Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Kini gaji guru SMA/ SMK dialihkan ke Pemprov Riau. Untuk tahap awal Pemprov Riau telah mengucurkan lebih dari Rp30 miliar untuk membayar gaji 8.022 guru di SMA/SMK se-Riau.
Masalahnya tidak hanya soal gaji guru ANS, ternyata jumlah guru non-PNS, ada dari honorer Pemkab/Pemko ada pula honor sekolah, jumlhanya cukup banyak. Tentunya akan menyedot dana APBD Riau. Pemprov tidak mau menerima seluruhnya guru honorer bulat-bulat. Pihak Disdik Provinsi akan menyeleksi ulang, melihat keperluan guru di masing-masing sekolah.
Yang menjadi pertanyaan, bukankah selama ini, guru-guru honor itu diperlukan dan bekerja sesuai dengan keperluan tenaga pendidik di sekolah mereka? Lalu mengapa harus diseleksi lagi? Muncul kekhawatiran, bahwa mereka akan tergusur, bahkan yang jelas gaji mereka terancam telat bayar, sebab belum ada anggarannya.
Lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah dunia pendidikan, termasuk di dalamnya, anak didik, guru dan seluruh komponen pendidikan. Seharusnya masalah ini dilihat dengan jernih, tidak dilihat dari sisi anggaran saja. Sebab, membangun negeri bukan hanya gedung, tetapi sumber daya manusia.
Riau sebagai negeri yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, minimal dibandingkan provinsi tetangga lebih beruntung. Sudah sepantasnya tidak lagi mempersoalkan anggaran pendidikan. Jangan dianggap dana untuk pendidikan hilang sia-sia, ini merupakan investasi masa depan yang lebih baik.
Ada ungkapan, jika biaya menyekolah anak di provinsi tetangga (Sumbar dan Sumut) jauh lebih murah dibandingkan di Riau. Ini menjadi pukulan bagi seluruh stakeholder di Riau, mengapa biaya pendidikan di â€negeri di bawah minyak di atas minyak†ini lebih mahal. Artinya negeri ini sudah sepatutnya menganggarkan dana yan g lebih untuk pendidikan.
Untuk itu, kasus guru honor (Non-PNS) di seluruh SMA/ SMK di Riau harus diselesaikan segera. Jangan takut menganggarkan dana untuk kepentingan pendidikan. Lebih baik mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih, daripada menyerahkan sisa anggaran (Silpa) ke pusat setiap tahun.
Kadang kita selalu berhemat-hemat dalam mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (pendidikan), namun di sisi lain kita longgar untuk anggaran belanja aparatur, seperti anggaran kunjungan, baju dinas dan lainnya.
Politik anggaran ini sangat berpengaruh pada pendidikan. Jika pemerintah tidak pro-pendidikan, maka dunia pendidikan dengan sendirinya akan lemah. Kasus peralihan wewenang guru SMA/ SMK ini sangat riskan, bisa membuat dunia pendidikan, khususnya tingkat menengah menurun kualitasnya.
Entah apa politik pendidikan mengapa guru-guru SMA/SMK yang selama ini sudah nyaman mendapatkan gaji dari kabupaten/ kota, kini mendadak harus dialihkan ke provinsi, secara nasional. Makanya Undang-undang No23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah digugat oleh Ketua Komite SMAN 4 Surabaya Bambang Soenarko, Ketua Komite SMPN 1 Surabaya yang juga wali murid SMAN 5 Surabaya Enny Ambarsari, Radian Jadid dan Wiji Lestari dan MK pun mengabulkan gugatannya.
Dunia pendidikan pun terganggu. Misalnya Pemkab Bengkalis, sebagai kabupaten kaya, mereka mampu menganggarkan pendidikan yang lebih dibandingkan kabupaten lainnya di negeri ini, terpaksa melepas semua kebijakan untuk SMA/ SMK di Bengkalis. Jika saja keputusan MK membolehkan Pemkab menganggarkan untuk dunia pendidikan di tingkat SMA/ SMK, lagi-lagi sudah terlambat, sebab anggaran sudah ketok palu.
Inilah potret politik pendidikan di negeri ini. Dunia pendidikan ditumpangi banyak kepentingan.***
Masalahnya tidak hanya soal gaji guru ANS, ternyata jumlah guru non-PNS, ada dari honorer Pemkab/Pemko ada pula honor sekolah, jumlhanya cukup banyak. Tentunya akan menyedot dana APBD Riau. Pemprov tidak mau menerima seluruhnya guru honorer bulat-bulat. Pihak Disdik Provinsi akan menyeleksi ulang, melihat keperluan guru di masing-masing sekolah.
Yang menjadi pertanyaan, bukankah selama ini, guru-guru honor itu diperlukan dan bekerja sesuai dengan keperluan tenaga pendidik di sekolah mereka? Lalu mengapa harus diseleksi lagi? Muncul kekhawatiran, bahwa mereka akan tergusur, bahkan yang jelas gaji mereka terancam telat bayar, sebab belum ada anggarannya.
Lagi-lagi yang akan menjadi korban adalah dunia pendidikan, termasuk di dalamnya, anak didik, guru dan seluruh komponen pendidikan. Seharusnya masalah ini dilihat dengan jernih, tidak dilihat dari sisi anggaran saja. Sebab, membangun negeri bukan hanya gedung, tetapi sumber daya manusia.
Riau sebagai negeri yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, minimal dibandingkan provinsi tetangga lebih beruntung. Sudah sepantasnya tidak lagi mempersoalkan anggaran pendidikan. Jangan dianggap dana untuk pendidikan hilang sia-sia, ini merupakan investasi masa depan yang lebih baik.
Ada ungkapan, jika biaya menyekolah anak di provinsi tetangga (Sumbar dan Sumut) jauh lebih murah dibandingkan di Riau. Ini menjadi pukulan bagi seluruh stakeholder di Riau, mengapa biaya pendidikan di â€negeri di bawah minyak di atas minyak†ini lebih mahal. Artinya negeri ini sudah sepatutnya menganggarkan dana yan g lebih untuk pendidikan.
Untuk itu, kasus guru honor (Non-PNS) di seluruh SMA/ SMK di Riau harus diselesaikan segera. Jangan takut menganggarkan dana untuk kepentingan pendidikan. Lebih baik mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih, daripada menyerahkan sisa anggaran (Silpa) ke pusat setiap tahun.
Kadang kita selalu berhemat-hemat dalam mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia (pendidikan), namun di sisi lain kita longgar untuk anggaran belanja aparatur, seperti anggaran kunjungan, baju dinas dan lainnya.
Politik anggaran ini sangat berpengaruh pada pendidikan. Jika pemerintah tidak pro-pendidikan, maka dunia pendidikan dengan sendirinya akan lemah. Kasus peralihan wewenang guru SMA/ SMK ini sangat riskan, bisa membuat dunia pendidikan, khususnya tingkat menengah menurun kualitasnya.
Entah apa politik pendidikan mengapa guru-guru SMA/SMK yang selama ini sudah nyaman mendapatkan gaji dari kabupaten/ kota, kini mendadak harus dialihkan ke provinsi, secara nasional. Makanya Undang-undang No23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah digugat oleh Ketua Komite SMAN 4 Surabaya Bambang Soenarko, Ketua Komite SMPN 1 Surabaya yang juga wali murid SMAN 5 Surabaya Enny Ambarsari, Radian Jadid dan Wiji Lestari dan MK pun mengabulkan gugatannya.
Dunia pendidikan pun terganggu. Misalnya Pemkab Bengkalis, sebagai kabupaten kaya, mereka mampu menganggarkan pendidikan yang lebih dibandingkan kabupaten lainnya di negeri ini, terpaksa melepas semua kebijakan untuk SMA/ SMK di Bengkalis. Jika saja keputusan MK membolehkan Pemkab menganggarkan untuk dunia pendidikan di tingkat SMA/ SMK, lagi-lagi sudah terlambat, sebab anggaran sudah ketok palu.
Inilah potret politik pendidikan di negeri ini. Dunia pendidikan ditumpangi banyak kepentingan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

