Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - SEMANGAT mempromosikan pariwisata Riau, bolehlah. Mengundang investor sebanyak-banyaknya juga oke. Termasuk wacana membangun industri hilir dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi di koridor I di Inhil dan II di Dumai. Semua ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri agar Riau tak lagi bergantung pada sektor migas.
Apalagi sektor migas tak lagi menjanjikan dalam penerimaan negara. Ulasan opini Dirut Bank Riaukepri Irvandi Gustari tentang kenapa harga minyak lebih murah dari harga air mineral di koran kini, Kamis (16/12), membentangkan kenyataan yang pahit itu. Posisi Indonesia, bukanlah negara eksportir alias importir meyakinkan kalau pendapatan minyak tak lagi menopang negara ini.
Seberapa siap Riau menjadi daerah yang benar-benar otonom jika tak ada lagi pendapatan Migas yang menopangnya? Bukankah 50 persen APBD itu untuk gaji dan belanja pegawai?
Jika pada waktunya dana bagi hasil Migas itu turun drastis karena bukan daerah penghasil lagi, sanggupkah Riau menopang beban berat belanja itu? Apakah pembangunan harus mangkrak seketika? Toh, kenyataan pemotongan DAU dan DBH yang berkurang drastis setahun belakangan ini cukup memukul perekonomian, terutama gerak pemerintahan. Anggap saja ini uji cobanya. Kelimpungan bukan menambal sulam anggaran kegiatan!
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya.
Jawaban mestinya kongkret dalam road map ekonomi Riau 30 tahun yang akan datang. Road map ini harus jujur, tidak ada tendensi atau ego kedaerahan, apalagi tarik menarik kepentingan politik. Politik pembangunan terkait pangalokasian anggaran, misalnya. Kita harus jujur, bahwa sektor pariwisata di Riau lebih potensial dilihat secara musiman alias bukan kunjungan reguler.
Maka, yang digarap adalah di iven musiman itu. Fokus saja dalam memaksimalkan pendapatan dengan daya dukung sarana prasarana saat iven musiman itu berlangsung. Jangan terlalu berharap di pendapatan pariwisata reguler.
Lebih potensial lagi Riau ini didongrak perekonomiannya dari sektor perkebunan dan industri serta perdagangan, jasa. Perkebunan memang sudah terbentang luas. Tinggal memaksimalkan potensinya. Pemerintah tinggal mengetatkan penggunaan bibit yang bersertifikasi, maka dengan sendirinya hasil produksi akan otomatis tinggi. Lalu industri hilirnya. Ini wacana yang nyaris sama sekali belum dikongkritkan. Skala rumahanpun rasanya belum ada. Sudah saatnya berpikir 20 tahun mendatang, hasil perkebunan di Riau diolah di Riau, lalu produknya di sebarkan secara nasional hingga ekspor. Itu jauh lebih menjanjikan. Pemerintah harus berinvestasi mulai dari sekarang dalam hal teknologi untuk mewujudkannya.
Terakhir, potensi itu adalah perdagangan dan jasa. Kota Pekanbaru pernah mendengungkan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Ini adalah potensi sangat besar. Posisi Pekanbaru berada ditengah Pulau Sumatera. Jarak ke negara tetangga juga tidaklah jauh. Jalur laut melalui Sungai Siak juga terbuka lebar sejak lama. Maka, Kota Pekanbaru sebenarnya bisa menjadi Singapuranya Indonesia. Hanya saja, pembangunan yang mengarah kesana belumlah tersite plan dengan baik.
Kawasan Industri Tenayan Raya sudah bergantikebijakan pusat perkantoran. Pembangunan pergudangan juga masih belum jelas duduk perkaranya. Yang ada, Kota Pekanbaru tumbuh seperti cendewan di musim hujan dalam arti negatif. Tumbuh jamur bangunan tak teratur tanpa rencana tata ruang. Berserakan tanpa ada zonasi. Fokus pembenahan ekonomi Riau salah satu harusnya Kota Pekanbaru. Gubernur Riau dan Bupati/Wali Kota harus memberikan input untuk Kota Pekanbaru ini. Jika arah ekonomi Riau 30 tahun mendatang tanpa Migas itu sudah matang dan terpetakan, maka satu harapan Riau tidak akan kocar kacir ekonominya sudah ada di pelupuk mata. Jika tidak, maka alamat kapal akan tenggelam. Apalagi kalau nakhkoda kuranglah paham. Semoga tidak.***
Apalagi sektor migas tak lagi menjanjikan dalam penerimaan negara. Ulasan opini Dirut Bank Riaukepri Irvandi Gustari tentang kenapa harga minyak lebih murah dari harga air mineral di koran kini, Kamis (16/12), membentangkan kenyataan yang pahit itu. Posisi Indonesia, bukanlah negara eksportir alias importir meyakinkan kalau pendapatan minyak tak lagi menopang negara ini.
Seberapa siap Riau menjadi daerah yang benar-benar otonom jika tak ada lagi pendapatan Migas yang menopangnya? Bukankah 50 persen APBD itu untuk gaji dan belanja pegawai?
Jika pada waktunya dana bagi hasil Migas itu turun drastis karena bukan daerah penghasil lagi, sanggupkah Riau menopang beban berat belanja itu? Apakah pembangunan harus mangkrak seketika? Toh, kenyataan pemotongan DAU dan DBH yang berkurang drastis setahun belakangan ini cukup memukul perekonomian, terutama gerak pemerintahan. Anggap saja ini uji cobanya. Kelimpungan bukan menambal sulam anggaran kegiatan!
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya.
Jawaban mestinya kongkret dalam road map ekonomi Riau 30 tahun yang akan datang. Road map ini harus jujur, tidak ada tendensi atau ego kedaerahan, apalagi tarik menarik kepentingan politik. Politik pembangunan terkait pangalokasian anggaran, misalnya. Kita harus jujur, bahwa sektor pariwisata di Riau lebih potensial dilihat secara musiman alias bukan kunjungan reguler.
Maka, yang digarap adalah di iven musiman itu. Fokus saja dalam memaksimalkan pendapatan dengan daya dukung sarana prasarana saat iven musiman itu berlangsung. Jangan terlalu berharap di pendapatan pariwisata reguler.
Lebih potensial lagi Riau ini didongrak perekonomiannya dari sektor perkebunan dan industri serta perdagangan, jasa. Perkebunan memang sudah terbentang luas. Tinggal memaksimalkan potensinya. Pemerintah tinggal mengetatkan penggunaan bibit yang bersertifikasi, maka dengan sendirinya hasil produksi akan otomatis tinggi. Lalu industri hilirnya. Ini wacana yang nyaris sama sekali belum dikongkritkan. Skala rumahanpun rasanya belum ada. Sudah saatnya berpikir 20 tahun mendatang, hasil perkebunan di Riau diolah di Riau, lalu produknya di sebarkan secara nasional hingga ekspor. Itu jauh lebih menjanjikan. Pemerintah harus berinvestasi mulai dari sekarang dalam hal teknologi untuk mewujudkannya.
Terakhir, potensi itu adalah perdagangan dan jasa. Kota Pekanbaru pernah mendengungkan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Ini adalah potensi sangat besar. Posisi Pekanbaru berada ditengah Pulau Sumatera. Jarak ke negara tetangga juga tidaklah jauh. Jalur laut melalui Sungai Siak juga terbuka lebar sejak lama. Maka, Kota Pekanbaru sebenarnya bisa menjadi Singapuranya Indonesia. Hanya saja, pembangunan yang mengarah kesana belumlah tersite plan dengan baik.
Kawasan Industri Tenayan Raya sudah bergantikebijakan pusat perkantoran. Pembangunan pergudangan juga masih belum jelas duduk perkaranya. Yang ada, Kota Pekanbaru tumbuh seperti cendewan di musim hujan dalam arti negatif. Tumbuh jamur bangunan tak teratur tanpa rencana tata ruang. Berserakan tanpa ada zonasi. Fokus pembenahan ekonomi Riau salah satu harusnya Kota Pekanbaru. Gubernur Riau dan Bupati/Wali Kota harus memberikan input untuk Kota Pekanbaru ini. Jika arah ekonomi Riau 30 tahun mendatang tanpa Migas itu sudah matang dan terpetakan, maka satu harapan Riau tidak akan kocar kacir ekonominya sudah ada di pelupuk mata. Jika tidak, maka alamat kapal akan tenggelam. Apalagi kalau nakhkoda kuranglah paham. Semoga tidak.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

