Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Rekomendasi Paspor

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Surat Edaran dari Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh, NoB-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017,  7 Maret 2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Pemohon Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus, menyentakkan banyak pihak. Bagaikan orang terkejut dari tidur membuat panik dan ngomong macam-macam, tentunya dengan rasa emosi karena terganggu kenyamanannya.  Itulah gambaran yang terjadi pasca-dikeluarkannya surat edaran yang langsung diterapkan ini, berbagai pihak berkomentar, mulai dari pengurus organisasi travel, hingga anggota DPR RI.

Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena selama ini pengusaha travel sudah begitu nyaman mengelola usaha pemberangkatan ibadah umrah dan haji khusus ini, apalagi pangsa pasar jamaah umrah tidak terbatas jumlahnya, karena begitu banyak umat Islam Indonesia yang berniat mengerjakan ibadah sunnah yang satu ini, sehingga ada yang berangkat tiap tahun, atau bahkan lebih dari satu kali pertahun. Belum lagi yang memang karena terpaksa harus melaksanakan umrah terlebih dahulu, akibat antrean porsi hajinya masih harus menunggu belasan tahun lagi. Ada juga yang putus asa untuk mendaftarakan diri di keberangkatan haji reguler melihat begitu lamanya antrean pemberangkatan, mereka akhirnya memilih hanya mengerjakan umrah tanpa mendaftar haji regular.

Namun demikian surat edaran ini perlu dicermati secara menyeluruh oleh berbagai pihak terkait, jangan begitu mudah memberikan komentar dan penilaian yang didasarkan kepentingan peribadi atau organisasi dengan memojokkan Kementerian Agama selaku penanggung jawab penyelenggara umrah dan haji khusus, karena apa yang disampai tanpa memahami apalagi didasari emosi akibat merasa terganggu kepentingannya tentu akan membuat masyarakat salah mengerti.

Coba dicermati asal muasal dikeluarkannya surat edaran ini, sebagaimana yang tertera di alenia pertama surat edaran tegas menyebutkan bahwa, “Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No IMI.2-GR.01.01-0334 tanggal 27 Februari 2017 Prihal Tambahan Persyaratan Permohonan Paspor dalam rangka pencegahan terjadinya TKI  Nonprosedural”. Dari alenia pengantar isi surat edaran itu jelas sudah, bahwa dikeluarkannya surat edaran bukan atas inisiatif Kemententerian Agama, akan tetapi tindak lanjut dari Surat Dirjen Imigrasi.  Melihat hal ini tentu Kementerian Agama tidak bisa dianggap biang kerok adanya persyaratan tambahan eekomendasi untuk permohonan pembuatan paspor ibadah umrah/haji khusus.

Kemudian apa pula dasar Dirjen Imgrasi mengeluarkan surat itu, ini bisa dilihat pada alenia pertama isi Surat Dirjen Imigrasi tersebut, yaitu, “Dalam praktiknya modus operandi tindak kejahatan tindak pidana perdagangan orang antara lain melalui haji/umrah, magang, program Bursa Kerja Khusus (BKK), beasiswa, sandikat narkoba, agen perjalanan, penempatan buruh migran, duta budaya, dan kawin pesanan,” ini adalah penyebabnya, yang kemudian diurai dan dicarikan solusinya pada alenia kedua, “Selanjutnya berdasarkan keputusan rapat koordinasi dengan agenda pencegahan TKI Nonprosedural yang diselenggarakan pada 23 Februari 2017 bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi telah disepakati bahwa dalam rangka mencegah pemohon paspor yang diduga akan menjadi TKI Nonprosedural dengan modus sebagaimana tersebut akan menambahkan persyaratan dalam pemohonan paspor”. Dua alenia dari surat tersebut sudah menjelaskan apa yang mendasari Dirjen Imigrasi menambah persyaratan dalam pengurusan paspor haji/umrah.  

Apa yang dilakukan kedua instansi pemerintah ini adalah merupakan bagian tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar negeri, salah satunya yang melaksanakan ibadah umrah/haji khusus. Karena pada umumnya masyarakat yang berangkat menunaikan ibadah umrah/haji khusus adalah orang awam, yang mungkin baru pertama kali melakukan perjalanan keluar negeri, atau bahkan baru pertama kali melakukan perjalanan dengan menaiki pesawat terbang. Keawaman ini sangat rentan dimafaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk mengurangi risiko itulah adanya persyaratan tambahan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota ini dikeluarkan.

Namun demikian adanya persyaratan rekomendasi ini tidak akan serta merta dapat menghentikan apatahlagi sampai menghilangkan tindak kejahatan tindak pidana  perdagangan orang, ibarat kata “tidak satu jalan menuju Roma”, akan tetapi ini merupakan bagian usaha pemerintah dalam hal ini Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan Dirjen PHU Kemenag RI untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah umrah/haji khusus.

Kalau dibilang kaget atau terlalu cepat penerapan persyaratan tambahan ini tanpa ada sosialisasi dan uji publik, hal itu bukan saja dirasakan oleh jamaah dan pihak travel haji dan umrah, situasi yang sama dialami juga oleh jajaran Kementerian Agama karena antara surat dari Dirjen Imigrasi dan Surat Edaran Dirjen PHU ada masa jeda beberapa hari, dari 27 Februari 2017 sampai 7 Maret 2017. Dan dalam masa rentang satu minggu itu dimana pihak imigrasi sudah menerapkan persyaratan adanya rekomendasi  dari Kakan Kemenag kabupaten/kota, sedangkan dari Dirjen PHU belum ada petunjuk untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut. Tidak sedikit calon jamaah umrah dan pihak travel yang sudah datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, karena belum ada petunjuk tentunya belum bisa diberikan rekomendasi yang dimaksud.

Dengan sudah dikeluarkannya surat edaran ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan menjadi jelas, jamaah dan pengurus travel jelas sudah bahwa rekomendasi itu memang menjadi persyaratan permohonan pembuatan paspor ibadah umrah/haji khusus, dan rekomendasi itu hanya diberikan kepada jamaah calon umrah/haji khusus yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)  yang memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama, dan untuk kantor  cabang sudah mendapat pengesahan dari Kanwil Kemenag setempat.   Sedangkan bagi jajaran Kementerian Agama juga sudah jelas rekomendasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat.

Menyikapi tambahan persyaratan ini semua pihak harus melihat satu titik yang sama, yaitu perlindungan bagi jamaah calon umrah/haji khusus. Peningkatan pelayanan dengan perbaikan ini tentu mengakibatkan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, masyarakat mungkin merasa dipersulit untuk menunaikan ibadah, namun semua itu adalah proses yang harus dilalui, diawal penerapannya pasti terasa berat, akan tetapi seiring waktu hal itu secara bertahap tidak terasa lagi, karena menertipkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan memang perlu waktu.

Bagi jajaran Kementerian Agama sebenarnya dengan adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi ini membuat tambahan pekerjaan saja, tidak ada kepentingan apa-apa, justru pengeluaran rekomendasi ini menimbulkan cela jebakan pungli terjadi, karena tentu nantinya ada pihak-pihak yang tidak sabar dalam pengurusan, bertemu pula dengan oknum-oknum yang juga tidak sabar dalam memberikan pelayanan. Untuk itu semua pihak harus mengawal rekomendasi ini agar pengeluarannya sesuai dengan  persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat edaran.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer