Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bertaut Kembali Pasca-Pilkada

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Judul di atas sengaja penulis angkat terkait dengan kondisi kebatinan rakyat yang terbelah akibat pilihan politik yang berbeda. Jujur harus diakui, Pilkada serentak 2017 telah menciptakan fragmentasi yang luar biasa di masyarakat, terutama “akibat” Pilkada di DKI Jakarta. Terbelahnya masyarakat tersebut dengan telanjang bisa kita saksikan di dunia nyata, terlebih lagi di dunia maya (media sosial). Saling hina, memojokkan, umpatan kasar dengan menebarkan berita hoax sudah menjadi pemandangan biasa di jejaring sosial. Akibatnya banyak yang memutuskan pertemanan (unfriend). Kendati ungkapan perbantahan di dunia nyata tidak seperti di dunia maya, namun fragmentasi itu terlihat jelas dan sangat mudah sekali dibaca.

Terbelah atau terfragmentasinya masyarakat selama Pilkada disebabkan beberapa hal.  Pertama, terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Apa yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu terkait Surat Al-Maidah 51, menjadi pemicu lahirnya fragmentasi besar itu di masyarakat. Publik melihat apa yang dilakukan Ahok benar-benar menyakiti hati umat Islam dan telah mengusik kerukunan yang selama ini terbangun dengan baik di bumi Nusantara. Emosi rakyat kian terpantik manakala pemerintah dianggap tidak tanggap dan adil dalam menangani isu tersebut. Hal ini bisa dilihat bagaimana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, awalnya kurang mendapat respon dari aparat. Respon baru terlihat ketika Fatwa MUI keluar dan jutaan rakyat melakukan unjuk rasa damai yang popular dengan istilah 411 dan 212.

Emosi rakyat yang semula sudah mulai turun, naik kembali melihat ungkapan Ahok dalam persidangan yang ke-8 dianggap “merendahkan” KH Ma’ruf Amin yang notabene Ketua MUI dan juga Rais Aam PB NU. Sontak saja rakyat tidak terima. Rakyat pun kembali dibuat bingung dengan diaktifkannya kembali Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal sebelumnya, Mendagri mengungkapkan akan menonaktifkan sementara Ahok usai cuti kampanye.

Namun janji itu berubah seiring cuti kampanye Ahok berakhir. Alasannya, Ahok didakwa dengan pasal alternatif, yakni pasal 156a KUHP yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun dan pasal 156 KUHP yang ancamannya maksimal empat tahun. Padahal menurut UU Tahun 2014 Pasal 83 Ayat (1) sudah bicara lugas tentang persoalan ini, bahkan dipertegas dalam pasal 83 ayat (2) waktu kepala daerah yang berstatus terdakwa diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Kedua, terbelah akibat pilihan politik yang berbeda dalam pilkada, terutama di daerah di luar DKI. Terfragmentasinya masyarakat di daerah lebih diakibatkan oleh berbedanya pilihan, bukan karena adanya persoalan yang mendasar seperti DKI. Hanya saja, perbedaan ini ada yang dibumbui dengan isu-isu “Ahok”. Kendati hal ini tidak mendominasi dan signifikan dalam membuat terbelahnya masyarakat.

Ketiga, akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Sejatinya media sosial sebagai bagian dari teknologi adalah netral, namun penggunaannya yang tidak bijak telah melahirkan persoalan yang membuat rakyat menjadi kian mudah tersulut emosi dan terbelah.

Ketiga hal ini menurut penulis memiliki cara pemulihan yang berbeda. Terkait terbelahnya masyarakat “akibat” ucapan dan kelakuan Ahok, kunci pemulihannya lebih kepada keadilan pemerintah. Pemerintah diharapkan publik bisa memberikan keadilan kepada masyarakat dan jangan terkesan melindungi seseorang yang dianggap telah membuat tatanan kerukunan bangsa ini terusik. Apalagi ada kesan, tokoh-tokoh yang melakukan aksi damai terkait penistaan agama sekarang sedang diperiksa aparat kepolisian, bahkan sudah ada yang  dinyatakan tersangka, seperti Habieb Riziq Shihab, Munarman sedangkan Ketua GNPF-MUI Bakhtiar Nasir diperiksa sebagai saksi terkait kasus TPPU.

Berbeda penanganannya dengan terbelah akibat pilihan politik berbeda. Hal ini sedikit lebih mudah peyelesaiannya. Para calon kepala daerah yang bertanding, bisa mengimbau pendukungnya untuk menghentikan segala hal yang menyebabkan “pertelagahan” selama Pilkada. Kendati imbauan itu tidak digubris oleh semua pemilihnya, namun penulis yakin berjalannya waktu, masyarakat akan kembali pulih dari “sakitnya” gesekan akibat pilkada.

Terkait dengan media sosial masyarakat harus terus digesa untuk menggunakan media sosial sebagai wadah positif, serta diimbangi dengan kepahaman regulasi penggunaan. Masih banyak masyarakat yang menganggap dunia ini, hanya dunia mainan. Sebab apa yang diungkapkan hanya dalam bentuk tulisan,atau unggahan kata yang sangat mudah dilakukan. Sehingga apa yang diperbincangkan atau dituliskan, tidak melewati sejumlah perenungan dan pertimbangan terlebih dahulu. Akibatnya, banyak kita lihat postingan-postingan yang bernuansa SARA, penghinaan, bahkan  ungkapan kotor yang tidak kita jumpai di dunia nyata, di dunia maya terpampang dengan terang.

Masyarakat harus terus diingatkan, bahwa ada ancaman hukuman bagi pengguna media sosial yang tidak bijak, sebagaimana yang tertuang dalam UU No 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ini ada tiga ancaman yang akan menimpa pengguna media sosial, yakni pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 ), dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (Pasal 28 ayat 2). Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut berakibat sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp1 milar.

Menerima Takdir Politik
Persoalan kalah dan menang itu hal yang biasa. Bak ungkapan Melayu “kalah  menang itu adat bertanding”. Semua pihak harus bisa menyadari, bahwa ketika mereka melangkahkan kaki ke pangung kontestasi Pilkada, ada takdir politik yang akan mereka terima, yakni kalah atau menang. Kesadaran ini haruslah menghunjam dan menyebati dalam setiap diri paslon, terutama pendukungnya, agar bisa menerima apapun takdir politik nantinya. Gugatan ketidakpuasan terhadap takdir politik, hanya boleh dilakukan dalam koridor hukum yang dibenarkan, bukan dengan cara menebar hasut, kebencian dan setumpuk apologi yang akan membuat emosi pendukung kian tak terkendali, yang akhirnya akan merusak tatanan demokrasi.

Sudah saatnya jalinan persaudaraan ditenun kembali. Jangan sampai jalinan persaudaraan dibiarkan terkoyak lama oleh perbedaan pilihan politik. Kepahaman bahwa pilkada hanyalah ajang untuk mengekspresikan pilihan politik dalam memilih pemimpin haruslah menjunam dalam sanubari rakyat. Kalau tidak, rakyat akan menganggap perbedaan pilihan politik akan menjadi dinding terjal yang membatasi kehidupan sosial mereka. Untuk itu, menjalin dan menjaga rasa persaudaraan serta kedewasaan dalam berpolitik menjadi penting agar tenunan persaudaraan itu terus terjalin dan terikat dengan baik.

Untuk itu sudah saatnya anak bangsa yang terbelah akibat berbeda pilihan di Pilkada, kembali bertaut atau bersatu padu pascapilkada. Terbelah yang dipelihara lama-lama, hanya akan menjauhkan kita dari berkah kehidupan. Siapa pun yang terpilih, kita harus menghormati dan mendukungnya bersama-sama. Sebab itu adalah konsekuensi dari demokrasi yang kita pilih sendiri. Dan Kepada paslon serta pendukung yang menang untuk tidak jumawa dan melakukan selebrasi kemenangan yang berlebihan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer