Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal soal beratnya pencapaian target ekonomi 2016 dan 2017. Sinyal ini ia sampaikan dalam rapat kedua pembahasan RAPBN 2017 antara pemerintah dan DPR di Badan Anggaran DPR, belum lama ini.
Berdasarkan RAPBN 2017, pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksikan 5,3 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBNP 2016 sebesar 5,2 persen. Menurut Sri, untuk mencapai target 5,2 persen tahun ini saja, realisasi pada semester II 2016 harus mencapai sekitar 5,4 persen atau lebih baik dibanding paruh pertama 2016. Sebab, pada semester I tahun ini, ekonomi hanya tumbuh 5,04 persen.
Artinya pemerintah merasakan langsung beratnya situasi ekonomi. Apalagi rakyat yang jelas dapat diukur pendapatan per kapitanya yang rendah. Di tengah situasi pelik ini kemudian muncul pula kebijakan yang bikin rakyat tambah terbeban. Biaya pengurusan dokumen kendaraan bakal dipastikan naik drastis. Pasalnya, pemerintah menaikkan biaya tersebut melalui pergantian peraturan pemerintah (PP) 50/2010 menjadi PP 60/2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (BNPB).
Polri mengelak itu usulan dari mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, kenaikan tarif bukan karena inisiatif Polri, namun karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kenaikan material pembuatan dokumen kendaraan. Alasannya harga material lima tahun yang lalu itu sudah berbeda sekarang.
Dengan kenaikan tarif tersebut, maka penghasilan negara itu akan digunakan untuk membayar harga kenaikan material tersebut.
Lebih unik lagi hasil pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga menyebut kalau tarif dokumen kendaraan di Indonesia yang paling murah di dunia. Maka, perlu ditingkatkan untuk menambah penghasilan negara. Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, material yang mengalami kenaikan itu banyak. Seperti kertas khusus dan tintanya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya kenaikan signifikan tarif atau biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan resmi berlaku pada 6 Januari 2017. Menurut dia, kenaikan tarif hingga 100 persen tersebut mempertimbangkan faktor inflasi dan peningkatan layanan yang menjadi fungsi Polri. Dia juga menekankan, tarif STNK dan BPKB juga stagnan sudah lama tidak mengalami kenaikan sejak 2010 silam.
Menurut Sri, Polri sejak 2010 atau sudah tujuh tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif, jadi sekarang Kepolisian RI memperbaiki servis ke masyarakat untuk pengurusan STNK dan lainnya. Memang setoran dari tarif STNK dan BPKB tersebut masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017. Selain kedua tarif teresebut, juga ada beberap tarif layanan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan naik di tahun ini. Kenaikan tersebut berdasarkan faktor inflasi.
Jika faktor inflasi jadi sebab artinya nilai mata uang kita terus turun dibanding standar mata uang dunia. Kestabilannya tentu jadi tanggung jawab pemerintah lewat Bank Indonesia. Jika kemudian inflasi dijadikan alasan untuk menaikkan tarif tentu ini sama dengan membebankan turunnya nilai uang kepada rakyat negara itu sendiri. Padahal pendapatan rakyat saja sudah rendah dan banyak yang kehilangan daya beli karenanya. Lalu kemudian tarif â€bukan pajak†dinaikkan pula. Jika ditanya pataskah maka jawabnya tentu tidak. Logikanya tidak tepat menaikkan ketika perekenomian menurun. Ini sama dengan mencekik. Tapi itulah realitanya. Alasan mereka yang berkuasa harus diterima dan dijalankan meski agak susah mencernanya.***
Berdasarkan RAPBN 2017, pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksikan 5,3 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBNP 2016 sebesar 5,2 persen. Menurut Sri, untuk mencapai target 5,2 persen tahun ini saja, realisasi pada semester II 2016 harus mencapai sekitar 5,4 persen atau lebih baik dibanding paruh pertama 2016. Sebab, pada semester I tahun ini, ekonomi hanya tumbuh 5,04 persen.
Artinya pemerintah merasakan langsung beratnya situasi ekonomi. Apalagi rakyat yang jelas dapat diukur pendapatan per kapitanya yang rendah. Di tengah situasi pelik ini kemudian muncul pula kebijakan yang bikin rakyat tambah terbeban. Biaya pengurusan dokumen kendaraan bakal dipastikan naik drastis. Pasalnya, pemerintah menaikkan biaya tersebut melalui pergantian peraturan pemerintah (PP) 50/2010 menjadi PP 60/2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (BNPB).
Polri mengelak itu usulan dari mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, kenaikan tarif bukan karena inisiatif Polri, namun karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kenaikan material pembuatan dokumen kendaraan. Alasannya harga material lima tahun yang lalu itu sudah berbeda sekarang.
Dengan kenaikan tarif tersebut, maka penghasilan negara itu akan digunakan untuk membayar harga kenaikan material tersebut.
Lebih unik lagi hasil pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga menyebut kalau tarif dokumen kendaraan di Indonesia yang paling murah di dunia. Maka, perlu ditingkatkan untuk menambah penghasilan negara. Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, material yang mengalami kenaikan itu banyak. Seperti kertas khusus dan tintanya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya kenaikan signifikan tarif atau biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan resmi berlaku pada 6 Januari 2017. Menurut dia, kenaikan tarif hingga 100 persen tersebut mempertimbangkan faktor inflasi dan peningkatan layanan yang menjadi fungsi Polri. Dia juga menekankan, tarif STNK dan BPKB juga stagnan sudah lama tidak mengalami kenaikan sejak 2010 silam.
Menurut Sri, Polri sejak 2010 atau sudah tujuh tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif, jadi sekarang Kepolisian RI memperbaiki servis ke masyarakat untuk pengurusan STNK dan lainnya. Memang setoran dari tarif STNK dan BPKB tersebut masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017. Selain kedua tarif teresebut, juga ada beberap tarif layanan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan naik di tahun ini. Kenaikan tersebut berdasarkan faktor inflasi.
Jika faktor inflasi jadi sebab artinya nilai mata uang kita terus turun dibanding standar mata uang dunia. Kestabilannya tentu jadi tanggung jawab pemerintah lewat Bank Indonesia. Jika kemudian inflasi dijadikan alasan untuk menaikkan tarif tentu ini sama dengan membebankan turunnya nilai uang kepada rakyat negara itu sendiri. Padahal pendapatan rakyat saja sudah rendah dan banyak yang kehilangan daya beli karenanya. Lalu kemudian tarif â€bukan pajak†dinaikkan pula. Jika ditanya pataskah maka jawabnya tentu tidak. Logikanya tidak tepat menaikkan ketika perekenomian menurun. Ini sama dengan mencekik. Tapi itulah realitanya. Alasan mereka yang berkuasa harus diterima dan dijalankan meski agak susah mencernanya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

