Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pertanyaan yang perlu jadi bahasan bersama adalah perlukah sebenarnya kita membentuk suatu badan baru yang nota bene memerlukan anggaran tersendiri sebagai lembaga negara yang berbentuk badan dalam situasi pemerintah sedang berjuang gonjang-ganjing dalam pengelolaan APBN terkait dalam hal sisi pendapatan dan pengeluaran? Pertanyaan lanjutan adalah apakah tidak cukupkah untuk mengatasi permasalahan saat ini terkait berita hoax dan permasalahan peretas bisa diantisipasi melalui peran dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)? Lanjut dengan pertanyaan tambahan lagi, apakah dengan adanya beberapa badan atau lembaga seperti: Badan Cyber Deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan Cyber Crime di Kepolisian RI, masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang dianggap serius saat inikah?
Pernahkah terpikir oleh kita, dalam zaman modern ini, untuk menghancurkan sebuah negara tidak perlu lagi menembakan rudal peluru kendali dengan biaya miliaran dolar AS, namun cukup dengan serangan siber yang tidak terlihat dan bahkan tidak berjejak, bisa melumpuhkan suatu negara dan bahkan bisa bangkrut dalam waktu singkat. Begitulah riskan dan rentannya pertahanan dan keamanan suatu negara bila tidak dilengkapi dengan sistem keamanan dan pertahanan dari bidang siber.
Apakah pembentukan BSN menggunakan momentum adanya dugaan kasus dengan hebohnya adanya tuduhan dari Obama (Presiden AS) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang diduga terlibat sebagai bagian dari pihak yang melakukan peretasan terhadap email dan website dari para petinggi Partai Demokrat di AS, sehingga menjadikan para pemilih Hillary Clinton beralih kepada Donald Trump? Ya, memang masalah peretasan yang dilakukan oleh para hackers ini tidak memilih negara besar atau adidaya, namun dengan peretasan, semua bisa terjadi dengan mengabaikan etika dan integritas.
Bahkan info dari web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo menginformasikan bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran sekitar 800 ribuan situs atas laporan dari pihak masyarakat yang dirugikan.
Menarik untuk disimak, begitulah tentang rencana pembentukan Badan Siber Nasional atau BSN yang menurut Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan media elektronik. Info yang dirilis dari Kemenko Polhukam bahwa BSN ini akan diresmikan dalam bulan Januari ini juga dan segera mengkoordinasikan Badan Cyber Deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan Cyber Crime di Kepolisian RI. Namun perlu dicatat bahwa tugas BSN yang sangat strategis adalah menjaga ketahanan dan pertahanan NKRI secara utuh dalam bentuk serangan siber secara sistematis, dan tidak terlewatkan menjaga keutuhan NKRI dalam kaitan maraknya berita hoax saat ini, yang dikhawatirkan bisa merusak kerukunan dan keutuhan bangsa secara utuh.
Disebutkan dalam rilis Kemenko Polhukam RI tersebut bahwa Badan Siber Nasional segera diresmikan segera dalam waktu dekat ini di Januari di tengah maraknya berita atau kabar hoax pada berbagai media sosial dan juga situs-situs tertentu. Pihak pemerintah telah memandang situasi dan kondisi penyebaran kabar sesat alias hoax melalui internet dan media sosial dianggap sudah pada kadar yang melewati batas toleransi etika dalam hidup dan berkehidupan di ranah yang berazaskan budaya ketimuran yang saling harga- menghargai. Disebutkan dalam rilis tersebut bahwa salah satu peran dan tugas dari Badan Siber Nasional akan dan memilah berita hoax dan maupun berita yang mengandung unsur provokasi. Sehingga nantinya diharapkan pihak masyarakat atau publik dapat teredukasi dengan sendirinya mana berita-berita yang layak dan memenuhi kaidah jurnalistik. Dimuat juga dalam rilis itu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja dan terstruktur menggunakan celah kebebasan informasi untuk menyebar fitnah dan menanamkan kebencian antar-kelompok di masyarakat, termasuk paham terorisme dan penyebaran paham radikalisme. Namun perlu ditanyakan, apakah nanti tugas dari BSN hanya mengurusi berita hoax sajakah?
Penulis akan mengajak untuk melirik sejenak kebelakang tentang ancaman yang sangat strategis akibat peretasan yang berdampak pada kerugian triliunan rupiah. Contoh pertama adalah “lumpuhnya suatu negara oleh ulah hackersâ€, terjadi pada negara Estonia di Eropa Timur pada tahun 2007 yang lalu, di mana hackers menyerang website resmi pihak pemerintah. Serangan hakcers ini menyerang website Presiden sampai dengan website para menteri dikacaukan dan bahkan ada yang hilang tuntas, alias memang dihapus total. Penyerangan dari hackers ini juga menghantam dunia perbankan dan bahkan secara hitungan finansial, dengan tidak adanya data-data dari dunia perbankan, menjadikan negara Estonia lumpuh dalam kisaran 3 mingguan di bidang bisnis.
Dalam kurun waktu 3 mingguan itulah di Estonia saat itu, sangat mencekam, dan tidak ada akses internet dan jaringan komunikasi sudah pasti terputus, dan yang lebih parah lagi kejadian ini merebak kepada sistem distribusi bahan bakar dan distribusi jaringan listrik yang selama ini dikendali secara canggih melalui jaringan internet. Bisa dibayangkan saat itu negara Estonia benar-benar lumpuh total akibat adanya serangan hackers yang sangat terstruktur, masif dan sistematis tersebut. Sejak kejadian itu Pemerintah Estonia yang sejak awal sudah membuat berbagai aksi untuk melawan hal ini, akhirnya mengalokasikan uang negara dalam jumlah yang sangat luar biasa besarnya untuk urusan keamanan siber di Estonia. Kejadian di Estonia ini, oleh pihak Pemerintah Estonia menuding bahwa Rusia lah yang menjadi otak dari peretasan di Estonia tersebut, walaupun tidak bisa dibuktikan secara konkret. Kejadian di Estonia ini sampai saat ini menjadi bahan diskusi di berbagai negara, di mana adanya kelemahan dan celah dalam hal sistem siber, maka bisa-bisa suatu negara bisa menuju suatu kebangkrutan dan kelumpuhan dari kegiatan perekonomiannya.
Contoh kedua adalah kasus besar untuk “melumpuhkan Iran akibat peretasan dari aksi hacker Amerikaâ€. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2006. Masih segar dalam ingatan kita, bahwa program senjata nuklir Iran sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat dan bahkan Iran dikenakan embargo ekonomi kala itu. Berbagai langkah peringatan telah diulang berkali-kali pada Iran yang disampaikan oleh AS, namun Iran tetap besar kepala dan ke-pede-an dalam mengembangkan industri uraniumnya dan roket -roket nuklir. Sudah dapat ditebak bahwa pihak AS dengan menggunakan teknologi canggih tanpa bekas melakukan serangan siber untuk membobol sistem pertahanan nuklir Iran. Serangan AS tersebut bisa mengobok-obok dan bahkan merusak secara sistem nuklir Iran secara tersistem. Kejadian ini tidak pernah diakui oleh Iran bahwa peretasan itu adalah akibat ulah dari AS dan untuk mengalihkan malu dan kelemahan yang ada, pihak Iran malah menuding pihak ahli IT-nya lah yang melakukan kesalahan fatal. Tak berjejak, begitulah peretasan yang dilakukan pihak AS terhadap proyek nuklir Iran dan pihak Iran pun tidak pernah mau mengakui hal itu karena tidak berbekas dan lenyap senyap tadi.
Contoh ketiga adalah “peretasan pada Sony Entertainment di Amerika Serikatâ€. Kejadiannya pada tahun 2014. Kasus ini kisah nyata dan cukup mencenggangkan di mana hampir semua data rahasia perusahaan hilang. Yang paling heboh adalah hilangnya salah satu produk teranyarnya saat itu yaitu film komedi tentang kisah percobaan pembunuhan Presiden Korea Utara Kim Jon Un hilang dan sehingga ya batal tayang. Akibat dari tidak diputarnya film komedi tersebut sebenarnya bisa disebut kejadian biasa-biasa saja, namun yang menjadi masalah atas insiden peretasan tersebut adalah bocornya email pribadi dari para petinggi perusahaan serta banyak dokumen penting lainnya. Dampak dari peretasan email para pemimpin Sony tersebut menjadikan para petinggi di perusahaan tersebut kala itu harus legowo turun jabatan setelah beberapa email pribadi para pimpinan Sony yang berisi hujatan dan bahkan olok-olok kepada Presiden Obama dipublikasikan ke publik. Kala itu bagaikan kebakaran jenggot, pihak AS entah benar atau tidak, atau juga bisa saja untuk menutup malunya, langsung menuding pihak Korea Utara di balik kejadian peretasan itu. Sampai saat ini memang tidak terungkap secara jelas, siapa dan mengapa terjadi kasus peretasan pada Sony Entertainment di Amerika Serikat tersebut.
Contoh terakhir adalah “beberapa kejadian serangan siber pada lembaga penting beberapa negaraâ€. Sekitar tahun 2009 Pemerintah Jerman mendapat 900 serangan terhadap sistem komputer mereka. Pada awal 2011, serangan meningkat menjadi 1.600 kali. Kondisi ini membuat pemerintah Jerman memutuskan untuk membuka pusat perang siber nasional. Jepang sebagai negara pencipta produk teknologi canggih dan terkini, tidak luput dari serang siber. Jepang pada 2011 dihantam cukup banyak serangan siber, termasuk serangan terhadap sistem komputer parlemen Jepang dan pemerintah provinsi. Uniknya secara bersamaan sistem komputer di kantor-kantor kedutaan besar dan konsulat Jepang di sembilan negara terinfeksi sejenis virus pada pertengahan tahun 2001 tersebut. Banyaknya kasus penyerangan siber menjadikan Pemerintah Jepang mengembangkan sebuah virus komputer yang dapat melacak asal usul dari mana serangan siber itu berrmula, dan mematahkan serangan tersebut. Semacam program virus untuk penangkal serangan di dunia maya tersebut memerlukan anggaran jutaan yen.
Dari uraian hanya beberapa contoh konkret namun cukup menyeramkan dampak serangan dari peretas pada suatu negara ataupun perusahaan multinasional, maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, jadi perlukah adanya Badan Siber Nasional (BSN)?
Kita intip beberapa negara maju lainnya yang lebih awal mengantisipasi dan sangat menyadari bahwa perang siber adalah jauh lebih berbahaya dibandingkan perang nuklir. Kita mulai dengan AS, dan ternyata Amerika Serikat (AS) sendiri sudah mempunyai sejak lama, National Security Agency (NSA). Negara tetangga kita yang cukup maju, Singapura telah meresmikan Singapore Infocomm Technology Security Authority (SITSA). Indonesia sebenarnya sudah memunyai ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center). Fungsinya memang banyak keterbatasan dan berinduk kepada Kemenkominfo dan sebagai kanal pelaporan dan tindakan selanjutnya. Indonesia memang perlu sekali sejenis Badan Siber Nasional yang bisa meyiapkan sistem yang mampu mengantisipasi dari setiap serangan siber, sehingga mampu menahan serangan siber selanjutnya.
Salah satu tugas BSN yang juga sangat strategis adalah menjaga sektor vital seperti industri energi. Pertamina, SKK Migas dan PLN, dalam pengoperasian operasionalnya ini tidak memakai sistem internet publik dan memakai private network bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi. Tugas BSN mengkoordinasikan mereka agar bila terjadi serangan siber, BSN bisa langsung bertindak. Di sinilah letak urgensi dan perbedaan BSN dengan ID-SIRTII, di mana BSN bisa langsung bertindak dan tindaklanjut.
Digitalisasi di Indonesia adalah keniscayaan, namun bila tidak dibarengi oleh pengamanan siber, malah akan menjadi bumerang. Dari berbagai survei diperoleh data sebanyak sekitar 80 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Sebagian besar memiliki rekening, kartu kredit dan juga biodata di internet. Bila ini tidak diamankan, maka suatu ketika menjadi target serangan dari para hackers yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini lambat laun keutuhan dari NKRI secara utuh akan terganggu dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pun akan terasa rapuh terhadap adanya ancaman serang siber.
Pernahkah di Indonesia terjadi kisah mirip seperti di Estonia kah? Di industri perbankan Indonesia, dari berbagai informasi dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam 1 hari saja terjadi kerugian miliaran rupiah pada perbankan akibat ulah para peretas tersebut, namun uniknya jarang sekali yang mau melaporkan kejadian dan bahkan besaran kerugian tersebut pada pihak regulator maupun otoritas. Diduga dengan dilaporkan malah akan menimbulkan adanya risiko reputasi dan risiko strategis, sehingga masyarakat publik akan kurang percaya pada bank tersebut. Namun saat ini kesadaran dari pihak perbankan sudah sangat berkembang ke arah yang lebih baik dengan memperkuat sistem teknologinya dengan kerangkan IT Security yang mampu menangkal serangan siber tersebut. Ya walaupun belum semua bank yang melakukan hal tersebut, namun tingkat kesadaran akan IT Security sudah jauh lebih banik dibandingkan 3 atau 4 tahun yang lalu.
Dari penjelasan di atas, maka BSN bukanlah hanya lembaga yang hanya mengurusi berita hoax, namun ada yang lebih penting dan strategis yaitu mengamankan sistem ketahanan dan pertahanan dari sisi siber yang komprehensif dan pada akhirnya tentu untuk keutuhan NKRI secara keseluruhan. Jadi perlu kita dukung.***
Pernahkah terpikir oleh kita, dalam zaman modern ini, untuk menghancurkan sebuah negara tidak perlu lagi menembakan rudal peluru kendali dengan biaya miliaran dolar AS, namun cukup dengan serangan siber yang tidak terlihat dan bahkan tidak berjejak, bisa melumpuhkan suatu negara dan bahkan bisa bangkrut dalam waktu singkat. Begitulah riskan dan rentannya pertahanan dan keamanan suatu negara bila tidak dilengkapi dengan sistem keamanan dan pertahanan dari bidang siber.
Apakah pembentukan BSN menggunakan momentum adanya dugaan kasus dengan hebohnya adanya tuduhan dari Obama (Presiden AS) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang diduga terlibat sebagai bagian dari pihak yang melakukan peretasan terhadap email dan website dari para petinggi Partai Demokrat di AS, sehingga menjadikan para pemilih Hillary Clinton beralih kepada Donald Trump? Ya, memang masalah peretasan yang dilakukan oleh para hackers ini tidak memilih negara besar atau adidaya, namun dengan peretasan, semua bisa terjadi dengan mengabaikan etika dan integritas.
Bahkan info dari web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo menginformasikan bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran sekitar 800 ribuan situs atas laporan dari pihak masyarakat yang dirugikan.
Menarik untuk disimak, begitulah tentang rencana pembentukan Badan Siber Nasional atau BSN yang menurut Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan media elektronik. Info yang dirilis dari Kemenko Polhukam bahwa BSN ini akan diresmikan dalam bulan Januari ini juga dan segera mengkoordinasikan Badan Cyber Deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan Cyber Crime di Kepolisian RI. Namun perlu dicatat bahwa tugas BSN yang sangat strategis adalah menjaga ketahanan dan pertahanan NKRI secara utuh dalam bentuk serangan siber secara sistematis, dan tidak terlewatkan menjaga keutuhan NKRI dalam kaitan maraknya berita hoax saat ini, yang dikhawatirkan bisa merusak kerukunan dan keutuhan bangsa secara utuh.
Disebutkan dalam rilis Kemenko Polhukam RI tersebut bahwa Badan Siber Nasional segera diresmikan segera dalam waktu dekat ini di Januari di tengah maraknya berita atau kabar hoax pada berbagai media sosial dan juga situs-situs tertentu. Pihak pemerintah telah memandang situasi dan kondisi penyebaran kabar sesat alias hoax melalui internet dan media sosial dianggap sudah pada kadar yang melewati batas toleransi etika dalam hidup dan berkehidupan di ranah yang berazaskan budaya ketimuran yang saling harga- menghargai. Disebutkan dalam rilis tersebut bahwa salah satu peran dan tugas dari Badan Siber Nasional akan dan memilah berita hoax dan maupun berita yang mengandung unsur provokasi. Sehingga nantinya diharapkan pihak masyarakat atau publik dapat teredukasi dengan sendirinya mana berita-berita yang layak dan memenuhi kaidah jurnalistik. Dimuat juga dalam rilis itu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja dan terstruktur menggunakan celah kebebasan informasi untuk menyebar fitnah dan menanamkan kebencian antar-kelompok di masyarakat, termasuk paham terorisme dan penyebaran paham radikalisme. Namun perlu ditanyakan, apakah nanti tugas dari BSN hanya mengurusi berita hoax sajakah?
Penulis akan mengajak untuk melirik sejenak kebelakang tentang ancaman yang sangat strategis akibat peretasan yang berdampak pada kerugian triliunan rupiah. Contoh pertama adalah “lumpuhnya suatu negara oleh ulah hackersâ€, terjadi pada negara Estonia di Eropa Timur pada tahun 2007 yang lalu, di mana hackers menyerang website resmi pihak pemerintah. Serangan hakcers ini menyerang website Presiden sampai dengan website para menteri dikacaukan dan bahkan ada yang hilang tuntas, alias memang dihapus total. Penyerangan dari hackers ini juga menghantam dunia perbankan dan bahkan secara hitungan finansial, dengan tidak adanya data-data dari dunia perbankan, menjadikan negara Estonia lumpuh dalam kisaran 3 mingguan di bidang bisnis.
Dalam kurun waktu 3 mingguan itulah di Estonia saat itu, sangat mencekam, dan tidak ada akses internet dan jaringan komunikasi sudah pasti terputus, dan yang lebih parah lagi kejadian ini merebak kepada sistem distribusi bahan bakar dan distribusi jaringan listrik yang selama ini dikendali secara canggih melalui jaringan internet. Bisa dibayangkan saat itu negara Estonia benar-benar lumpuh total akibat adanya serangan hackers yang sangat terstruktur, masif dan sistematis tersebut. Sejak kejadian itu Pemerintah Estonia yang sejak awal sudah membuat berbagai aksi untuk melawan hal ini, akhirnya mengalokasikan uang negara dalam jumlah yang sangat luar biasa besarnya untuk urusan keamanan siber di Estonia. Kejadian di Estonia ini, oleh pihak Pemerintah Estonia menuding bahwa Rusia lah yang menjadi otak dari peretasan di Estonia tersebut, walaupun tidak bisa dibuktikan secara konkret. Kejadian di Estonia ini sampai saat ini menjadi bahan diskusi di berbagai negara, di mana adanya kelemahan dan celah dalam hal sistem siber, maka bisa-bisa suatu negara bisa menuju suatu kebangkrutan dan kelumpuhan dari kegiatan perekonomiannya.
Contoh kedua adalah kasus besar untuk “melumpuhkan Iran akibat peretasan dari aksi hacker Amerikaâ€. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2006. Masih segar dalam ingatan kita, bahwa program senjata nuklir Iran sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat dan bahkan Iran dikenakan embargo ekonomi kala itu. Berbagai langkah peringatan telah diulang berkali-kali pada Iran yang disampaikan oleh AS, namun Iran tetap besar kepala dan ke-pede-an dalam mengembangkan industri uraniumnya dan roket -roket nuklir. Sudah dapat ditebak bahwa pihak AS dengan menggunakan teknologi canggih tanpa bekas melakukan serangan siber untuk membobol sistem pertahanan nuklir Iran. Serangan AS tersebut bisa mengobok-obok dan bahkan merusak secara sistem nuklir Iran secara tersistem. Kejadian ini tidak pernah diakui oleh Iran bahwa peretasan itu adalah akibat ulah dari AS dan untuk mengalihkan malu dan kelemahan yang ada, pihak Iran malah menuding pihak ahli IT-nya lah yang melakukan kesalahan fatal. Tak berjejak, begitulah peretasan yang dilakukan pihak AS terhadap proyek nuklir Iran dan pihak Iran pun tidak pernah mau mengakui hal itu karena tidak berbekas dan lenyap senyap tadi.
Contoh ketiga adalah “peretasan pada Sony Entertainment di Amerika Serikatâ€. Kejadiannya pada tahun 2014. Kasus ini kisah nyata dan cukup mencenggangkan di mana hampir semua data rahasia perusahaan hilang. Yang paling heboh adalah hilangnya salah satu produk teranyarnya saat itu yaitu film komedi tentang kisah percobaan pembunuhan Presiden Korea Utara Kim Jon Un hilang dan sehingga ya batal tayang. Akibat dari tidak diputarnya film komedi tersebut sebenarnya bisa disebut kejadian biasa-biasa saja, namun yang menjadi masalah atas insiden peretasan tersebut adalah bocornya email pribadi dari para petinggi perusahaan serta banyak dokumen penting lainnya. Dampak dari peretasan email para pemimpin Sony tersebut menjadikan para petinggi di perusahaan tersebut kala itu harus legowo turun jabatan setelah beberapa email pribadi para pimpinan Sony yang berisi hujatan dan bahkan olok-olok kepada Presiden Obama dipublikasikan ke publik. Kala itu bagaikan kebakaran jenggot, pihak AS entah benar atau tidak, atau juga bisa saja untuk menutup malunya, langsung menuding pihak Korea Utara di balik kejadian peretasan itu. Sampai saat ini memang tidak terungkap secara jelas, siapa dan mengapa terjadi kasus peretasan pada Sony Entertainment di Amerika Serikat tersebut.
Contoh terakhir adalah “beberapa kejadian serangan siber pada lembaga penting beberapa negaraâ€. Sekitar tahun 2009 Pemerintah Jerman mendapat 900 serangan terhadap sistem komputer mereka. Pada awal 2011, serangan meningkat menjadi 1.600 kali. Kondisi ini membuat pemerintah Jerman memutuskan untuk membuka pusat perang siber nasional. Jepang sebagai negara pencipta produk teknologi canggih dan terkini, tidak luput dari serang siber. Jepang pada 2011 dihantam cukup banyak serangan siber, termasuk serangan terhadap sistem komputer parlemen Jepang dan pemerintah provinsi. Uniknya secara bersamaan sistem komputer di kantor-kantor kedutaan besar dan konsulat Jepang di sembilan negara terinfeksi sejenis virus pada pertengahan tahun 2001 tersebut. Banyaknya kasus penyerangan siber menjadikan Pemerintah Jepang mengembangkan sebuah virus komputer yang dapat melacak asal usul dari mana serangan siber itu berrmula, dan mematahkan serangan tersebut. Semacam program virus untuk penangkal serangan di dunia maya tersebut memerlukan anggaran jutaan yen.
Dari uraian hanya beberapa contoh konkret namun cukup menyeramkan dampak serangan dari peretas pada suatu negara ataupun perusahaan multinasional, maka kita bertanya kepada diri kita sendiri, jadi perlukah adanya Badan Siber Nasional (BSN)?
Kita intip beberapa negara maju lainnya yang lebih awal mengantisipasi dan sangat menyadari bahwa perang siber adalah jauh lebih berbahaya dibandingkan perang nuklir. Kita mulai dengan AS, dan ternyata Amerika Serikat (AS) sendiri sudah mempunyai sejak lama, National Security Agency (NSA). Negara tetangga kita yang cukup maju, Singapura telah meresmikan Singapore Infocomm Technology Security Authority (SITSA). Indonesia sebenarnya sudah memunyai ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center). Fungsinya memang banyak keterbatasan dan berinduk kepada Kemenkominfo dan sebagai kanal pelaporan dan tindakan selanjutnya. Indonesia memang perlu sekali sejenis Badan Siber Nasional yang bisa meyiapkan sistem yang mampu mengantisipasi dari setiap serangan siber, sehingga mampu menahan serangan siber selanjutnya.
Salah satu tugas BSN yang juga sangat strategis adalah menjaga sektor vital seperti industri energi. Pertamina, SKK Migas dan PLN, dalam pengoperasian operasionalnya ini tidak memakai sistem internet publik dan memakai private network bekerja sama dengan jaringan telekomunikasi. Tugas BSN mengkoordinasikan mereka agar bila terjadi serangan siber, BSN bisa langsung bertindak. Di sinilah letak urgensi dan perbedaan BSN dengan ID-SIRTII, di mana BSN bisa langsung bertindak dan tindaklanjut.
Digitalisasi di Indonesia adalah keniscayaan, namun bila tidak dibarengi oleh pengamanan siber, malah akan menjadi bumerang. Dari berbagai survei diperoleh data sebanyak sekitar 80 juta penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Sebagian besar memiliki rekening, kartu kredit dan juga biodata di internet. Bila ini tidak diamankan, maka suatu ketika menjadi target serangan dari para hackers yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini lambat laun keutuhan dari NKRI secara utuh akan terganggu dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara pun akan terasa rapuh terhadap adanya ancaman serang siber.
Pernahkah di Indonesia terjadi kisah mirip seperti di Estonia kah? Di industri perbankan Indonesia, dari berbagai informasi dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam 1 hari saja terjadi kerugian miliaran rupiah pada perbankan akibat ulah para peretas tersebut, namun uniknya jarang sekali yang mau melaporkan kejadian dan bahkan besaran kerugian tersebut pada pihak regulator maupun otoritas. Diduga dengan dilaporkan malah akan menimbulkan adanya risiko reputasi dan risiko strategis, sehingga masyarakat publik akan kurang percaya pada bank tersebut. Namun saat ini kesadaran dari pihak perbankan sudah sangat berkembang ke arah yang lebih baik dengan memperkuat sistem teknologinya dengan kerangkan IT Security yang mampu menangkal serangan siber tersebut. Ya walaupun belum semua bank yang melakukan hal tersebut, namun tingkat kesadaran akan IT Security sudah jauh lebih banik dibandingkan 3 atau 4 tahun yang lalu.
Dari penjelasan di atas, maka BSN bukanlah hanya lembaga yang hanya mengurusi berita hoax, namun ada yang lebih penting dan strategis yaitu mengamankan sistem ketahanan dan pertahanan dari sisi siber yang komprehensif dan pada akhirnya tentu untuk keutuhan NKRI secara keseluruhan. Jadi perlu kita dukung.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

