupsi tidak bisa dilakukan sepihak karena persoalan korupsi tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemberatansan korupsi tidak hanya perang melawan koruptor tetapi bagaimana merubah budaya korupsi. Korupsi itu telah mengakar dalam diri manusia sehingga perlu dicarikan strategi yang bersifat transformatif untuk mengubah budaya korupsi.
Bila kita berkaca kepada gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, gerakannya cenderung dilakukan secara parsial. Sektor atau orang tertentu dijadikan target untuk dijadikan tersangka korupsi. Sebaliknya ada sektor atau orang lain yang terlihat tidak tersentuh oleh operasi antikorupsi. Pemberantasan korupsi terkesan tidak dimulai dari “hulu†kasus korupsi, tetapi hanya melihat dari hilirnya. Akibatnya, praktik korupsi terus saja terjadi. Penangkapan pelaku korupsi tidak memberikan efek jera sehingga korupsi terus meraja lela. Bahkan dalam penangkapan para koruptor lebih mementingkan aspek sensasionalnya. Penangkapan pelaku korupsi menjadi peristiwa besar apalagi yang ditangkap tokoh penting di negeri ini. Media massa pun akan mempublikasikannya secara besar-besaran. Uniknya, penangkapan koruptor dipandang sebagai prestasi dalam pemberantasan korupsi.
Semakin mengguritanya korupsi membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum maksimal. Pelaku korupsi banyak terjebak oleh sistem administrasi dan birokrasi yang sangat kompleks di Indonesia. Selain itu, ada banyak ruang yang memberikan peluang bagi orang untuk melakukan korupsi. Pembenaan sistem administrasi dan birokrasi sangat penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Semakin kompleks administrasi dan birokrasi maka semakin memberikan kesempatan untuk melakukan praktik-praktik korupsi. Ada nilai-nilai penting yang harus dijunjung untuk menutup peluang terjadinya korupsi seperti transparancy, accountability, good governace, integrity, dan freedom of the press. Tetapi kenyataannya nilai-nilai tersebut justru menjadi “ momok†menakutkan bagi pelaku korupsi.
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia. KPK memang sering melakukan aksi “tangkap tangan†dan melakukan tindakan yang mengejutkan. Tetapi kemampuan KPK sangat terbatas dalam melakukan aksinya. Mungkin masih banyak pelaku korupsi yang belum tersentuh oleh KPK. Kesan penegakkan hukum dan melakukan operasi tangkap tangan olek KPK terkesan lebih populer daripada upaya pencegahan korupsi. Padahal upaya pencegahan lebih penting untuk mengubah perilaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara arif, profesional dan penuh integritas pula. Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi justru menghambat program pembangunan karena para birokrat takut menggunakan uang negara. Ini sudah terjadi bahwa banyak para birokrat tidak mau mengambil risiko dalam menggunakan uang negara dalam pembangunan. Mereka takut menjadi korban sistem birokrasi dan keuangan yang bersifat “abu-abu†di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi harus diikuti pembenahan birokrasi karena jangan sampai seseorang menjadi korban dari ketidakjelasan sistem yang berlaku. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan semangat konstruktif bagi pembangunan. Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi bersifat destruktif karena menghambat program-program pembangunan yang telah dirancang untuk kepentingan rakyat.
Perilaku korupsi sebenarnya telah terjadi dari zaman dahulu sehingga korupsi merupakan bagian dari budaya manusia. Oleh karena itu, strategi mendasar yang perlu difokuskan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan transforming culture of corruption atau transformasi budaya korupsi menuju budaya integritas. Transformasi budaya korupsi menjadi budaya integritas memang tidak mudah sebab korupsi dipandang sudah biasa sehingga orang merasa tidak bersalah ketika melakukan korupsi. Apalagi dalam budaya timur ada kebiasaan “memberi†sesuatu sebagai ungkapan terima kasih kepada orang lain. Kebiasaan “memberi†bisa menjadi pemicu terjadinya perilaku korupsi dalam masyarakat bila tidak sikapi dengan arif.
Transformasi budaya korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Adanya paham paternalisme yang begitu kuat dalam masyarakat Indonesia, memerlukan strategi pencegahan korupsi mulai dari level atas, yakni dari para pemimpin. Para pemimpin atau pejabat yang diberikan amanah untuk memimpin bangsa ini dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Mereka telah disumpah untuk bekerja dengan penuh integritas dan tidak melakukan korupsi. Mereka juga harus menunjukkan gaya hidup yang tidak berlebihan. Bila para pemimpin dan pejabat benar-benar berkomitmen menjalankan kata-kata sumpah, maka transformasi budaya korupsi pasti akan cepat terjadi.
Salah satu penyebab sulitnya melakukan transformasi budaya korupsi adalah tingginya biaya politik di Indonesia. Sistem demokrasi langsung telah membuat para kepala daerah dan anggota dewan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan suara masyarakat. Cara paling mudah untuk mendapatkan suara masyarakat adalah dengan money politic. Daya tarik uang sangat kuat dalam proses pemilihan umum. Tingginya ongkos politik ini berpengaruh langsung dalam terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan demi menutupi ongkos politik.
Dalam melakukan transformasi budaya korupsi, agenda reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Birokrasi sengaja dibuat untuk memudahkan urusan. Tetapi sebaliknya, praktik birokrasi justru mempersulit urusan, menambah biaya dan menciptakan peluang bagi orang untuk melakukan korupsi. Reformasi birokrasi mesti dilakukan secara benar untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara serampangan karena justru akan menyebabkan kekacauan dalam pemberian layanan.
Pendekatan transformasi budaya korupsi akan terasa lebih efektif karena pendekatan ini langsung berpengaruh terhadap diri seseorang. Setiap orang pada prinsipnya ingin melakukan sesuatu dengan berintegritas. Integritas ada dalam diri setiap manusia. Integritas itu berasal dari dalam diri sehingga akan menggerakan perilaku manusia. Pendekatan transformasi budaya korupsi juga lebih humanis sebab manusia diperlakukan dengan lebih baik. Pendekatan transformasi budaya korupsi tidak dengan cara mempermalukan orang yang melakukan korupsi. Pendekatan transformasi budaya korupsi tidak bersifat sensasional dengan cara menghukum orang. Pendekatan transformasi merubah kesadaran orang untuk melakukan pekerjaan dengan penuh integritas. Pendekatan transformasi budaya korupsi berada pada ranah pencegahan. Bukankan pencegahan jauh lebih mulia daripada menghukum orang!***
Lurus dan jujur sampai ke hati
(Tenas Effendy, 2006)
For too long, the culture of corruption has undercut development and good governance and bred criminality and mistrust around the world.
(George W Bush)
Peringatan Hari Antikorupsi Internasional tahun 2016 di Indonesia dipusatkan pelaksanaanya di Provinsi Riau. Bagian paling esensial dari peringatan ini adalah pemaknaannya daripada sekadar kegiatan seremonialnya. Berbagai acara telah dirancang untuk memperingatinya seperti seminar, pertunjukan seni, pemutaran film, lomba-lomba, pembacaan puisi, permainan rakyat dan peresmian monumen integritas. Provinsi Riau sangat antusias menyambut peringatan hari antikorupsi.
Perlunya peringatan hari antikorupsi secara internasional menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat berbahaya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Kejahatan korupsi telah merugikan negara dan memberikan dampak buruk terhadap warga negaranya. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Berdasarkan data United Nation, sekitar 1 triliun dolar dihabiskan untuk melakukan bribary atau sogok dan diperkirakan 2,6 triliun dolar dikorupsi setiap tahun. Betapa dahsyatnya kerugian yang disebabkan oleh korupsi.
Peringatan International Anti-Corruption Day dilaksanakan setiap tanggal 9 Desember.
Peringatan ini didasari atas piagam kesepakatan dunia internasional, yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Lahirnya piagam ini merupakan reaksi dari semakin dahsyatnya aksi korupsi di dunia sehingga diperlukan gerakan lintas negara untuk melawan korupsi. Sampai tahun 2016 sudah 194 negara yang ikut menandatangani konvensi ini. Masyarakat dunia sangat cemas dengan semakin masifnya dampak tindakan korupsi. Bila kejahatan korupsi ini tidak dihentikan maka akan menyebabkan kerugian luar biasa bagi negara dan masyarakat. Lembaga Transparency Internasional menyatakan bahwa korupsi telah menyebabkan kemiskinan di suatu negara karena uang yang seharusnya dilokasikan untuk pembangunan masyarakat, ternyata dicuri oleh para koruptor. Korupsi juga telah menyebabkan kerusakan dalam sistem ekonomi, seperti yang dinyatakan The World Bank bahwa korupsi telah menjadi penghambat terbesar dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat.
Tema perayaan hari antikorupsi tahun 2016 adalah United Againts Corruption for developmen, peace and security. Tema ini sangat relevan dengan kondisi berbagai persoalan yang dihadapi di dunia saat ini. Semangat tema tersebut adalah perlunya kerjasama dari semua pihak dalam melawan korupsi untuk pembangunan, perdamaian dan keselamatan. Perlawanan melawan korupsi tidak bisa dilakukan sepihak karena persoalan korupsi tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemberatansan korupsi tidak hanya perang melawan koruptor tetapi bagaimana merubah budaya korupsi. Korupsi itu telah mengakar dalam diri manusia sehingga perlu dicarikan strategi yang bersifat transformatif untuk mengubah budaya korupsi.
Bila kita berkaca kepada gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, gerakannya cenderung dilakukan secara parsial. Sektor atau orang tertentu dijadikan target untuk dijadikan tersangka korupsi. Sebaliknya ada sektor atau orang lain yang terlihat tidak tersentuh oleh operasi antikorupsi. Pemberantasan korupsi terkesan tidak dimulai dari “hulu†kasus korupsi, tetapi hanya melihat dari hilirnya. Akibatnya, praktik korupsi terus saja terjadi. Penangkapan pelaku korupsi tidak memberikan efek jera sehingga korupsi terus meraja lela. Bahkan dalam penangkapan para koruptor lebih mementingkan aspek sensasionalnya. Penangkapan pelaku korupsi menjadi peristiwa besar apalagi yang ditangkap tokoh penting di negeri ini. Media massa pun akan mempublikasikannya secara besar-besaran. Uniknya, penangkapan koruptor dipandang sebagai prestasi dalam pemberantasan korupsi.
Semakin mengguritanya korupsi membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum maksimal. Pelaku korupsi banyak terjebak oleh sistem administrasi dan birokrasi yang sangat kompleks di Indonesia. Selain itu, ada banyak ruang yang memberikan peluang bagi orang untuk melakukan korupsi. Pembenaan sistem administrasi dan birokrasi sangat penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Semakin kompleks administrasi dan birokrasi maka semakin memberikan kesempatan untuk melakukan praktik-praktik korupsi. Ada nilai-nilai penting yang harus dijunjung untuk menutup peluang terjadinya korupsi seperti transparancy, accountability, good governace, integrity, dan freedom of the press. Tetapi kenyataannya nilai-nilai tersebut justru menjadi “ momok†menakutkan bagi pelaku korupsi.
Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia. KPK memang sering melakukan aksi “tangkap tangan†dan melakukan tindakan yang mengejutkan. Tetapi kemampuan KPK sangat terbatas dalam melakukan aksinya. Mungkin masih banyak pelaku korupsi yang belum tersentuh oleh KPK. Kesan penegakkan hukum dan melakukan operasi tangkap tangan olek KPK terkesan lebih populer daripada upaya pencegahan korupsi. Padahal upaya pencegahan lebih penting untuk mengubah perilaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara arif, profesional dan penuh integritas pula. Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi justru menghambat program pembangunan karena para birokrat takut menggunakan uang negara. Ini sudah terjadi bahwa banyak para birokrat tidak mau mengambil risiko dalam menggunakan uang negara dalam pembangunan. Mereka takut menjadi korban sistem birokrasi dan keuangan yang bersifat “abu-abu†di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi harus diikuti pembenahan birokrasi karena jangan sampai seseorang menjadi korban dari ketidakjelasan sistem yang berlaku. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan semangat konstruktif bagi pembangunan. Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi bersifat destruktif karena menghambat program-program pembangunan yang telah dirancang untuk kepentingan rakyat.
Perilaku korupsi sebenarnya telah terjadi dari zaman dahulu sehingga korupsi merupakan bagian dari budaya manusia. Oleh karena itu, strategi mendasar yang perlu difokuskan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan transforming culture of corruption atau transformasi budaya korupsi menuju budaya integritas. Transformasi budaya korupsi menjadi budaya integritas memang tidak mudah sebab korupsi dipandang sudah biasa sehingga orang merasa tidak bersalah ketika melakukan korupsi. Apalagi dalam budaya timur ada kebiasaan “memberi†sesuatu sebagai ungkapan terima kasih kepada orang lain. Kebiasaan “memberi†bisa menjadi pemicu terjadinya perilaku korupsi dalam masyarakat bila tidak sikapi dengan arif.
Transformasi budaya korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Adanya paham paternalisme yang begitu kuat dalam masyarakat Indonesia, memerlukan strategi pencegahan korupsi mulai dari level atas, yakni dari para pemimpin. Para pemimpin atau pejabat yang diberikan amanah untuk memimpin bangsa ini dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Mereka telah disumpah untuk bekerja dengan penuh integritas dan tidak melakukan korupsi. Mereka juga harus menunjukkan gaya hidup yang tidak berlebihan. Bila para pemimpin dan pejabat benar-benar berkomitmen menjalankan kata-kata sumpah, maka transformasi budaya korupsi pasti akan cepat terjadi.
Salah satu penyebab sulitnya melakukan transformasi budaya korupsi adalah tingginya biaya politik di Indonesia. Sistem demokrasi langsung telah membuat para kepala daerah dan anggota dewan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan suara masyarakat. Cara paling mudah untuk mendapatkan suara masyarakat adalah dengan money politic. Daya tarik uang sangat kuat dalam proses pemilihan umum. Tingginya ongkos politik ini berpengaruh langsung dalam terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan demi menutupi ongkos politik.
Dalam melakukan transformasi budaya korupsi, agenda reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Birokrasi sengaja dibuat untuk memudahkan urusan. Tetapi sebaliknya, praktik birokrasi justru mempersulit urusan, menambah biaya dan menciptakan peluang bagi orang untuk melakukan korupsi. Reformasi birokrasi mesti dilakukan secara benar untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara serampangan karena justru akan menyebabkan kekacauan dalam pemberian layanan.
Pendekatan transformasi budaya korupsi akan terasa lebih efektif karena pendekatan ini langsung berpengaruh terhadap diri seseorang. Setiap orang pada prinsipnya ingin melakukan sesuatu dengan berintegritas. Integritas ada dalam diri setiap manusia. Integritas itu berasal dari dalam diri sehingga akan menggerakan perilaku manusia. Pendekatan transformasi budaya korupsi juga lebih humanis sebab manusia diperlakukan dengan lebih baik. Pendekatan transformasi budaya korupsi tidak dengan cara mempermalukan orang yang melakukan korupsi. Pendekatan transformasi budaya korupsi tidak bersifat sensasional dengan cara menghukum orang. Pendekatan transformasi merubah kesadaran orang untuk melakukan pekerjaan dengan penuh integritas. Pendekatan transformasi budaya korupsi berada pada ranah pencegahan. Bukankan pencegahan jauh lebih mulia daripada menghukum orang!***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

