Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - POSISI Wakil Gubernur Riau masih juga belum terisi. Yang sedikit lucu, muncul lagi drama surat menyurat. Sebulan lalu drama ini menjadi polemik, dibahas lalu dibuat komitmen mempercepat. Sekarang terulang kembali. DPRD Riau beralasan Gubernur Riau belum melengkapi syarat administrasi calon dua Wakil Gubernur dimaksud. Sudah bisa ditebak, karena masa reses dewan sudah tiba, maka tentu proses selanjutnya ditunda lagi.
Drama ini menunjukkan kepada publik ada polemik politik yang tak kunjung deal. Wakil Gubernur adalah mutlak milik Golkar. Akan tetapi polemik di internal Golkar itu sendiri yang membuat prosesi pemilihan itu tak tahu akan berujung kapan. Terdengar kabar tarik menarik menetapkan antara dua sosok calon ini. Satu calon di kubu Gubernur Riau yang notabene Ketua DPD Golkar Riau, satu lagi di posisi kubu lawan politik yang akan merebut perahu Golkar untuk Pilgub yang tidak akan lama lagi prosesnya akan dimulai. Pengikatnya adalah proses penetapan yang harus melalui mekanisme di DPRD Riau. Jadilah partai politik di DPRD Riau lain mengambil kepentingan di dalam kisruh internal Golkar ini. Makin runyam.
Lalu ending-nya seperti apa? Apakah posisi Wagub akan terisi atau tidak akan terisi sama sekali jelang 18 bulan berakhirnya jabatan Gubernur Riau? Kemungkinan besar tetap akan dipilih. Polemik ini hanya soal deal. Proses di DPRD Riau hanyalah pintu yang harus dilalui karena itu mekanismenya. Pada ujungnya, tetaplah si pemakai atau Gubernur Riau yang akan memiliki kekuatan lebih. Tapi apakah Gubernur Riau akan memuluskan proses itu karena, toh, lebih diuntungkan baginya tanpa posisinya sebagai Wagub. Posisi Wagub bisa jadi penghambat baginya. Apalagi jika Wagub itu sebagian “tubuh†politiknya dimiliki oleh lawan politik Gubernur Riau saat ini. Akan tetapi, Gubernur Riau akan mempertaruhkan kredebilitasnya (lagi) karena bisa dianggap tidak bisa memuluskan jalannya pemilihan dan penetapan Wagub.
Bagi publik, drama ini seharusnya dihentikan secepat mungkin. Karena di dalam ketentuan, Gubernur mesti dibantu oleh Wakil Gubernur dalam tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. Tidak adanya posisi Wakil Gubernur bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Banyak kegiatan yang harusnya diurus oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Banyak helat masyarakat yang harusnya dihadiri langsung kepala daerah atau wakilnya. Karena itu juga kebanggaan masyarakat.
Jika berpatokan kepada kepentingan publik itu, harusnyalah proses Wakil Gubernur itu dipercepat. Idealnya polemik partai politik itu tidak terdengar lagi. Apalagi dibungkus dalam alasan yang lucu: kurang lengkap administrasi. Dewasalah dalam berpolitik. Jika ada konsekuensi, maka terimalah. ***
Drama ini menunjukkan kepada publik ada polemik politik yang tak kunjung deal. Wakil Gubernur adalah mutlak milik Golkar. Akan tetapi polemik di internal Golkar itu sendiri yang membuat prosesi pemilihan itu tak tahu akan berujung kapan. Terdengar kabar tarik menarik menetapkan antara dua sosok calon ini. Satu calon di kubu Gubernur Riau yang notabene Ketua DPD Golkar Riau, satu lagi di posisi kubu lawan politik yang akan merebut perahu Golkar untuk Pilgub yang tidak akan lama lagi prosesnya akan dimulai. Pengikatnya adalah proses penetapan yang harus melalui mekanisme di DPRD Riau. Jadilah partai politik di DPRD Riau lain mengambil kepentingan di dalam kisruh internal Golkar ini. Makin runyam.
Lalu ending-nya seperti apa? Apakah posisi Wagub akan terisi atau tidak akan terisi sama sekali jelang 18 bulan berakhirnya jabatan Gubernur Riau? Kemungkinan besar tetap akan dipilih. Polemik ini hanya soal deal. Proses di DPRD Riau hanyalah pintu yang harus dilalui karena itu mekanismenya. Pada ujungnya, tetaplah si pemakai atau Gubernur Riau yang akan memiliki kekuatan lebih. Tapi apakah Gubernur Riau akan memuluskan proses itu karena, toh, lebih diuntungkan baginya tanpa posisinya sebagai Wagub. Posisi Wagub bisa jadi penghambat baginya. Apalagi jika Wagub itu sebagian “tubuh†politiknya dimiliki oleh lawan politik Gubernur Riau saat ini. Akan tetapi, Gubernur Riau akan mempertaruhkan kredebilitasnya (lagi) karena bisa dianggap tidak bisa memuluskan jalannya pemilihan dan penetapan Wagub.
Bagi publik, drama ini seharusnya dihentikan secepat mungkin. Karena di dalam ketentuan, Gubernur mesti dibantu oleh Wakil Gubernur dalam tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. Tidak adanya posisi Wakil Gubernur bisa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Banyak kegiatan yang harusnya diurus oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Banyak helat masyarakat yang harusnya dihadiri langsung kepala daerah atau wakilnya. Karena itu juga kebanggaan masyarakat.
Jika berpatokan kepada kepentingan publik itu, harusnyalah proses Wakil Gubernur itu dipercepat. Idealnya polemik partai politik itu tidak terdengar lagi. Apalagi dibungkus dalam alasan yang lucu: kurang lengkap administrasi. Dewasalah dalam berpolitik. Jika ada konsekuensi, maka terimalah. ***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

