Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pemberlakuan sistem otonomi daerah, memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri. Pemekaran kecamatan merupakan wilayah adminstratif baru yang mengurusi berbagai bidang mulai dari pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur. Gambaran itu memperlihatkan kepada kita bahwa struktur-fungsi yang harus dibangun untuk perkembangan dan kemajuan Kecamatan Bandar Laksamana. Hal ini meliputi di berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta pertahanan dan keamanan. Kamis 9 Februari 2017 diresmikan oleh Bupati Bengkalis, daerah Bandar Laksamana sebagai Kecamatan Baru bagian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Harapan yang Dikejar dan Hasil yang Didapat
Pemekaran wilayah dipandang sebagai suatu terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pendekatan: Pertama, Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas dan terukur. Pendekatan ini melalui keberadaan Kecamatan Bandar Laksamana sebagai wilayah pemerintahan yang baru diasumsikan bahwa akan mempermudahkan urusan pelayanan dibandingkan dengan pemerintahan induk yang memiliki cakupan wilayah lebih luas. Keberadaan Kecamatan Bandar Laksamana tentu diharapkan memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal yang tersedia.
Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Pendekatan ini memberikan ruang kepada Kecamatan Bandar Laksamana untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang selama ini tidak tergali. Produksi, konsumsi dan distribusi menjadi prinsip ekonomi yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi masyarakat secara umum. Sehingga mampu memberdayakan sumber ekonomi yang ada mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, ekonomi kreatif, usaha kecil menengah hingga kepada industri yang berbasis pada produksi yang lebih besar.
Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal dan informal. Kecamatan Bandar Laksamana, memiliki peluang ini untuk merekrut masyarakat dalam mengisi pos-pos pemerintahan di berbagai bidang baik ditinjau dari aspek politik hingga bagi-bagi kekuasaan.
Secara lebih runtut, pada umumnya pemekaran Kecamatan Bandar Laksamana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar pemekaran daerah ini dapat memenuhi visi dan tujuannya. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: Faktor organisasi dan manajemen, dampak bahwa peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen berpengaruh pada kualitas pembangunan. Mulai dari sumber daya aparatur, sumber daya masyarakat, sumber daya organisasi perangkat, sarana dan prasarana dasar. Ini menjadi PR tersendiri terkait keterbatasan SDM aparatur, organisasi perangkat dan sarana prasarana.
Faktor sosial ekonomi. Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat guna menjawab potensi lokal yang dimiliki bisa dalam bentuk ekonomi kreatif, usaha kecil menengah bahkan industri yang lebih besar lagi. Di sinilah peran masyarakat ekonomi untuk memainkan peranan produksi, konsumsi dan distribusi sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Misalnya potensi pariwisata yang dapat ditumbuhkembangkan di wilayah kecamatan, disamping pemerintah menciptakan peranan infrastruktur dasar masyarakat harus lebih peka menjawab potensi-potensi yang ada mampu dikembangkan.
Faktor kualitas pelayanan publik. Ini berawal dari keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efektif dan efisien karena masyarakat dapat langsung dan dekat mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Dengan keterjangkauan pelayanan semakin dekat maka kualitas pelayanan harus seiring dengan penguatan penyelenggaraan pemerintah. Misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi, informasi komunikasi, kependudukan dan lainnya harus secara kualitas dan jumlah mengalami peningkatan.
Faktor tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan ini harus dimulai dari prinsip kemampun kompetensi aparatur yang dimiliki daerah untuk memulai proses pembangunan wilayah kecamatan. Misalnya menempatkan jabatan camat kepada orang yang memang memiliki kompetensi secara keilmuan dan berpengalaman dalam pengelolaan pemerintah sehingga pelayanan publik yang dicita-citakan.
Faktor sosial budaya. Faktor ini memberikan gambaran dari segi perilaku masyarakat maupun simbol pembangunan. Dengan kemajuan zaman di bidang teknologi informasi, ini harus menjadi pemicu terbentuk masyarakat berkarakter sesuai dengan nilai sosial budaya yang dianut. Misalnya menguatkan peran aktif kelembagaan adat dalam membentuk kultur sosial dalam kehidupan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur yang berlambangkan simbol kebudayaan baik dari gedung dan infrastruktur pembangunan lainnya yakni simbol budaya melayu yang menjadi khas pembangunan daerah.
Faktor responsif. Pemekaran daerah harus mendorong pemerintah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat dilihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan yang harus dapat berkembang secara kreatif dan inovatif. Misalnya pembangunan dilakukan sesuai dengan potensi desa-desa yang ada di kecamatan yang memiliki fasilitas pendukung untuk ditumbuhkembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga penempatan posisi secara terpusat disatu desa sesuai dengan bidang dan tugas dari pemerintah hanya melanjutkan potensi yang terukur baik dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Pemekaran harus diketahui akan memiliki dampak positif sebagaimana harapan yang terlihat pada catatan normatif di atas seperti berkembangnya prinsip demokrasi, partisipasi dan kebebasan memang mencuat ke permukaan. Dilihat dari sudut rakyat, dengan adanya kecamatan baru menyebabkan adanya perkembangan infrastruktur (gedung pemerintahan, jalan, puskesmas dan lain-lain). Pelayanan publik menjadi lebih dekat terutama di bidang pelayanan pemerintahan; dan identitas sosial politik lokal menjadi mempunyai kesempatan untuk diakui eksistensinya. Di samping itu, tidak sedikit dampak negatif yang akan dihasilkan dari harapan yang ingin dicapai yaitu kentalnya warna kedaerahan (termasuk ide dominasi putra daerah) di dalam proses di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi. Banyaknya muncul yang menimbulkan konflik kepentingan antar-elit yang pada akhirnya berdampak pada konflik antar-massa masing-masing kepentingan. Ketidakjelasan relasi antar fungsi dalam sistem pemerintahan antara kecamatan dan desa yang minim akan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pemerintahan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah kecamatan akan memberi manfaat bagi masyarakat umum asal dilakukan sesuai dengan prosedur dan keperluan pemekaran serta dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik maka keberadaan kecamatan baru memang tepat dan menjadi solusi. Akan tetapi jika pemekaran wilayah kecamatan ini tidak berangkat dari dari tujuan yang benar serta tidak dikelola dengan baik serta melenceng dari tujuan pemekaran yang diharapkan, pada akhirnya akan membebani anggaran daerah dan menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Pemekaran wilayah ini hendaknya dibangun dengan optimistis yang disertai perencanaan dan pelaksanaan yang baik sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.***
Harapan yang Dikejar dan Hasil yang Didapat
Pemekaran wilayah dipandang sebagai suatu terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pendekatan: Pertama, Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas dan terukur. Pendekatan ini melalui keberadaan Kecamatan Bandar Laksamana sebagai wilayah pemerintahan yang baru diasumsikan bahwa akan mempermudahkan urusan pelayanan dibandingkan dengan pemerintahan induk yang memiliki cakupan wilayah lebih luas. Keberadaan Kecamatan Bandar Laksamana tentu diharapkan memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal yang tersedia.
Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Pendekatan ini memberikan ruang kepada Kecamatan Bandar Laksamana untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang selama ini tidak tergali. Produksi, konsumsi dan distribusi menjadi prinsip ekonomi yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi masyarakat secara umum. Sehingga mampu memberdayakan sumber ekonomi yang ada mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, ekonomi kreatif, usaha kecil menengah hingga kepada industri yang berbasis pada produksi yang lebih besar.
Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal dan informal. Kecamatan Bandar Laksamana, memiliki peluang ini untuk merekrut masyarakat dalam mengisi pos-pos pemerintahan di berbagai bidang baik ditinjau dari aspek politik hingga bagi-bagi kekuasaan.
Secara lebih runtut, pada umumnya pemekaran Kecamatan Bandar Laksamana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar pemekaran daerah ini dapat memenuhi visi dan tujuannya. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: Faktor organisasi dan manajemen, dampak bahwa peningkatan dan pertumbuhan organisasi dan manajemen berpengaruh pada kualitas pembangunan. Mulai dari sumber daya aparatur, sumber daya masyarakat, sumber daya organisasi perangkat, sarana dan prasarana dasar. Ini menjadi PR tersendiri terkait keterbatasan SDM aparatur, organisasi perangkat dan sarana prasarana.
Faktor sosial ekonomi. Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat guna menjawab potensi lokal yang dimiliki bisa dalam bentuk ekonomi kreatif, usaha kecil menengah bahkan industri yang lebih besar lagi. Di sinilah peran masyarakat ekonomi untuk memainkan peranan produksi, konsumsi dan distribusi sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Misalnya potensi pariwisata yang dapat ditumbuhkembangkan di wilayah kecamatan, disamping pemerintah menciptakan peranan infrastruktur dasar masyarakat harus lebih peka menjawab potensi-potensi yang ada mampu dikembangkan.
Faktor kualitas pelayanan publik. Ini berawal dari keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efektif dan efisien karena masyarakat dapat langsung dan dekat mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Dengan keterjangkauan pelayanan semakin dekat maka kualitas pelayanan harus seiring dengan penguatan penyelenggaraan pemerintah. Misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi, informasi komunikasi, kependudukan dan lainnya harus secara kualitas dan jumlah mengalami peningkatan.
Faktor tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan ini harus dimulai dari prinsip kemampun kompetensi aparatur yang dimiliki daerah untuk memulai proses pembangunan wilayah kecamatan. Misalnya menempatkan jabatan camat kepada orang yang memang memiliki kompetensi secara keilmuan dan berpengalaman dalam pengelolaan pemerintah sehingga pelayanan publik yang dicita-citakan.
Faktor sosial budaya. Faktor ini memberikan gambaran dari segi perilaku masyarakat maupun simbol pembangunan. Dengan kemajuan zaman di bidang teknologi informasi, ini harus menjadi pemicu terbentuk masyarakat berkarakter sesuai dengan nilai sosial budaya yang dianut. Misalnya menguatkan peran aktif kelembagaan adat dalam membentuk kultur sosial dalam kehidupan masyarakat hingga pembangunan infrastruktur yang berlambangkan simbol kebudayaan baik dari gedung dan infrastruktur pembangunan lainnya yakni simbol budaya melayu yang menjadi khas pembangunan daerah.
Faktor responsif. Pemekaran daerah harus mendorong pemerintah yang memiliki daya tanggap dalam merumuskan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini dapat dilihat dari rencana strategis, program dan implementasi program-program pembangunan yang harus dapat berkembang secara kreatif dan inovatif. Misalnya pembangunan dilakukan sesuai dengan potensi desa-desa yang ada di kecamatan yang memiliki fasilitas pendukung untuk ditumbuhkembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga penempatan posisi secara terpusat disatu desa sesuai dengan bidang dan tugas dari pemerintah hanya melanjutkan potensi yang terukur baik dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Pemekaran harus diketahui akan memiliki dampak positif sebagaimana harapan yang terlihat pada catatan normatif di atas seperti berkembangnya prinsip demokrasi, partisipasi dan kebebasan memang mencuat ke permukaan. Dilihat dari sudut rakyat, dengan adanya kecamatan baru menyebabkan adanya perkembangan infrastruktur (gedung pemerintahan, jalan, puskesmas dan lain-lain). Pelayanan publik menjadi lebih dekat terutama di bidang pelayanan pemerintahan; dan identitas sosial politik lokal menjadi mempunyai kesempatan untuk diakui eksistensinya. Di samping itu, tidak sedikit dampak negatif yang akan dihasilkan dari harapan yang ingin dicapai yaitu kentalnya warna kedaerahan (termasuk ide dominasi putra daerah) di dalam proses di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi. Banyaknya muncul yang menimbulkan konflik kepentingan antar-elit yang pada akhirnya berdampak pada konflik antar-massa masing-masing kepentingan. Ketidakjelasan relasi antar fungsi dalam sistem pemerintahan antara kecamatan dan desa yang minim akan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pemerintahan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah kecamatan akan memberi manfaat bagi masyarakat umum asal dilakukan sesuai dengan prosedur dan keperluan pemekaran serta dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik maka keberadaan kecamatan baru memang tepat dan menjadi solusi. Akan tetapi jika pemekaran wilayah kecamatan ini tidak berangkat dari dari tujuan yang benar serta tidak dikelola dengan baik serta melenceng dari tujuan pemekaran yang diharapkan, pada akhirnya akan membebani anggaran daerah dan menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Pemekaran wilayah ini hendaknya dibangun dengan optimistis yang disertai perencanaan dan pelaksanaan yang baik sehingga tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

