Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Melihat lambatnya perjalanan proses hukum terhadap dugaan kasus penistaan Alquran, itu yang membuat umat Islam melanjutkan aksi damainya pada Jumat 2 Desember lalu. Aksi damai 212 yang didasarkan iman kepada Alquran itu membuat sebagian peserta aksi sanggup datang ke Jakarta dengan berjalan kaki dengan menempuh perjalanan ratusan kilo meter. Dan mereka sampai ke tempat aksi dengan selamat atas dorongan iman, bukan atas dasar iming-iming bayaran dari pihak cukong tertentu.
Khutbah Jumat di lapangan Monas pada saat aksi damai 212 itu berlangsung, Syaikh Habib Rizieq Shihab sebagai khatib telah menyuarakan dengan lantang, bahwa jutaan umat Islam yang hadir dalam aksi damai itu menginginkan penegakan hukum atas dugaan penista Alquran, dan hukum Alquran merupakan hukum tertinggi dalam syariat Islam.
Dalam khutbahnya itu, Syaikh Habib Rizieq Shihab juga menegaskan, bahwa aksi damai yang dilakukan umat Islam itu bukan merongrong kedaulatan NKRI, bukan juga meragukan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, jutaan umat Islam yang hadir dalam aksi itu adalah pecinta NKRI dan Pancasila.
Perlu diketahui, di negara ini sudah ada UU Penodaan Agama, Nomor 1/PNPS Tahun 1965 sebagai dasar hukum yang dikenakan atas penista agama. UU ini juga yang jadi dasar penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap penista agama yang pernah terjadi di Tanah Air.
Praduga Tidak Bersalah
Memang, asas praduga tidak bersalah (principle of lawfullnes) itu merupakan konsep dalam syariat Islam. Hal itu sesuai dengan Surah al-Nisa’ ayat 112, berupa larangan menuduh orang tak bersalah melakukan dosa. Asas ini juga sesuai dengan penegasan Alquran tentang memuliakan anak cucu Adam (QS: al-Isra’:70).
Asas praduga tidak bersalah ini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang menyatakan larangan merusak diri orang lain, hartanya, dan harga dirinya (HR Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).
Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang pemimpin itu berusaha mencari jalan untuk tidak menjatuhkan hukuman hudud kepada seseorang yang masih ada keraguan dalam kasusnya (syubhat). Sebab, pemimpin yang tersalah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada tersalah dalam mendirikan hukuman hudud (HR Imam al-Tirmizy).
Dari semua dalil itu, para ulama menegaskan, bahwa pada dasarnya seseorang itu tidak bersalah, bebas dari hukuman. Lebih jelasnya, bisa dilihat dalam kitab Mabda’ al-Ashl Fi al-Muttaham al-Bara’ah oleh Dr Yusuf Ibrahim al-Hashin.
Penerapannya, dalam UU Keamana Arab Saudi, pasal 214 menegasakan asas praduga tidak bersalah bagi setiap manusia. UU Keamanan Arab Saudi itu juga menegaskan tidak boleh bertindak kasar terhadap tersangka. Dan seseorang tidak boleh ditahan atau dipenjara, kecuali sesuai menurut UU yang berlaku.
Penerapan konsep asas praduga tidak bersalah itu juga tertulis dalam UU yang berlaku di Negara Kuwait. Dasar ini Juga diterapkan dalam UU Negara Suriah tahun 1950. Dan dasar ini juga tertulis dalam UU Negara Mesir, tahun 1971, pasal 67.
Penangkapan Tersangka
Tersangka (muttaham) ialah orang yang didakwa (dituduh) melakukan perbuatan terlarang (haram) yang punya sanksi hukum. Seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lainnya.
Para pakar hukum menetapkan syarat tersangka itu adalah: Pertama, orangnya masih hidup. Kedua, dikenal pasti jati dirinya. Ketiga, orangnya melakukan tindak pidana. Keempat, tersangka itu sudah sampai umur baligh.
Nah, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka berlaku juga hukum penangkapan terhadap dirinya. Artinya seorang tersangka itu ditangkap, tidak dibiarkan bebas begitu saja.
Penangkapan atas diri tersangka itu berdasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW. Yaitu kisah kaum Urainah datang ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian, mereka mengalami sakit, karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca kota Madinah. Lalu, untuk mengobati penyakit mereka, Rasulullah SAW menyuruh mereka menemui para pengembala unta zakat, dan meminta susu serta kencing unta itu untuk diminum sebagai obat.
Mereka pun melaksanakan saran Rasulullah SAW. Dan atas izin Allah SWT, mereka sembuh dari penyakitnya. Tapi, tanpa disangka, mereka bertindak di luar dugaan dengan membunuh pengembala unta itu, dan mereka murtad dari agama Islam. Kemudian berita tindakan kaum Urainah itu sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu dengan tegas, Rasulullah SAW mengutus umat Islam melacak keberadaan mereka. Akhirnya, mereka ditemukan dan ditangkap, dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Terus, Rasulullah SAW menerapkan hukuman dengan memotong tangan dan kaki mereka. Kemudian dibiarkan mereka di panas matahari hingga mati (HR Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).
Kisah dalam hadis ini merupakan dasar hukum dalam syariat Islam mengenai penangkapan terhadap orang yang berstatus tersangka. Ini yang diterapkan di Negara Saudi Arabia, sebagaimana yang tertulis dalam buku al-Mabadi’ al-‘Ammah Li al-Ijra’at al-Jina’iyyah Fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyyah oleh Dr Sa’ad Muhammad bin Ali Zufair.
Penahanan Tersangka
Bukan hanya penangkapan terhadap tersangka. Tapi juga berlaku hukuman penahanan atas diri tersangka. Dalam fiqh Islam tidak terdapat perbedaan makna antara menahan (al-habs) dengan memenjarakan (al-sijn). Karena dua kata itu punya makna sama. Maksud penahanan yang dibahas dalam fiqh Islam adalah memenjarakannya.
Namun begitu, ulama fiqh membagi tersangka itu kepada tiga golongan:
Pertama, tersangka yang bebas dari tuduhan. Yaitu orang tersebut tidak masuk dalam tuduhan.
Sebab, orang itu dikenal sebagai orang baik, taat dalam menjalan ajaran agama, dan menjaga diri dari perkara syubhat. Orang seperti ini tidak boleh dikenakan hukuman.
Kedua, tersangka yang tidak dikenal jati dirinya. Yaitu identitas tersangka itu tidak dikenal sebagai orang baik atau orang jahat. Hukuman atas orang tersangka seperti ini adalah ditahan, hingga proses hukum mengeluarkan keputusan dia bersalah atau tidak.
Ketiga, tersangka yang diketahui pelaku kejahatan (fujur). Yaitu orang yang dikenal pelaku maksiat. Seperti mencuri, membunuh, berzina, atau lainnya.
Perlu juga diketahui, tersangka itu baru bisa dikategorikan sebagai pelaku maksiat (fujur), apabila terpenuhi dua syarat. Pertama, terbukti dia melakukan maksiat. Kedua, terbukti dia melakukan maksiat secara berulang. Begitu penjelasan dalam buku al-Muttaham wa Huququh fi al-Syariah al-Islamiyah terbitan Pusat Studi Keamanan Negara Arab Saudi.
Dalam bukunya al-Thuruq al-Hukmiyyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, jenis tersangka bagian kedua itu boleh dilakukan penahanan hingga jelas kedudukan hukumnya. Hal itu berdasarkan kepada hadist riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW pernah menahan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya yang diduga melakukan maksiat. Dan mayoritas ulama sepakat atas penerapan hukum penahanan tersangka kategori ketiga.
Selanjutnya, dalam bukunya Majmu’ al-Fatawa (35/398), Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, penahanan terhadap tersangka itu bukan ditahan di tempat yang kecil dan sempit. Tapi penahanan itu bertujuan mencegahnya dari beraktivitas. Baik penahanan itu dilakukan di masjid atau di rumah.
Begitulah kondisi penehanan tersangka pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Tapi, pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah dibuat penjara di Makkah tempat para tahanan.
Dasar hukum penahanan tersangka itu sesuai dengan kebijakan yang dilakukan Rasulullah SAW. Di antaranya dalam Kitab Mushannaf Abdul Razzaq, Imam Abu Bakar Abdul Razzaq bin Humam meriwayatkan kasus kaum Ghathfan menuduh dua orang kaum al-Ghifary mencuri binatang ternak mereka. Lalu, Rasulullah SAW menahan salah satu tersangka hingga kasus hukumnya selesai.
Dalam kitab Sunan Imam al-Nasa’iy diceritakan, suatu kelompok mendatangi al-Nukman bin Basyir (sahabat Nabi), membuat pengaduan bahwa lelaki kaum al-Hakih mencuri harta mereka. Lalu, al-Nukman bin Basyir menahan tersangka hingga ditetapkan keputusan hukumnya.
Penahanan tersangka itu bukan penahanan berupa sanksi hukumnya. Tapi penahanan itu dilakukan dalam proses pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Jika terbukti bersalah (terpidana), maka dia akan dihukum. Dan jika terbukti tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan dari jeratan hukum.
Fiqh Penahanan Tersangka
Dalam bukunya Uqubah al-Habs Fi al-Syariah wa al-Qanun, Dr Mush’ab Aiman al-Ruwaisyid menjelaskan pandangan fiqh Islam tentang sebab dilakukannya penahanan terhadap tersangka, sebagai berikut:
Pertama, seseorang itu bisa ditahan (dipenjara) disebabkan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kedua, seseorang itu bisa juga ditahan untuk menjaga kemaslahatan umum. Seperti menahan tukang sihir, agar tidak mengganggu orang lain.
Ketiga, penahanan juga dilakukan atas terpidana yang belum bisa dilaksanakan hukuman terhadap dirinya disebabkan sesuatu hal. Seperti sakit atau sedang dalam kondisi hamil.
Kemudian, Dr al-Ruwaisyid merincikan ketentuan fiqh Islam dalam kasus penahanan, di antaranya sebagai berikut:
Pertama, kasus jinayah pembunuhan. Seorang pembunuh yang telah mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, maka pembunuh itu tetap dikenakan hukuman penjara (tahanan). Seorang yang terlibat dalam kasus pembunuhan, dan dia bukan pelakunya, juga dikenakan hukum tahanan (penjara). Tindakan kriminal terhadap anggota tubuh manusia yang tidak mungkin dilakukan hukuman qishas, maka pelaku tindak kriminal itu juga dikenakan hukuman tahanan (penjara). Menurut Fiqh Mazhab Maliky, pelaku malpraktik juga dikenakan hukuman tahanan (dipenjara).
Kedua, kasus pelecehan terhadap agama. Seseorang yang diduga murtad itu ditahan hingga diputuskan kedudukan hukumnya, dan diminta bertobat. Seseorang yang diduga munafik juga ditahan hingga ditetapkan kedudukan hukumnya. Seseorang yang diduga meninggalkan salat juga ditahan hingga dia bertobat. Pada masa tahanan, dia tidak bertobat, dan tetap saja mengingkari kewajiban salat, maka sebagian ulama mengatakan dikenakan pada orang tersebut hukuman mati. Ulama Islam juga sepakat tentang dikenakan hukuman penjara (tahanan) atas muslim yang makan di siang di bulan Ramadan, dan seseorang yang menenggak miras.
Ketiga, kasus pelanggaran akhlak. Di antaranya, setelah dilaksanakan hukuman cambuk, pelaku zina itu juga dikenakan hukuman tahanan (penjara). Sebagian ulama mengatakan, hukuman terhadap pelaku homoseksual dan lesbian ditahan dalam penjara. Tapi, sebagian ulama pula mengatakan hukumannya adalah hukuman mati. Setelah dilakukan hukuman cambuk, seorang pemabuk itu juga dikenakan hukuman tahanan penjara. Seseorang yang suka membuka aurat di khalayak umum juga dikenakan hukuman penjara. Dalam fiqh Mazhab Hanafy, penahanan juga dilakukan atas seseorang yang menjadikan musik sebagai usaha dagang yang dapat merusak orang lain.
Keempat, kasus pencurian. Di antaranya, seseorang yang tersangka sebagai pencuri, maka boleh ditahan. Seseorang yang tidak mau membayar utang juga dikenakan hukum tahanan. Wallahu a’lam.***
Khutbah Jumat di lapangan Monas pada saat aksi damai 212 itu berlangsung, Syaikh Habib Rizieq Shihab sebagai khatib telah menyuarakan dengan lantang, bahwa jutaan umat Islam yang hadir dalam aksi damai itu menginginkan penegakan hukum atas dugaan penista Alquran, dan hukum Alquran merupakan hukum tertinggi dalam syariat Islam.
Dalam khutbahnya itu, Syaikh Habib Rizieq Shihab juga menegaskan, bahwa aksi damai yang dilakukan umat Islam itu bukan merongrong kedaulatan NKRI, bukan juga meragukan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, jutaan umat Islam yang hadir dalam aksi itu adalah pecinta NKRI dan Pancasila.
Perlu diketahui, di negara ini sudah ada UU Penodaan Agama, Nomor 1/PNPS Tahun 1965 sebagai dasar hukum yang dikenakan atas penista agama. UU ini juga yang jadi dasar penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap penista agama yang pernah terjadi di Tanah Air.
Praduga Tidak Bersalah
Memang, asas praduga tidak bersalah (principle of lawfullnes) itu merupakan konsep dalam syariat Islam. Hal itu sesuai dengan Surah al-Nisa’ ayat 112, berupa larangan menuduh orang tak bersalah melakukan dosa. Asas ini juga sesuai dengan penegasan Alquran tentang memuliakan anak cucu Adam (QS: al-Isra’:70).
Asas praduga tidak bersalah ini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang menyatakan larangan merusak diri orang lain, hartanya, dan harga dirinya (HR Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).
Rasulullah SAW juga menegaskan, seorang pemimpin itu berusaha mencari jalan untuk tidak menjatuhkan hukuman hudud kepada seseorang yang masih ada keraguan dalam kasusnya (syubhat). Sebab, pemimpin yang tersalah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada tersalah dalam mendirikan hukuman hudud (HR Imam al-Tirmizy).
Dari semua dalil itu, para ulama menegaskan, bahwa pada dasarnya seseorang itu tidak bersalah, bebas dari hukuman. Lebih jelasnya, bisa dilihat dalam kitab Mabda’ al-Ashl Fi al-Muttaham al-Bara’ah oleh Dr Yusuf Ibrahim al-Hashin.
Penerapannya, dalam UU Keamana Arab Saudi, pasal 214 menegasakan asas praduga tidak bersalah bagi setiap manusia. UU Keamanan Arab Saudi itu juga menegaskan tidak boleh bertindak kasar terhadap tersangka. Dan seseorang tidak boleh ditahan atau dipenjara, kecuali sesuai menurut UU yang berlaku.
Penerapan konsep asas praduga tidak bersalah itu juga tertulis dalam UU yang berlaku di Negara Kuwait. Dasar ini Juga diterapkan dalam UU Negara Suriah tahun 1950. Dan dasar ini juga tertulis dalam UU Negara Mesir, tahun 1971, pasal 67.
Penangkapan Tersangka
Tersangka (muttaham) ialah orang yang didakwa (dituduh) melakukan perbuatan terlarang (haram) yang punya sanksi hukum. Seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lainnya.
Para pakar hukum menetapkan syarat tersangka itu adalah: Pertama, orangnya masih hidup. Kedua, dikenal pasti jati dirinya. Ketiga, orangnya melakukan tindak pidana. Keempat, tersangka itu sudah sampai umur baligh.
Nah, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka berlaku juga hukum penangkapan terhadap dirinya. Artinya seorang tersangka itu ditangkap, tidak dibiarkan bebas begitu saja.
Penangkapan atas diri tersangka itu berdasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW. Yaitu kisah kaum Urainah datang ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian, mereka mengalami sakit, karena tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca kota Madinah. Lalu, untuk mengobati penyakit mereka, Rasulullah SAW menyuruh mereka menemui para pengembala unta zakat, dan meminta susu serta kencing unta itu untuk diminum sebagai obat.
Mereka pun melaksanakan saran Rasulullah SAW. Dan atas izin Allah SWT, mereka sembuh dari penyakitnya. Tapi, tanpa disangka, mereka bertindak di luar dugaan dengan membunuh pengembala unta itu, dan mereka murtad dari agama Islam. Kemudian berita tindakan kaum Urainah itu sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu dengan tegas, Rasulullah SAW mengutus umat Islam melacak keberadaan mereka. Akhirnya, mereka ditemukan dan ditangkap, dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Terus, Rasulullah SAW menerapkan hukuman dengan memotong tangan dan kaki mereka. Kemudian dibiarkan mereka di panas matahari hingga mati (HR Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).
Kisah dalam hadis ini merupakan dasar hukum dalam syariat Islam mengenai penangkapan terhadap orang yang berstatus tersangka. Ini yang diterapkan di Negara Saudi Arabia, sebagaimana yang tertulis dalam buku al-Mabadi’ al-‘Ammah Li al-Ijra’at al-Jina’iyyah Fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyyah oleh Dr Sa’ad Muhammad bin Ali Zufair.
Penahanan Tersangka
Bukan hanya penangkapan terhadap tersangka. Tapi juga berlaku hukuman penahanan atas diri tersangka. Dalam fiqh Islam tidak terdapat perbedaan makna antara menahan (al-habs) dengan memenjarakan (al-sijn). Karena dua kata itu punya makna sama. Maksud penahanan yang dibahas dalam fiqh Islam adalah memenjarakannya.
Namun begitu, ulama fiqh membagi tersangka itu kepada tiga golongan:
Pertama, tersangka yang bebas dari tuduhan. Yaitu orang tersebut tidak masuk dalam tuduhan.
Sebab, orang itu dikenal sebagai orang baik, taat dalam menjalan ajaran agama, dan menjaga diri dari perkara syubhat. Orang seperti ini tidak boleh dikenakan hukuman.
Kedua, tersangka yang tidak dikenal jati dirinya. Yaitu identitas tersangka itu tidak dikenal sebagai orang baik atau orang jahat. Hukuman atas orang tersangka seperti ini adalah ditahan, hingga proses hukum mengeluarkan keputusan dia bersalah atau tidak.
Ketiga, tersangka yang diketahui pelaku kejahatan (fujur). Yaitu orang yang dikenal pelaku maksiat. Seperti mencuri, membunuh, berzina, atau lainnya.
Perlu juga diketahui, tersangka itu baru bisa dikategorikan sebagai pelaku maksiat (fujur), apabila terpenuhi dua syarat. Pertama, terbukti dia melakukan maksiat. Kedua, terbukti dia melakukan maksiat secara berulang. Begitu penjelasan dalam buku al-Muttaham wa Huququh fi al-Syariah al-Islamiyah terbitan Pusat Studi Keamanan Negara Arab Saudi.
Dalam bukunya al-Thuruq al-Hukmiyyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, jenis tersangka bagian kedua itu boleh dilakukan penahanan hingga jelas kedudukan hukumnya. Hal itu berdasarkan kepada hadist riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW pernah menahan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya yang diduga melakukan maksiat. Dan mayoritas ulama sepakat atas penerapan hukum penahanan tersangka kategori ketiga.
Selanjutnya, dalam bukunya Majmu’ al-Fatawa (35/398), Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, penahanan terhadap tersangka itu bukan ditahan di tempat yang kecil dan sempit. Tapi penahanan itu bertujuan mencegahnya dari beraktivitas. Baik penahanan itu dilakukan di masjid atau di rumah.
Begitulah kondisi penehanan tersangka pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Tapi, pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah dibuat penjara di Makkah tempat para tahanan.
Dasar hukum penahanan tersangka itu sesuai dengan kebijakan yang dilakukan Rasulullah SAW. Di antaranya dalam Kitab Mushannaf Abdul Razzaq, Imam Abu Bakar Abdul Razzaq bin Humam meriwayatkan kasus kaum Ghathfan menuduh dua orang kaum al-Ghifary mencuri binatang ternak mereka. Lalu, Rasulullah SAW menahan salah satu tersangka hingga kasus hukumnya selesai.
Dalam kitab Sunan Imam al-Nasa’iy diceritakan, suatu kelompok mendatangi al-Nukman bin Basyir (sahabat Nabi), membuat pengaduan bahwa lelaki kaum al-Hakih mencuri harta mereka. Lalu, al-Nukman bin Basyir menahan tersangka hingga ditetapkan keputusan hukumnya.
Penahanan tersangka itu bukan penahanan berupa sanksi hukumnya. Tapi penahanan itu dilakukan dalam proses pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Jika terbukti bersalah (terpidana), maka dia akan dihukum. Dan jika terbukti tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan dari jeratan hukum.
Fiqh Penahanan Tersangka
Dalam bukunya Uqubah al-Habs Fi al-Syariah wa al-Qanun, Dr Mush’ab Aiman al-Ruwaisyid menjelaskan pandangan fiqh Islam tentang sebab dilakukannya penahanan terhadap tersangka, sebagai berikut:
Pertama, seseorang itu bisa ditahan (dipenjara) disebabkan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kedua, seseorang itu bisa juga ditahan untuk menjaga kemaslahatan umum. Seperti menahan tukang sihir, agar tidak mengganggu orang lain.
Ketiga, penahanan juga dilakukan atas terpidana yang belum bisa dilaksanakan hukuman terhadap dirinya disebabkan sesuatu hal. Seperti sakit atau sedang dalam kondisi hamil.
Kemudian, Dr al-Ruwaisyid merincikan ketentuan fiqh Islam dalam kasus penahanan, di antaranya sebagai berikut:
Pertama, kasus jinayah pembunuhan. Seorang pembunuh yang telah mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, maka pembunuh itu tetap dikenakan hukuman penjara (tahanan). Seorang yang terlibat dalam kasus pembunuhan, dan dia bukan pelakunya, juga dikenakan hukum tahanan (penjara). Tindakan kriminal terhadap anggota tubuh manusia yang tidak mungkin dilakukan hukuman qishas, maka pelaku tindak kriminal itu juga dikenakan hukuman tahanan (penjara). Menurut Fiqh Mazhab Maliky, pelaku malpraktik juga dikenakan hukuman tahanan (dipenjara).
Kedua, kasus pelecehan terhadap agama. Seseorang yang diduga murtad itu ditahan hingga diputuskan kedudukan hukumnya, dan diminta bertobat. Seseorang yang diduga munafik juga ditahan hingga ditetapkan kedudukan hukumnya. Seseorang yang diduga meninggalkan salat juga ditahan hingga dia bertobat. Pada masa tahanan, dia tidak bertobat, dan tetap saja mengingkari kewajiban salat, maka sebagian ulama mengatakan dikenakan pada orang tersebut hukuman mati. Ulama Islam juga sepakat tentang dikenakan hukuman penjara (tahanan) atas muslim yang makan di siang di bulan Ramadan, dan seseorang yang menenggak miras.
Ketiga, kasus pelanggaran akhlak. Di antaranya, setelah dilaksanakan hukuman cambuk, pelaku zina itu juga dikenakan hukuman tahanan (penjara). Sebagian ulama mengatakan, hukuman terhadap pelaku homoseksual dan lesbian ditahan dalam penjara. Tapi, sebagian ulama pula mengatakan hukumannya adalah hukuman mati. Setelah dilakukan hukuman cambuk, seorang pemabuk itu juga dikenakan hukuman tahanan penjara. Seseorang yang suka membuka aurat di khalayak umum juga dikenakan hukuman penjara. Dalam fiqh Mazhab Hanafy, penahanan juga dilakukan atas seseorang yang menjadikan musik sebagai usaha dagang yang dapat merusak orang lain.
Keempat, kasus pencurian. Di antaranya, seseorang yang tersangka sebagai pencuri, maka boleh ditahan. Seseorang yang tidak mau membayar utang juga dikenakan hukum tahanan. Wallahu a’lam.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

