Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, akhirnya menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak), terhadap Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman dalam perkara dugaan suap APBD-P 2014 dan RAPBD Provinsi Riau tahun 2015. Vonis bebas yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru terhadap Suparman merupakan vonis kedua yang membebaskan terdakwa dugaan tindak pidana korupsi di mana sebelumnya hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap Mochtar Mohammad Wali kota Bekasi nonaktif namun di tingkat Kasasi Mochtar dihukum enam tahun penjara. Sebagai sebuah putusan pengadilan vonis bebas terhadap Suparman harus kita hormati karena tunduk pada asas Res Judicata Pro Veritate Habetur (Putusan hakim harus dianggap benar). Karena dalam konteks integrated criminal justice system vonis bebas sekalipun merupakan aktualisasi dari nilai keadilan sepanjang vonis hakim disandarkan pada irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esaâ€.
Vonis bebas terhadap Suparman berimplikasi terhadap status hukum yang bersangkutan sebagai Bupati Rokan hulu nonaktif. Apakah dengan vonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama serta merta membuat status Suparman aktif kembali? Atau menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu? Karena berdasarkan pemberitaan yang beredar JPU KPK akan melakukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan pemberitaan media ini, vonis bebas Suparman ini mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kemnedagri melalui Widodo Sigit Pudjianto menyampaikan bahwa, vonis bebas terhadap Suparman tidak serta merta membuat jabatannya sebagai Bupati Rokan Hulu nonaktif bisa dipulihkan. Kemendagri, katanya baru akan menindaklanjuti putusan hukum Suparman ketika kedua belah pihak, terutama JPU KPK menerima putusan tersebut atau telah berkekuatan hukum tetap, inkracht. (Riau Pos, 24 Februari 2017).
Berdasarkan pernyataan dari Widodo tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan; Pertama, bahwa pengaktifan kembali Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu baru dapat dilakukan ketika telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan inkracht akan tercipta ketika tujuh hari ke depan JPU KPK tidak melakukan upaya hukum, maka vonis bebas terhadap Suparman menjadi inkracht, namun pilihan ini rasanya mustahil terjadi karena lembaga anti rasuah ini tidak akan mau kehilangan muka atas vonis bebas tersebut. Kedua, JPU KPK melakukan upaya hukum dalam bentuk kasasi, maka putusan inkracht baru terjadi ketika MA telah mengeluarkan putusan pada tingkat kasasi. Kalau mengikuti konstruksi berpikir yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Biro Hukum, kalau yang terjadi kemungkinan skenario kedua, maka status hukum Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu non aktif baru dapat dilakukan pengaktifan kembali ketika setelah vonis MA dikeluarkan, artinya sampai keluarnya putusan MA, maka Suparman akan berstatus Bupati Rokan Hulu non aktif, karena belum terciptanya instrumen hukum administrasi negara yang dapat memulihkan status Bupati non aktif tersebut.
Suparman Diaktifkan
Status hukum non aktif yang disandang oleh Suparman sepanjang belum ada putusan pengadilan yang bersifat inkracht merupakan penghormatan terhadap asas persumption of innocence (paraduga tak bersalah), yang merupakan asas yang berlaku universal dalam doktrin hukum pidana. Oleh karena itu, secara hukum administrasi negara pilihannya adalah non aktif tidak pemberhentian tetap. Karena jangan sampai seorang pejabat publik terlanjur diberhentikan definitif ternyata yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh putusan pengadilan yang bersifat inkracht. Sehingga menjadi kesulitan untuk mengembalikan jabatan (ambtelijke) yang ia emban, oleh karenanya pilihan instrumen yang digunakan adalah non aktif. Dalam perkara yang dihadapi Suparman, dasar hukum Mendagri menonaktifkan adalah ketentuan Pasal 65 ayat (3) juncto ketentuan Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 yang menyatakan “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 83 “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesiaâ€.
Sedangkan instrumen untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) juncto Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 84 yang menyatakan bahwa Pasal 84 (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan. (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Berdasarkan ketentuan Pasal 84 UU No 23 Tahun 2014, dengan vonis bebas terhadap Suparman pada Pengadilan tingkat pertama maka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 UU No 23 Tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan; Pertama, Mendagri berkewajiban untuk mengaktifkan kembali Suparman paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebagai Bupati Rokan Hulu, terlepas apakah JPU KPK melakukan upaya hukum kasasi atau tidak dengan dasar hukum ketentuan Pasal 84 ayat (1). Kedua, jika JPU KPK melakukan upaya hukum kasasi, seandainya Suparman divonis bersalah oleh MA, maka status pengaktifan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dicabut kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 84 ayat (2). Ketiga, jika MA meneguhkan/memperkuat vonis bebas pada tingkat pertama, maka Mendagri berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan dasar hukum Pasal 84 ayat (3). Oleh karena itu tidaklah tepat pernyatan Biro hukum Mendagri yang menyatakan bahwa pengaktifan kembali Suparman mesti harus menunggu vonis inkracht terlebih dahulu. Dan sekiranya Mendagri dalam 30 hari ke depan mengaktifan kembali Suparman, maka jangan dibaca tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, namun hukumlah yang menghendaki demikian.***
Mexsasai Indra Nuri, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unri
Vonis bebas terhadap Suparman berimplikasi terhadap status hukum yang bersangkutan sebagai Bupati Rokan hulu nonaktif. Apakah dengan vonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama serta merta membuat status Suparman aktif kembali? Atau menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu? Karena berdasarkan pemberitaan yang beredar JPU KPK akan melakukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan pemberitaan media ini, vonis bebas Suparman ini mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Kemnedagri melalui Widodo Sigit Pudjianto menyampaikan bahwa, vonis bebas terhadap Suparman tidak serta merta membuat jabatannya sebagai Bupati Rokan Hulu nonaktif bisa dipulihkan. Kemendagri, katanya baru akan menindaklanjuti putusan hukum Suparman ketika kedua belah pihak, terutama JPU KPK menerima putusan tersebut atau telah berkekuatan hukum tetap, inkracht. (Riau Pos, 24 Februari 2017).
Berdasarkan pernyataan dari Widodo tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan; Pertama, bahwa pengaktifan kembali Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu baru dapat dilakukan ketika telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan inkracht akan tercipta ketika tujuh hari ke depan JPU KPK tidak melakukan upaya hukum, maka vonis bebas terhadap Suparman menjadi inkracht, namun pilihan ini rasanya mustahil terjadi karena lembaga anti rasuah ini tidak akan mau kehilangan muka atas vonis bebas tersebut. Kedua, JPU KPK melakukan upaya hukum dalam bentuk kasasi, maka putusan inkracht baru terjadi ketika MA telah mengeluarkan putusan pada tingkat kasasi. Kalau mengikuti konstruksi berpikir yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Biro Hukum, kalau yang terjadi kemungkinan skenario kedua, maka status hukum Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu non aktif baru dapat dilakukan pengaktifan kembali ketika setelah vonis MA dikeluarkan, artinya sampai keluarnya putusan MA, maka Suparman akan berstatus Bupati Rokan Hulu non aktif, karena belum terciptanya instrumen hukum administrasi negara yang dapat memulihkan status Bupati non aktif tersebut.
Suparman Diaktifkan
Status hukum non aktif yang disandang oleh Suparman sepanjang belum ada putusan pengadilan yang bersifat inkracht merupakan penghormatan terhadap asas persumption of innocence (paraduga tak bersalah), yang merupakan asas yang berlaku universal dalam doktrin hukum pidana. Oleh karena itu, secara hukum administrasi negara pilihannya adalah non aktif tidak pemberhentian tetap. Karena jangan sampai seorang pejabat publik terlanjur diberhentikan definitif ternyata yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh putusan pengadilan yang bersifat inkracht. Sehingga menjadi kesulitan untuk mengembalikan jabatan (ambtelijke) yang ia emban, oleh karenanya pilihan instrumen yang digunakan adalah non aktif. Dalam perkara yang dihadapi Suparman, dasar hukum Mendagri menonaktifkan adalah ketentuan Pasal 65 ayat (3) juncto ketentuan Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 yang menyatakan “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 83 “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesiaâ€.
Sedangkan instrumen untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) juncto Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 84 yang menyatakan bahwa Pasal 84 (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan. (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Berdasarkan ketentuan Pasal 84 UU No 23 Tahun 2014, dengan vonis bebas terhadap Suparman pada Pengadilan tingkat pertama maka, berdasarkan ketentuan Pasal 84 UU No 23 Tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan; Pertama, Mendagri berkewajiban untuk mengaktifkan kembali Suparman paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebagai Bupati Rokan Hulu, terlepas apakah JPU KPK melakukan upaya hukum kasasi atau tidak dengan dasar hukum ketentuan Pasal 84 ayat (1). Kedua, jika JPU KPK melakukan upaya hukum kasasi, seandainya Suparman divonis bersalah oleh MA, maka status pengaktifan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dicabut kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 84 ayat (2). Ketiga, jika MA meneguhkan/memperkuat vonis bebas pada tingkat pertama, maka Mendagri berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan dasar hukum Pasal 84 ayat (3). Oleh karena itu tidaklah tepat pernyatan Biro hukum Mendagri yang menyatakan bahwa pengaktifan kembali Suparman mesti harus menunggu vonis inkracht terlebih dahulu. Dan sekiranya Mendagri dalam 30 hari ke depan mengaktifan kembali Suparman, maka jangan dibaca tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, namun hukumlah yang menghendaki demikian.***
Mexsasai Indra Nuri, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unri
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

