Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
KABAR baik, sekaligus harapan baik mengiringi kita di Riau dalam memasuki tahun 2017, di mana hari ini merupakan hari kerja pertama di tahun baru ini. Kabar baiknya adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disahkan beberapa waktu sebelum akhir tahun, telah diverifikasi Kementerian Dalam Negeri. APBD Murni yang semula disepakati Rp10,4 triliun, usai verifikasi bertambah menjadi Rp11 triliun, setelah adanya tambahan transfer APBN sebesar Rp549 miliar.
Kabar baiknya, kali ini APBN Riau tidak lagi molor pembahasan dan penetapannya, sehingga kita menaruh harapan, semua yang direncanakan dan anggaran yang sudah disediakan, dapat segera direalisasikan. Tidak seperti pengalaman beberapa waktu lalu, di mana semuanya telat, baik pengesahan maupun penggunaan anggarannya, sehingga serapan di akhir tahun anggaran sangat kecil.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah dampak yang bakal dirasakan oleh masyarakat di Riau jika kran belanja pembangunan cepat dibuka. Sebab, pengalaman sebelumnya, roda perekonomian masyarakat ikut tersendat ketika APBD terlambat disahkan dan dibelanjakan, yang sedikit-banyaknya memengaruhi gairah perekonomian masyarakat.
Di balik kabar dan harapan baik itu, kita tetap mengingatkan, bahwa kendati APBD adalah produk bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Riau, tidak boleh ada anggapan bahwa APBD yang untuk publik itu seolah-olah kebaikan pemerintah dan DPRD pada rakyatnya, yang ditentukan oleh political will dan goodwill para pengambil kebijakan daerah ini dalam menyusun APBD 2017. Bukan dianggap sebagai kewajiban pada rakyat. Apalagi tidak semua kita tahu seperti apa arah dan wajah pembangunan Riau tahun ini
Kita akan senantiasa mengawal para pejabat publik dan anggota DPRD agar tetap dalam kondisi mampu merasakan penderitaan rakyatnya, yang bisa mempertanggungjawabkan penggunaan setiap sen uang rakyat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Kita yakin, jika masih ada "watak liar" para pemegang amanat uang rakyat, itu hanya mampu dijinakkan dengan kekuatan masyarakat sipil.
Harus diakui, lemahnya pengawalan masyarakat sipil, terjadi sejak perencanaan anggaran. Padahal, partisipasi dan kepedulian publik terhadap arah pembangunan daerahnya, mendorong penggunaan anggaran yang efektif dan berkualitas.
Karenanya, jika sebelumnya kita sebagai publik luput mengawasi penyusunan draf APBD 2017 lalu, kini jangan sampai pula kita kecolongan memantau aliran penggunaan dananya. Mari bersama kita kawal setiap sen rupiah yang digunakan pemerintah untuk kepentingan publik. ***
Kabar baiknya, kali ini APBN Riau tidak lagi molor pembahasan dan penetapannya, sehingga kita menaruh harapan, semua yang direncanakan dan anggaran yang sudah disediakan, dapat segera direalisasikan. Tidak seperti pengalaman beberapa waktu lalu, di mana semuanya telat, baik pengesahan maupun penggunaan anggarannya, sehingga serapan di akhir tahun anggaran sangat kecil.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah dampak yang bakal dirasakan oleh masyarakat di Riau jika kran belanja pembangunan cepat dibuka. Sebab, pengalaman sebelumnya, roda perekonomian masyarakat ikut tersendat ketika APBD terlambat disahkan dan dibelanjakan, yang sedikit-banyaknya memengaruhi gairah perekonomian masyarakat.
Di balik kabar dan harapan baik itu, kita tetap mengingatkan, bahwa kendati APBD adalah produk bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Riau, tidak boleh ada anggapan bahwa APBD yang untuk publik itu seolah-olah kebaikan pemerintah dan DPRD pada rakyatnya, yang ditentukan oleh political will dan goodwill para pengambil kebijakan daerah ini dalam menyusun APBD 2017. Bukan dianggap sebagai kewajiban pada rakyat. Apalagi tidak semua kita tahu seperti apa arah dan wajah pembangunan Riau tahun ini
Kita akan senantiasa mengawal para pejabat publik dan anggota DPRD agar tetap dalam kondisi mampu merasakan penderitaan rakyatnya, yang bisa mempertanggungjawabkan penggunaan setiap sen uang rakyat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Kita yakin, jika masih ada "watak liar" para pemegang amanat uang rakyat, itu hanya mampu dijinakkan dengan kekuatan masyarakat sipil.
Harus diakui, lemahnya pengawalan masyarakat sipil, terjadi sejak perencanaan anggaran. Padahal, partisipasi dan kepedulian publik terhadap arah pembangunan daerahnya, mendorong penggunaan anggaran yang efektif dan berkualitas.
Karenanya, jika sebelumnya kita sebagai publik luput mengawasi penyusunan draf APBD 2017 lalu, kini jangan sampai pula kita kecolongan memantau aliran penggunaan dananya. Mari bersama kita kawal setiap sen rupiah yang digunakan pemerintah untuk kepentingan publik. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

