Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - PENDIDIKAN kita masih karut marut. Di usia kemerdekaan RI yang segera mamasuki usia tua 72 tahun ini, pungutan di sekolah masih saja merajalela. Bukan soal mental guru atau pengelola saja yang patut dipertanyakan. Tapi kita harus jujur di antara sebabnya karena negara ini punya sikap yang berubah-ubah dan tak pernah mau serius membenahi pendidikan. Soal ketersediaan guru, fasilitas, kurikulum dan sistem pendidikan sampai tarik menarik kepentingan politik di setiap helat Pilkada.
Soal guru. Pungutan dan rasio guru bisa saling berhubungan. Bukan berarti ini adalah pembenaran pungutan. Sekolah sudah dipastikan kekurangan guru. Pemerintah tidak memastikan ketersediaan itu dengan merekrut guru yang berstatus aparatur sipil negara. Guru ASN bisa diberi beban dan diberi pendapatan yang layak. Maka pemerintah membiarkan merekrut guru honorer. Guru yang statusnya seperti anak tiri dan diberikan pendapatan sesuka hati. Banyak yang diberi honor hanya Rp600 ribu perbulan dan dibayarkan sekali dalam tiga bulan karena menunggu dana BOS. Padahal pemerintah sesumbar memaksa swasta menerapkan upah minimum provinsi yang untuk Riau nilainya lebih dari Rp2 juta. Alamatlah guru honorer itu mengajar tanpa bisa fokus sebab harus mencari pendapatan sampingan.
Kemudian keluar aturan larangan dana BOS digunakan untuk membayar honor guru honorer oleh Kemendikbud. Tidak berapa lama, maka terdengarlah pungutan mengatasnamakan komite. Salah satu alasan sekolah melakukannya karena tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk membayar honor guru honorer itu sejak dilarang membayar menggunakan dana BOS. Inilah kaitkelindan antara ratio guru dengan pungutan tersebut.
Mungkin sadar lagi, Kemendikbud mencabut kembali larangan penggunaan dana BOS untuk membayar honor guru. Di sampaikan langsung Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad. Jika dulu dibolehkan 20 persen dari alokasi BOS sekolah digunakan membayar honor guru, kemudian dilarang tapi dibolehkan lagi, tapi nilai persentasenya diturunkan. Dibolehkan hanya 15 persen. Kebijakan baru tapi lama ini seakan-akan langsung menjawab kehebohan pungutan tak terelakkan yang dilakukan oleh sekolah berselubung komite tersebut.
Kebijakan ini bagi sekolah bisa melegakan. Sudah ada dalil resmi untuk menyisihkan dana BOS itu untuk membayar honor guru. Untuk jangka pendek sekolah, guru, komite bisa lega. Tidak perlu lagi mereka ribut dengan wali murid karena terpaksa memungut iuran. Kalaupun tetap ada iuran berarti sudah bisa dianggap pungli.
Tapi apakah kebijakan ini mencerahkan dunia pendidikan? Jangka menengah dan panjang sama sekali tidak. Jangka pendek, iya. Kebijakan ini terang menunjukkan sikap ketidakmampuan negara dalam membenahi pendidikan. Untuk mencukupkan ratio guru dan anak didik yang terus tumbuh signifikan tiap tahun, pemerintah seakan tidak mampu. Padahal semua sadar sadarnya untuk memacu kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini pondasi utamanya adalah pendidikan. Marilah sadar dan serius membenahi pendidikan. Dari pucuk hingga ke akarnya.***
Soal guru. Pungutan dan rasio guru bisa saling berhubungan. Bukan berarti ini adalah pembenaran pungutan. Sekolah sudah dipastikan kekurangan guru. Pemerintah tidak memastikan ketersediaan itu dengan merekrut guru yang berstatus aparatur sipil negara. Guru ASN bisa diberi beban dan diberi pendapatan yang layak. Maka pemerintah membiarkan merekrut guru honorer. Guru yang statusnya seperti anak tiri dan diberikan pendapatan sesuka hati. Banyak yang diberi honor hanya Rp600 ribu perbulan dan dibayarkan sekali dalam tiga bulan karena menunggu dana BOS. Padahal pemerintah sesumbar memaksa swasta menerapkan upah minimum provinsi yang untuk Riau nilainya lebih dari Rp2 juta. Alamatlah guru honorer itu mengajar tanpa bisa fokus sebab harus mencari pendapatan sampingan.
Kemudian keluar aturan larangan dana BOS digunakan untuk membayar honor guru honorer oleh Kemendikbud. Tidak berapa lama, maka terdengarlah pungutan mengatasnamakan komite. Salah satu alasan sekolah melakukannya karena tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk membayar honor guru honorer itu sejak dilarang membayar menggunakan dana BOS. Inilah kaitkelindan antara ratio guru dengan pungutan tersebut.
Mungkin sadar lagi, Kemendikbud mencabut kembali larangan penggunaan dana BOS untuk membayar honor guru. Di sampaikan langsung Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad. Jika dulu dibolehkan 20 persen dari alokasi BOS sekolah digunakan membayar honor guru, kemudian dilarang tapi dibolehkan lagi, tapi nilai persentasenya diturunkan. Dibolehkan hanya 15 persen. Kebijakan baru tapi lama ini seakan-akan langsung menjawab kehebohan pungutan tak terelakkan yang dilakukan oleh sekolah berselubung komite tersebut.
Kebijakan ini bagi sekolah bisa melegakan. Sudah ada dalil resmi untuk menyisihkan dana BOS itu untuk membayar honor guru. Untuk jangka pendek sekolah, guru, komite bisa lega. Tidak perlu lagi mereka ribut dengan wali murid karena terpaksa memungut iuran. Kalaupun tetap ada iuran berarti sudah bisa dianggap pungli.
Tapi apakah kebijakan ini mencerahkan dunia pendidikan? Jangka menengah dan panjang sama sekali tidak. Jangka pendek, iya. Kebijakan ini terang menunjukkan sikap ketidakmampuan negara dalam membenahi pendidikan. Untuk mencukupkan ratio guru dan anak didik yang terus tumbuh signifikan tiap tahun, pemerintah seakan tidak mampu. Padahal semua sadar sadarnya untuk memacu kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini pondasi utamanya adalah pendidikan. Marilah sadar dan serius membenahi pendidikan. Dari pucuk hingga ke akarnya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

