Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Apakah ini yang dikatakan oleh pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu? Entahlah, namun yang jelas wacana pelaksanaan pendidikan full day yang pernah diapungkan di awal Agustus 2016 lalu akan tetap dilaksanakan. Meski menuai pro dan kontra, namun wacana yang ditawarkan akan tetap dilaksanakan dengan penamaan baru dengan substansi yang sama. Kebijakan tersebut saat ini seakan sudah tak mampu dibendung dan telah siap dilaksanakan dengan istilah baru “pelaksanaan pendidikan 5 hariâ€. Pada pelaksanaannya, pendidikan akan dilaksanakan sejak Senin sampai Jumat. Kosekuensinya, pelaksanaan pendidikan alokasi jamnya akan diperpanjang untuk menutupi jam belajar yang sebelum ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Artinya, jam belajar peserta didik akan mengalami perpanjangan waktu pada setiap harinya.
Kebijakan ini tak lagi berada pada tataran wacana, namun sudah berada pada tataran siap dilaksanakan. Meski yang ditawarkan masih perlu dipertanyakan apakah telah melalui pengkajian secara komprehensif dan sangat hati-hati melalui proses yang panjang. Bahkan, pelaksanaan “pendidikan 5 hari†ini bukan hanya akan dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, akan tetapi juga pada Kementerian Agama. Demikian derasnya arus untuk melaksanakan “pendidikan 5 hari†sebagai pengejawantahan wacana full day beberapa waktu lalu, seakan men-general-kan alasan persoalan yang sebenarnya bersifat kasuistik. Padahal, teriakan kelemahan atas kebijakan ini dengan lantang disuarakan banyak pihak, antara lain:
Pertama, pelaksanaan “pendidikan 5 hari†akan berakibat hilangnya masa bermain anak. Kondisi ini akan berakibat terganggunya psikologi anak dan berakibat kejenuhan terhadap lembaga pendidikan. Sebab, ruang interaksinya hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Kondisi ketergangguan psikologis peserta didik yang demikian akan sangat merugikan bagi terbangunnya kepribadian generasi bangsa ini yang akan melihat lembaga pendidikan sebagai “sesuatu yang menakutkan†bagai penjara yang membatasi ruang geraknya. Kedua, pembengkakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid karena harus mempersiapkan makanan atau uang jajan ekstra kepada anak-anak mereka. Kondisi ini akan menambah kesulitan ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini yang sangat sulit. Bila hal ini terjadi, maka pendidikan akan hanya dapat dienyam oleh kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi mapan dan terbukanya kemungkinan anak putus sekolah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan ekonomi orang tuanya.
Ketiga, kebijakan “pendidikan 5 hari†akan mematikan lembaga Pendidikan Diniyah Ta’miliyah Awaliyah (PDTA) dan lembaga pendidikan khusus sejenisnya yang selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membekali anak memahami ajaran agama dan berbagai keterampilan. Padahal, lembaga pendidikan agama dan keterampilan telah banyak berkontribusi terhadap penanggulangan kenakalan remaja. Bila hal ini terjadi, maka kebijakan negara akan berakibat pada semakin tingginya angka pengangguran di negeri ini dan semakin jauhnya umat Islam dari ajaran agamanya. Sebab, akan banyak tenaga pendidik yang selama ini berkerja di lembaga PDTA dan lembaga-lembaga pendidikan khusus lainnya akan terpaksa melakukan pemutusan kerja. Bahkan, angka lapangan kerja yang diserap oleh lembaga yang dimaksud secara kuantitas lebih banyak di banding tenaga kerja yang mampu diserap oleh lembaga pendidikan formal. Bila hal ini terjadi, maka krisis negara akan semakin tajam.
Keempat, kesiapan mayoritas lembaga pendidikan yang sangat terbatas, baik aspek tenaga pendidik, sarana prasarana, dan infrastruktur yang ada. Kondisi fasilitas yang serba terbatas ini merupakan fenomena kebanyakan lembaga pendidikan yang ada di negeri ini. Kelima, munculnya kejenuhan bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini akan berakibat pada tidak terlaksananya tugas guru sebagai anggota keluarga terhadap anak-anaknya dan suami/istrinya. Kebijakan ini akan mengambil hak-hak pendidik dalam keluarga dan masyarakatnya yang tak mampu dilakukan bila wacana ini menjadi sebuah kebijakan negara.
Keenam, membengkaknya pengeluaran keuangan negara karena harus membayar atau menaikkan gaji pendidik dengan penambahan kewajiban jam belajar di sekolah. Kondisi ini menjadi sangat riskan tatkala negara justru “mengaku†harus melakukan pemangkasan anggara, bahkan dalam dua jilid. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi pada era-era sebelumnya. Ketujuh, kewajiban negara untuk melakukan pengangkatan tenaga pendidik agar program “pendidikan 5 hari†bisa dilaksanakan. Kondisi ini seirama dengan meningkatnya kewajiban negara untuk menyiapkan anggaran bagi tersedianya sarana prasarana pendidikan yang menunjang program yang digulirkan.
Secara teori, akibat wacana pelaksanaan “pendidikan 5 hari†di atas, bertolakbelakang dengan semangat pendidikan yang sebenarnya. Sebab, pendidikan bukan hanya sebatas memberikan sejumlah ilmu dan keterampilan kepada peserta didik. Lebih jauh pendidikan harus menyiapkan peserta didik sebagai warga masyarakat dan generasi bangsa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosialnya. Sementara, interaksi yang diharapkan tercapainya misi ini justru dipersempit dengan terbatasnya interaksi peserta didik dengan lingkungan di luar lembaga pendidikan.
Agaknya, apa yang awalnya diwacanakan dan saat ini siap dilaksanakan oleh penentu kebijakan yang bertanggunggjawab atas dunia pendidikan di negeri ini, perlu menjadi catatan Presiden. Sebab, wacana yang tak populer tersebut secara pasti akan menyisakan banyak persoalan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masih banyak cara populer yang seharusnya bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, antara lain: Pertama, konsisten dengan amanah UU untuk mengalokasikan 25 persen anggaran negara untuk memajukan dunia pendidikan yang masih sangat memprihatinkan. Konsistensi atas UU terhadap pendidikan saat ini masih banyak diabaikan. Bahkan, kebijakan pemangkasan akibat kondisi keuangan negara yang memprihatinkan saat ini juga menimpa dunia pendidikan. Padahal, eksistensi pendidikan sangat urgen untuk diperhatikan. Sebab, indikator kemajuan suatu negara terletak pada kemajuan pendidikan yang dilaksanakan.
Kedua, membangun wacana pendidikan berkualitas dengan lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik yang berkarakter mulia, meningkatkan sarana prasarana, dan membuka kesempatan pendidikan yang luas terhadap peserta didik yang kurang beruntung secara aspek ekonominya. Ketiga, membangun konsep kesesuaian pengembangan pendidikan yang signifikan terhadap keperluan lapangan kerja, sehingga lembaga pendidikan mampu menjadi mesin peradaban, sekaligus lembaga yang mampu menyiapkan tenaga kerja yang handal. Bila hal ini dilakukan, maka eksistensi lembaga pendidikan akan berfungsi menekan angka pengangguran di negeri ini. Keempat, melakukan penelitian atas kebijakan pendidikan di negara-negara maju, sebagimana Swiss, Singapura, atau mungkin Timur Tengah. Pendekatan kebijakan apa saja yang dilakukan untuk terbangunnya lembaga pendidikan yang berkualitas di negeri ini. Kelima, menemukan model pendidikan yang mampu menjadi obat atas persoalan lembaga pendidikan di negeri ini.
Banyak hal bisa dilakukan untuk mempopulerkan diri. Namun, perlu dipilih secara bijak model pendekatan yang elegan untuk menjadi populer. Sebab, bila keliru dalam memilih model untuk memperoleh popularitas, sangat tidak mustahil justeru akan memperlihatkan ketidakmampuan diri akibat wacana yang diapungkan. Apatahlagi bila wacana tersebut berangkat dari ketergesa-gesaan dengan bungkus yang akan menyakitkan banyak pihak.
Sudah saatnya pemegang amanah negeri ini serius dan profesional dalam menangani lembaga pendidikan. Sebab, kesalahan dalam memformat pendidikan yang dibangun dengan “ketergesa-gesaan†akan berdampak buruk terhadap generasi penerus. Sudah saatnya tidak memunculkan wacana tidak populer dan kebijakan yang belum matang. Sebab, kesalahan dalam menetapkan kebijakan lembaga pendidikan akan berakibat pada rusaknya tatanan kepribadian generasi negeri ini. Untuk memperbiki akibat kesalahan tersebut, membutuhkan materi yang tak sedikit dan waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya, bahkan mungkin tak mampu disembuhkan.***
Kebijakan ini tak lagi berada pada tataran wacana, namun sudah berada pada tataran siap dilaksanakan. Meski yang ditawarkan masih perlu dipertanyakan apakah telah melalui pengkajian secara komprehensif dan sangat hati-hati melalui proses yang panjang. Bahkan, pelaksanaan “pendidikan 5 hari†ini bukan hanya akan dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, akan tetapi juga pada Kementerian Agama. Demikian derasnya arus untuk melaksanakan “pendidikan 5 hari†sebagai pengejawantahan wacana full day beberapa waktu lalu, seakan men-general-kan alasan persoalan yang sebenarnya bersifat kasuistik. Padahal, teriakan kelemahan atas kebijakan ini dengan lantang disuarakan banyak pihak, antara lain:
Pertama, pelaksanaan “pendidikan 5 hari†akan berakibat hilangnya masa bermain anak. Kondisi ini akan berakibat terganggunya psikologi anak dan berakibat kejenuhan terhadap lembaga pendidikan. Sebab, ruang interaksinya hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Kondisi ketergangguan psikologis peserta didik yang demikian akan sangat merugikan bagi terbangunnya kepribadian generasi bangsa ini yang akan melihat lembaga pendidikan sebagai “sesuatu yang menakutkan†bagai penjara yang membatasi ruang geraknya. Kedua, pembengkakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid karena harus mempersiapkan makanan atau uang jajan ekstra kepada anak-anak mereka. Kondisi ini akan menambah kesulitan ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini yang sangat sulit. Bila hal ini terjadi, maka pendidikan akan hanya dapat dienyam oleh kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi mapan dan terbukanya kemungkinan anak putus sekolah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan ekonomi orang tuanya.
Ketiga, kebijakan “pendidikan 5 hari†akan mematikan lembaga Pendidikan Diniyah Ta’miliyah Awaliyah (PDTA) dan lembaga pendidikan khusus sejenisnya yang selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membekali anak memahami ajaran agama dan berbagai keterampilan. Padahal, lembaga pendidikan agama dan keterampilan telah banyak berkontribusi terhadap penanggulangan kenakalan remaja. Bila hal ini terjadi, maka kebijakan negara akan berakibat pada semakin tingginya angka pengangguran di negeri ini dan semakin jauhnya umat Islam dari ajaran agamanya. Sebab, akan banyak tenaga pendidik yang selama ini berkerja di lembaga PDTA dan lembaga-lembaga pendidikan khusus lainnya akan terpaksa melakukan pemutusan kerja. Bahkan, angka lapangan kerja yang diserap oleh lembaga yang dimaksud secara kuantitas lebih banyak di banding tenaga kerja yang mampu diserap oleh lembaga pendidikan formal. Bila hal ini terjadi, maka krisis negara akan semakin tajam.
Keempat, kesiapan mayoritas lembaga pendidikan yang sangat terbatas, baik aspek tenaga pendidik, sarana prasarana, dan infrastruktur yang ada. Kondisi fasilitas yang serba terbatas ini merupakan fenomena kebanyakan lembaga pendidikan yang ada di negeri ini. Kelima, munculnya kejenuhan bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini akan berakibat pada tidak terlaksananya tugas guru sebagai anggota keluarga terhadap anak-anaknya dan suami/istrinya. Kebijakan ini akan mengambil hak-hak pendidik dalam keluarga dan masyarakatnya yang tak mampu dilakukan bila wacana ini menjadi sebuah kebijakan negara.
Keenam, membengkaknya pengeluaran keuangan negara karena harus membayar atau menaikkan gaji pendidik dengan penambahan kewajiban jam belajar di sekolah. Kondisi ini menjadi sangat riskan tatkala negara justru “mengaku†harus melakukan pemangkasan anggara, bahkan dalam dua jilid. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi pada era-era sebelumnya. Ketujuh, kewajiban negara untuk melakukan pengangkatan tenaga pendidik agar program “pendidikan 5 hari†bisa dilaksanakan. Kondisi ini seirama dengan meningkatnya kewajiban negara untuk menyiapkan anggaran bagi tersedianya sarana prasarana pendidikan yang menunjang program yang digulirkan.
Secara teori, akibat wacana pelaksanaan “pendidikan 5 hari†di atas, bertolakbelakang dengan semangat pendidikan yang sebenarnya. Sebab, pendidikan bukan hanya sebatas memberikan sejumlah ilmu dan keterampilan kepada peserta didik. Lebih jauh pendidikan harus menyiapkan peserta didik sebagai warga masyarakat dan generasi bangsa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosialnya. Sementara, interaksi yang diharapkan tercapainya misi ini justru dipersempit dengan terbatasnya interaksi peserta didik dengan lingkungan di luar lembaga pendidikan.
Agaknya, apa yang awalnya diwacanakan dan saat ini siap dilaksanakan oleh penentu kebijakan yang bertanggunggjawab atas dunia pendidikan di negeri ini, perlu menjadi catatan Presiden. Sebab, wacana yang tak populer tersebut secara pasti akan menyisakan banyak persoalan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masih banyak cara populer yang seharusnya bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, antara lain: Pertama, konsisten dengan amanah UU untuk mengalokasikan 25 persen anggaran negara untuk memajukan dunia pendidikan yang masih sangat memprihatinkan. Konsistensi atas UU terhadap pendidikan saat ini masih banyak diabaikan. Bahkan, kebijakan pemangkasan akibat kondisi keuangan negara yang memprihatinkan saat ini juga menimpa dunia pendidikan. Padahal, eksistensi pendidikan sangat urgen untuk diperhatikan. Sebab, indikator kemajuan suatu negara terletak pada kemajuan pendidikan yang dilaksanakan.
Kedua, membangun wacana pendidikan berkualitas dengan lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik yang berkarakter mulia, meningkatkan sarana prasarana, dan membuka kesempatan pendidikan yang luas terhadap peserta didik yang kurang beruntung secara aspek ekonominya. Ketiga, membangun konsep kesesuaian pengembangan pendidikan yang signifikan terhadap keperluan lapangan kerja, sehingga lembaga pendidikan mampu menjadi mesin peradaban, sekaligus lembaga yang mampu menyiapkan tenaga kerja yang handal. Bila hal ini dilakukan, maka eksistensi lembaga pendidikan akan berfungsi menekan angka pengangguran di negeri ini. Keempat, melakukan penelitian atas kebijakan pendidikan di negara-negara maju, sebagimana Swiss, Singapura, atau mungkin Timur Tengah. Pendekatan kebijakan apa saja yang dilakukan untuk terbangunnya lembaga pendidikan yang berkualitas di negeri ini. Kelima, menemukan model pendidikan yang mampu menjadi obat atas persoalan lembaga pendidikan di negeri ini.
Banyak hal bisa dilakukan untuk mempopulerkan diri. Namun, perlu dipilih secara bijak model pendekatan yang elegan untuk menjadi populer. Sebab, bila keliru dalam memilih model untuk memperoleh popularitas, sangat tidak mustahil justeru akan memperlihatkan ketidakmampuan diri akibat wacana yang diapungkan. Apatahlagi bila wacana tersebut berangkat dari ketergesa-gesaan dengan bungkus yang akan menyakitkan banyak pihak.
Sudah saatnya pemegang amanah negeri ini serius dan profesional dalam menangani lembaga pendidikan. Sebab, kesalahan dalam memformat pendidikan yang dibangun dengan “ketergesa-gesaan†akan berdampak buruk terhadap generasi penerus. Sudah saatnya tidak memunculkan wacana tidak populer dan kebijakan yang belum matang. Sebab, kesalahan dalam menetapkan kebijakan lembaga pendidikan akan berakibat pada rusaknya tatanan kepribadian generasi negeri ini. Untuk memperbiki akibat kesalahan tersebut, membutuhkan materi yang tak sedikit dan waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya, bahkan mungkin tak mampu disembuhkan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

