Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Ketika membaca halaman depan koran Riau Pos 4 Maret 2017 yang menyebutkan 50-an orang disapu longsor yang telah menelan korban jiwa, yang terbayang langsung di benak kita adalah kandungan Ayat Alquran Surat Ar-Rum:41 yang berbunyi: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)†(QS Ar-Rum (30) : 41-42).
Bencana datang silih berganti di negeri ini bak musim tahunan. Ini bukanlah suatu kebetulan atau sebagai fenomena alam biasa, tetapi di balik semua itu ada makna yang sangat dalam. Alam dan manusia merupakan suatu sistem keseimbangan yang tak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Tuhan menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan. Dengan kata lain, apabila ada yang terganggu maka yang lainnya pun ikut terpengaruh. Kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang dikenal juga dengan istilah anthropogenic effect.
Manusia saat ini semakin serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang. Padahal jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja diri kita sendiri dan anak cucu kita yang akan rugi. Sebaliknya, jika kita menjaganya pasti generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mahatma Gandhi pernah berkata “Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang serakahâ€.
Berbicara mengenai banjir tentu tidak asing lagi di telinga kita semua, masih segar di benak kita pelajaran sekolah SD mengenai konsep sederhana antara hutan dan banjir. Hutan dapat berfungsi untuk menyerap dan menahan air hujan yang turun atau genangan air yang terjadi dalam jumlah yang besar. Jika hutan tersebut ditebang atau digunduli, maka akan memberikan dampak penebangan hutan secara liar seperti tidak ada yang menyerap air hujan dan genangan air hujan, sehingga air-air tersebut akan turun menuju sungai. Jika air dalam volume besar, maka sungai tidak dapat menampung air yang sangat berlebih tersebut. sehingga air tersebut akan meluap ke daerah daerah yang rendah yang akan mengakibatkan banjir terjadi. Selai n itu, akibat dari penebangan hutan akan membuat tanah menjadi mudah longsor dan menjadi bencana bagi penduduk terdekat.
Peran Pemerintah
UU No 32/2009 menyatakan bahwa setiap orang yang merusak lingkungan hidup wajib menanggulangi, memulihkan, dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang juga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup. Dalam konteks kekuasaan, bencana banjir dan kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia menempatkan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, selain para pelaku kerusakan lingkungan itu sendiri. Pejabat pemerintah pusat dan daerah yang berwenang dituntut melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap para pelaku kegiatan yang berisiko memicu banjir. Strategi penanggulangan banjir dari hulu ke hilir ini seharusnya pemerintah sebagai decision maker mampu balajar dari pengalaman tahun sebelumnya pada tanggal 15 January 2016 yang lalu banjir dan longsor juga merendam Kabupaten Kampar dan Rohul. Sangat diperlukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir secara tuntas. Jika tidak, bencana banjir akan terus berulang setiap tahunnya dan akan menelan korban jiwa yang tak berdosa.
Tata ruang (land use) adalah salah satu peran pemerintah dalam mengtasi masalah bencana banjir dan longsor. Hal ini merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah di-design sedemikian rupa. Namun peraturan yang dibikin hanyalah sebuah retorika kosong yang ditulis di atas kertas. Padahal sangat jelas Permen ini dibuat untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan —contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi—. Makin rusaknya lingkungan seperti meluasnya lahan kritis, daerah aliran sungai kritis, rendahnya persentase ruang terbuka hijau dan hutan, berkembangnya permukiman di dataran banjir, pelanggaran tata ruang, sedimentasi, budidaya pertanian di lereng-lereng perbukitan atau pegunungan tanpa kaidah konservasi, dan lainnya telah menyebabkan wilayah makin rentan terhadap banjir dan longsor.
Abuse of Power
Sejak tahun 2001, hutan di Indonesia dieksplotasi secara besar-besaran. Dalam kurun waktu 15 tahun, dari tahun 1990 hingga 2005, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 28 juta hektare, terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang mengalami kerusakan hutan 48 juta hektar. Izin pertambangan dipermudah oleh pemerintah. Melihat bencana banjir dan tanah longsor yang sedang terjadi saat ini khsususnya di wilayah Riau, seharusnya pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan (policy maker) bisa melihat dan menyadari bahwa hutan lindung di sepanjang bukit barisan adalah kawasan tangkapan air, daerah resapan, namun sekarang malah dialihfungsikan dengan tanaman sawit. Inilah yang terjadi bahwa mindset dan padadigma pembangunan itu sejak dulu salah sampai sekarang. Di mana hutan lindung dibinasakan, lalu kemudian uangnya tidak digunakan untuk merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan apa yang sudah dibinasakan.
Alih fungsi lahan dan proyek penambangan galian C juga salah satu akan berdampak mempercepat rusaknya daur hidrologi, dalam kondisi ekstrem tertentu mempercepat terjadinya kekeringan yang mengarah pada desertification maupun banjir. Sungguh ironis jika alam yang indah di sekitar kita, sengaja dirusak oleh segelintir oknum pengusaha, untuk meraup keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang disebabkan oleh aktifitas galian C tersebut. 30 persen hutan di hulu PLTA Koto Panjang seharusnya dipertahankan. Saat ini tanah di hulu DAS PLTA Koto Panjang hanya tinggal 13,5 persen untuk daya serap air hujan (ke tanah). Jika dalam tiga tahun ke depan tidak direhabilitasi dan direboisasi, tidak tertutup kemungkinan tembok PLTA akan jebol dan tinggal menunggu bom waktu Sungai Kampar akan menjadi kuburan massal ribuan orang di sepanjang tepian DAS-nya. Na’uzubillahi min zalik.***
Bencana datang silih berganti di negeri ini bak musim tahunan. Ini bukanlah suatu kebetulan atau sebagai fenomena alam biasa, tetapi di balik semua itu ada makna yang sangat dalam. Alam dan manusia merupakan suatu sistem keseimbangan yang tak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Tuhan menciptakan alam semesta dengan penuh keseimbangan. Dengan kata lain, apabila ada yang terganggu maka yang lainnya pun ikut terpengaruh. Kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang dikenal juga dengan istilah anthropogenic effect.
Manusia saat ini semakin serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang. Padahal jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja diri kita sendiri dan anak cucu kita yang akan rugi. Sebaliknya, jika kita menjaganya pasti generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mahatma Gandhi pernah berkata “Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang serakahâ€.
Berbicara mengenai banjir tentu tidak asing lagi di telinga kita semua, masih segar di benak kita pelajaran sekolah SD mengenai konsep sederhana antara hutan dan banjir. Hutan dapat berfungsi untuk menyerap dan menahan air hujan yang turun atau genangan air yang terjadi dalam jumlah yang besar. Jika hutan tersebut ditebang atau digunduli, maka akan memberikan dampak penebangan hutan secara liar seperti tidak ada yang menyerap air hujan dan genangan air hujan, sehingga air-air tersebut akan turun menuju sungai. Jika air dalam volume besar, maka sungai tidak dapat menampung air yang sangat berlebih tersebut. sehingga air tersebut akan meluap ke daerah daerah yang rendah yang akan mengakibatkan banjir terjadi. Selai n itu, akibat dari penebangan hutan akan membuat tanah menjadi mudah longsor dan menjadi bencana bagi penduduk terdekat.
Peran Pemerintah
UU No 32/2009 menyatakan bahwa setiap orang yang merusak lingkungan hidup wajib menanggulangi, memulihkan, dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang juga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup. Dalam konteks kekuasaan, bencana banjir dan kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia menempatkan pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, selain para pelaku kerusakan lingkungan itu sendiri. Pejabat pemerintah pusat dan daerah yang berwenang dituntut melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap para pelaku kegiatan yang berisiko memicu banjir. Strategi penanggulangan banjir dari hulu ke hilir ini seharusnya pemerintah sebagai decision maker mampu balajar dari pengalaman tahun sebelumnya pada tanggal 15 January 2016 yang lalu banjir dan longsor juga merendam Kabupaten Kampar dan Rohul. Sangat diperlukan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir secara tuntas. Jika tidak, bencana banjir akan terus berulang setiap tahunnya dan akan menelan korban jiwa yang tak berdosa.
Tata ruang (land use) adalah salah satu peran pemerintah dalam mengtasi masalah bencana banjir dan longsor. Hal ini merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah di-design sedemikian rupa. Namun peraturan yang dibikin hanyalah sebuah retorika kosong yang ditulis di atas kertas. Padahal sangat jelas Permen ini dibuat untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan —contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi—. Makin rusaknya lingkungan seperti meluasnya lahan kritis, daerah aliran sungai kritis, rendahnya persentase ruang terbuka hijau dan hutan, berkembangnya permukiman di dataran banjir, pelanggaran tata ruang, sedimentasi, budidaya pertanian di lereng-lereng perbukitan atau pegunungan tanpa kaidah konservasi, dan lainnya telah menyebabkan wilayah makin rentan terhadap banjir dan longsor.
Abuse of Power
Sejak tahun 2001, hutan di Indonesia dieksplotasi secara besar-besaran. Dalam kurun waktu 15 tahun, dari tahun 1990 hingga 2005, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 28 juta hektare, terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang mengalami kerusakan hutan 48 juta hektar. Izin pertambangan dipermudah oleh pemerintah. Melihat bencana banjir dan tanah longsor yang sedang terjadi saat ini khsususnya di wilayah Riau, seharusnya pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan (policy maker) bisa melihat dan menyadari bahwa hutan lindung di sepanjang bukit barisan adalah kawasan tangkapan air, daerah resapan, namun sekarang malah dialihfungsikan dengan tanaman sawit. Inilah yang terjadi bahwa mindset dan padadigma pembangunan itu sejak dulu salah sampai sekarang. Di mana hutan lindung dibinasakan, lalu kemudian uangnya tidak digunakan untuk merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan apa yang sudah dibinasakan.
Alih fungsi lahan dan proyek penambangan galian C juga salah satu akan berdampak mempercepat rusaknya daur hidrologi, dalam kondisi ekstrem tertentu mempercepat terjadinya kekeringan yang mengarah pada desertification maupun banjir. Sungguh ironis jika alam yang indah di sekitar kita, sengaja dirusak oleh segelintir oknum pengusaha, untuk meraup keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang disebabkan oleh aktifitas galian C tersebut. 30 persen hutan di hulu PLTA Koto Panjang seharusnya dipertahankan. Saat ini tanah di hulu DAS PLTA Koto Panjang hanya tinggal 13,5 persen untuk daya serap air hujan (ke tanah). Jika dalam tiga tahun ke depan tidak direhabilitasi dan direboisasi, tidak tertutup kemungkinan tembok PLTA akan jebol dan tinggal menunggu bom waktu Sungai Kampar akan menjadi kuburan massal ribuan orang di sepanjang tepian DAS-nya. Na’uzubillahi min zalik.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

