Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah perdesaan dan sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan. Program peningkatan kesejahteraan salah satunya harus didukung melalui ketersediaan data harga secara kontiniu dan lengkap. Data harga di daerah perdesaan secara khusus dikumpulkan melalui Survei Harga Perdesaan (SHPED) yang mencakup harga produsen sektor produsen dan harga konsumen perdesaan yang diperlukan dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP).
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar (term of trade) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik.
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Riau, NTP Riau pada Desember tahun 2016 sebesar 102,23 atau naik sebesar 7,58 persen dibanding NTP Desember tahun 2015 yaitu sebesar 95,03. Hal ini disebabkan harga barang/produk pertanian yang dihasilkan oleh rumah tangga mengalami kenaikan, sementara harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami penurunan.
Lima subsektor penyusun NTP yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Dari kelima subsektor penyusun NTP tersebut, yang mengalami kenaikan NTP tertinggi di Provinsi Riau adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 14,40 persen yaitu dari 89,92 pada Desember tahun 2015 menjadi 102,87 pada Desember tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 19,59 persen sedangkan indeks yang harus dibayar petani hanya naik sebesar 4,53 persen. Sementara itu, subsektor yang mengalami penurunan NTP paling besar adalah subsektor tanaman pangan sekitar 3,02 persen yaitu dari 107,27 pada Desember 2015 menjadi 104,03 pada Desember 2016. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan hanya 1,90 persen sedangkan indeks yang harus dibayar petani naik lebih tinggi yaitu sebesar 5,07 persen. Dari fakta tersebut, terlihat bahwa petani subsektor tanaman perkebunan rakyat lebih sejahtera jika di bandingkan dengan petani di subsektor tanaman pangan.
Melalui BPS, di Indonesia telah dilakukan Sensus Pertanian setiap 10 tahun sekali. Di mana sensus pertanian yang dilakukan pada tahun 2013 merupakan sensus pertanian yang keenam. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian tahun 2013 diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 di Provinsi Riau sebesar 581,52 ribu rumah tangga. Subsektor yang paling banyak memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian yaitu subsektor perkebunan sebanyak 517,17 ribu rumah tangga, subsektor peternakan sebanyak 124,59 ribu rumah tangga dan subsektor tanaman pangan sebanyak 109,38 ribu rumah tangga. Dalam rentang waktu 10 tahun dari tahun 2003 s.d 2013, rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Riau tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 40,47 ribu rumah tangga dari 541,05 ribu rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 581,52 ribu rumah tangga dan subsektor yang paling besar mengalami peningkatan yaitu subsektor perkebunan sebesar 32,95 persen. Hal ini ditandai dengan meningkatnya luas areal tanaman perkebunan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2013 luas areal tanaman perkebunan sebanyak 3.538.299 hektare menjadi 3.560.189 hektare di tahun 2015.
Data yang dikumpulkan dari Dinas Perkebunan, ada tiga jenis tanaman perkebunan yang mendominasi di Riau tahun 2015 yaitu tanaman kelapa sawit sebanyak 2.424.544 hektare dengan produksi sebanyak 7.841.947 ton, tanaman kelapa sebanyak 515.168 hektare dengan produksi sebanyak 421.465 ton dan tanaman karet sebanyak 501.788 hektare dengan produksi sebanyak 374.901 ton. Sementara itu untuk tanaman pangan khusus sawah, luas lahan sawah di Provinsi Riau di tahun 2015 sekitar 114.354 hektare dengan produksi padi sebanyak 393.917 ton. Dari data tersbut terlihat bahwa petani di Provinsi Riau lebih banyak di subsektor tanaman perkebunan karena faktor kondisi alam di Provinsi Riau yang lebih cocok untuk tanaman perkebunan. Selain itu, menurut para petani tanaman perkebunan lebih banyak menghasilkan uang dan sangat menguntungkan untuk jangka panjang.
Permasalahan yang cukup besar dihadapai petani saat ini yaitu masalah hasil pertanian impor dari luar negeri. Produk pertanian kita lebih sering kalah bersaing dengan produk impor. Saat ini sudah banyak kita temui buah impor, sayuran impor, daging impor, beras impor dan hasil pertanian lainnya. Yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah tidak stabilnya harga beras sehingga menyebabkan terjadinya impor beras. Padahal berdasarkan data BPS, produksi padi (gabah kering giling) di Indonesia meningkat dari 70,8 ton tahun 2014 menjadi 75,4 ton di tahu 2015. Seharusnya terjadi surplus beras, tapi kenapa tetap terjadi impor beras? Apakah kesalahan ini di akibatkan oleh petani atau pemerintah kita yang kurang melindungi produk kita? Atau ada kecurangan dari pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan?
Di satu sisi, NTP bukanlah satu-satunya indikator yang secara mutlak bisa mengukur kehidupan petani itu sejahtera atau tidak. Pada 2015 ada sebanyak 42,61 persen penduduk Provinsi Riau berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian (Sakernas, Agustus 2015). Di tahun yang sama 2015, BPS mencatat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian di Provinsi Riau berkisar 31,54 persen. Dari sini terlihat bahwa lebih dari 60 persen penduduk yang mata pencahariannya di sektor pertanian masih kurang ataupun tidak sejahtera. Padahal Indonesia adalah negara yang agraris. Tapi pertanian Indonesia belum dapat menyejahterakan petaninya.
Telah banyak dilakukan penelitian dan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan petani yang mengakibatkan ketidaksejahteraan petani, di antaranya adalah 1) kesulitan pembiayaan usaha tani dan kebutuhan dana cash untuk keperluan hidup selama masa menunggu penjualan hasil panen, menyebabkan banyak petani terjebak sistem ijon dan atau hutang kepada para tengkulak yang mematok harga pertanian dengan harga rendah, 2) penyusutan luas lahan produksi, 3) keterbatasan sumber daya manusia petani, 4) tidak memadainya sarana produksi dan prasarana yang dibutuhkan usaha tani yang efisien, dan berbagai masalah lainnya.
Pada hakikatnya petani telah berjasa besar dalam penyediaan pangan nasional sehingga bangsa ini tidak mengalami kelaparan. Namun jasa petani ini tampaknya belum memperoleh apresiasi yang cukup karena banyak petani Indonesia yang masih harus bergelut meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup layak. Harapan besar dipikulkan di pundak pemerintah agar menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-petani di antaranya; Perluasan lahan pertanian. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak lahan pertanian yang dijadikan sebagai lahan pemukiman dan lahan bangunan industri yang akhirnya membuat lahan pertanian semakin sempit. Lahan pertanian yang sempit dapat menurunkan tingkat produksi hasil pertanian, sehingga berpengaruh pada tingkat penghasilan dan kesejahteraan petani saat ini. Dalam hal ini perlunya perluasan lahan pertanian dengan cara memanfaatkan lahan yang kurang produktif diolah menjadi lahan yang subur,
Penyuluhan usaha tani. Penyediaan benih unggul yang berkualitas. Penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan. Meminimalkan impor hasil pertanian. Harga hasil pertanian lebih ditingkatkan. Saat ini harga hasil pertanian sedang dalam keadaan kurang normal, khususnya padi yang menjadi sumber serta bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah berupaya menaikkan harga dasar gabah dan pembelian hasil panen oleh Bulog atau Dulog setempat.
Pertanian adalah kegiatan usaha/bisnis yang sama saja dengan usaha lainnya, menuntut kaidah-kaidah bisnis seperti efisiensi, dinamis, nilai tambah, dan keunikan produk. Jika kaidah tersebut dijalankan maka pertanian dapat mensejahterakan petaninya sebagaimana telah ditunjukkan sebagian kecil petani maju. Masalahnya adalah bagaimana mengawal, membimbing, serta menularkan kemampuan bisnis tersebut kepada banyak petani dengan beragam keterbatasan dan ketidakberdayaannya.***
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar (term of trade) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik.
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Riau, NTP Riau pada Desember tahun 2016 sebesar 102,23 atau naik sebesar 7,58 persen dibanding NTP Desember tahun 2015 yaitu sebesar 95,03. Hal ini disebabkan harga barang/produk pertanian yang dihasilkan oleh rumah tangga mengalami kenaikan, sementara harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami penurunan.
Lima subsektor penyusun NTP yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Dari kelima subsektor penyusun NTP tersebut, yang mengalami kenaikan NTP tertinggi di Provinsi Riau adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 14,40 persen yaitu dari 89,92 pada Desember tahun 2015 menjadi 102,87 pada Desember tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 19,59 persen sedangkan indeks yang harus dibayar petani hanya naik sebesar 4,53 persen. Sementara itu, subsektor yang mengalami penurunan NTP paling besar adalah subsektor tanaman pangan sekitar 3,02 persen yaitu dari 107,27 pada Desember 2015 menjadi 104,03 pada Desember 2016. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan hanya 1,90 persen sedangkan indeks yang harus dibayar petani naik lebih tinggi yaitu sebesar 5,07 persen. Dari fakta tersebut, terlihat bahwa petani subsektor tanaman perkebunan rakyat lebih sejahtera jika di bandingkan dengan petani di subsektor tanaman pangan.
Melalui BPS, di Indonesia telah dilakukan Sensus Pertanian setiap 10 tahun sekali. Di mana sensus pertanian yang dilakukan pada tahun 2013 merupakan sensus pertanian yang keenam. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian tahun 2013 diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 di Provinsi Riau sebesar 581,52 ribu rumah tangga. Subsektor yang paling banyak memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian yaitu subsektor perkebunan sebanyak 517,17 ribu rumah tangga, subsektor peternakan sebanyak 124,59 ribu rumah tangga dan subsektor tanaman pangan sebanyak 109,38 ribu rumah tangga. Dalam rentang waktu 10 tahun dari tahun 2003 s.d 2013, rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Riau tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 40,47 ribu rumah tangga dari 541,05 ribu rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 581,52 ribu rumah tangga dan subsektor yang paling besar mengalami peningkatan yaitu subsektor perkebunan sebesar 32,95 persen. Hal ini ditandai dengan meningkatnya luas areal tanaman perkebunan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2013 luas areal tanaman perkebunan sebanyak 3.538.299 hektare menjadi 3.560.189 hektare di tahun 2015.
Data yang dikumpulkan dari Dinas Perkebunan, ada tiga jenis tanaman perkebunan yang mendominasi di Riau tahun 2015 yaitu tanaman kelapa sawit sebanyak 2.424.544 hektare dengan produksi sebanyak 7.841.947 ton, tanaman kelapa sebanyak 515.168 hektare dengan produksi sebanyak 421.465 ton dan tanaman karet sebanyak 501.788 hektare dengan produksi sebanyak 374.901 ton. Sementara itu untuk tanaman pangan khusus sawah, luas lahan sawah di Provinsi Riau di tahun 2015 sekitar 114.354 hektare dengan produksi padi sebanyak 393.917 ton. Dari data tersbut terlihat bahwa petani di Provinsi Riau lebih banyak di subsektor tanaman perkebunan karena faktor kondisi alam di Provinsi Riau yang lebih cocok untuk tanaman perkebunan. Selain itu, menurut para petani tanaman perkebunan lebih banyak menghasilkan uang dan sangat menguntungkan untuk jangka panjang.
Permasalahan yang cukup besar dihadapai petani saat ini yaitu masalah hasil pertanian impor dari luar negeri. Produk pertanian kita lebih sering kalah bersaing dengan produk impor. Saat ini sudah banyak kita temui buah impor, sayuran impor, daging impor, beras impor dan hasil pertanian lainnya. Yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah tidak stabilnya harga beras sehingga menyebabkan terjadinya impor beras. Padahal berdasarkan data BPS, produksi padi (gabah kering giling) di Indonesia meningkat dari 70,8 ton tahun 2014 menjadi 75,4 ton di tahu 2015. Seharusnya terjadi surplus beras, tapi kenapa tetap terjadi impor beras? Apakah kesalahan ini di akibatkan oleh petani atau pemerintah kita yang kurang melindungi produk kita? Atau ada kecurangan dari pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan?
Di satu sisi, NTP bukanlah satu-satunya indikator yang secara mutlak bisa mengukur kehidupan petani itu sejahtera atau tidak. Pada 2015 ada sebanyak 42,61 persen penduduk Provinsi Riau berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian (Sakernas, Agustus 2015). Di tahun yang sama 2015, BPS mencatat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian di Provinsi Riau berkisar 31,54 persen. Dari sini terlihat bahwa lebih dari 60 persen penduduk yang mata pencahariannya di sektor pertanian masih kurang ataupun tidak sejahtera. Padahal Indonesia adalah negara yang agraris. Tapi pertanian Indonesia belum dapat menyejahterakan petaninya.
Telah banyak dilakukan penelitian dan kajian faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan petani yang mengakibatkan ketidaksejahteraan petani, di antaranya adalah 1) kesulitan pembiayaan usaha tani dan kebutuhan dana cash untuk keperluan hidup selama masa menunggu penjualan hasil panen, menyebabkan banyak petani terjebak sistem ijon dan atau hutang kepada para tengkulak yang mematok harga pertanian dengan harga rendah, 2) penyusutan luas lahan produksi, 3) keterbatasan sumber daya manusia petani, 4) tidak memadainya sarana produksi dan prasarana yang dibutuhkan usaha tani yang efisien, dan berbagai masalah lainnya.
Pada hakikatnya petani telah berjasa besar dalam penyediaan pangan nasional sehingga bangsa ini tidak mengalami kelaparan. Namun jasa petani ini tampaknya belum memperoleh apresiasi yang cukup karena banyak petani Indonesia yang masih harus bergelut meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup layak. Harapan besar dipikulkan di pundak pemerintah agar menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-petani di antaranya; Perluasan lahan pertanian. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak lahan pertanian yang dijadikan sebagai lahan pemukiman dan lahan bangunan industri yang akhirnya membuat lahan pertanian semakin sempit. Lahan pertanian yang sempit dapat menurunkan tingkat produksi hasil pertanian, sehingga berpengaruh pada tingkat penghasilan dan kesejahteraan petani saat ini. Dalam hal ini perlunya perluasan lahan pertanian dengan cara memanfaatkan lahan yang kurang produktif diolah menjadi lahan yang subur,
Penyuluhan usaha tani. Penyediaan benih unggul yang berkualitas. Penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan. Meminimalkan impor hasil pertanian. Harga hasil pertanian lebih ditingkatkan. Saat ini harga hasil pertanian sedang dalam keadaan kurang normal, khususnya padi yang menjadi sumber serta bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah berupaya menaikkan harga dasar gabah dan pembelian hasil panen oleh Bulog atau Dulog setempat.
Pertanian adalah kegiatan usaha/bisnis yang sama saja dengan usaha lainnya, menuntut kaidah-kaidah bisnis seperti efisiensi, dinamis, nilai tambah, dan keunikan produk. Jika kaidah tersebut dijalankan maka pertanian dapat mensejahterakan petaninya sebagaimana telah ditunjukkan sebagian kecil petani maju. Masalahnya adalah bagaimana mengawal, membimbing, serta menularkan kemampuan bisnis tersebut kepada banyak petani dengan beragam keterbatasan dan ketidakberdayaannya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

