Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Satu kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam setiap analisis sosial politik kontemporer adalah betapa penggunaan dan artikulasi (ke)bahasa(an) menempati posisi penting. Akhir-akhir ini pemahaman lewat wacana bahasa (language discourse) semakin diakui pentingnya, terutama setelah muncul pasca-modernisme dan pasca-strukturalisme dalam kancah filsafat dan epistemologi modern. Baginya, bahasa dan praktek kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial politik. Belakangan, semakin disadari betapa bahasa —dalam dirinya— tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi penggelaran (deployment) berbagai macam kuasa. Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu ruang (space) tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan juga hegemoni tandingan (counter hegemony) terjadi.
Melihat sedemikian pentingnya, penciptaan dan pemilihan struktur bahasa sebagai upaya pelanggengan kekuasaan, maka tidak berlebihan bila kekuasaan Orde Baru dengan lihai menancapkan dominasinya ke dalam ruang gerak masyarakat melalui hegemoni bahasa yang direproduksi secara terus-menerus untuk kepentingan ideologis dan politis. Sejak awal pemerintahannya, politik kekuasaan Orde Baru, telah menancapkan pengaruhnya lewat hegemoni bahasa sehingga menjelmakan dirinya menjadi rezim tafsir dan bahasa, yang menolak munculnya tafsir baru di luar realitas negara (state).
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam hegemoni bahasa yang diparektikkan oleh kekuasaan Orde Baru disebabkan oleh beroperasinya semacam prinsip logosentrisme pemikiran di dalam struktur-struktur kekuasaan, yakni klaim akan adanya hakikat atau kebenaran yang pasti benar yang melandasi pikiran, bahasa dan tindak-tanduk (bernegara dan berbangsa). Setiap pemikiran dan tindakan seolah-olah harus selalu didudukkan dalam bingkai tafsiran bahasa dominan negara dalam satu-satunya klaim atas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Parahnya, kecenderungan logosentrisme di dalam pemikiran dan penciptaan struktur bahasa politik diantaranya ditandai dengan beroperasinya semacam prinsip oposisi binner yaitu sebuah struktur bahasa, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dibangun oleh pasangan-pasangan konsep yang saling berseberangan, yang hubungannya dianggap sebagai satu harga mati yang tidak dapat disentuh (untouchable). Pola oposisi binner ini selalu menggunakan kategorial baku, di mana tafsiran negara (state) menjadi sebuah mainstream kebenaran. Negara Orde Baru, kemudian, memang tampil sebagai juru tafsir satu-satunya atas realitas sosial lewat bahasa yang diciptakan.
Struktur politik Orde Baru pada hakikatnya dibangun oleh pasangan-pasangan konsep oposisi binner —dengan bahasa sebagai media dominasi dan kekuasaan— yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Pasangan-pasangan konsep seperti misalnya; Pancasilais dan antipancasilais, abdi pembangunan dan anti pembangunan, komponen bangsa dan perusuh, konstitusional dan inkonstitusional, pahlawan dan pembangkang, pendukung Orde Baru dan sisa-sia PKI, progresif dan subversif, aparat pemerintah dan oknum tidak bertanggung jawab, dan sebagainya adalah sekelumit bahasa yang selalu direproduksi oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya demi atas nama stabilitas nasional dari ancaman apapun.
Dalam perspektif kesejarahan, pola oposisi binner ini sesungguhnya dimainkan dengan jargon-jargon yang sengaja direproduksi untuk mempengaruhi struktur kognitif masyarakat atau rakyat Indonesia agar kemudian mudah digerakan dan didominasi melalui prosesi hegemoni. Langkah awal yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru untuk menciptakan panggung kekuasaannya sebagai arena bersih, stabil dan tertib. Penanaman citra buruk (stigamatig) atas pemerintahan Orde Lama sebagai periode chaos dan penuh kekacauan adalah langkah utama yang dilakukan pendukung kekuasaan Orde Baru, sehingga garis batas dengan era sebelumnya seolah ditampakkan jelas. Pembunuhan massa dalam skala raksasa pada tahun 1965/1966 justru dimanfaatkan secara psikologis untuk mempengaruhi struktur kognitif masyarakat atas realitas kekuasaan Orde Lama. Berbagai fenomena kekerasan yang terjadi di akhir pemerintahan Orde Lama dimaklumkan sebagai akibat logis dari kekacauan Orde Lama dan bukan awal dari yang baru.
Beberapa kosa kata diproduksi dan kemudian direproduksi secara terus menerus untuk melegitimasi kekuasaannya. Jargon “bersih lingkungan†misalnya, yang tidak hanya berkonotosai kebersihan lingkungan fisik, tetapi diberi makna spesifik, yakni bersihnya seorang warga dari anasir-anasir ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Istilah tersebut benar-benar ditanamkan secara melembaga agar masyarakat steril dari berbagai “ideologi“ yang tidak sesuai dengan tafsiran mainstream negara (state). Peringatan berkala tentang bahaya subversi dari fundamentalisme Islam dan komunis serta penggunaan Litsus dan penataraan P-4 adalah wujud praksis dari keinginan untuk me-ideologi-kan jargon “bersih lingkungan“ tersebut. Penggunaan terminologi “bahaya laten“ komunis PKI senantiasa dipolitisasi sedemikian rupa agar warga negara senantiasa waspada dan tidak terpengaruh.
Pada paruh tahun 1980-an, negara memproduksi kosa kata “organisasi tanpa bentuk“ (OTB) sebagai hantu yang harus diwaspadai oleh masyarakat, dan agar masyarakat tetap berada pada garis koordinasi negara sebagai juru selamat sekaligus tafsir atas (kebenaran) realitas. Gerakan OTB kemudian direproduksi oleh Orde Baru sebagai ancaman atas kekuasaan, karena memang saat itu gerakan yang dinamakan OTB oleh negara berupaya untuk melakukan dekonstruksi atas model kekuasaan yang dipraktikkan Orde Baru. Ironisnya, berkembang semacam stigmatig bahwa OTB adalah bagian dari bahaya laten komunis yang dianggap tidak pernah mati dari ruang yang bernama negara Indonesia.
Di bagian lain, negara Orde Baru juga memproduksi kosa kata “penataan†dan “normalisasiâ€, seiring dengan tuntutan efesiensi pembangunan, penataan sistem kelembagaan sosial-politik dijalankan. Hal ini kemudian dimulai dengan penataan ideologi negara, dengan mulai digulirkannya jargon “azas tunggal’. Sebab, diyakini oleh negara Orde Baru bahwa kekacauan masa lalu dipandang sebagai akibat dan konflik ideologis yang tumbuh subur dalam semangat sekatarianisme politik aliran. Menyertai upaya ini diluncurkanlah istilah normalisasi, di mana banyak anggota kelompok tertentu dalam masyarakat yang dianggap potensial dalam merawankan stabilitas tidak lagi memperoleh status sebagai subyek politik yang normal dalam negara. Kemudian jargon ini dimasukkan dalam kebijakan di kampus melalui jargon “Normalisasi Kehidupan Kampus†(NKK), sebagai upaya untuk meminimalisir keterlibatan politik mahasiswa, karena dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik kekuasaan Orde Baru.
Pada perkembangan lebih lanjut, praktik hegemoni bahasa Orde Baru juga ditanamkan melalui selogan-selogan dan verbalisme yang menjadi tempat penampungan katarsir mimpi-mimpi dari sebuah dunia yang dibayangkan. Di desa-desa dan kota-kota digelar semboyan sebagai langugae games yang menunjukkan tekad penghuninya untuk merealisasikan apa yang menjadi doktrin pembangunan. Mulai dari “Jakarta Tegar Berimanâ€, “Bandung Berhiberâ€, “Semarang Kota Atlasâ€, “Yogya Berhati Nyamanâ€, dan sebagainya, sertya Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera), Sapta Pesona dan sebagainya. Slogan-slogan tersebut bertebaran di sudut-sudut kota, meski realitas empirik cenderung bertolak belakang dengan apa yang (ingin) dibayangkan.
Berdasar pada berbagai kosa kata yang cenderung bombastis ini, terlihat betapa Orde Baru kurang begitu hati-hati dalam memperlakukan politik kebahasaan. Di satu sisi, dalam dokumen-dokumen formal kita bisa melihat tebaran istilah yang mengimbau ke arah ketertiban, kesatuan dan kemajuan bangsa, seperti istilah; azas tunggal, wawasan nusantara, SDM, tinggal landas, disiplin nasional, instrospeksi dan mawas diri, keterbukaan, dan sebagainya. Tetapi dalam praktik politik sehari-hari, Orde Baru justru terlalu banyak mengobral kata-kata yang menjurus ke arah pertentangan, permusuhan, kekacauan dan semangat sektarian, seperti misalnya; istilah anti pembangunan, ekstrem kanan-ekstrem kiri, GPK, SARA, OTB, bersih diri, oknum, pri-nonpri, subversi, menunggangi, adu domba, kecemburuan sosial dan sebagainya.
Produksi sekaligus reproduksi kosa kata sebagai alat untuk hegemoni bahasa ini sengaja diciptakan oleh kekuasaan Orde Baru untuk mempengaruhi ranah struktur kognitif masyarakat. Selain untuk mengadakan rekayasa kepatuhan aktif, kekuasaan Orde Baru berupaya untuk membungkam kemungkinan terjadinya ancaman atas stabilitas kekuasaan yang dimiliki. Memang harus diakui bahwa belakangan menjelang kejatuhannya, terjadi migrasi politik Orde Baru dari pola otoritarianisme ke pola hegemonik melalui penciptaan istilah-istilah. Beberapa kosa kata sengaja disebar dan diintervensikan dalam struktur kesadaran masyarakat agar masyarakat kemudian mempunyai tabungan emosi terhadap segala bentuk stigmatik yang dibuat negara melalui kata-kata tersebut.
Kesadaran kognitif masyarakat (yang dikuasai) kemudian disesaki dengan berbagai ragam kosa kata stereotype terhadap berbagai komunitas atau orang yang selama ini dianggap keluar dari ‘jalan lurus’nya negara. Artinya, setiap kekuatan di luar mainstream negara selalu diberikan kosa kata stigmatig agar kemudian orang benci dan mengharamkannya. Kelihatannya, usaha tersebut belakangan ini menunjukkan keberhasilannya, tatkala wacana stimatig atas sebuah kekuatan saat ini mulai dimunculkan kembali. Hal ini berarti bahwa tabungan emosi tersebut berhasil terakumulai dan tinggal dihitung saja bunganya.
Dengan demikian, bahasa mempunyai keterlibatan secara penuh dalam relasi dominasi kekuasaan. Ia menjadi sarana paling efektif untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan, terbukti selama 32-an tahun kekuasaan Orde Baru mampu menancapkan kuku kekuasaanya tanpa ada ancaman dan goyangan yang berarti. Tidak berlebihan bila Jurgen Habermas mengatakan language is also a medium of domination and power.***
Melihat sedemikian pentingnya, penciptaan dan pemilihan struktur bahasa sebagai upaya pelanggengan kekuasaan, maka tidak berlebihan bila kekuasaan Orde Baru dengan lihai menancapkan dominasinya ke dalam ruang gerak masyarakat melalui hegemoni bahasa yang direproduksi secara terus-menerus untuk kepentingan ideologis dan politis. Sejak awal pemerintahannya, politik kekuasaan Orde Baru, telah menancapkan pengaruhnya lewat hegemoni bahasa sehingga menjelmakan dirinya menjadi rezim tafsir dan bahasa, yang menolak munculnya tafsir baru di luar realitas negara (state).
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam hegemoni bahasa yang diparektikkan oleh kekuasaan Orde Baru disebabkan oleh beroperasinya semacam prinsip logosentrisme pemikiran di dalam struktur-struktur kekuasaan, yakni klaim akan adanya hakikat atau kebenaran yang pasti benar yang melandasi pikiran, bahasa dan tindak-tanduk (bernegara dan berbangsa). Setiap pemikiran dan tindakan seolah-olah harus selalu didudukkan dalam bingkai tafsiran bahasa dominan negara dalam satu-satunya klaim atas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Parahnya, kecenderungan logosentrisme di dalam pemikiran dan penciptaan struktur bahasa politik diantaranya ditandai dengan beroperasinya semacam prinsip oposisi binner yaitu sebuah struktur bahasa, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang dibangun oleh pasangan-pasangan konsep yang saling berseberangan, yang hubungannya dianggap sebagai satu harga mati yang tidak dapat disentuh (untouchable). Pola oposisi binner ini selalu menggunakan kategorial baku, di mana tafsiran negara (state) menjadi sebuah mainstream kebenaran. Negara Orde Baru, kemudian, memang tampil sebagai juru tafsir satu-satunya atas realitas sosial lewat bahasa yang diciptakan.
Struktur politik Orde Baru pada hakikatnya dibangun oleh pasangan-pasangan konsep oposisi binner —dengan bahasa sebagai media dominasi dan kekuasaan— yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Pasangan-pasangan konsep seperti misalnya; Pancasilais dan antipancasilais, abdi pembangunan dan anti pembangunan, komponen bangsa dan perusuh, konstitusional dan inkonstitusional, pahlawan dan pembangkang, pendukung Orde Baru dan sisa-sia PKI, progresif dan subversif, aparat pemerintah dan oknum tidak bertanggung jawab, dan sebagainya adalah sekelumit bahasa yang selalu direproduksi oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya demi atas nama stabilitas nasional dari ancaman apapun.
Dalam perspektif kesejarahan, pola oposisi binner ini sesungguhnya dimainkan dengan jargon-jargon yang sengaja direproduksi untuk mempengaruhi struktur kognitif masyarakat atau rakyat Indonesia agar kemudian mudah digerakan dan didominasi melalui prosesi hegemoni. Langkah awal yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru untuk menciptakan panggung kekuasaannya sebagai arena bersih, stabil dan tertib. Penanaman citra buruk (stigamatig) atas pemerintahan Orde Lama sebagai periode chaos dan penuh kekacauan adalah langkah utama yang dilakukan pendukung kekuasaan Orde Baru, sehingga garis batas dengan era sebelumnya seolah ditampakkan jelas. Pembunuhan massa dalam skala raksasa pada tahun 1965/1966 justru dimanfaatkan secara psikologis untuk mempengaruhi struktur kognitif masyarakat atas realitas kekuasaan Orde Lama. Berbagai fenomena kekerasan yang terjadi di akhir pemerintahan Orde Lama dimaklumkan sebagai akibat logis dari kekacauan Orde Lama dan bukan awal dari yang baru.
Beberapa kosa kata diproduksi dan kemudian direproduksi secara terus menerus untuk melegitimasi kekuasaannya. Jargon “bersih lingkungan†misalnya, yang tidak hanya berkonotosai kebersihan lingkungan fisik, tetapi diberi makna spesifik, yakni bersihnya seorang warga dari anasir-anasir ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Istilah tersebut benar-benar ditanamkan secara melembaga agar masyarakat steril dari berbagai “ideologi“ yang tidak sesuai dengan tafsiran mainstream negara (state). Peringatan berkala tentang bahaya subversi dari fundamentalisme Islam dan komunis serta penggunaan Litsus dan penataraan P-4 adalah wujud praksis dari keinginan untuk me-ideologi-kan jargon “bersih lingkungan“ tersebut. Penggunaan terminologi “bahaya laten“ komunis PKI senantiasa dipolitisasi sedemikian rupa agar warga negara senantiasa waspada dan tidak terpengaruh.
Pada paruh tahun 1980-an, negara memproduksi kosa kata “organisasi tanpa bentuk“ (OTB) sebagai hantu yang harus diwaspadai oleh masyarakat, dan agar masyarakat tetap berada pada garis koordinasi negara sebagai juru selamat sekaligus tafsir atas (kebenaran) realitas. Gerakan OTB kemudian direproduksi oleh Orde Baru sebagai ancaman atas kekuasaan, karena memang saat itu gerakan yang dinamakan OTB oleh negara berupaya untuk melakukan dekonstruksi atas model kekuasaan yang dipraktikkan Orde Baru. Ironisnya, berkembang semacam stigmatig bahwa OTB adalah bagian dari bahaya laten komunis yang dianggap tidak pernah mati dari ruang yang bernama negara Indonesia.
Di bagian lain, negara Orde Baru juga memproduksi kosa kata “penataan†dan “normalisasiâ€, seiring dengan tuntutan efesiensi pembangunan, penataan sistem kelembagaan sosial-politik dijalankan. Hal ini kemudian dimulai dengan penataan ideologi negara, dengan mulai digulirkannya jargon “azas tunggal’. Sebab, diyakini oleh negara Orde Baru bahwa kekacauan masa lalu dipandang sebagai akibat dan konflik ideologis yang tumbuh subur dalam semangat sekatarianisme politik aliran. Menyertai upaya ini diluncurkanlah istilah normalisasi, di mana banyak anggota kelompok tertentu dalam masyarakat yang dianggap potensial dalam merawankan stabilitas tidak lagi memperoleh status sebagai subyek politik yang normal dalam negara. Kemudian jargon ini dimasukkan dalam kebijakan di kampus melalui jargon “Normalisasi Kehidupan Kampus†(NKK), sebagai upaya untuk meminimalisir keterlibatan politik mahasiswa, karena dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik kekuasaan Orde Baru.
Pada perkembangan lebih lanjut, praktik hegemoni bahasa Orde Baru juga ditanamkan melalui selogan-selogan dan verbalisme yang menjadi tempat penampungan katarsir mimpi-mimpi dari sebuah dunia yang dibayangkan. Di desa-desa dan kota-kota digelar semboyan sebagai langugae games yang menunjukkan tekad penghuninya untuk merealisasikan apa yang menjadi doktrin pembangunan. Mulai dari “Jakarta Tegar Berimanâ€, “Bandung Berhiberâ€, “Semarang Kota Atlasâ€, “Yogya Berhati Nyamanâ€, dan sebagainya, sertya Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera), Sapta Pesona dan sebagainya. Slogan-slogan tersebut bertebaran di sudut-sudut kota, meski realitas empirik cenderung bertolak belakang dengan apa yang (ingin) dibayangkan.
Berdasar pada berbagai kosa kata yang cenderung bombastis ini, terlihat betapa Orde Baru kurang begitu hati-hati dalam memperlakukan politik kebahasaan. Di satu sisi, dalam dokumen-dokumen formal kita bisa melihat tebaran istilah yang mengimbau ke arah ketertiban, kesatuan dan kemajuan bangsa, seperti istilah; azas tunggal, wawasan nusantara, SDM, tinggal landas, disiplin nasional, instrospeksi dan mawas diri, keterbukaan, dan sebagainya. Tetapi dalam praktik politik sehari-hari, Orde Baru justru terlalu banyak mengobral kata-kata yang menjurus ke arah pertentangan, permusuhan, kekacauan dan semangat sektarian, seperti misalnya; istilah anti pembangunan, ekstrem kanan-ekstrem kiri, GPK, SARA, OTB, bersih diri, oknum, pri-nonpri, subversi, menunggangi, adu domba, kecemburuan sosial dan sebagainya.
Produksi sekaligus reproduksi kosa kata sebagai alat untuk hegemoni bahasa ini sengaja diciptakan oleh kekuasaan Orde Baru untuk mempengaruhi ranah struktur kognitif masyarakat. Selain untuk mengadakan rekayasa kepatuhan aktif, kekuasaan Orde Baru berupaya untuk membungkam kemungkinan terjadinya ancaman atas stabilitas kekuasaan yang dimiliki. Memang harus diakui bahwa belakangan menjelang kejatuhannya, terjadi migrasi politik Orde Baru dari pola otoritarianisme ke pola hegemonik melalui penciptaan istilah-istilah. Beberapa kosa kata sengaja disebar dan diintervensikan dalam struktur kesadaran masyarakat agar masyarakat kemudian mempunyai tabungan emosi terhadap segala bentuk stigmatik yang dibuat negara melalui kata-kata tersebut.
Kesadaran kognitif masyarakat (yang dikuasai) kemudian disesaki dengan berbagai ragam kosa kata stereotype terhadap berbagai komunitas atau orang yang selama ini dianggap keluar dari ‘jalan lurus’nya negara. Artinya, setiap kekuatan di luar mainstream negara selalu diberikan kosa kata stigmatig agar kemudian orang benci dan mengharamkannya. Kelihatannya, usaha tersebut belakangan ini menunjukkan keberhasilannya, tatkala wacana stimatig atas sebuah kekuatan saat ini mulai dimunculkan kembali. Hal ini berarti bahwa tabungan emosi tersebut berhasil terakumulai dan tinggal dihitung saja bunganya.
Dengan demikian, bahasa mempunyai keterlibatan secara penuh dalam relasi dominasi kekuasaan. Ia menjadi sarana paling efektif untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan, terbukti selama 32-an tahun kekuasaan Orde Baru mampu menancapkan kuku kekuasaanya tanpa ada ancaman dan goyangan yang berarti. Tidak berlebihan bila Jurgen Habermas mengatakan language is also a medium of domination and power.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

