Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Gagasan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia, selama ini bukan pilihan asal atau tanpa dasar yang fundamental. Sebab, sejak memproklamirkan diri sebagai bangsa yang berdaulat pada 17 Agustus 1945, sehari setelahnya 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia langsung menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar (constitution) negara. Cerminan pentingnya akan hukum dasar di suatu negara merupakan ciri-ciri negara hukum. Sekaligus sebagai kesadaran bangsa indonesia, pentingnya sebagai pilihan yang ideal untuk sebuah negara baru bernama Negara Republik Indonesia.
Negara Hukum
Penjelasan UUD 1945 juga secara tegas menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum itu dikuatkan dalam pasal-pasal di UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “negara Indonesia adalah negara hukumâ€. Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 kembali menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukumâ€. Penegasan tersebut memberikan pesan yang kuat, bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum bagi warga negaranya. Sebagai implementasi dari hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan huku (equality before the law ) serta jaminan hak atas akses keadilan (justice for all).
Kedua hak ini bahkan merupakan hak dasar bagi setiap orang yang bersifat universal. Konsep negara hukum menjadi sangat penting. Terutama ketika realitas negara selalu dihadapkan pada suatu kenyataan, adanya sekelompok masyarakat miskin atau tidak mampu yang tidak dapat mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme), maka negara wajib campur tangan. Pasalnya, hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak-hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau tidak mampu.
UU Bantuan Hukum
Sebagai amanat konstitusi, lahirnya UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum (Bankum) menjadi jawaban bahwa pemerintah berkewajiban untuk membuka akses bantuan hukum. Yang sejatinya bagi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan keadilan ketika dihadapkan pada persoalan hukum. Sehingga tidak ada lagi seseorang warga negara pun luput dari akses keadilan. Sebagai suatu kewajiban negara mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, maka yang menjadi esensi dari bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
Jaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran implementasinya, penerapan undang-undang bantuan hukum mengenai limitasi penerima bantuan hukum yang hanya terbatas pada masyarakat tidak mampu. Memandang ketidak mampuan masyarakat harus dimaknai secara luas, bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya. Sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya sebatas mereka yang miskin secara materi, tetapi juga meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah (PP) perlu mengatur lebih rinci tentang kriteria tidak mampu bagi masyarakat. Dimana tidak hanya berdasarkan kriteria miskin, tetapi juga karena adanya kepentingan keadilan yang menghendakinya. Fakta menunjukkan, organisasi bantuan hukum selama ini tidak hanya menangani kasus-kasus orang miskin, tetapi juga kelompok rentan, seperti disebutkan di atas.
Penyelenggara
Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum, adalah pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum. Kemenkumham memiliki mandat dalam membuat kebijakan (regulasi), penerapan (implementasi), anggaran (budgeting), dan pengawasan (control). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Maka ke depannya, berharap Peraturan Pemerintah harus menjamin bahwa implementasi dan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan (justice seeker).
Selanjutnya, tak hanya terkait penyelenggaran bantuan hukum, permasalahan verifikasi dan akreditasi juga dipegang oleh Kemenkumham. Verifikasi dan akreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi organisasi bantuan hukum, melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. Verifikasi dan akreditasi tidak boleh membatasi hak masyarakat untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) harus menjamin, bahwa organisasi bantuan hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi (tidak mengakses dana pemerintah), atau tidak lolos verifikasi dan akreditasi tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.
Monopoli
Tampak selama ini terlihat, pemberi bantuan hukum seakan-akan hanya dimonopoli oleh para advokat. Padahal, Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan, ada empat elemen yang dapat memberikan bantuan hukum, yaitu; advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa hukum. Keempat elemen tersebut oleh UU dijamin menjadi bagian dari kegiatan bantuan hukum dan mereka akan bekerja di bawah organisasi bantuan hukum. Peraturan Pemerintah tidak perlu lagi membatasi bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum hanyalah advokat, tetapi yang perlu dilakukan adalah memperjelas ruang lingkup kerja masing-masing dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, peraturan pemerintah juga perlu memperjelas beberapa kriteria pemberi bantuan hukum seperti legalitas lembaga bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi, maupun lembaga bantaun hukum yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti serikat buruh, dan sebagainya. Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administrative. Oleh karena itu, untuk memperkuat akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum, Peraturan Pemerintah yang akan disusun ke depannya harus memberikan kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi masyarakat miskin dan lemah dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif un sich ! sehingga esensi keberadaan undang-undang bantuan hukum betul-betul menemukan makna yang sesungguhnya untuk si miskin dan si kaum lemah. Mudah-mudahan.***
Angga Pradana, Pengacara Publik pada LBH Pekanbaru dan Fungsionaris PB HMI
Negara Hukum
Penjelasan UUD 1945 juga secara tegas menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum itu dikuatkan dalam pasal-pasal di UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “negara Indonesia adalah negara hukumâ€. Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 kembali menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukumâ€. Penegasan tersebut memberikan pesan yang kuat, bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum bagi warga negaranya. Sebagai implementasi dari hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan huku (equality before the law ) serta jaminan hak atas akses keadilan (justice for all).
