Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bukti Tenaga Kerja Asing Ilegal Ada di Negeri Ini

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Isu tenaga kerja asing ilegal terus bergulir. Memang ada yang berusaha menenangkan dan menampik isu tersebut. Tapi fakta berbicara. Tenaga kerja asing ilegal memang nyata ada di negara yang kita cintai ini, Indonesia.

Baru-baru ini pihak imigrasi mengamankan belasan tenaga kerja asing di kawasan tambang emas Cigudeg, Kabupaten Bogor. Di kawasan ini ada beberapa bangunan yang memang menampung TKA, khususnya tenaga kerja asal Cina. Jumlahnya diperkirakan ratusan orang, tapi yang ditangkap imigrasi hanya 12. Kebanyakan dari mereka masih sempat melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Lima bilik semacam asrama pegawai ditemukan tidak berpenghuni. Tapi di dalamnya masih ada berbagai barang asal Cina, seperti sumpit, hingga makanan kemasan bertuliskan bahasa Mandarin.

Pada pertengahan tahun lalu, empat orang warga negara asing juga ditemukan menjadi pekerja di wilayah pertambangan rakyat Kalimantan Tengah. Keempatnya bekerja dengan menggunakan izin kunjungan wisata.

Kasus tenaga kerja asing ilegal juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Terutama di kawasan industri yang investornya dari luar negeri.  Tapi pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berusaha menenangkan. Menaker memang mengakui ada tenaga kerja asing di tanah air. Tapi 2016 bukanlah, tahun paling banyak TKA-nya. Pada 2016 lalu ada 74.183 TKA. Jumlah itu lebih kecil dibanding 2011, yang mencapai 77.307 orang.

Itu jumlah yang tercatat di kementerian. Artinya TKA yang terdaftar dan memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang.  Peraturan mewajibkan seorang tenaga kerja asing memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan diduduki. Tenaga kerja asing juga diharuskan mengantongi sertifikat kompetensi atau berpengalaman bekerja di bidang yang sama paling kurang lima tahun. Bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA juga diwajibkan memegang  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

 Bagaimana dengan yang tidak terdaftar. Tidak ada yang tahu pasti jumlahnya. Sebab tenaga kerja asing golongan ini masuk ke Indonesia dengan menggunakan kunjungan wisata. Indonesia memang memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2016 yang membebaskan warga 169 negara berkunjung ke Indonesia bebas visa. Sebelumnya hanya ada 45 negara. Dengan aturan itu, juga mengatur masa tinggal warga negara asing di Indonesia, selamat 30 hari.

 Tujuannya baik. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia dan menambah devisa negara. Ternyata inilah yang dimanfaatkan oknum yang mengejar keuntungan semata. Tidak memikirkan kepentingan bangsa, yang penting menguntungkan dirinya. Memasukkan tenaga kerja asing dengan modal kunjungan wisata.

Perlu perhatian serius. Terutama lembaga yang terkait langsung. Imigrasi, Menteri Ketenagakerjaan, bahkan masyarakat umum. Sebab tenaga kerja asing ilegal di Bogor bisa jadi bukan yang terakhir. Akan selalu ada oknum yang berusaha mendapatkan keuntungan. Apalagi ada indikasi  tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia di bawah sponsor. TKA memang sengaja dikoordinir masuk dan bekerja di Bumi Pertiwi.

 Sebagai warga negara, masyarakat berkewajiban memantau dan melaporkan ke pihak berwenang jika ada tenaga kerja asing yang dicurigai. Tidak perlu bertindak sendiri. Biar lembaga berwenang yang bertindak.

Kita berharap pemerintah tidak menutup mata dan mencari pembenaran bahwa isu yang beredar tidak benar. Bukti-bukti sudah ada. Diperlukan langkah konkret mengendalikan dan mengatasi masalah yang sudah menimbulkan keresahan ini. Langkah Komisi I DPR dengan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa juga patut dipertimbangkan pengambil kebijakan. Sebab bebas visa ternyata tidak hanya menyuburkan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, tapi juga menghilangkan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pemerintah tidak perlu malu merevisi aturan yang sudah dikeluarkan jika memang tidak banyak manfaat yang didapatkan. Utamakan kepentingan masyarakat dan kedaulatan negara.***


Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer