Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Dalam tulisan saya pada harian ini dengan judul “Status Hukum Bupati Rokan Hulu†berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Suparman selaku Bupati Rokan Hulu nonaktif, harus diaktifkan kembali tanpa harus menunggu status hukum yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan kesimpulan demikian tidak dapat dibaca sebagai konstruksi berpikir yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi, namun hukum (baca: undang-undang) yang mengehendaki demikian, karena dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi seseorang dihukum dengan undang-undang bukan kaedah lain seperti etika atau moral dan/atau kaedah lainnya.
Pasca-vonis bebas terhadap Suparman selaku Bupati Rokan Hulu nonaktif, Pemerintah Provinsi Riau melalui pemberitaan media ini, akan mempelajari dan memproses status jabatan (ambtelijke) Bupati Rokan Hulu ke Menteri Dalam Negeri, pertanyaan yang menyeruak ke ruang publik yakni, bagaimana jika Mendagri tidak memproses pengaktifan kembali Suparman selaku Bupati Rokan Hulu? Dan tetap bertahan pada konstruksi berpikir bahwa pengaktifan kembali Suparman harus menunggu putusan inkracht dari Pengadilan (baca: Mahkamah Agung), kemungkinan ini berpotensi terjadi, karena persitiwanya tidak dapat dibaca dalam perspektif yuridis semata, tetapi juga berkelindan dengan aspek politis, oleh karena itu, proses pengaktifan kembali Suparman tidak dapat dibaca dalam khasanah konsep hukum murni dalam terminologinya Hans Kelsen tetapi juga terkait dengan studi politik hukum, dan tulisan ini tidak bermaksud melakukan pembelaan pada Suparman, namun murni melihat duduk soalnya dari sisi yuridis yang terkait erat dengan disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Putusan Fiktif Negatif
Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutanâ€. Dilihat dari norma Pasal 84 ayat (1) UU No23/2014 tersebut di atas, tenggang waktu untuk mengaktifkan kembali Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang penghitungannya dimulai sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan.
Adanya tenggang waktu paling lambat 30 puluh hari dalam norma Pasal 84 ayat (1) tersebut, bertalian erat dengan tujuan hukum untuk kepastian, maknanya dalam waktu 30 puluh hari status hukum Suparman selaku Bupati Rokan Hulu harus mendapat kepastian hukum dari Kementerian Dalam Negeri yang diberikan atribusi kewenangan oleh UU No 23/ 2014. Namun persoalannya proses administrasi selalu memiliki rongga-rongga untuk “dipermainkan†dengan berbagai siasah dan tarian politik, bagaimana jika dalam waktu 30 hari Mendagri tidak mengambil keputusan untuk mengaktifkan kembali Suparman selaku Bupati Rokan Hulu? Dalam khasanah hukum administrasi kita mengenal konsep Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat “Fiktif Negatif†yang aspek normativitasnya diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam ketentuan Pasal 3 UU No 5/1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa (1) “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negaraâ€. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No5/1986, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No 23/2014 tersebut di atas, maka jika setelah lewat waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan oleh Menteri Dalam Negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Mendagri dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak Pengaktifan Suparman, maka atas sikap diamnya Mendagri tersebut telah memunculkan hak pada Suparman untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya norma Pasal 3 UU No 5/1986 tersebut secara filosofis dimaksud untuk memberikan proteksi terhadap warga negara dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power) oleh Pejabat Tata Usaha Negara, karena jangan sampai seorang Pejabat Tata Usaha Negara berlindung di balik upaya ketiadaan tindakan yang ia lakukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga pembentuk UU perlu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak warga negara dalam mengajukan permohonan kepada negara (baca: Pejabat Tata Usaha Negara).
Pilihan Sulit
Meskipun berdasarkan Pasal 3 UU No 5/1986 tersebut di atas memungkinkan Suparman untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun persoalannya tidaklah mudah, dengan beberapa alasan. Pertama, jika melakukan gugatan ke PTUN, tidak akan serta merta menyelesaikan masalah, karena akan berhadapan dengan adanya upaya hukum Banding, dan Kasasi yang akan “berpacu†dengan periodesasi masa jabatan Suparman selaku Bupati. Kedua, upaya hukum ke PTUN juga akan “berpacu†dengan upaya hukum yang dilakukan oleh JPU KPK, dalam perkara pidananya, sehingga belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama sejalan dengan tingkat kasasi.
Ketiga, para pihak yang secara politik berkepentingan akan berupaya memanfaatkan rongga-rongga proses administrasi untuk tidak keluarnya SK pengaktifan kembali, dengan memanfaatkan hukum acara. Sehingga meskipun secara yuridis terbuka ruang untuk menggugat ke PTUN namun merupakan pilihan sulit, oleh karena itu proses pengaktifan Suparman selaku Bupati Rokan Hulu tidak dapat dibaca merupakan persoalan murni yuridis, tetapi juga berdimensi politis, oleh karena itu pilihan ada pada Mendagri, di antara ruang yuridis dan politis tersebut, dan sebagai sebuah negara hukum tentunya kita berharap Mendagri mengedepankan dimensi hukumnya daripada politis, dan mari kita tunggu.**
Pasca-vonis bebas terhadap Suparman selaku Bupati Rokan Hulu nonaktif, Pemerintah Provinsi Riau melalui pemberitaan media ini, akan mempelajari dan memproses status jabatan (ambtelijke) Bupati Rokan Hulu ke Menteri Dalam Negeri, pertanyaan yang menyeruak ke ruang publik yakni, bagaimana jika Mendagri tidak memproses pengaktifan kembali Suparman selaku Bupati Rokan Hulu? Dan tetap bertahan pada konstruksi berpikir bahwa pengaktifan kembali Suparman harus menunggu putusan inkracht dari Pengadilan (baca: Mahkamah Agung), kemungkinan ini berpotensi terjadi, karena persitiwanya tidak dapat dibaca dalam perspektif yuridis semata, tetapi juga berkelindan dengan aspek politis, oleh karena itu, proses pengaktifan kembali Suparman tidak dapat dibaca dalam khasanah konsep hukum murni dalam terminologinya Hans Kelsen tetapi juga terkait dengan studi politik hukum, dan tulisan ini tidak bermaksud melakukan pembelaan pada Suparman, namun murni melihat duduk soalnya dari sisi yuridis yang terkait erat dengan disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Putusan Fiktif Negatif
Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutanâ€. Dilihat dari norma Pasal 84 ayat (1) UU No23/2014 tersebut di atas, tenggang waktu untuk mengaktifkan kembali Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang penghitungannya dimulai sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan.
Adanya tenggang waktu paling lambat 30 puluh hari dalam norma Pasal 84 ayat (1) tersebut, bertalian erat dengan tujuan hukum untuk kepastian, maknanya dalam waktu 30 puluh hari status hukum Suparman selaku Bupati Rokan Hulu harus mendapat kepastian hukum dari Kementerian Dalam Negeri yang diberikan atribusi kewenangan oleh UU No 23/ 2014. Namun persoalannya proses administrasi selalu memiliki rongga-rongga untuk “dipermainkan†dengan berbagai siasah dan tarian politik, bagaimana jika dalam waktu 30 hari Mendagri tidak mengambil keputusan untuk mengaktifkan kembali Suparman selaku Bupati Rokan Hulu? Dalam khasanah hukum administrasi kita mengenal konsep Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat “Fiktif Negatif†yang aspek normativitasnya diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam ketentuan Pasal 3 UU No 5/1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa (1) “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negaraâ€. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No5/1986, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No 23/2014 tersebut di atas, maka jika setelah lewat waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan oleh Menteri Dalam Negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Mendagri dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak Pengaktifan Suparman, maka atas sikap diamnya Mendagri tersebut telah memunculkan hak pada Suparman untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya norma Pasal 3 UU No 5/1986 tersebut secara filosofis dimaksud untuk memberikan proteksi terhadap warga negara dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power) oleh Pejabat Tata Usaha Negara, karena jangan sampai seorang Pejabat Tata Usaha Negara berlindung di balik upaya ketiadaan tindakan yang ia lakukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga pembentuk UU perlu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak warga negara dalam mengajukan permohonan kepada negara (baca: Pejabat Tata Usaha Negara).
Pilihan Sulit
Meskipun berdasarkan Pasal 3 UU No 5/1986 tersebut di atas memungkinkan Suparman untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun persoalannya tidaklah mudah, dengan beberapa alasan. Pertama, jika melakukan gugatan ke PTUN, tidak akan serta merta menyelesaikan masalah, karena akan berhadapan dengan adanya upaya hukum Banding, dan Kasasi yang akan “berpacu†dengan periodesasi masa jabatan Suparman selaku Bupati. Kedua, upaya hukum ke PTUN juga akan “berpacu†dengan upaya hukum yang dilakukan oleh JPU KPK, dalam perkara pidananya, sehingga belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama sejalan dengan tingkat kasasi.
Ketiga, para pihak yang secara politik berkepentingan akan berupaya memanfaatkan rongga-rongga proses administrasi untuk tidak keluarnya SK pengaktifan kembali, dengan memanfaatkan hukum acara. Sehingga meskipun secara yuridis terbuka ruang untuk menggugat ke PTUN namun merupakan pilihan sulit, oleh karena itu proses pengaktifan Suparman selaku Bupati Rokan Hulu tidak dapat dibaca merupakan persoalan murni yuridis, tetapi juga berdimensi politis, oleh karena itu pilihan ada pada Mendagri, di antara ruang yuridis dan politis tersebut, dan sebagai sebuah negara hukum tentunya kita berharap Mendagri mengedepankan dimensi hukumnya daripada politis, dan mari kita tunggu.**
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