Kedua hak ini bahkan merupakan hak dasar bagi setiap orang yang bersifat universal. Konsep negara hukum menjadi sangat penting. Terutama ketika realitas negara selalu dihadapkan pada suatu kenyataan, adanya sekelompok masyarakat miskin atau tidak mampu yang tidak dapat mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme), maka negara wajib campur tangan. Pasalnya, hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak-hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau tidak mampu.
UU Bantuan Hukum
Sebagai amanat konstitusi, lahirnya UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum (Bankum) menjadi jawaban bahwa pemerintah berkewajiban untuk membuka akses bantuan hukum. Yang sejatinya bagi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan keadilan ketika dihadapkan pada persoalan hukum. Sehingga tidak ada lagi seseorang warga negara pun luput dari akses keadilan. Sebagai suatu kewajiban negara mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, maka yang menjadi esensi dari bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak fakir miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
Jaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran implementasinya, penerapan undang-undang bantuan hukum mengenai limitasi penerima bantuan hukum yang hanya terbatas pada masyarakat tidak mampu. Memandang ketidak mampuan masyarakat harus dimaknai secara luas, bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya. Sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya sebatas mereka yang miskin secara materi, tetapi juga meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah (PP) perlu mengatur lebih rinci tentang kriteria tidak mampu bagi masyarakat. Dimana tidak hanya berdasarkan kriteria miskin, tetapi juga karena adanya kepentingan keadilan yang menghendakinya. Fakta menunjukkan, organisasi bantuan hukum selama ini tidak hanya menangani kasus-kasus orang miskin, tetapi juga kelompok rentan, seperti disebutkan di atas.
Penyelenggara
Kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum, adalah pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham) menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum. Kemenkumham memiliki mandat dalam membuat kebijakan (regulasi), penerapan (implementasi), anggaran (budgeting), dan pengawasan (control). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Maka ke depannya, berharap Peraturan Pemerintah harus menjamin bahwa implementasi dan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan (justice seeker).
Selanjutnya, tak hanya terkait penyelenggaran bantuan hukum, permasalahan verifikasi dan akreditasi juga dipegang oleh Kemenkumham. Verifikasi dan akreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi organisasi bantuan hukum, melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. Verifikasi dan akreditasi tidak boleh membatasi hak masyarakat untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) harus menjamin, bahwa organisasi bantuan hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi (tidak mengakses dana pemerintah), atau tidak lolos verifikasi dan akreditasi tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.
Monopoli
Tampak selama ini terlihat, pemberi bantuan hukum seakan-akan hanya dimonopoli oleh para advokat. Padahal, Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan, ada empat elemen yang dapat memberikan bantuan hukum, yaitu; advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa hukum. Keempat elemen tersebut oleh UU dijamin menjadi bagian dari kegiatan bantuan hukum dan mereka akan bekerja di bawah organisasi bantuan hukum. Peraturan Pemerintah tidak perlu lagi membatasi bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum hanyalah advokat, tetapi yang perlu dilakukan adalah memperjelas ruang lingkup kerja masing-masing dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, peraturan pemerintah juga perlu memperjelas beberapa kriteria pemberi bantuan hukum seperti legalitas lembaga bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi, maupun lembaga bantaun hukum yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti serikat buruh, dan sebagainya. Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administrative. Oleh karena itu, untuk memperkuat akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum, Peraturan Pemerintah yang akan disusun ke depannya harus memberikan kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi masyarakat miskin dan lemah dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif un sich ! sehingga esensi keberadaan undang-undang bantuan hukum betul-betul menemukan makna yang sesungguhnya untuk si miskin dan si kaum lemah. Mudah-mudahan.***
Angga Pradana, Pengacara Publik pada LBH Pekanbaru dan Fungsionaris PB HMI
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

