Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Suara Pro-Palestina Kembali Unggul di PBB

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - PERJUANGAN mendukung negara Palestina di PBB terus menunjukkan perkembangan positif jelang akhir tahun 2016 ini. Sebelumnya mengakui Masjidil Aqsha dan kawasan tempatnya berdiri sebagai milik umat Islam, bukan Yahudi. Jumat lalu (Sabtu (24/12) pagi WIB), Dewan  Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang mendesak mengakhiri pemukiman ilegal Israel setelah AS menolak untuk memveto RUU tersebut.

Resolusi itu mencerminkan konsensus internasional bahwa pertumbuhan pembangunan pemukiman Israel semakin nyata mengancam kelangsungan hidup negara Palestina dalam kesepakatan damai di masa depan. Resolusi yang dirancang Mesir itu, menyerukan Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman baru, yang disebut melanggar hukum internasional.

Seharusnya pemungutan suara atas resulusi di Dewan Keamanan PBB itu berlangsung hari Kamis, namun Mesir menariknya beberapa jam sebelum sidang dimulai setelah Israel meminta Donald Trump untuk campur tangan. Namun pembahasan itu diusulkan lagi oleh Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela. Keempatnya mengatakan mereka berhak melanjutkan permintaan pemungutan suara. Mereka adalah anggota DK PBB dengan mandat dua tahun, dan tidak satu pun yang merupakan anggota tetap dengan hak veto.

Sisi menariknya adalah sikapAS, yang memiliki hak veto di DK, di mana secara tradisional memang kerap melindungi Israel dari resolusi mengutuk dengan suara mereka. Tapi belakangan ada spekulasi bahwa pemerintahan Obama bakal mengubah strategi di bulan terakhir kepemimpinannya dan memungkinkan resolusi mengutuk Israel untuk disahkan dengan tidak bersuara atau bersikap abstain.

Resolusi itu sendiri  menyerukan Israel untuk “segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.”  Artinya, pembangunan permukiman Israel, termasuk di Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran nyata hukum internasional dan kendala utama perundingan damai.

Seperti diketahui, Israel bulan lalu memunculkan kembali rencananya untuk membangun 500 rumah baru untuk pemukim Yahudi di Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel. Di bawah Netanyahu, pembangunan pemukiman telah melonjak, di mana sekitar 15.000 pemukim pindah ke Tepi Barat selama tahun lalu saja.

Sebagai bangsa yang mendukung kemerdekaan Palestina, kita menyambut baik disahkannya resolusi DK PBB ini dan mengapresiasi pemerintahan Obama dengan  inisiatif akhir tentang masalah Palestina-Israel sebelum meninggalkan Gedung Putih 20  Januari nanti. Boleh jadi Presiden Obama ingin memberikan pukulan perpisahan pada kebijakan yang telah lama mereka tentang. Bahwa ada satu warisan sejarah manis yang ia tinggalkan untuk mendukung Palestina, walau penerusnya Donald Trump sendiri mengancam resolusi itu tak akan bertahan lama begitu ia berkusa Januari mendatang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer