Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - MASYARAKAT kembali menjerit gundah mendapati fakta yang diungkap jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, bahwa dari rencana penggunaan anggaran KTP Elektronik sebesar Rp5,9 triliun, hanya separuhnya digunakan untuk proyek nasional itu. Setengahnya lagi dikorupsi dan dibagi-bagi. Terungkaplah nama sejumlah tokoh yang terlibat kasus bagi-bagi uang proyek itu. Mulai dari penerima kelas teri hingga golongan kakap.
Ini bukan kali pertama terungkap betapa anggaran negara dengan lihainya dikorupsi dan dibagi-bagi, baik di pusat maupun di daerah. Nyaris dengan pola dan praktik yang sama. Sudah begitu banyak mereka yang terlibat diproses dan diadili serta divonis, namun sepertinya pelaku dan perilaku korupsi tak pernah surut, bahkan kian menjadi-jadi.
Jelas, masyarakat sebegitu gundahnya menyimak angka-angka wah yang diuraikan jaksa penuntut umum dibagi-bagikan seenaknya kepada mereka yang sebagian besarnya merupakan nama-nama dan tokoh terkenal. Betapa masyarakat menjerit gundah, karena nominal rupiah yang ditulis itu, bagi mereka, jangankan melihat, menyebutkannya pun susah, saking banyak digitnya.
Lebih gundah lagi melihat fakta betapa sudah terlalu sering rakyat mendengar para pegiat antikorupsi meneriakkan bahwa korupsi ialah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga untuk menghadapinya harus dengan upaya-upaya luar biasa pula. Tidak mungkin kita bisa memenangi perang besar melawan korupsi dengan cara-cara biasa. Untuk poin ini, kegundahan kita rasakan bersama.
Padahal, negara pun sejatinya telah menyediakan beragam amunisi sebagai bekal untuk melakoni perang melawan korupsi itu. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, mengatur hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bagi pejabat atau penyelenggara negara yang terbukti korupsi.
Namun, harus diakui, selama ini penegak hukum terlalu lembek untuk mengoptimalkan perangkat itu. Sebagian bahkan kerap berbeda kemauan, berseberangan niat, yang ujung-ujungnya membuat segala senjata untuk membidik koruptor menjadi majal.
Karena itu, hukuman maksimal mestinya menjadi pilihan. Sebab, ketika korupsi kian ganas menggerogoti segala sisi kehidupan bangsa ini, ketegasan untuk memeranginya adalah sebuah kemestian. Sikap tanpa kompromi yang disokong konsistensi dari seluruh penegak hukum wajib terus dikedepankan.
Kita berharap vonis berat yang dijatuhkan kepada koruptor bisa menjadi suplemen penambah energi bagi semua penegak hukum untuk lebih garang menindak pelaku korupsi, terlebih bila yang terlibat itu adalah mereka yang semestinya berada di garis depan membabat pelaku korupsi.
Vonis maksimal terhadap koruptor kita harapkan juga dapat menjadi parameter standar bagi majelis hakim pengadilan tipikor dalam menjatuhkan putusan hukum. Harapan publik, hakim mendengar dan merasakan jeritan gundah masyarakat serta menjatuhkan hukuman yang sungguh memberikan efek jera terhadap koruptor. ***
Ini bukan kali pertama terungkap betapa anggaran negara dengan lihainya dikorupsi dan dibagi-bagi, baik di pusat maupun di daerah. Nyaris dengan pola dan praktik yang sama. Sudah begitu banyak mereka yang terlibat diproses dan diadili serta divonis, namun sepertinya pelaku dan perilaku korupsi tak pernah surut, bahkan kian menjadi-jadi.
Jelas, masyarakat sebegitu gundahnya menyimak angka-angka wah yang diuraikan jaksa penuntut umum dibagi-bagikan seenaknya kepada mereka yang sebagian besarnya merupakan nama-nama dan tokoh terkenal. Betapa masyarakat menjerit gundah, karena nominal rupiah yang ditulis itu, bagi mereka, jangankan melihat, menyebutkannya pun susah, saking banyak digitnya.
Lebih gundah lagi melihat fakta betapa sudah terlalu sering rakyat mendengar para pegiat antikorupsi meneriakkan bahwa korupsi ialah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga untuk menghadapinya harus dengan upaya-upaya luar biasa pula. Tidak mungkin kita bisa memenangi perang besar melawan korupsi dengan cara-cara biasa. Untuk poin ini, kegundahan kita rasakan bersama.
Padahal, negara pun sejatinya telah menyediakan beragam amunisi sebagai bekal untuk melakoni perang melawan korupsi itu. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, mengatur hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bagi pejabat atau penyelenggara negara yang terbukti korupsi.
Namun, harus diakui, selama ini penegak hukum terlalu lembek untuk mengoptimalkan perangkat itu. Sebagian bahkan kerap berbeda kemauan, berseberangan niat, yang ujung-ujungnya membuat segala senjata untuk membidik koruptor menjadi majal.
Karena itu, hukuman maksimal mestinya menjadi pilihan. Sebab, ketika korupsi kian ganas menggerogoti segala sisi kehidupan bangsa ini, ketegasan untuk memeranginya adalah sebuah kemestian. Sikap tanpa kompromi yang disokong konsistensi dari seluruh penegak hukum wajib terus dikedepankan.
Kita berharap vonis berat yang dijatuhkan kepada koruptor bisa menjadi suplemen penambah energi bagi semua penegak hukum untuk lebih garang menindak pelaku korupsi, terlebih bila yang terlibat itu adalah mereka yang semestinya berada di garis depan membabat pelaku korupsi.
Vonis maksimal terhadap koruptor kita harapkan juga dapat menjadi parameter standar bagi majelis hakim pengadilan tipikor dalam menjatuhkan putusan hukum. Harapan publik, hakim mendengar dan merasakan jeritan gundah masyarakat serta menjatuhkan hukuman yang sungguh memberikan efek jera terhadap koruptor. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

