Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepastian Hukum Perkebunan Ilegal

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - UPAYA menjaga iklim investasi itu adalah kepastian hukum. Tanpa itu, investasi bisa macet dan mengganggu perekonomian. Jika bicara Riau, investasi yang termasuk terbesar itu adalah perkebunan kelapa sawit. Lebih dari dua juta hektare. Terluas di Indonesia. Ternyata, dari 2 juta lebih itu, separuhnya bermasalah. Sebagian besarnya ilegal. Tercantum di izin seribu hektare tapi di lapangan bisa ekspansi sampai puluhan ribu hektare. Dari sisi investasi pembangunan kebunnya menggembirakan. Tapi dari sisi pendapatan negara, bisa rugi tak terkira karena yang ilegal itu tentu tidak membayar pajak.

    Sebanyak 33 perusahaan perkebunan yang dituduh Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan DPRD Riau memiliki luasan lahan yang ditanam ilegal. Di antaranya juga keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang juga ilegal. Pabriknya ada tapi perkebunan inti atau plasmanya tidak ada. Dalam aturan pabrik semacam ini tidak dibolehkan. Karena tidak dibolehkan, tentu tidak terdaftar.

Tidak terdaftar tentu pula tidak membayar pajak. Temuan Pansus ini kemudian ditindaklanjuti oleh Koalisi Rakyat Riau (KKR) yang di dalamnya terdapat sejumlah NGO dengan melaporkan ke Polda Riau.

Temuan Pansus dan pelaporan ini tentu bisa menggangu iklim investasi. Perusahaan perkebunan yang sudah beroperasi dan tiap pekan memanen begitu banyak tandan buah segar sawit bisa jadi merasa terganggu. Lebih jauhnya, bisa juga dikatakan mengubah sikap calon investor yang ingin masuk ke Riau. Seolah-olah berinvestasi di Riau akan selalu diganggu oleh dewan atau NGO. Berbagai tuduhan bisa dialamatkan. Apakah asumsi ini benar?

Benar atau tidaknya bukankah lebih baik kembali ke konsep dasar kepastian hukum itu. Giring para investor itu untuk mendapatkan kepastian hukum yang legal dan lega. Untuk perusahaan yang dituduh ini, bukankah lebih baik dipastikan secepatnya apakah mereka bersalah atau tidak?

Jika bersalah bukankah dalam hukum ada yang namanya pertimbangan materil. Hukum akan didera sesuai keadilannya. Jika memang ada sebagian yang terbukti ilegal, berikan saja putusan untuk dikenakan denda lalu kemudian berikan kepastian status lahan itu. Atau paling pahitnya dihutankan kembali. Kepastian hukum ini harus dilakukan secara cepat tanpa bertele-tele yang bisa saja diasumsikan publik ada permainan di baliknya.

Jangan biarkan oknum bermain dalam masalah ini yang pada ujungnya akan membuat investor benar-benar takut. Negara harus menjaga pendapatannya dengan memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan yang sudah menanamkan investasinya. Perusahaan akan tenang menjalankan aktivitas produksinya jika hal itu bisa dijamin oleh pemerintah. Lakukan pemetaan lahan secara benar dan usut secara transparan peruntukkannya yang ilegal. Jika seluruh pendapatan dari sektor perkebunan ini bisa dimaksimalkan, pendapatan negara tentu akan lebih terdongrak.

Berkaca dari temuan Pansus DPRD Riau itu yang menduga perkebunan ilegal sebabkan ruginya negara sekitar 2,5 triliun, jika masuk dalam pendapatan negara akan bisa membangun berapa banyak sekolah. Itu baru 33 perusahaan dari total 700 lebih perusahaan perkebunan di Riau ini. Maka sekali lagi, percepat kepastian hukum bagi investasi yang telah ada supaya kemaslahatan masyarakat bisa lebih baik dari tanah airnya sendiri.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer