Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kado Awal Tahun; Kenaikan Harga

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Eksistensi kado biasanya berhubungan dengan kebahagiaan. Sebagaimana halnya kado pernikahan, ulang tahun, atau prestasi yang gemilang. Namun, di awal tahun 2017, kebijakan negara untuk menaikkan beberapa poin yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara, menjadi kado. Yakni kado yang tak populer dan mempersulit kehidupan rakyat.

Secara ideal, hadirnya negara bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan seluruh warga negara, dan merupakan cita-cita luhur yang patut menjadi target utama pemerintahan. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kepastian hukum yang berkeadilan, hak yang berkorelasi dengan kewajiban, ekonomi yang stabil dan menyejahterakan, pendidikan yang berpihak kepada seluruh warga negara dengan kebijakan yang mencerdaskan secara intelektual dan berkepribadian yang dibungkus dengan akhlak al-karimah.  

Konsep ideal di atas merupakan kewajiban penentu negara yang diamanahkan untuk menerajui negara agar tujuan negara dapat tercapai. Meski pencapaian tujuan tersebut menjadi kewajiban seluruh anak bangsa, namun tentu penentu kebijakan memiliki andil besar. Seyogyanya, tujuan untuk menyejahterakan warga negara menjadi standar dan indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Pemerintahan yang berhasil tatkala seluruh tatanan kehidupan warga negara disejahterakan dalam tatanan yang damai. Untuk mencapai tujuan tersebut, penentu kebijakan berupaya secara maksimal dengan menetapkan kebijakan strategis agar tujuan negara tercapai.

Namun, awal tahun warga negara ini dikejutkan  dengan kebijakan pemerintah menaikkan beberapa hal yang berhubungan dengan hajat hidup warga negara. Hal ini akibat terbitnya Peraturan Pemerintah No60 /2016 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 6 Desember 2016. Di antara poin yang mengalami kenaikan guna mendongkrak PNBP negara tersebut adalah biaya STNK, BBM non subsidi, dan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL).

Ketiga komponen di atas merupakan hajat hidup yang berdampak pada pemenuhan keperluan dasar warga negara. Tatkala ketiga komponen tersebut mengalami kenaikan, maka akan berdampak naiknya berbagai komponen keperluan pokok warga negara. Sebab, bila kebijakan untuk menaikkan biaya STNK, BBM non subsidi, dan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL), maka komponen ekonomi warga negara akan mengalami kenaikan pula, seperti keperluan pokok (sandang, pangan, dan papan). Bila hal ini terjadi, maka angka kemiskinan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah sebagai pemegang amanah pencapaian tujuan negara, sebaiknya mempertimbangkan banyak hal secara komprehensif sebelum menetapkan suatu kebijakan.

Agaknya, ada beberapa pendekatan yang layak dilakukan oleh penentuk kebijakan dengan tindakan yang lebih populer dan bijaksana, antara lain: Pertama, kebijakan pemerintah menaikkan BBM beberapa waktu lalu, kemudian paling tidak dua kali menurunkan harga BBM dengan alasan harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, sesungguhnya tidak berkorelasi secara signifikan dengan penurunan harga keperluan pokok di pasar setelah mengalami kenaikan sebelumnya. Alangkah bijak bila setelah pemerintah melakukan kenaikan harga BBM akibat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, maka tatkala harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, pemerintah tidak perlu menurunkan harga BBM. Biarlah harga BBM dengan harga pasca-kenaikan. Sementara selisih harga akibat penurunan harga minyak mentah dunia dimasukkan sebagai cadangan negara untuk mengantisipasi guna memberikan subsidi bila harga minyak dunia mengalami kenaikan. Kebijakan ini jauh lebih efisien mengendalikan harga pasar, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok warga negara. Bukankah tugas pemerintah mengendalikan harga agar rakyat aman dari gejokan ekonomi?

Kedua, kenaikan beberapa komponen yang dipandang perlu harus berkorelasi dengan hak yang diperoleh oleh warga negara atas komponen yang mengalami kenaikan. Contonya, tatkala pemerintah akan menaikkan biaya STNK, maka harus berkorelasi pada kualitas pelayanan dan kualitas jalan yang dimanfaatkan oleh pengguna kendaraan bermotor. Bila pelayanan pengurusan STNK berjalan efektif dengan waktu yang efisien dan kualitas jalan yang baik (tanpa berlobang dan menambah ruas jalan agar tidak terjadi kemacetan), maka sesungguhnya kenaikan biaya STNK menjadi suatu keniscayaan. Namun, bila hal tersebut tidak terjadi, maka kebijakan menaikkan biaya STNK menjadi tidak populer dan perlu dipertimbangkan.

Demikian pula kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) harus berkorelasi pada kualitas pelayanan pihak PLN terhadap konsumen. Kualitas pelayanan tersebut meliputi kepastian (kecocokan) antara banyaknya pemakaian dengan biaya yang harus dibayar dan pelayanan listrik yang tidak mengalami pemadaman. Sebab, akibat pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN, berakibat pada rusaknya beberapa komponen alat rumah tangga para konsumen. Bila pelayanan PLN telah maksimal, maka kenaikan TDL menjadi wajar. Namun bila pelayanan tidak mengalami perbaikan, maka kenaikan TDL menjadi kebijakan yang tidak populer.

Ketiga, kenaikan biaya STNK, BBM non subsidi, dan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan adanya korelasi atas hak yang diperoleh oleh warga negara. Untuk itu, kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan: Pertama, terlaksananya strategi pengentasan kemiskinan dan munculnya kesejahteraan warga negara. Pertimbangan ini dapat dilakukan sebelum kebijakan kenaikan maupun pasca kebijakan kenaikan. Indikasi yang perlu menjadi acuan antara lain terbukanya peluang lapangan kerja dan naiknya pendapatan warga negara. Ketersediaan lapangan kerja harus berpihak pada masyarakat pribumi, bukan diperuntukkan kepada warga negara asing sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu. Kedua, utang negara tidak mengalami peningkatan. Bila kebijakan kenaikan beberapa komponen di atas bersamaan dengan kenaikan hutang negara terhadap luar negeri, maka akan menjadi pertanyaan besar.       

Keempat, bila pemerintah ingin menaikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), apakah kebijakan menaikkan biaya STNK, BBM non subsidi, dan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai satu-satunya jalan. Apakah tidak ada kebijakan lain agar PNBP bisa terpenuhi. Umpamanya dengan menetapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan PNBP atas perusahaan asing seperti Freeport, Cevron, perusahaan asing yang memperoleh proyek pengerjaan reklamasi laut Jakarta, dan lainnya. Sebab, negara asing telah memperoleh keuntungan besar atas kekakayaan negara ini. Untuk itu, wajar bila mereka memberikan yang lebih pada bangsa ini, terutama untuk meningkatkan PNBP negara.

Kelima, kebijakan menaikan biaya STNK, BBM non subsidi, dan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL) dapat dilakukan, namun perlu waktu dan tidak pada tahun yang sama. Sebab, dampak ekonomi yang akan ditimbulkan sangat memberatkan warga negara. Kebijakan kenaikan perlu dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap. Selama 5 tahun pemerintahan, perlu dirancang kebijakan kenaikan apa saja yang perlu dilakukan. Pemerintah perlu memprediksi keperluhan negara atas kebijakan yang diambil. Agar dampaknya tidak besar, maka kebijakan kenaikan tak perlu diwacanakan. Sebab, tatkala diwacanakan, kenaikan harga pasar mulai merangkak. Tatkala kebijakan dilakukan, kembali harga pasar merangkak pula, jadi, secara realitas, setiap kebijakan negara menaikan objek yang berhubungan dengan warga negara, bersamaan harga pasar mengalami 2 kali kenaikan pula. Kondisi ini akan semakin mempersulit kehidupan warga negara.

Keenam, pemerintah perlu secara bijak menjelaskan kepada warga negara atas kebijakan yang diambil. Sosialisasi yang langsung diberikan oleh penentu kebijakan dengan bahasa dan logika yang bisa diterima oleh mayoritas warga negara akan jauh lebih meminimalkan timbulnya keresahan warga negara.

Ketujuh, tatkala kebijakan menaikkan biaya STNK, BBM non subsidi, dan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL), seharusnya pada waktu bersamaan pemerintah perlu memperlihatkan kepada warga negara kehidupan yang efisien. Jangan sampai kebijakan menaikkan beberapa komponen keperluan warga negara guna meningkatkan PNBP, namun pada waktu bersamaan pemerintah memperlihatkan kehidupan yang mewah dengan pengeluaran yang terindikasi pemborosan. Tatkala negara memang sedang berada dalam kondisi sulit, maka seluruh komponen bangsa harus hidup dalam kesederhanaan. Pola pembangunan perlu menitikberatkan pada kebijakan prioritas utama yang sangat vital. Sementara pembangunan yang bukan prioritas, sebaiknya ditunda terlebih dahulu.

Agaknya, langkah yang arif, bijaksana, dan berpikir komprehensif sangat diperlukan sebelum suatu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil. Sebab, cost ekonomi dan politik yang diakibatkan akan sangat terasa. Perlu langkah cerdas dan mencerdaskan guna gerak langkah pembangunan seiring dengan kesejahteraan anak bangsa. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.***        

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer