Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berulang Kali Gagal Mengusir Bencana

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - MUSIM berganti, bencana yang sama terjadi lagi. Banjir besar dan tanah longsor memutuskan transportasi darat yang vital antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat, yang bahkan kali ini merenggut korban jiwa, tertimbun setelah terseret longsor bersama kendaraan yang ditumpangi.

Terputusnya arus transportasi darat Riau-Sumbar  ini, jelas bukanlah kali pertama terjadi. Nyaris, bila hujan lebat mengguyur lokasi tersebut, bisa ditebak pastilah bakal terjadi longsor. Kondisi hampir sama juga terjadi hampir di sepanjang  ruas jalan Riau-Sumbar yang berbukit-bukit ini.

Parahnya, intensitas longsor atau banjir di ruas-ruas jalan vital itu kian mengkhawatirkan beberapa waktu terakhir. Selain itu, jumlah titik-titik longsornya pun semakin banyak. Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Pasalnya,  dampak ikutan setiap kali longsor terjadi. Itu belum lagi korban jiwa.

Soal penyebab, jelas faktor cuaca ekstrem kerap menjadi kambing hitam. Hampir setiap kejadian, pejabat di daerah atau pun instansi terkait  serampangan menyebut faktor cuaca. Padahal, harusnya perlu didukung kajian dan analisis terlebih dahulu. Apa betul seperti itu? Atau sekadar pelepas tanggung jawab?

Apalagi kalau masing-masing kepala daerah/instansi terkait cenderung terpaku pada patron teritorial dan kewenangan daerah.

Biarpun longsornya jelas mematikan ekonomi daerah, bila ternyata ruas jalan tertimbun longsor itu terkategori jalan nasional/provinsi, boleh jadi sulit berharap  kepala daerah setempat langsung melakukan aksi.  Merisaukan jika kemudian timbul kesan  membiarkan dan berkilah itu bukanlah tanggung jawabnya. Padahal, harusnya ada celah bila situasi serba darurat.

Di sinilah, kita sebagai rakyat menagih komitmen kepala daerah/ instansi terkait soal penanganan bencana. Jelas UU mengatur soal pembagian kewenangan gubernur, bupati/wali kota, namun kalau situasinya darurat dan membutuhkan penanganan cepat seperti longsor bagaimana? Tentu, harus ada kearifan dan sence of crisis pemegang kebijakan.  Tak perlu saling melempar tanggung jawab,  apalagi mengambinghitamkan faktor alam setiap bencana terjadi.

Kita juga bertanya, kenapa banjir dan longsor yang sudah rutin terjadi itu tidak bisa diantisipasi? Mengapa kita seolah menunggu banjir serta longsor datang dan tidak ”mengusirnya”? Musim hujan paling lama berlangsung sekitar enam bulan. Biasanya, musim banjir hanya sekitar dua atau tiga bulan. Mestinya, sepuluh atau sembilan bulan sisanya bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan penyebab banjir dan longsor ini.  Biasanya, masalah yang terakhir itu yang selalu menjadi alasan bila banjir dan longsor menyerbu suatu daerah.

Jalan berbukit yang menjadi khas jaur darat Sumbar-Riau, jelas memerlukan penanganan sendiri. Jalur Riau-Sumbar terutama pada kawasan yang kerap longsor, seperti di sekitar Pangkalan di Kabupaten 50 Kota sudah menanggung akibatnya bertahun-tahun. Pemotongan bukit yang dulu dianggap kerja sukses  —melebarkan jalan, membuat jalur transportasi lancar— ternyata juga mengintai siapa saja dan kini terbukti ikut terkena bencana longsor.

Tentu naif kalau kita disodorkan pertanyaan: tidakkah kita punya pakar yang bisa memperhitungkan semuanya? Sebab, tidak masuk akal bila berpuluh tahun lalu kebanjiran, tanah longsor dan bukit terban, kali  ini masih juga menderita karena air bah tersebut. Bukankah kita lebih baik ”mengusir” bencana ketimbang menunggunya?***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer