Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tingkatkan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) kembali dipertanyakan. Berbagai kasus muncul. Terutama di daerah yang ada pengerjaan proyek menggunakan modal luar negeri. Salah satu yang menjadi perbincangan, kasus yang terjadi di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

TKA yang beredar disebut-sebut bukan lagi tenaga ahli seperti yang dipersyaratkan peraturan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memang sudah mengatur penggunaan pekerja warga negara asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) Nomor 12 Tahun 2013. Peraturan yang menggantikan Permenakertrans 2008.

 Seorang tenaga kerja asing harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Tenaga kerja asing juga diharuskan mengantongi sertifikat kompetensi atau berpengalaman bekerja di bidang yang sama paling minimal lima tahun. Bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA juga diwajibkan memegang  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

 Dalam bekerja, persyaratan juga mengikat tenaga ahli asing supaya mau didampingi oleh satu orang pekerja lokal. Tujuannya agar ada transfer ilmu, sehingga suatu saat tenaga lokal juga bisa mengerjakan pekerjaan TKA. Persyaratan itu sebenarnya tidak memberi peluang perusahaan mempekerjakan TKA yang bukan tenaga ahli.

Apa yang terjadi di Morosi, Konawe pertanda ada yang tidak berjalan pada relnya.  Ada TKA yang bekerja sebagai pekerja kasar. Keberadaannya pun sulit dideteksi. Sebab mereka pulang ke negara asalnya setiap dua sampai tiga bulan sekali. Artinya TKA datang bukan sebagai tenaga kerja tapi menggunakan fasilitas wisatawan.

Kebanyakan TKA di daerah itu mengisi posisi tenaga cleaning service, office boy, buruh angkat campuran semen, tukang angkat potongan besi, buruh angkat galon, tukang pasang batu untuk cor, serta helper. Bahkan ada yang berkerja sebagai juru masak dan sopir kendaraan proyek.

TKA ilegal tidak hanya memperketat persaingan kerja dengan warga lokal. Ada indikasi ada yang melakukan transaksi menggunakan mata uang negara asalnya. Cara ini juga melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP yang diterbitkan 1 Juni 2015. Surat edaran ini mengatur kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Persoalan ini perlu perhatian serius pemerintah. Membenahi sistem yang memberi kelonggaran masuknya TKA secara ilegal. Sebab dari beberapa kasus menggambarkan ada unsur kesengajaan oknum memanfaatkan kelemahan sistem yang diterapkan. Keinginan pemerintah menarik wisatawan luar negeri berkunjung ke Indonesia telah dimanfaatkan orang-orang yang mengejar keuntungan sesaat.

 Ada oknum yang sengaja menggunakan longgarnya syarat kujungan ke Indonesia. Indonesia memang sudah memberlakukan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara. Kebijakan itu berdasarkan Peraturan Presiden No21/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2016. Sebelumnya hanya ada 45 negara yang bebas visa. Peraturan Presiden No21/2016 juga mengatur masa tinggal warga negara asing di Indonesia, selamat 30 hari.

  Peraturan tersebut juga menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan warga negara asing selama kunjungannya di Indonesia. Di antaranya kunjungan ke keluarga, kunjungan sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Pemerintah berharap kebijakan ini memberi manfaat. Terutama terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan yang dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat.

Tapi inilah yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Mengakali peraturan demi mendapatkan keuntungan. Kita berharap pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengembalikan tujuan mulia kerja sama bebas visa kunjungan. Jika dibiarkan, sudah pasti menimbulkan masalah di dalam negeri. Semakin banyak pihak dan warga negara asing yang memanfaatkan celah ini. Datang sebagai wisatawan, tapi malah bekerja di Indonesia.

 Pengawasan harus diperketat. Bukanya hanya tugas pemerintah. Kita semua, seluruh warga negara berkewajiban mengawasi. Laporkan ke pihak terkait jika ada TKA yang dicurigai ilegal. Jangan sampai kasus ada imigran yang mendapatkan tanda identitas Indonesia terulang lagi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer