Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Awal tahun musim panas telah memasuki pertengahan bulan. Biasanya musim-musim seperti ini dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk membuka lahan dengan cara paling murah yakni membakar.
Pengalaman bertahun-tahun menghadapi hal ini Riau secara umum dan Pemkab khususnya jangan sampai kecolongan lagi. Harus ada langkah-langkah antisipasi konkret menghadapi kemungkinan bencana asap ini agar jangan terulang lagi. Upaya keras Pemprov Riau ketika hutan di Inhu terbakar perlu diapresiasi. Petugas menemukan barak-barak baru pekerja ilegal yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan. Musim panas awal tahun selalu menjadi titik awal bencana asap mulai marak. Kita semua harus bertekad jangan terulang lagi. Kenyataannya di lapangan hal itu masih terjadi.
Di Rohil bahkan Pemkab Rohul menetapkan status siaga darurat bencana asap, akibat kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) mulai 16 Januari 2017 hingga 31 Mei 2017. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rohul, Aceng Herdiana ST MT menuturkan, penetapan status siaga darurat bencana asap di Rohul karena sejak sepuluh hari terakhir terpantau ada beberapa titik panas atau hotspot, dampak Karhutla di beberapa kecamatan. Sepuluh hari terakhir terpantau ada titik panas akibat kebakaran lahan dan hutan. Inilah alasannya ditetapkan siaga bencana asap.
Alasan lain penetapan bencana asap juga setelah melihat indikator dari informasi BMKG, bahwa hingga akhir April 2017, diperkirakan curah hujan rendah. Hal ini tentunya memicu potensi Karlahut di beberapa kecamatan.
Penetapan status bencana ini juga berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan Pemprov Riau dipimpin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, diwakili Sekdaprov Riau, Danrem 031, Dan Lanal, Dan Lanud, serta seluruh kepala BPBD Kabupaten/ Kota se Riau serta stakeholder lain. Sekali lagi ini perlu kita apresiasi. Dampak kabut asap sangat merugikan. Dampak ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi Rp20 triliun.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan angka itu didasarkan pada data tahun lalu. Terungkap bahwa kerugian akibat kabut asap 2014 yang dihitung selama tiga bulan dari Februari sampai April hanya dari Provinsi Riau mencapai Rp20 triliun. Namun dari jumlah wilayah yang terkena serta tingkat keparahan kabut asap yang terjadi tahun ini, Sutopo memperkirakan jumlah kerugian kali ini akan lebih besar.
Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap tahun lalu terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Perhitungan ekonomi tersebut berdasar pada angka produk domestik regional bruto (PDRB) bulanan masing-masing provinsi, dan membandingkan jumlah regulernya dengan pemasukan provinsi pada bulan-bulan terjadi kabut asap.
Ada beberapa provinsi yang perhitungan kerugiannya dilakukan berdasarkan PDRB bulan Agustus dan provinsi lain pada bulan September, tergantung bulan-bulan di mana jumlah hotspot (titik api) terdeteksi paling banyak, begitu pula asapnya.
Produk domestik regional bruto, menurut Sutopo, akan mencatat perputaran uang dalam suatu daerah. Jumlah penerbangan yang gagal terbang, hotel, industri makanan, kontrak bisnis yang batal, atau berkurangnya wisatawan akan tercermin dalam data PDRB. Namun angka kerugian finansial ini belum memasukkan elemen kerugian dari sisi pengeluaran atau dampak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati, atau perhitungan emisi gas rumah kaca. BNPB ketika itu sampai menganggarkan Rp385 miliar untuk pemadaman lahan dan hutan yang terbakar. Kita tak ingin lagi uang sebesar itu terbuang percuma hanya karena hutan terbakar lagi dan lagi. Harus dicegah sejak dini. Semoga.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

