Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Polemik seputar syarat pemberhentian sementara kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana menjadi ramai ketika Menteri Dalam Negeri menolak untuk memberhentikan Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang saat ini sedang tersangkut perkara penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156 dan atau pasal 156a KUHP. Perbedaan pendapat antara para ahli hukum menanggapi keputusan tersebut mengemuka di berbagai media masa dan media sosial.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan lah ahli hukum namanya jika tidak berbeda pendapat sebagaimana adagium twi juristen tri meningen (dua sarjana hukum menghasilkan tiga pendapat).
Dua kutub yang saling berseberangan itu saling berkutat dengan argumennya masing-masing. Kubu yang pro Keputusan Menteri Dalam Negeri betolak pada naskah Pasal 83 bahwa alasan pemberhentian sementara adalah apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara “paling singkat 5 (lima) tahun.†Bagi kubu yang pro, Pasal ini berarti bahwa hanya atas tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum 5 tahun saja seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan. Dalam hal kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok didakwa melanggar Pasal 156 yang ancaman pidananya paling lama 4 tahun dan atau Pasal 156a yang ancaman pidananya “paling lama†5 tahun.
Di kubu lainnya menyatakan bahwa pemberhentian sementara itu sudah bisa dilakukan begitu Ahok terdakwa, tidak perlu menunggu tuntutan penuntut umum dibacakan di persidangan dan tidak mempersoalkan berapa lama ancaman pidananya. Kalaupun ancaman pidana dalam Pasal 156a adalah 5 tahun, ancaman tersebut bukan lah paling sedikit tetapi paling lama, maka terhadap klausul tersebut tidak terpenuhi maka Ahok dapat diberhentikan sementara berkaitan dengan alasan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat lainnya lagi adalah dengan melihat sistem pemidanaan menurut teori concursus (perbarengan melakukan tindak pidana) di mana ancaman yang dapat dijatuhkan berdasarkan stelsel gabungan adalah dengan mengkomulasikan jumlah pidana terhadap dua tindak pidana yang didakwa sehingga didapat angka 4 tahun (Pasal 156) dan 5 tahun (Pasal 156a) sehingga total berjumlah 9 tahun.
Menafsirkan klausul pidana paling singkat dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jika dilakukan dengan pendekatan penafsiran gramatikal sebagaimana pendapat kelompok pertama benar akan menghasilkan kesimpulan bahwa pidana paling singkat 5 tahun berarti bahwa pidana maksimal tidak dapat diterapkan. Ancaman pidana dalam Pasal 156a selama 5 tahun adalah ancaman maksimal atau paling lama, bukan paling sedikit sehingga dalam dakwaan Pasal 156a Ahok tidak dapat diberhentikan sementara.
Selain penafsiran gramatikal, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat digunakan. Saya mengambil pendapat yang berlainan dengan pendapat-pendapat di atas dengan menggunakan penafsiran secara sistematis. Dengan metode penafsiran secara sistematis, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara mengsistematiskan dan mengharmoniskan serta mengsingkronkan antara ketentuan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Untuk memahami maksud yang terkandung dalam frasa “paling sedikit 5 tahun†harus dilakukan dengan mencocokkan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang lebih kurang serupa.
Jika pidana minimal 5 tahun diartikan secara a contrario dengan frasa pidana paling lama 5 tahun dalam KUHP perlu diketahui bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP tidak berlaku pidana maksimum dan minimum. KUHP hanya menganut sistem pidana makimum. Adanya pidana minimum dan maksimum hanya ada dalam hukum pidana khusus. Dari beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus didapat gambaran bahwa pidana minimum untuk tindak pidana teroriseme dan korupsi adalah 4 tahun. Hanya terhadap tindak pidana narkotika dan tindak pidana perlindungan anak yang ancaman pidana minimumnya 5 tahun. Jika frasa paling sedikit 5 tahun diartikan sebagai pidana minimum, maka itu berarti bahwa hanya jika kepala daerah melakukan tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana anak saja, seorang kepala daerah dapat diberhentikan sementara. Seandainya seorang kepala daerah didakwa melakukan pembunuhan yang juga tidak mengenal ancaman pidana miminum (paling singkat) akan tetapi juga mengenal pidana makismum 15 tahun bahkan pidana seumur hidup hingga mati, apakah itu berarti seorang kepala daerah yang didakwa melakukan pembunuhan tidak boleh diberhentikan sementara? Sungguh tidak adil jika seorang kepala daerah yang didakwa melakukan pembunuhan tidak harus diberhentikan sebagai kepala daerah.
Ketentuan lain yang paling dekat tentang frasa 5 tahun dalam hukum pidana adalah ketentuan tentang syarat untuk kewajiban didampingi atau diberikan bantuan hukum dan alasan penahanan. Salah satu alasan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah apabila tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam hal wajibnya pemberian bantuan hukum Pasal 56 KUHAP mewajibkan penegak hukum untuk menyediakan bantuan bagi tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Dari dua pasal tersebut dapat disimpulkan satu hal yaitu bahwa batas 5 tahun dalam kedua pasal menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih adalah tindak pidana yang serius. Tindak pidana yang diancam dengan pidana yang tidak lebih dari 5 tahun dipandang tidak terlalu serius sehingga tidak harus ditahan dan tidak wajib diberikan bantuan hukum. Kedua pasal yatu pasal 21 dan Pasal 56 menggunakan frasa “pidana 5 tahun atau lebihâ€.
Dengan adanya batas 5 tahun sebagai tindak pidana yang dipandang serius, maka dapat ditafsirkan bahwa yang sesungguhnya dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bukanlah pidana minimum 5 tahun sebagaimana sistem yang dianut dalam hukum pidana khusus, melainkan bentuk batas serius atau tidaknya tindak pidana. Karena dalam KUHP tidak dikenal sistem minimum dan maksiimum maka yang sesungguhnya dimaksud dalam Pasal 83 adalah sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 56 KUHAP yaitu “pidana paling singkat 5 tahun†dalam Pasal 83 Undang-undang Pemerintahan Daerah itu berarti bahwa “tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.â€
Maksud paling singkat tersebut adalah bahwa tindak pidana yang ancamannya 5 tahun dan seterusnya ke atas. Jadi seorang kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya sama dengan atau lebih dari 5 tahun dapat diberhentikan sementara sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Dengan demikian, dakwaan melakukan tindak pidana yang ancamannya paling lama 5 tahun menurut KUHP sudah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Pasal 83 Undang-undang Pemerintahan Daerah sebagai alasan pemberhentian sementara.***
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan lah ahli hukum namanya jika tidak berbeda pendapat sebagaimana adagium twi juristen tri meningen (dua sarjana hukum menghasilkan tiga pendapat).
Dua kutub yang saling berseberangan itu saling berkutat dengan argumennya masing-masing. Kubu yang pro Keputusan Menteri Dalam Negeri betolak pada naskah Pasal 83 bahwa alasan pemberhentian sementara adalah apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara “paling singkat 5 (lima) tahun.†Bagi kubu yang pro, Pasal ini berarti bahwa hanya atas tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum 5 tahun saja seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan. Dalam hal kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok didakwa melanggar Pasal 156 yang ancaman pidananya paling lama 4 tahun dan atau Pasal 156a yang ancaman pidananya “paling lama†5 tahun.
Di kubu lainnya menyatakan bahwa pemberhentian sementara itu sudah bisa dilakukan begitu Ahok terdakwa, tidak perlu menunggu tuntutan penuntut umum dibacakan di persidangan dan tidak mempersoalkan berapa lama ancaman pidananya. Kalaupun ancaman pidana dalam Pasal 156a adalah 5 tahun, ancaman tersebut bukan lah paling sedikit tetapi paling lama, maka terhadap klausul tersebut tidak terpenuhi maka Ahok dapat diberhentikan sementara berkaitan dengan alasan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapat lainnya lagi adalah dengan melihat sistem pemidanaan menurut teori concursus (perbarengan melakukan tindak pidana) di mana ancaman yang dapat dijatuhkan berdasarkan stelsel gabungan adalah dengan mengkomulasikan jumlah pidana terhadap dua tindak pidana yang didakwa sehingga didapat angka 4 tahun (Pasal 156) dan 5 tahun (Pasal 156a) sehingga total berjumlah 9 tahun.
Menafsirkan klausul pidana paling singkat dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jika dilakukan dengan pendekatan penafsiran gramatikal sebagaimana pendapat kelompok pertama benar akan menghasilkan kesimpulan bahwa pidana paling singkat 5 tahun berarti bahwa pidana maksimal tidak dapat diterapkan. Ancaman pidana dalam Pasal 156a selama 5 tahun adalah ancaman maksimal atau paling lama, bukan paling sedikit sehingga dalam dakwaan Pasal 156a Ahok tidak dapat diberhentikan sementara.
Selain penafsiran gramatikal, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat digunakan. Saya mengambil pendapat yang berlainan dengan pendapat-pendapat di atas dengan menggunakan penafsiran secara sistematis. Dengan metode penafsiran secara sistematis, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara mengsistematiskan dan mengharmoniskan serta mengsingkronkan antara ketentuan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Untuk memahami maksud yang terkandung dalam frasa “paling sedikit 5 tahun†harus dilakukan dengan mencocokkan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang lebih kurang serupa.
Jika pidana minimal 5 tahun diartikan secara a contrario dengan frasa pidana paling lama 5 tahun dalam KUHP perlu diketahui bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP tidak berlaku pidana maksimum dan minimum. KUHP hanya menganut sistem pidana makimum. Adanya pidana minimum dan maksimum hanya ada dalam hukum pidana khusus. Dari beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus didapat gambaran bahwa pidana minimum untuk tindak pidana teroriseme dan korupsi adalah 4 tahun. Hanya terhadap tindak pidana narkotika dan tindak pidana perlindungan anak yang ancaman pidana minimumnya 5 tahun. Jika frasa paling sedikit 5 tahun diartikan sebagai pidana minimum, maka itu berarti bahwa hanya jika kepala daerah melakukan tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana anak saja, seorang kepala daerah dapat diberhentikan sementara. Seandainya seorang kepala daerah didakwa melakukan pembunuhan yang juga tidak mengenal ancaman pidana miminum (paling singkat) akan tetapi juga mengenal pidana makismum 15 tahun bahkan pidana seumur hidup hingga mati, apakah itu berarti seorang kepala daerah yang didakwa melakukan pembunuhan tidak boleh diberhentikan sementara? Sungguh tidak adil jika seorang kepala daerah yang didakwa melakukan pembunuhan tidak harus diberhentikan sebagai kepala daerah.
Ketentuan lain yang paling dekat tentang frasa 5 tahun dalam hukum pidana adalah ketentuan tentang syarat untuk kewajiban didampingi atau diberikan bantuan hukum dan alasan penahanan. Salah satu alasan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah apabila tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dalam hal wajibnya pemberian bantuan hukum Pasal 56 KUHAP mewajibkan penegak hukum untuk menyediakan bantuan bagi tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Dari dua pasal tersebut dapat disimpulkan satu hal yaitu bahwa batas 5 tahun dalam kedua pasal menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih adalah tindak pidana yang serius. Tindak pidana yang diancam dengan pidana yang tidak lebih dari 5 tahun dipandang tidak terlalu serius sehingga tidak harus ditahan dan tidak wajib diberikan bantuan hukum. Kedua pasal yatu pasal 21 dan Pasal 56 menggunakan frasa “pidana 5 tahun atau lebihâ€.
Dengan adanya batas 5 tahun sebagai tindak pidana yang dipandang serius, maka dapat ditafsirkan bahwa yang sesungguhnya dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bukanlah pidana minimum 5 tahun sebagaimana sistem yang dianut dalam hukum pidana khusus, melainkan bentuk batas serius atau tidaknya tindak pidana. Karena dalam KUHP tidak dikenal sistem minimum dan maksiimum maka yang sesungguhnya dimaksud dalam Pasal 83 adalah sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 56 KUHAP yaitu “pidana paling singkat 5 tahun†dalam Pasal 83 Undang-undang Pemerintahan Daerah itu berarti bahwa “tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.â€
Maksud paling singkat tersebut adalah bahwa tindak pidana yang ancamannya 5 tahun dan seterusnya ke atas. Jadi seorang kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya sama dengan atau lebih dari 5 tahun dapat diberhentikan sementara sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Dengan demikian, dakwaan melakukan tindak pidana yang ancamannya paling lama 5 tahun menurut KUHP sudah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh Pasal 83 Undang-undang Pemerintahan Daerah sebagai alasan pemberhentian sementara.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

