Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perspektif Lain Terkait Pembentukan Holding BUMN

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Rencana pihak pemerintah untuk membentuk holding company lagi sebanyak 6 perusahaan yang akan memayungi 34 BUMN dalam rangka untuk dapat meningkatkan kinerja dan pada akhirnya tentunya untuk dapat meningkatkan besaran deviden bagi negara, apalagi saat ini jumlah defisit APBN yang memerlukan sumber lain untuk menutupinya, tentunya patut kita dukung, rencana tersebut.

Yang menimbulkan banyak pertanyaan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) adalah, mengapa solusinya harus melalui pembentukan holding company? Mengapa tidak melalui proses merger atau akuisisi? Kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan skala usaha agar lebih mendunia, apakah BUMN ini sudah siap bertarung di kancah internasional, sebab saat ini yang kita sama-sama ketahui bersama adalah begitu banyak aturan dari pemerintah yang memberikan kemudahan dan perlindungan kepada BUMN, dan bahkan perusahaan-perusahaan swasta pun sulit untuk diadu dengan para BUMN tersebut.

Pertanyaan lanjutan lain adalah mengapa dalam membenahi peningkatan produktivitas para BUMN tersebut kita tidak menggunakan pola atau format yang dipergunakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dan ternyata terbukti efektif bahwa BUMN di kedua negara tetangga tersebut jauh lebih sukses dibandingkan dengan BUMN di Indonesia yang nota bene menggunakan format bahwa seluruh BUMN di bawah naungan koordinasi dari Kementerian BUMN. Sedangkan di Malaysia dan Singapura seluruh BUMN di bawah superholding company yang langsung bertanggung jawab kepada kepala negara, artinya pengelolaannya murni dikelola secara korporasi, bukan seperti di Indonesia yang dibawah koordinasi Kementerian BUMN, sehingga segala sesuatunya harus taat dan tunduk pula dengan segala aturan kepemerintahan. Tapi salahkah atau banyak kelemahankan bila BUMN di Indonesia ditempatkan di bawah Kementerian BUMN.

Lebih lanjut lagi, tepatkah kita bilamana membandingkan kesuksesan pengelolaan BUMN di Malaysia dan Singapura, lalu kita anggap bila pola tersebut diterapkan di Indonesia akan pasti sukses pula? Lupakah kita semua, bahwa sistem ekonomi politik Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Singapura? Bedanya Indonesia menggunakan sistem demokrasi ekonomi yang berbasiskan Pancasila, sedangkan Singapura dan Malaysia kita tahu bahwa sistem ekonomi politiknya berbasiskan paham liberalisme. Masih belum habis pertanyaannya, kalau begitu mengapa kita tidak melirik tata cara pengelolaan BUMN yang menggunakan paham sosial demokrasi seperti Jerman, yang ada sedikit banyaknya ada kemiripan dengan yang ada di Indonesia, walaupun dalam praktiknya saat ini di Indonesia sudah banyak menerapkan konsep pasar bebas atau sudah mengarah kepada paham liberalisme kah ya?

Kita beralih sejenak tentang niat pemerintah terkait pembentukan 6 holding company lagi (di luar 3 holding company yang sudah terbentuk) tersebut, dan kapan diputuskannya? Rencana pembentukan 6 holding company tersebut telah diputuskan atas usulan Kementerian BUMN pada Agustus 2016 lalu melalui rapat terbatas kabinet dan dibagi berdasarkan sektor usahanya yaitu pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), perumahan, jalan tol, jasa keuangan serta sektor pangan. PT Pertamina (Persero) akan dijadikan sebagai holding company atau perusahaan induk di sektor migas dan lebih lanjut PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, akan menjadi anak usahanya. Sedangkan anak usaha Pertamina yang berbisnis gas, yakni PT Pertamina Gas, akan dijadikan anak usaha Perusahaan Gas Negara (PGN). Di sektor pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang akan menjadi holding dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) menjadi anggota. Perusahaan swasta yang 9,36 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah, PT Freeport Indonesia, dimasukkan ke dalam holding. Perum Bulog akan menjadi induk dari beberapa BUMN sektor pangan, seperti PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero). Sementara PT Dana Reksa (Persero) akan menjadi holding dari BUMN jasa keuangan, termasuk perbankan. Perum Perumnas menjadi perusahaan induk dari BUMN perumahan seperti PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Untuk sektor konstruksi jalan tol, PT Hutama Karya akan ditunjuk sebagai holding-nya. Holding BUMN jasa keuangan dengan induknya yaitu PT Danareksa.

Sebenarnya sampai saat ini, Kementerian BUMN sudah membentuk 3 holding BUMN, yaitu pertama holding BUMN semen dipimpin oleh PT Semen Indonesia. Kedua, holding BUMN Perkebunan yang dipimpin oleh PT Perkebunan Nusantara III, dan ketiga holding BUMN pupuk yang dipimpin oleh PT Pupuk Indonesia. Namun timbul pertanyaan, apakah 3 holding company BUMN yang sudah terbentuk dievaluasi kinerjanya apakah memang lebih produktif dibandingkan sebelumnya? Kalaupun sudah ada evaluasinya, apakah sudah dipublikasikan ke publik agar semua pihak sama-sama tahu dan saling memberikan pemikiran jua?

Yang terdengar secara bisik-bisik adalah sebenarnya pihak Kementerian BUMN sudah pasti telah melakukan evaluasi efektivitas dari 3 holding company yang telah terbentuk sebelumnya yaitu bidang semen, pupuk dan bidang perkebunan. Infonya adalah bahwa perusahaan BUMN yang ada di setiap holding tersebut masih bergerak sendiri-sendiri dan tidak terlihat telah beroperasi layaknya anak-anak perusahaan yang memiliki holding company yang sama. Ya harus kita akui di bidang semen setelah dibentukanya holding company telah memperlihatkan kancahnya di pasar internasional dengan mengakuisisi perusahaan semen ternama di Vietnam. Ya baru itu yang terlihat sudah lebih maju.

Ya memang tidak ada salahnya kalau kita cermati secara singkat tentan pengelolaan BUMN yang terbukti di kedua negara tetanggga kita yaitu Malaysia dan Singapura, Holding Company yang dibentuk telah berhasil menyumbangkan deviden yang membanggakan untuk negara dan skala operasinya sudah masuk pada skala usaha kelas dunia. Bolehkah kita tiru? Nanti akan ada jawabannya di bagian akhir dari artikel.

Kita mulai dengan melihat secara kulitnya saja kiprah BUMN di Singapura. Temasek Group Singapura yang dijadikan sebagai Investment Holding Company dibentuk  pada 1974  dan saat ini punya 100 anak perusahaan yang dikelompokkan dalam 5 subholding yaitu kelompok financial services, Telecommunication & Media Technology, Transportation &Industries, Life Sciences, Consumer& Real Estate, serta Energy & Resources. Portfolio bisnisnya tersebar di lima benua. Sedangkan di Singapura sendiri hanya memiliki 31 perusahaan, lainnya  tersebar di Asia (41 perusahaan, sebagian besar di korporasi Cina) Amerika dan Eropa (24 perusahaan). Temasek menjadi pemain utama  dalam kegiatan investasi dan divestasi.

Dalam 1 dekade terakhir kiprahnya dalam investasi sebesar 143 miliar dolar AS dan proses divestasi sebesar 88 miliar dolar AS. Di sektor keuangaan, Temasek menjadi pemegang saham utama untuk Group AIA, Industrial & Commercial Bank of Cina (top 3 bank di Cina) serta di Lloyd Banking Group. Kalau kita lihat secara singkat kiprahnya Temasek Group, maka sangat luar biasa BUMN milik Singapura ini dan tentu akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintahan negara Singapura tersebut.

Tinjauan kedua adalah secara kulitnya pula kita lirik pola pengelolaan BUMN di Malaysia, yang di bawah naungan Khazanah Group Malaysia yang menjadi super holding company (SHC). Khazanah membawahi   kelompok BUMN yang bersifat komersial dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Malaysia. Ada  10 subholding dikomandoi Khazanah group terdiri dari kelompok pertanian, basic material, keuangan, healthcare, infrastruktur & konstruksi, media & komunikasi, Technology & Biotech, Transportasi & Logistik, serta Utilitas. Anak perusahaan di bawah group Khazanah tidak membawahi BUMN yang sudah skala besar dan sudah sangat maju seperti Government Link Investment Companies (GLIC) seperti Permodalan Nasional Berhad (PNB), Lembaga Tabung Haji, Lembaga Tabung Tentara (LTAT) dan Employee Providend Fund (EPF), dan Petronas Group. Artinya superholding punya Malaysia ini tidak membawahi semua BUMN yang ada di Malaysia, yaitu bagi BUMN yang sudah skala besar dan sudah cakupan internasional pasarnya, tidak lagi dimasukkan ke dalam Khazanah Group.

Terakhir kita lirik pula pengelolaan yang sangat berhasil dan tampil dari keterpurukan akibat kalah dalam perang dunia yaitu di Jerman. Keberadaan BUMN di Jerman adalah sangat diperlukan untuk mendukung kebangkitan negara tersebut yang hancur akibat kalah dalam perang dunia ke-2, dan pemerintah Jerman memang sangat rajin melakukan privatisasi agar pihak pemerintah Jerman tidak dibebani untuk memikirkan BUMN di negara tersebut. Sampai saat inipun Jerman masih terus lakukan privatisasi agar pihak pemerintah lebih fokus memikirkan kebijakan pemerintahan  dan bidang perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar dibawah sistem ekonomi politik yang berbasiskan sosial demokrasi.

Yang membedakan antara Jerman dengan Indonesia adalah hasil privatisasi BUMN dipergunakan untuk mengurangi tingkat pinjaman sehingga sesuai dengan Konstitusi Federal Jerman.  Hal itu bermakna bahwa kebijakan privatisasi BUMN di Jerman tidak didorong karena adanya tekanan defisit APBN, namun riil untuk memajukan perusahaan-perusahaan tersebut. Kondisi ini agak berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, privatisasi BUMN biasanya selalu dikaitkan dengan defisit APBN.

Lalu apa yang membedakan secara mencolok pengelolaan BUMN di Malaysia dan Singapura, lalu di Jerman dibandingkan dengan Indonesia? Secara singkatnya bisa dijawab adalah dari segi Tata Kelola nya atau istilah kerennya Good Corporate Governance (GCG). Kita lihat pola tata kelola BUMN di Malaysia dimana CEO Khazanah bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Bilamana ada  intervensi di level di bawah PM rasanya sulit dilakukan. Pembagian ataupun batasan antara pekerjaan dan tanggung jawab terlihat sangat jelas antara pemerintah dan BOD Khazanah. Pihak Pemerintah hanya mengambil porsi jadi  regulator serta penciptaan value creation dan pihak Khazanah sebagai operator bisnis .

Kita lihat pula pola GCG untuk BUMN di Singapura. Di mana di Singapura tata kelola yang berlaku adalah peran pemerintah adalah sebagai regulator dan melepaskan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada Group Temasek. Bahkan dalam Temasek Holding pun pendelegasian wewenang kepada anak perusahaan (subsidiary)  sangat jelas. Salah satu  rencana investasi anak perusahaan seperti Singapore Airlines tidak memerlukan persetujuan Holding Temasek, apalagi dari pemerintah dan parlemen. Kontrol Pemerintah terhadap Temasek dilakukan dalam pemilihan dan penempatan  posisi pimpinan (CEO) di Temasek.

Kalau di Jerman, pengelolaan BUMN sangat rajin lakukan privatisasi agar pemerintah lebih fokus untuk memikirkan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, karena Jerman mengacu kepada sistem sosial demokrasi.

Jadi apa ya yang bisa ditiru oleh Indonesia dalam hal BUMN ini? Salahkan yang dilakukan oleh Indonesia yang masih menggunakan pola Kementerian untuk membawahi BUMN?  Dan salahkah  BUMN di Indonesia masih dicampuri oleh parlemen dalam hal urusan holding company maupun privatisasinya? Pertanyaannya lanjutannya, mengapa kita Indonesia tidak meniru pola yang dilakukan oleh Malaysia  atau pilih yang dilakukan oleh Singapura yang sudah jelas-jelas terbukti sukses dan jaya dalam pengelolaan BUMN nya? Yang terakhir, untuk mudahnya, mengapa Indonesia tidak memilih pula, cara yang dipakai oleh Jerman yang rajin lakukan privatisasi BUMN-nya, agar pihak pemerintah Indonesia lebih fokus untuk urusan kesejahteraan rakyat?

Di samping itu kita juga tahu bahwa dengan sistem yang ada di Indonesia, BUMN juga tak bisa lepas dari UUD 1945 Pasal 33,  UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan UU Sektoral, UU tentang Keuangan Negara dan beberapa PP yang mengatur tentang privatisasi BUMN, PMN, penggabungan & peleburan BUMN dan lainnya. Status aset BUMN sebagai barang milik negara (BMN) juga membuat keputusan disposal aset menjadi rumit dan memakan waktu panjang.

Jadi bisakah membanding-bandingkan dengan cara Singapura ataupun Malaysia maupun Jerman dalam mengatur BUMN-nya, atau haruskan kita meniru ke ketiga negara tersebut agar cepat tuntas permasalahan BUMN di Indonesia ini?

Jawabannya adalah sistem yang berlaku di Indonesia mengacu kepada sistem demokrasi ekonomi yang berbasiskan kepada Pancasila dan UUD 1945, dan sangat berbeda dengan sistem ekonomi di Singapura dan Malaysia yang mengacu pada sistem liberalisme yang sangat kental dengan penerapan sistem persaingan bebas mengikuti mekanisme pasar, dan lebih lanjut bila kita tinjau cara Jerman tentulah berbeda dengan Indonesia di mana Jerman mengacu kepada sistem sosial demokrasi.

Bilamana tata cara liberalisme seperti cara Singapura dan Malaysia diterapkan untuk membenahi BUMN di Indonesia, maka akan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya, sebab akan menghancurkan soko guru sistem UMKM dan koperasi yang selama ini menjadi dasar kekuatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Jadi bilamana dasar acuannya saja sudah berbeda, maka tentunya secara berpikir bijak sudah bisa ditebak, cara Singapura dan Malaysia maupun Jerman, tidak bisa diterapkan untuk Indonesia. Namun yang perlu ditingkatkan di Indonesia adalah pola transparansi dan independensi dalam pembenahan BUMN tersebut. Ya memang benar kata pepatah bahwa ”rumput tetangga memang terlihat selalu lebih hijau”.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer