Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Setelah menyatakan demokrasi kebablasan, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan agama harus dipisahkan dengan negara atau urusan politik. Pernyataan ini didasari karena kegaduhan politik akhir-akhir ini karena politisi tidak memisahkan agama dan politik atau bahkan mempolitisasi agama demi citra untuk menaikkan tingkat popularitas dan elektabilitas. Dalam hal ini, penulis justru memiliki pendapat lain kegaduhan politik ini muncul akibat tidaktegasan dan ketidakdilan seorang pemimpin dalam menyikapi persoalan-persoalan beraroma agama.
M Natsir pernah menegaskan dalam pidatonya dalam sidang pleno konstituante 12 November 1957 bahwa mengenai dasar negara Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekulerisme; tanpa agama (la diniyyah) dan paham agama (dini). Pernyataan Jokowi kali ini bisa memunculkan blunder bagi dirinya dan keutuhan bangsa mengingat bangsa yang besar ini memiliki Pancasila dan UUD dasar 1945 juga jelas-jelas mengungkapkan bahwa ada kata-kata Tuhan dan kebebasan beragama disana. Artinya, bicara politik bicara negara dan bicara negara tentu tidak boleh bebas nilai atau terpisah dari agama.
Wajar kemudian muncul tudingan bahwa Jokowi dengan isu-isu negatif. Selain itu, pernyataan Jokowi ini bisa mengkonfirmasi isu yang selama ini selalu ditepis dan tidak benar pada saat kampanye bahwa Jokowi merupakan generasi komunis. Kita berusaha tetap berpikir positif. Namun, pernyataan tentang pemisahan agama dan politik sudah terlanjur dilontarkan, tentu berimplikasi luas. Sebenarnya Presiden Jokowi menghendaki seperti apa negara ini karena meminjam pendapat M Natsir negara ini dalam perjalanannya hanya ada dua yaitu negara agama atau negara tanpa agama atau yang lebih sering kita sebut sebagai negara sekuler.
Inilah yang harus dijelaskan lebih lanjut. Walau bagaimanapun tidak mungkin juga rasanya memililah-milah plus minus di antara keduanya. Pilihan negara sekuler dan negara agama itu sebenarnya pilihan yang tegas yang harus meresap dalam setiap pemimpin negara dan diaminkan oleh masyarakatnya. Nah, Indonesia sepanjang pengetahuan penulis menganut paham negara agama, bukan negara sekuler tergambar dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945.
Politisasi Agama
Pernyataan Presiden Jokowi di tengah hiruk pikuk Pilkada DKI tentu bisa ditafsirkan hal yang lain. Tentu sadar atau tidak aksi-aksi demonstrasi yang berbau agama 411, 212, 112 dan ada juga wacana akan adalagi 313 mungkin menjadi latar belakang pernyataan ini muncul. Presiden Jokowi tentu saja tertekan. Menganggap aksi-aksi ini telah mempolitisasi agama. Tentu ini sangat disayangkan jika pernyataan ini muncul karena aksi-aksi tersebut mengingat kebebasan berpendapat sebenarnya sudah dijamin konstitusi.
Sehingga, kemudian Presiden Jokowi bisa saja dianggap mendukung salah satu pasangan calon tertentu sebut saja Ahok yang selama ini memang cukup terusik popularitas dan elektabilitasnya gara-gara aksi super damai tersebut. Tentu tim thing thank atau pembisik Jokowi yang keliru dalam melihat fenomena ini. Terlalu gegabah menurut penulis atau mungkin saja orang-orang disekeliling Presiden Jokowi kerap memisahkan agama dengan urusan politik.
Jika ini politisasi agama dengan persoalan-persoalan dimaksud di atas tentu hal yang keliru karena setiap agama mengajarkan untuk memilih pemimpin yang seiman. Hanya saja memang terkadang di era teknologi informasi saat ini membuat permasalahan ini menjadi besar karena bisa terbaca dan terekam dengan baik. Menurut hemat penulis politisasi agama yang membahayakan adalah masuknya politisi di lingkungan-lingkungan agama dan menggunakan simbol-simbol agama.
Nah, tak bisa dipungkiri tidak semua politisi juga yang punya paham selaras dengan idelogi negara agama yang dianut di Indonesia dan tidak semua orang juga yang suka dengan negara agama yang otomatis memiliki paham dan keinginan kuat menciptakan negara sekuler. Akan tetapi, yakinlah bahwa eksistensi negara agama yang suka tidak suka berimplikasi politik tidak boleh dipisahkan dari agama mengharuskan kita untuk menafsirkan kata-kata Presiden Jokowi seperti yang dilakukan Ketua MUI KH Ma’aruf Amin.
Di Republika Online edisi Senin (27/3) dia menjelaskan tentang hubungan antara politik dan agama. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Menurut Kiai Ma’ruf, agama dan politik mempunyai hubungan yang saling memengaruhi, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan justru harus saling menguatkan.
“Agama dan politik itu kan saling memengaruhi, politik kebangsaan itu kan juga harus memperoleh pembenaran dari agama, kalau tidak bagaimana?†ujarnya saat menghadiri Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3). Ia menjelaskan, maksud yang disampaikan Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi mungkin bermaksud politik harus dipisahkan dengan paham-paham agama yang dapat menimbulkan masalah. “Mungkin yang dimaksud Pak Presiden itu kalau paham-paham yang bertabrakan hingga menimbulkan masalah. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama bagaimana? Jadi agama, Pancasila, dan negara itu saling menopang dan menguatkan,†ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menuturkan, paham-paham yang dapat menimbulkan masalah salah satunya, yaitu paham radikalisme agama. Menurut dia, hal itu dapat mengganti Pancasila jika tidak segera diatasi. Begitu juga dengan halnya radikalisme sekuler yang juga tidak membolehkan agama ikut campur. Nah, ini PR besar bagi Presiden Jokowi dan timnya untuk berpikir ulang tentang paham sekulerisme karena implikasinya luas dan kalau tidak akan berefek pada tata nilai kehidupan demokrasi Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila dan kebhinekaan.
Menjaga Keutuhan dengan Toleransi
Penulis pikir persoalan agama dan politik ini muncul kembali setelah lama tidak dibicarakan pada saat era pendiri negara atau tokoh-tokoh politik nasional seperti Soekarno, Hatta, M Natsir di fase-fase kemerdekaan dan perumusan konsep NKRI. Akhirnya, lahirlah Pancasila dan jargon bhineka tunggal Ika. Pancasila menurut hemat penulis nilainya sangat agamis dan bhineka tunggal ika juga demikian. Ujungnya adalah toleransi.
Penulis justru melihat, persoalan gaduhnya politik di Indonesia bukan karena bergabung antara agama dan politik, melainkan pemimpin negeri yang kurang adil dan kurang tegas dalam menyikapi persoalan-persoalan berbau agama. Jika saja pemimpin negeri ini bisa cepat, tepat dan tanggap dalam menyikapi persoalan-persoalan berbau agama penulis yakin negara tidak akan gaduh seperti ini. Sudah saatnya, tim pembisik Presiden Jokowi tidak merancang pernyataan yang bisa membuat negeri ini semakin gaduh karena keutuhan NKRI ini lahir dari konsep negara agama kalau tidak mungkin NKRI tidak bisa terwujud karena agamalah yang mengajarkan kita prinsip persatuan. Semoga saja Presiden Jokowi bisa lebih tegas dan lebih adil lagi dalam menyikapi persoalan.***
M Natsir pernah menegaskan dalam pidatonya dalam sidang pleno konstituante 12 November 1957 bahwa mengenai dasar negara Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekulerisme; tanpa agama (la diniyyah) dan paham agama (dini). Pernyataan Jokowi kali ini bisa memunculkan blunder bagi dirinya dan keutuhan bangsa mengingat bangsa yang besar ini memiliki Pancasila dan UUD dasar 1945 juga jelas-jelas mengungkapkan bahwa ada kata-kata Tuhan dan kebebasan beragama disana. Artinya, bicara politik bicara negara dan bicara negara tentu tidak boleh bebas nilai atau terpisah dari agama.
Wajar kemudian muncul tudingan bahwa Jokowi dengan isu-isu negatif. Selain itu, pernyataan Jokowi ini bisa mengkonfirmasi isu yang selama ini selalu ditepis dan tidak benar pada saat kampanye bahwa Jokowi merupakan generasi komunis. Kita berusaha tetap berpikir positif. Namun, pernyataan tentang pemisahan agama dan politik sudah terlanjur dilontarkan, tentu berimplikasi luas. Sebenarnya Presiden Jokowi menghendaki seperti apa negara ini karena meminjam pendapat M Natsir negara ini dalam perjalanannya hanya ada dua yaitu negara agama atau negara tanpa agama atau yang lebih sering kita sebut sebagai negara sekuler.
Inilah yang harus dijelaskan lebih lanjut. Walau bagaimanapun tidak mungkin juga rasanya memililah-milah plus minus di antara keduanya. Pilihan negara sekuler dan negara agama itu sebenarnya pilihan yang tegas yang harus meresap dalam setiap pemimpin negara dan diaminkan oleh masyarakatnya. Nah, Indonesia sepanjang pengetahuan penulis menganut paham negara agama, bukan negara sekuler tergambar dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945.
Politisasi Agama
Pernyataan Presiden Jokowi di tengah hiruk pikuk Pilkada DKI tentu bisa ditafsirkan hal yang lain. Tentu sadar atau tidak aksi-aksi demonstrasi yang berbau agama 411, 212, 112 dan ada juga wacana akan adalagi 313 mungkin menjadi latar belakang pernyataan ini muncul. Presiden Jokowi tentu saja tertekan. Menganggap aksi-aksi ini telah mempolitisasi agama. Tentu ini sangat disayangkan jika pernyataan ini muncul karena aksi-aksi tersebut mengingat kebebasan berpendapat sebenarnya sudah dijamin konstitusi.
Sehingga, kemudian Presiden Jokowi bisa saja dianggap mendukung salah satu pasangan calon tertentu sebut saja Ahok yang selama ini memang cukup terusik popularitas dan elektabilitasnya gara-gara aksi super damai tersebut. Tentu tim thing thank atau pembisik Jokowi yang keliru dalam melihat fenomena ini. Terlalu gegabah menurut penulis atau mungkin saja orang-orang disekeliling Presiden Jokowi kerap memisahkan agama dengan urusan politik.
Jika ini politisasi agama dengan persoalan-persoalan dimaksud di atas tentu hal yang keliru karena setiap agama mengajarkan untuk memilih pemimpin yang seiman. Hanya saja memang terkadang di era teknologi informasi saat ini membuat permasalahan ini menjadi besar karena bisa terbaca dan terekam dengan baik. Menurut hemat penulis politisasi agama yang membahayakan adalah masuknya politisi di lingkungan-lingkungan agama dan menggunakan simbol-simbol agama.
Nah, tak bisa dipungkiri tidak semua politisi juga yang punya paham selaras dengan idelogi negara agama yang dianut di Indonesia dan tidak semua orang juga yang suka dengan negara agama yang otomatis memiliki paham dan keinginan kuat menciptakan negara sekuler. Akan tetapi, yakinlah bahwa eksistensi negara agama yang suka tidak suka berimplikasi politik tidak boleh dipisahkan dari agama mengharuskan kita untuk menafsirkan kata-kata Presiden Jokowi seperti yang dilakukan Ketua MUI KH Ma’aruf Amin.
Di Republika Online edisi Senin (27/3) dia menjelaskan tentang hubungan antara politik dan agama. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Menurut Kiai Ma’ruf, agama dan politik mempunyai hubungan yang saling memengaruhi, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan justru harus saling menguatkan.
“Agama dan politik itu kan saling memengaruhi, politik kebangsaan itu kan juga harus memperoleh pembenaran dari agama, kalau tidak bagaimana?†ujarnya saat menghadiri Refleksi Kebangsaan 71 Tahun Muslimat NU di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3). Ia menjelaskan, maksud yang disampaikan Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi mungkin bermaksud politik harus dipisahkan dengan paham-paham agama yang dapat menimbulkan masalah. “Mungkin yang dimaksud Pak Presiden itu kalau paham-paham yang bertabrakan hingga menimbulkan masalah. Tapi kalau tidak ada pembenaran dari agama bagaimana? Jadi agama, Pancasila, dan negara itu saling menopang dan menguatkan,†ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut menuturkan, paham-paham yang dapat menimbulkan masalah salah satunya, yaitu paham radikalisme agama. Menurut dia, hal itu dapat mengganti Pancasila jika tidak segera diatasi. Begitu juga dengan halnya radikalisme sekuler yang juga tidak membolehkan agama ikut campur. Nah, ini PR besar bagi Presiden Jokowi dan timnya untuk berpikir ulang tentang paham sekulerisme karena implikasinya luas dan kalau tidak akan berefek pada tata nilai kehidupan demokrasi Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila dan kebhinekaan.
Menjaga Keutuhan dengan Toleransi
Penulis pikir persoalan agama dan politik ini muncul kembali setelah lama tidak dibicarakan pada saat era pendiri negara atau tokoh-tokoh politik nasional seperti Soekarno, Hatta, M Natsir di fase-fase kemerdekaan dan perumusan konsep NKRI. Akhirnya, lahirlah Pancasila dan jargon bhineka tunggal Ika. Pancasila menurut hemat penulis nilainya sangat agamis dan bhineka tunggal ika juga demikian. Ujungnya adalah toleransi.
Penulis justru melihat, persoalan gaduhnya politik di Indonesia bukan karena bergabung antara agama dan politik, melainkan pemimpin negeri yang kurang adil dan kurang tegas dalam menyikapi persoalan-persoalan berbau agama. Jika saja pemimpin negeri ini bisa cepat, tepat dan tanggap dalam menyikapi persoalan-persoalan berbau agama penulis yakin negara tidak akan gaduh seperti ini. Sudah saatnya, tim pembisik Presiden Jokowi tidak merancang pernyataan yang bisa membuat negeri ini semakin gaduh karena keutuhan NKRI ini lahir dari konsep negara agama kalau tidak mungkin NKRI tidak bisa terwujud karena agamalah yang mengajarkan kita prinsip persatuan. Semoga saja Presiden Jokowi bisa lebih tegas dan lebih adil lagi dalam menyikapi persoalan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

