Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Haruskah Rakyat Kembali Menanggung Derita?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Menjadi rakyat di republik ini nampaknya harus banyak-banyak bersabar dan menahan hati. Jika tidak begitu, bisa jadi penyakit akan gampang mendekati. Baik itu penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Walaupun secara teoritis rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara tercinta ini, namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Rakyat mau tidak mau harus tunduk dan patuh kepada penguasa. Termasuk juga menerima dampak akibat kelakuan para penguasa yang menilap uang mereka.

Tak cukup menderita dengan kekosongan plat nomor kendaraan bermotor hampir  di seluruh wilayah Indonesia yang diduga sebagai dampak kasus korupsi beberapa tahun lalu, kini rakyat kembali harus menanggung derita yang sama. Blangko KTP-el tidak ada alias kosong.  Masyarakat yang semula mempunyai semangat tinggi melakukan perekaman data dan ingin memperoleh KTP-el hanya bisa pasrah dan kembali mengurut dada. Mereka harus menerima dampak yang ditimbulkan aparat penyelenggara negara yang korup dan memaling uang mereka. Sampai kapankah rakyat terus menderita?

Kasus korupsi, hampir setiap hari menghiasi media massa dan menjadi santapan masyarakat kita. Seakan-akan tidak jera, malah korupsi makin hari makin menggila dan menjadi-jadi. Tak hanya merugikan keuangan negara yang kian tragis, namun korupsi sang pejabat berdampak langsung terhadap masyarakat seperti di pelayanan KTP-el. Kisruh hilangnya blanko KTP-el yang hampir terjadi serentak di seluruh Indonesia akhirnya berbuah pahit bagi sang penyelenggara. Rakyat baru tersadar setelah terbongkarnya kasus mega korupsi KTP-el yang diduga menyeret anggota DPR RI terutama para mantan anggota Komisi II, mantan menteri, dua gubernur, ketua DPR RI dan pejabat tinggi lainnya. Termasuk seorang calon pilkada yang selalu mengaku jujur bersih dan anti korupsi. Sungguh miris. Akibatnya, rakyatlah yang kembali menanggung derita.

    Apakah yang salah di negara tercinta ini? Apakah penangkapan koruptor yang terdiri dari pejabat tinggi tidak membuat efek jera? Ataukah pejabat tidak takut lagi dengan hukuman yang telah diberikan untuk mereka yang memaling uang rakyat. Mungkin KPK atau pihak pengadilan harus memberi terobosan hukum baru bagi maling-maling berdasi ini. Tak cukup hanya hukuman penjara, nampaknya sang koruptor ini harus dimiskinkan. Karena selama ini jamak terdengar dan terlihat bahwa saat dipenjara, sang koruptor hidup layaknya diluar penjara. Semua fasilitas mewah dan kegiatan luar ruangan diduga masih dilakoni. Seperti baru-baru ini saat terbongkarnya kasus di penjara Sukamiskin dimana sebagian besar koruptor ditahan.

Selain memiskinkan koruptor dan menyita harta bendanya, juga harus dilakukan terobosan hukuman mati. Sebenarnya hukuman mati dimungkinkan dalam hukum kita, seperti  jika korupsi dilakukan terhadap bantuan bencana. Tapi pihak pengadilan tidak pernah sekalipun menjatuhkan vonis mati bagi tersangka korupsi. Mereka hanya berani untuk kasus narkoba. Padahal kasus korupsi lebih berbahaya dibanding narkoba. Sekiranya hakim lebih bertindak tegas dengan menjatuhkan hukuman mati tersebut, mungkin maling-maling uang rakyat ini akan berpikir seratus ribu kali jika ingin melakukan tindakan tak terpuji tersebut. Karena mati hanya sekali, bukan dua kali dan uang tidak akan bisa dibawa mati.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer