Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di tanah air ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Masuknya TKA yang tidak terkendali menimbulkan kekhawatiran bagi anak negeri. Bukan hanya perebutan pekerjaan, tapi juga menghadirkan kecemburuan sosial.
Sampai akhir 2016 ini, jumlah TKA di Indonesia disebut-sebut mencapai 74.183 orang. Jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Itu baru yang terdata secara resmi. Siapa yang bisa menjamin, tidak ada TKA yang tidak terdata di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka bekerja di berbagai perusahaan, pertambangan, perkebunan dan lainnya.
TKA yang tercatat resmi tentu tidak menimbulkan dampak serius. Sebab mereka memang tenaga ahli yang diperlukan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keluar masuknya juga dalam pengawasan pihak terkait.
Nah, yang menjadi persoalan tenaga kerja asing ilegal. Rata-rata tidak punya keahlian khusus dan tidak punya izin kerja. Datang ke Indonesia hanya sebagai pekerja kasar alias buruh. Padahal warga Indonesia juga sanggup dan bisa mengerjakannya. Tidak perlu mengimpor tenaga dari luar negeri.
Kenyataan tersebut tentu menjadi persoalan bagi negeri ini. Bagaimana mungkin warga negara asing bekerja di Indonesia tanpa izin. Padahal syarat yang ditetapkan untuk mempekerjakan tenaga asing sangat ketat. Seorang TKA harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan diduduki. TKA juga diharuskan mengantongi sertifikat kompetensi atau berpengalaman bekerja di bidang yang sama paling kurang lima tahun. Sedangkan perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA juga diwajibkan memegang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Dalam bekerja, persyaratan juga mengikat tenaga ahli asing supaya mau didampingi oleh satu orang pekerja lokal. Tujuannya agar ada transfer ilmu, sehingga suatu saat tenaga lokal juga bisa mengerjakan pekerjaan TKA.
Tidak ada alasan perusahaan untuk mempekerjakan TKA yang bukan tenaga ahli. Jika ada yang melakukannya, pemerintah sepantasnya mengambil tindakan tegas. Bukan hanya terhadap TKA-nya, perusahaan yang mempekerjakan juga harus ditindak. Sebab ada aturan yang dilanggar.
Menteri Ketenagakerjaan memang meminta TKA tidak diperdebatkan. Ia berpendapat regulasi penggunaan TKA sudah diatur dalam perundang-undangan. Mulai dari syarat izin kerja, izin tinggal, serta pendidikan sesuai jabatan, kompetensi, jabatan yang diduduki, sampai pada alih teknologi. Pemerintah juga mengaku memiliki sistem kendali yang ketat terkait penggunaan TKA di Indonesia.
Mudah-mudahan Pak Menteri tidak lupa dengan temuannya saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mendapati beberapa TKA yang tidak memiliki kelengkapan administrasi. Seperti yang ditemukannya di Kabupaten Baturaja, Sumatera Selatan. Ada delapan TKA yang dipekerjakan tapi tidak sesuai dengan IMTA. Begitu juga saat Sidak ke Ogan Komering Ilir, menteri mendapati 25 TKA yang bekerja tidak berdasarkan IMTA. Hal yang sama juga ditemukan Menteri saat ke Karawang, Jawa Barat. Ada delapan TKA yang dipekerjakan tapi tidak ada IMTA.
Persoalan tenaga kerja asing di tanah air memang menuntut kejujuran pemerintah yang terkait. Tidak asal membantah, atau mengiyakan. Tapi pemerintah harus punya data yang valid. Bukan bisikan, ataupun laporan yang hanya sekadar menyenangkan.
Penemuan oleh menteri sendiri merupakan suatu bukti bahwa ada yang tidak berjalan sesuai aturan. Inilah yang harusnya mendapat perhatian menteri. Pengawasan terhadap penggunaan TKA tidak berjalan maksimal. Sehingga ada pihak-pihak yang bertindak ‘’curang’’ dengan mempekerjakan TKA tanpa memenuhi persyaratan.
Tugas pemerintah menertibkan penggunaan TKA di tanah air. Tindakan sekelompok orang di Sulawesi Tenggara yang menghadang mobil pembawa TKA merupakan alarm bagi pemerintah. Bahwa ada bahaya yang timbul di balik kurang validnya data TKA di tanah air. Karena itu, sekali lagi, pemerintah harus bertindak cepat dan tepat. Perlu transparansi penataan penggunaan TKA. Semoga langkah yang dilakukan mengakhiri semua keraguan masyarakat terhadap data TKA yang beredar di Indonesia.***
Sampai akhir 2016 ini, jumlah TKA di Indonesia disebut-sebut mencapai 74.183 orang. Jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Itu baru yang terdata secara resmi. Siapa yang bisa menjamin, tidak ada TKA yang tidak terdata di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka bekerja di berbagai perusahaan, pertambangan, perkebunan dan lainnya.
TKA yang tercatat resmi tentu tidak menimbulkan dampak serius. Sebab mereka memang tenaga ahli yang diperlukan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keluar masuknya juga dalam pengawasan pihak terkait.
Nah, yang menjadi persoalan tenaga kerja asing ilegal. Rata-rata tidak punya keahlian khusus dan tidak punya izin kerja. Datang ke Indonesia hanya sebagai pekerja kasar alias buruh. Padahal warga Indonesia juga sanggup dan bisa mengerjakannya. Tidak perlu mengimpor tenaga dari luar negeri.
Kenyataan tersebut tentu menjadi persoalan bagi negeri ini. Bagaimana mungkin warga negara asing bekerja di Indonesia tanpa izin. Padahal syarat yang ditetapkan untuk mempekerjakan tenaga asing sangat ketat. Seorang TKA harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan diduduki. TKA juga diharuskan mengantongi sertifikat kompetensi atau berpengalaman bekerja di bidang yang sama paling kurang lima tahun. Sedangkan perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA juga diwajibkan memegang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Dalam bekerja, persyaratan juga mengikat tenaga ahli asing supaya mau didampingi oleh satu orang pekerja lokal. Tujuannya agar ada transfer ilmu, sehingga suatu saat tenaga lokal juga bisa mengerjakan pekerjaan TKA.
Tidak ada alasan perusahaan untuk mempekerjakan TKA yang bukan tenaga ahli. Jika ada yang melakukannya, pemerintah sepantasnya mengambil tindakan tegas. Bukan hanya terhadap TKA-nya, perusahaan yang mempekerjakan juga harus ditindak. Sebab ada aturan yang dilanggar.
Menteri Ketenagakerjaan memang meminta TKA tidak diperdebatkan. Ia berpendapat regulasi penggunaan TKA sudah diatur dalam perundang-undangan. Mulai dari syarat izin kerja, izin tinggal, serta pendidikan sesuai jabatan, kompetensi, jabatan yang diduduki, sampai pada alih teknologi. Pemerintah juga mengaku memiliki sistem kendali yang ketat terkait penggunaan TKA di Indonesia.
Mudah-mudahan Pak Menteri tidak lupa dengan temuannya saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mendapati beberapa TKA yang tidak memiliki kelengkapan administrasi. Seperti yang ditemukannya di Kabupaten Baturaja, Sumatera Selatan. Ada delapan TKA yang dipekerjakan tapi tidak sesuai dengan IMTA. Begitu juga saat Sidak ke Ogan Komering Ilir, menteri mendapati 25 TKA yang bekerja tidak berdasarkan IMTA. Hal yang sama juga ditemukan Menteri saat ke Karawang, Jawa Barat. Ada delapan TKA yang dipekerjakan tapi tidak ada IMTA.
Persoalan tenaga kerja asing di tanah air memang menuntut kejujuran pemerintah yang terkait. Tidak asal membantah, atau mengiyakan. Tapi pemerintah harus punya data yang valid. Bukan bisikan, ataupun laporan yang hanya sekadar menyenangkan.
Penemuan oleh menteri sendiri merupakan suatu bukti bahwa ada yang tidak berjalan sesuai aturan. Inilah yang harusnya mendapat perhatian menteri. Pengawasan terhadap penggunaan TKA tidak berjalan maksimal. Sehingga ada pihak-pihak yang bertindak ‘’curang’’ dengan mempekerjakan TKA tanpa memenuhi persyaratan.
Tugas pemerintah menertibkan penggunaan TKA di tanah air. Tindakan sekelompok orang di Sulawesi Tenggara yang menghadang mobil pembawa TKA merupakan alarm bagi pemerintah. Bahwa ada bahaya yang timbul di balik kurang validnya data TKA di tanah air. Karena itu, sekali lagi, pemerintah harus bertindak cepat dan tepat. Perlu transparansi penataan penggunaan TKA. Semoga langkah yang dilakukan mengakhiri semua keraguan masyarakat terhadap data TKA yang beredar di Indonesia.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

