Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Suara Lirih di Ujung Telepon

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Tiga hari menjelang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para guru di Kabupaten Kuantan Singingi, 11/1/ 2017 lalu,  telepon genggam saya berdering selepas Salat Ashar. Dari catatan panggilan masuk ternyata yang menelepon adalah ibunda tercinta, yang juga merupakan salah satu “korban” dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak membayar tunjangan profesi guru/sertifikasi untuk September, Oktober, November dan Desember 2016. Dengan percakapan dalam bahasa Kuansing (Gunung Toar) ibunda menyampaikan kepada saya “...mex, kami bisuak hari abaka tanggal saboleh, kan demo kakantuau bupati..” (...mex kami besok hari Rabu tanggal 11, akan demo ke kantor bupati...) begitu kira-kira salah satu bagian dari isi telepon ibunda pada sore itu. Suara lirih ibunda di ujung telepon pada sore hari itu, merupakan representasi dari 2.512 orang  guru yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang menuntut hak mereka yang tidak dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Problem ini sekaligus merupakan ujian berat bagi Pemerintahan Mursini-Halim (MH) yang belum genap berusia satu tahun.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para guru di Kabupaten Kuantan Singingi boleh jadi merupakan manifestasi dari kekecewaan mereka terhadap hak konstitusional mereka yang tidak dibayarkan oleh negara (baca: Pemda Kuantan Singingi), karena sampai tutup anggaran tahun 2016, hak mereka berupa uang sertifikasi  yang konon kabarnya belum dibayar Pemda adalah 4 bulan. Dari berbagai pemberitaan yang beredar di media jawaban terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan guru di Kabupaten Kuantan Singingi ini, Pemkab Kuansing melalui Sekretaris Daerah, akan melakukan pembayaran kekurangan dana sertifikasi tersebut, pada APBD tahun 2017. Pernyataan Sekda ini, menjadi harapan baru bagi ribuan guru.

Aspek Hukum
Terkait dengan sertifikasi guru yang belum dibayarkan ini, menarik untuk dikaji secara hukum. Berdasarkan berita, menurut Sekdakab persoalan terkait dengan dana sertifikasi guru tahun 2016, disebabkan oleh kelebihan dana transfer dari pusat, sehingga Kemenkeu mengehentikannya, hal ini didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di mana sejak tahun 2012 hingga 2015 dana sertifikasi yang ditransfer pusat selalu berlebih. Sisanya bisa mencapai Rp6 miliar sampai Rp 7 miliar. Menurut Sekda sisa dana 2012 sampai dengan tahun 2015 tersebut digunakan oleh Pemkab Kuansing untuk pembangunan sarana fisik bidang pendidikan. Sehingga atas dasar hal tersebut di atas, untuk triwulan ketiga 2016 pemerintah pusat tidak lagi melakukan transfer ke Pemkab Kuansing. Di sinilah starting point persoalan hukumnya menarik untuk dikaji, maka dari paradigma ilmu pengetahuan terkait dengan studi hukum keuangan negara.   

Dilihat dari studi hukum keuangan negara, maka penyaluran dana sertifikasi guru ini terkait erat dengan studi keuangan negara dalam perspektif administrasi negara, di mana kalau keuangan negara ditilik dari aspek administrasi negara, maka kajiannya berhubungan dengan bagaimana kekuasaan eksekutif dalam menggunakan keuangan negara. Terkait dengan tunjang profesi guru, kalau dilihat dari sumber/asal keuangannya, maka dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kewenangannya melakat pada Menteri Keuangan Republik Indonesia, di mana mekanisme pengelolaanya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang dalam ilmu perundang-undangan masuk dalam kualifikasi beleids regel (peraturan kebijakan). Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan uang  Tunjangan Profesi Guru harus tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila dilacak ketentuan yuridis terkait dengan pengaturan mekanisme pengelolaan dana tunjangan profesi guru, maka dari 2012 sampai dengan tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan dana Tunjangan Profesi Guru terdiri atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No41/PMK.07/2013, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No61/PMK.07/2014, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No187/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Karakteristik Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pegelolaan Tunjang Profesi Guru, masuk dalam kategori norma hukum  yang bersifat einmahlig yakni norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu, norma hukum itu selesai. Kalau dibaca dalam Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana diutarakan di atas, semua ketentuan terkait dengan tunjangan profesi guru dalam hal terdapat sisa dana transfer untuk tunjangan profesi guru, seperti misalnya dalam  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No61/PMK.07/2014 dalam Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa “TP Guru PNSD yang ada pada tahun sebelumnya yang terdapat pada rekening kas umum daerah menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran TP Guru PNSD”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4)  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No61/PMK.07/2014  tersebut, maka penggunaan dana tunjangan profesi guru selain untuk kesejahteraan guru, berpotensi mengandung unsur a buse of power (penggunaan kewenangan lain dari maksud diberikannya kewenangan), karena secara hakiki dana tunjangan profesi guru absolut merupakan hak konstitusional para guru yang merupakan amanat undang-undang. Selanjutnya terkait dengan akan dilakukannya pembayaran sisa tunjangan profesi guru melalui APBD, hal ini secara yuridis menjadi pertanyaan, karena sumber dana tunjangan guru bersumber dari APBN, bagaimana mungkin ditutupi memakai dana APBD, kalaupun misalnya hal ini diperbolehkan, oleh lembaga yang berwenang, maka tidak berarti akan menghilangkan pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan dana tunjangan profesi guru yang bersumber dari APBN tersebut.

Angket DPRD
Dilihat dari aspek hukum tata negara, terkait dengan polemik dana tunjangan profesi guru ini, DPRD memiliki authority untuk menggunakan fungsi pengawasan, karena telah berdampak luas terhadap kinerja guru di Kabupaten Kuansing, yang secara tidak langsung juga berdampak terhadap proses belajar mengajar peserta didik di Kabupaten Kuansing, oleh karena itu, berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (3) UU No 23/2014 DPRD dapat menggunakan hak angket, di mana hak angket merupakan hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemkab/Pemko yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita berharap agar DPRD menggunakan instrumen hak angket ini, karena hanya dengan demikian tuan-tuan yang merupakan wakil rakyat yang terhormat akan mampu menjawab suara lirih diujung telepon tersebut.***         

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer